Pajak Zakat: Pengurang Penghasilan dan Syarat Pelaporannya

Pajak zakat adalah istilah populer untuk perlakuan zakat dalam penghitungan pajak penghasilan. Zakat bukan pajak, tetapi zakat yang memenuhi syarat dapat mengurangi penghasilan yang dikenai pajak.

Sebagai praktisi hukum yang kerap mendampingi wajib pajak, saya melihat banyak muzaki membayar zakat tanpa memanfaatkan haknya. Penyebabnya sederhana, yaitu mereka tidak menyimpan bukti setor yang benar atau tidak melaporkannya di SPT.

Singkatnya, zakat atas penghasilan yang dibayar kepada BAZNAS atau LAZ resmi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Syarat dan bukti yang tepat menentukan diterima atau tidaknya pengurangan itu.

Nah, di artikel ini kita bahas dasar hukum, syarat, contoh hitungan, dan cara melaporkan zakat di SPT. Kamu juga akan tahu kesalahan yang paling sering terjadi.

Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha milik Muslim untuk diberikan kepada yang berhak sesuai syariat Islam. Pengelolaannya diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat berbeda dari pajak. Pajak adalah kewajiban kepada negara menurut undang-undang, sedangkan zakat adalah kewajiban agama yang pengelolaannya diatur negara.

Karena kedua kewajiban itu bisa dijalankan bersamaan, pemerintah memberi insentif. Pembayar zakat dapat mengurangi penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajaknya.

Dasar hukum pengurangan ini bersumber dari beberapa aturan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf g memberi pengecualian untuk zakat atas penghasilan yang dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 menegaskan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 22 Undang-Undang Pengelolaan Zakat juga menyebut zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Dua rumusan itu sedikit berbeda, yaitu penghasilan bruto dan penghasilan kena pajak. Dalam praktik administrasi pajak, pengurangannya dilakukan dengan mengurangi penghasilan sebelum menghitung pajak terutang.

Menurut saya, perbedaan istilah itu jarang berdampak pada wajib pajak biasa. Fokuslah pada syarat dan bukti, karena kedua hal itulah yang diperiksa.

Zakat sebagai Pengurang Penghasilan: Siapa yang Berhak

Pengurangan ini tidak berlaku untuk semua orang. Hukum menyebut dua kelompok yang berhak.

Kelompok pertama adalah wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam. Kelompok kedua adalah wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.

Badan usaha milik bersama pemeluk agama lain tidak termasuk. Untuk badan dengan kepemilikan campuran, cek ketentuan karena kepemilikan menjadi dasar penilaian.

Zakat yang dimaksud adalah zakat atas penghasilan. Artinya, zakat dihitung dari gaji, honorarium, laba usaha, atau penghasilan sejenis.

Zakat atas harta lain, seperti zakat emas atau tabungan yang sudah mencapai haul, tidak otomatis masuk skema yang sama. Cek peraturan dan tanyakan ke lembaga zakat sebelum mengklaim.

Besar zakat penghasilan mengikuti ketentuan lembaga zakat berwenang. BAZNAS menetapkan nisab dan kadar zakat penghasilan, yaitu 2,5 persen bila penghasilan mencapai batas yang ditentukan.

Bagi pekerja bergaji tetap, pembayaran lewat pemotongan oleh pemberi kerja juga dimungkinkan. Pemberi kerja menyetorkan ke BAZNAS atau LAZ, lalu bukti setor diberikan kepada karyawan.

Syarat Zakat Dapat Mengurangi Penghasilan

Agar pengurangan diterima, beberapa syarat harus dipenuhi. Syarat ini sering menjadi bahan pemeriksaan.

1. Zakat dibayarkan oleh wajib pajak yang beragama Islam atau badan yang dimiliki pemeluk Islam.
2. Zakat dibayarkan atas penghasilan yang nyata-nyata diterima.
3. Zakat dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
4. Besar zakat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib pajak memiliki bukti setor yang sah dan lengkap.
6. Zakat dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak bersangkutan.

