APBN Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Cara Penyusunannya

APBN adalah rencana keuangan tahunan yang disusun pemerintah Indonesia untuk mengatur seluruh pendapatan dan belanja negara. Kedengarannya rumit.

Padahal, dokumen ini menentukan banyak hal dalam hidup sehari-hari, mulai dari harga BBM bersubsidi sampai perbaikan jalan di kampung kamu.

Sebagai orang yang bergelut di bidang hukum keuangan negara selama bertahun-tahun, saya sering menemukan kenyataan yang cukup mengganggu: pemahaman publik terhadap APBN masih sangat minim.

Padahal angka-angka di dalamnya berdampak langsung ke gaji pegawai negeri, subsidi, sampai proyek infrastruktur di daerah kamu. Maka dari itu, mari kita bedah pelan-pelan mulai dari pengertian, fungsi, struktur, hingga cara penyusunannya.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Pengertian APBN dan Dasar Hukumnya

APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sederhananya begini: ini adalah daftar rencana uang masuk dan uang keluar milik negara selama satu tahun. Disusun oleh pemerintah pusat. Lalu disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun, tanpa terkecuali.Dasar hukumnya sudah tertulis jelas dalam konstitusi dan sejumlah aturan turunan. Berikut rinciannya:

• Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan APBN wajib ditetapkan setiap tahun lewat undang-undang.
• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fondasi utama pengelolaan keuangan negara.
• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur teknis pelaksanaan anggaran.
• UU APBN Tahunan, berlaku spesifik untuk tahun anggaran yang sedang berjalan.

Karena itulah, APBN punya kekuatan hukum mengikat. Tanpa pengesahan undang-undang, pemerintah sebenarnya tidak punya dasar sah untuk membelanjakan uang negara.

Fungsi APBN dalam Perekonomian Negara

Fungsi APBN jauh lebih luas dari sekadar mencatat uang masuk dan keluar. Berdasarkan UU Keuangan Negara, ada enam fungsi utama yang saling mengisi satu sama lain:

1. Fungsi otorisasi yaitu dasar hukum untuk menjalankan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, menjadi pedoman pemerintah dalam merancang kegiatan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, dipakai untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan yang berlaku.
4. Fungsi alokasi, mengarahkan anggaran supaya tepat sasaran dan menekan angka pengangguran.
5. Fungsi distribusi, memastikan kebijakan anggaran memperhatikan rasa keadilan antardaerah.
6. Fungsi stabilisasi, menjaga keseimbangan fundamental perekonomian negara.

Keenamnya berjalan bersamaan, bukan bergiliran. Ambil contoh subsidi bahan bakar minyak. Kebijakan ini sekaligus menjalankan fungsi alokasi sekaligus fungsi stabilisasi harga di tengah masyarakat.

Struktur dan Komponen Utama APBN

Struktur APBN terdiri dari tiga komponen besar yang saling berkaitan. Memahami bagian ini penting, supaya kamu bisa membaca dokumen APBN tanpa pusing tujuh keliling.

Pendapatan Negara

Komponen ini mencakup penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, dan hibah dari pihak lain. Penerimaan perpajakan biasanya menjadi penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan negara. Jauh mengungguli sumber lainnya.

Belanja Negara

Belanja negara terbagi menjadi dua jalur, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat mencakup gaji pegawai, belanja barang, belanja modal, sampai bantuan sosial.

Sementara itu, transfer ke daerah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan tujuan mendukung otonomi daerah sekaligus pemerataan pembangunan di seluruh penjuru negeri.

Pembiayaan Anggaran

Ketika belanja negara melebihi pendapatan, muncullah defisit anggaran. Di sinilah pembiayaan berperan. Fungsinya menutup selisih tersebut, misalnya lewat penerbitan surat utang negara atau pinjaman dari luar negeri.

Siklus dan Cara Penyusunan APBN

Cara penyusunan APBN melewati tahapan panjang yang melibatkan pemerintah dan DPR secara bersamaan. Berikut urutannya, dari awal sampai akhir:

1. Perencanaan. Kementerian Keuangan menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.
2. Penyusunan RAPBN. Pemerintah menyerahkan Rancangan APBN kepada DPR, biasanya sekitar pertengahan Agustus.
3. Pembahasan. DPR dan pemerintah membahas RAPBN lewat rapat kerja bersama berbagai komisi terkait.
4. Pengesahan. RAPBN disetujui dalam rapat paripurna, lalu ditetapkan sebagai UU APBN sebelum tahun anggaran dimulai.
5. Pelaksanaan. Pemerintah merinci anggaran melalui Peraturan Presiden dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, atau DIPA.
6. Pertanggungjawaban. Pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Satu hal perlu digarisbawahi. Keterlambatan pada salah satu tahap saja bisa memicu ketidakpastian hukum yang cukup serius.

Dari kacamata hukum, saya melihat kepatuhan terhadap jadwal siklus APBN adalah bukti nyata dari prinsip transparansi yang diamanatkan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara. Bukan formalitas belaka.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

FAQ Seputar APBN

1. Apa perbedaan APBN dan APBD? APBN mengatur keuangan di tingkat pusat. APBD mengatur keuangan di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Keduanya tetap saling terhubung lewat mekanisme transfer ke daerah.
2. Siapa yang berwenang mengesahkan APBN? Pengesahan dilakukan bersama antara pemerintah dan DPR, lewat rapat paripurna. Setelah disetujui, barulah ditetapkan dalam bentuk undang-undang.
3. Apa akibatnya jika UU APBN belum disahkan tepat waktu? Pelaksanaan anggaran jadi rawan ketidakpastian hukum. Sebab, dokumen tersebut belum punya daya ikat penuh sebagaimana diatur Pasal 23 UUD 1945.

Kesimpulan

APBN adalah instrumen fiskal yang menentukan arah pembangunan sebuah negara. Dari pembahasan di atas, kita sudah mengenal pengertian, fungsi, struktur, sampai siklus penyusunannya secara runtut.

Langkah selanjutnya, kamu disarankan rajin memantau publikasi resmi Kementerian Keuangan. Dengan begitu, kamu bisa ikut menilai akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Menurut pandangan saya sebagai praktisi hukum, kepatuhan terhadap tahapan dan tenggat waktu penyusunan APBN bukan formalitas administratif semata.

Ini syarat mutlak bagi keabsahan hukum pengelolaan keuangan negara. Ketidakpatuhan di titik ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang merugikan masyarakat luas.

Kalau kamu sedang menghadapi persoalan hukum terkait pengelolaan anggaran, kontrak pemerintah, atau kepatuhan regulasi keuangan negara, jangan ragu untuk berkonsultasi.

Klik poster di samping artikel ini, atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website, untuk mendapatkan pendampingan hukum yang tepat.

Ringkasan

• APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Keuangan Negara.
• APBN memiliki enam fungsi utama: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
• Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.
• Penyusunan APBN melewati siklus perencanaan, pembahasan, pengesahan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.
• UU APBN wajib disahkan sebelum tahun anggaran berjalan, agar punya kekuatan hukum penuh.
• Transparansi pengelolaan APBN adalah amanat konstitusional, bukan etika administrasi semata.
• Masyarakat berhak memantau dan menilai akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Informasi APBN, kemenkeu.go.id.
5. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Siklus dan Proses Penyusunan APBN, anggaran.kemenkeu.go.id.