Akta kelahiran anak luar nikah tetap bisa diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Orang tua tidak wajib menunjukkan buku nikah untuk mengurusnya. Itulah jawaban singkatnya.
Banyak orang tua menunda karena takut ditolak petugas atau malu bertanya. Wajar. Namun penundaan seperti ini sering membuat anak terlambat memiliki identitas resmi.
Kutipan akta yang terbit akan mencantumkan nama ibu saja. Dokumennya sah dan bisa dipakai untuk semua urusan administrasi.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, anak tidak seharusnya menanggung akibat dari keputusan orang dewasa. Akta kelahiran adalah hak dasar yang melekat sejak ia lahir. Status perkawinan orang tua tidak mengubah hak itu.
Apa Itu Anak Luar Nikah dan Mengapa Akta Kelahiran Penting?
Dalam peraturan, istilah yang lazim dipakai adalah anak luar kawin. Artinya, anak lahir dari ibu yang tidak terikat perkawinan sah dengan ayah biologisnya. Kondisi ini berbeda dengan anak dari nikah siri, yang kita bahas di bagian lain.
Akta kelahiran berfungsi sebagai bukti otentik identitas anak. Dokumen ini diminta di banyak urusan, mulai dari pendaftaran sekolah sampai layanan kesehatan. Beberapa contohnya:
- mendaftar sekolah,
- membuat Kartu Identitas Anak (KIA),
- mengurus paspor,
- mengakses layanan BPJS,
- mengurus waris dan administrasi lainnya.
Karena itu, laporkan kelahiran anak sesegera mungkin. Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, menetapkan batas paling lambat 60 hari sejak anak lahir. Aturan ini berlaku untuk semua anak, tanpa kecuali.
Baca Juga: Gugatan Cerai vs Cerai Talak: Perbedaan Prosedur dan Pihaknya
Syarat Akta Kelahiran Anak Luar Nikah
Aturan teknisnya tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019. Pasal 48 di dalamnya membuka jalan bagi anak yang orang tuanya tidak punya bukti perkawinan. Aturan tersebut kemudian diubah lagi, antara lain lewat Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Berikut syarat akta kelahiran anak luar nikah yang biasanya diminta Disdukcapil:
- Surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan, atau rumah sakit.
- Kartu Keluarga (KK) ibu.
- KTP elektronik ibu.
- Formulir permohonan pencatatan kelahiran.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.
- Dua orang saksi kelahiran, sesuai ketentuan daerah.
Prosedur teknis tiap daerah bisa sedikit berbeda. Telepon atau datangi kantor Disdukcapil terdekat sebelum berangkat. Cara ini menghemat waktu dan tenaga.
Fungsi SPTJM dalam Pengurusan Akta
SPTJM akta kelahiran adalah surat pernyataan bermeterai yang menjamin kebenaran data kelahiran anak. Orang tua menandatanganinya dengan tanggung jawab penuh. Berkat surat ini, petugas tetap bisa mencatat kelahiran meski buku nikah tidak ada.
Satu hal perlu kamu catat. Pernyataan palsu dalam SPTJM dapat berujung sanksi pidana menurut UU Administrasi Kependudukan. Isi semua data apa adanya.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Cara Mengurus Akta Kelahiran Tanpa Buku Nikah
Prosesnya lebih sederhana dari bayangan banyak orang. Layanan ini juga gratis. Ikuti langkah berikut:
- Kumpulkan dokumen. Siapkan semua berkas beserta fotokopinya.
- Isi SPTJM dan formulir. Ambil di kantor Disdukcapil, atau unduh dari layanan daring daerahmu.
- Ajukan permohonan. Datang langsung ke Disdukcapil atau pakai layanan online jika tersedia.
- Tunggu verifikasi. Petugas memeriksa berkas, lalu mencatat data dalam register akta kelahiran.
- Ambil kutipan akta. Disdukcapil menerbitkan kutipan dan menyerahkannya kepada pemohon.
Hasil akhirnya berupa kutipan akta yang mencatat anak sebagai anak seorang ibu. Dokumen itu sah untuk keperluan administrasi apa pun. Setelah akta terbit, kamu bisa lanjut mengurus KK dan KIA anak.
Status Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia
Sebagian orang mengira anak luar nikah tidak punya hak apa pun. Anggapan itu keliru. Status hukumnya memang berbeda dari anak sah, terutama soal hubungan dengan ayah.
Hubungan Perdata dengan Ibu
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu, ibu memegang hak asuh dan tanggung jawab utama atas anak. Ibu pula yang tercatat dalam akta.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Arah hukum bergeser setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan itu menyatakan anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya. Syaratnya, hubungan darah harus terbukti lewat ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
Jadi, ayah biologis tidak bisa lepas tangan begitu saja. Anak dapat menuntut nafkah dan hak perdata lain melalui pengadilan.