Perhatikan syarat ketiga dengan saksama. Zakat yang dibayar langsung kepada penerima atau melalui lembaga yang tidak berizin tidak dapat dikurangkan.

Lembaga amil zakat yang sah tercatat pada Kementerian Agama atau pemerintah daerah. Cek daftar resmi lembaga sebelum menyalurkan zakat.

Bukti setor zakat memuat beberapa data penting. Isinya antara lain nama dan NPWP muzaki, jumlah zakat, tanggal pembayaran, nama dan identitas lembaga, serta tanda tangan atau pengesahan petugas.

Banyak lembaga kini menerbitkan bukti setor elektronik. Pastikan dokumen itu memuat data lengkap dan simpan salinannya.

Menurut pengalaman saya, bukti yang tidak memuat NPWP muzaki sering menjadi masalah. Sampaikan NPWP kepada lembaga sejak awal agar bukti tidak perlu diterbitkan ulang.

Contoh Hitungan: Seberapa Besar Manfaat Pajaknya

Contoh berikut memakai angka fiktif dan penyederhanaan. Tujuannya menunjukkan cara kerja pengurangan.

Seorang karyawan lajang memiliki penghasilan bruto Rp180.000.000 setahun. Ia membayar zakat penghasilan 2,5 persen dari penghasilan bulanan Rp15.000.000, sehingga zakat setahun Rp4.500.000.

Asumsi lain: biaya jabatan Rp6.000.000 setahun dan PTKP Rp54.000.000. Tarif progresif mengacu pada lapisan 5 persen sampai Rp60.000.000 dan 15 persen di atasnya.

Tanpa Pengurangan Zakat

• Penghasilan neto: Rp180.000.000 dikurangi biaya jabatan Rp6.000.000 menjadi Rp174.000.000.
• Penghasilan kena pajak: Rp174.000.000 dikurangi PTKP Rp54.000.000 menjadi Rp120.000.000.
• PPh terutang: 5 persen dari Rp60.000.000 sama dengan Rp3.000.000, ditambah 15 persen dari Rp60.000.000 sama dengan Rp9.000.000. Totalnya Rp12.000.000.

Dengan Pengurangan Zakat

• Penghasilan neto: Rp180.000.000 dikurangi biaya jabatan Rp6.000.000 dan zakat Rp4.500.000 menjadi Rp169.500.000.
• Penghasilan kena pajak: Rp169.500.000 dikurangi PTKP Rp54.000.000 menjadi Rp115.500.000.
• PPh terutang: Rp3.000.000 ditambah 15 persen dari Rp55.500.000 sama dengan Rp8.325.000. Totalnya Rp11.325.000.

Selisih pajaknya Rp675.000, yaitu 15 persen dari zakat Rp4.500.000. Pengurangan ini terasa lebih besar pada lapisan tarif yang lebih tinggi.

Perlu kamu pahami, manfaat pajak bukan alasan utama berzakat. Pengurangan ini hanya mencegah penghasilan yang sama dikenai beban ganda.

Angka PTKP, biaya jabatan, dan tarif dapat berubah. Cek ketentuan terbaru di Direktorat Jenderal Pajak sebelum menghitung.

Cara Melaporkan Zakat dalam SPT dan Melalui Pemberi Kerja

Pelaporan menjadi tahap penting agar pengurangan diakui. Cara melaporkannya bergantung pada status wajib pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi mencantumkan zakat dalam SPT Tahunan, pada bagian yang memuat pengurang penghasilan. Formulir yang dipakai bergantung pada jenis penghasilan, misalnya karyawan atau pengusaha.

Lampirkan bukti setor zakat bila diminta. Simpan arsipnya sedikitnya selama jangka waktu penyimpanan dokumen pajak, yaitu sepuluh tahun.

Wajib Pajak Badan

Badan usaha milik Muslim melaporkan zakat dalam SPT Tahunan Badan. Zakat dicatat sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai ketentuan.