Ketentuan Hukum Islam dan Waris
Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 menyebut anak luar kawin bernasab kepada ibunya. Dalam hal waris, anak mewarisi dari ibu dan keluarga ibu. Hukum Islam masih membuka ruang pemberian wasiat wajibah dari ayah biologis.
Untuk urusan waris, bawa kasusmu ke Pengadilan Agama. Dari sana kamu mendapat kepastian hukum yang mengikat.
Perbedaan Anak Luar Kawin dan Anak dari Nikah Siri
Dua kondisi ini sering tertukar. Keduanya mendapat perlakuan administrasi yang berbeda.
Anak dari nikah siri lahir dari perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum tercatat negara. Orang tua dapat memakai SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Disdukcapil kemudian mencatat anak sebagai anak ayah dan ibu, dengan tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat”.
Anak luar kawin lahir tanpa perkawinan apa pun. Kutipan aktanya hanya memuat nama ibu. Meski begitu, orang tua tetap punya beberapa jalur untuk memperkuat status anak:
- Itsbat nikah di Pengadilan Agama, jika perkawinan siri memang pernah terjadi.
- Penetapan asal-usul anak melalui pengadilan.
- Pengakuan dan pengesahan anak setelah orang tua menikah secara sah.
Menurut saya, pasangan yang masih bersama sebaiknya segera mencatatkan perkawinan mereka. Langkah ini memberi kepastian hukum paling kuat bagi anak. Prosesnya pun lebih ringan jika dilakukan sejak awal.
FAQ: Pertanyaan Seputar Akta Kelahiran Anak Luar Nikah
Apakah anak luar nikah bisa mendapat akta kelahiran?
Bisa. Disdukcapil wajib mencatat kelahiran setiap anak, termasuk anak luar nikah. Kutipan aktanya mencantumkan nama ibu sebagai orang tua.
Apakah nama ayah bisa dicantumkan di akta?
Bisa, dengan syarat tertentu. Jika orang tua punya bukti perkawinan, atau memakai SPTJM untuk perkawinan yang belum tercatat, nama ayah dapat masuk. Pada anak luar kawin murni, nama ayah baru bisa dicantumkan setelah ada penetapan pengadilan atau pengesahan anak.
Berapa biaya mengurus akta kelahiran anak luar nikah?
Tidak ada biaya. Pemerintah tidak memungut bayaran untuk pengurusan akta kelahiran. Jika ada yang meminta uang, waspadai calo dan laporkan ke kanal pengaduan Disdukcapil setempat.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Akta kelahiran anak luar nikah adalah hak anak yang dijamin negara. Orang tua cukup menyiapkan surat keterangan lahir, KK, KTP, dan SPTJM, lalu mengajukannya ke Disdukcapil. Setelah itu, anak punya identitas resmi untuk sekolah, kesehatan, dan layanan publik.
Soal status hukum, hubungan anak dengan ibu sudah jelas sejak awal. Hubungan dengan ayah bergantung pada pembuktian dan jalur pengadilan.
Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Urus akta secepatnya, simpan semua bukti, lalu pertimbangkan itsbat nikah atau penetapan asal-usul anak untuk jangka panjang. Kepastian hukum hari ini akan melindungi anak saat urusan waris dan nafkah muncul kelak.
Setiap keluarga punya kondisi yang berbeda, dan kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Jika masih ragu soal dokumen, SPTJM, atau langkah hukum lanjutan, klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu dengan ramah dan menjaga kerahasiaan ceritamu.
Baca Juga: Alat Bukti Sah Menurut Hukum Acara: Jenis dan Kekuatannya
Ringkasan
- Akta kelahiran anak luar nikah tetap dapat diterbitkan Disdukcapil berdasarkan Pasal 48 Permendagri 108/2019.
- Syarat utamanya meliputi surat keterangan lahir, KK, KTP ibu, SPTJM, dan saksi.
- Pengurusan akta kelahiran gratis, dan pelaporan paling lambat 60 hari sejak anak lahir.
- Kutipan akta anak luar kawin mencatat anak sebagai anak seorang ibu.
- Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebut anak luar kawin berhubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
- Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 membuka hubungan perdata dengan ayah biologis jika terbukti secara ilmiah atau lewat alat bukti lain.
- Anak dari nikah siri dapat dicatat sebagai anak ayah dan ibu lewat SPTJM, dengan frasa “perkawinannya belum tercatat”.
- Itsbat nikah, penetapan asal-usul anak, dan pengesahan anak memperkuat status hukum anak.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 96/2018, beserta perubahannya (Permendagri Nomor 73 Tahun 2022).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, mkri.id.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, dukcapil.kemendagri.go.id.