Pencatatan harus selaras dengan laporan keuangan. Jelaskan zakat dalam rekonsiliasi fiskal supaya mudah ditelusuri.

Pembayaran melalui Pemberi Kerja

Karyawan yang zakatnya dipotong pemberi kerja memperoleh bukti setor dari lembaga zakat. Mekanisme pengakuannya dalam penghitungan PPh Pasal 21 mengikuti ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Tanyakan kepada bagian keuangan perusahaan tentang prosedur yang berlaku. Pastikan datanya masuk dalam bukti potong tahunan.

Menurut saya, karyawan sebaiknya mengecek ulang bukti potong di akhir tahun. Kesalahan pencatatan lebih mudah diperbaiki sebelum SPT dilaporkan.

Kesalahan Umum dan Tips agar Pengurangan Diakui

Beberapa kesalahan muncul berulang di lapangan. Kenali agar kamu bisa menghindarinya.

• Membayar zakat kepada lembaga atau pihak yang tidak berizin.
• Tidak meminta bukti setor atau bukti tidak memuat NPWP.
• Tidak melaporkan zakat dalam SPT Tahunan.
• Mengklaim zakat yang bukan zakat atas penghasilan.
• Mencampur zakat dengan infak atau sedekah dalam satu bukti.
• Salah memisahkan zakat pribadi dan zakat perusahaan.

Infak dan sedekah umumnya tidak termasuk zakat yang dikurangkan menurut ketentuan ini. Donasi jenis itu mengikuti aturan sumbangan yang berbeda.

Berikut tips praktis yang bisa kamu terapkan:

1. Bayar zakat melalui BAZNAS atau LAZ resmi dan cek legalitasnya.
2. Berikan NPWP kepada lembaga saat membayar.
3. Minta bukti setor yang lengkap dan simpan dalam bentuk cetak maupun digital.
4. Catat zakat dalam pembukuan atau catatan keuangan pribadi.
5. Laporkan zakat dalam SPT Tahunan pada tahun pajak yang tepat.
6. Konsultasikan dengan konsultan pajak bila zakat badan atau nilainya besar.

Sebagai contoh, seorang pengusaha membayar zakat lewat transfer ke rekening pribadi seorang ustaz. Zakat itu sah secara agama, tetapi tidak dapat dikurangkan karena tidak melalui BAZNAS atau LAZ resmi.

Karena itu, pilih jalur yang sesuai syarat. Pilihan itu menjaga pahala sekaligus hak pajakmu.

FAQ Seputar Pajak Zakat

Apakah zakat bisa mengurangi pajak penghasilan?
Bisa, bila zakat atas penghasilan dibayarkan oleh wajib pajak Muslim atau badan milik Muslim kepada BAZNAS atau LAZ resmi, dan dilaporkan dalam SPT. Zakat itu mengurangi penghasilan bruto sebelum pajak dihitung.

Apakah zakat fitrah juga bisa dikurangkan?
Ketentuan yang berlaku menyebut zakat atas penghasilan. Karena rincian bisa berbeda, tanyakan kepada konsultan pajak atau kantor pajak sebelum mengklaim zakat jenis lain.

Bukti apa yang diperlukan agar zakat diakui?
Kamu memerlukan bukti setor zakat yang memuat nama dan NPWP muzaki, jumlah, tanggal, serta identitas lembaga. Simpan bukti itu sebagai dokumen pendukung SPT.

Kesimpulan

Pajak zakat bekerja sebagai pengurang penghasilan bagi wajib pajak Muslim yang membayar zakat atas penghasilan kepada BAZNAS atau LAZ resmi. Syarat penerima yang sah, bukti setor lengkap, dan pelaporan di SPT menentukan diterimanya pengurangan itu.

Dari pengalaman saya, muzaki yang tertib menyimpan bukti dan melaporkannya hampir tidak pernah mengalami kesulitan. Biasakan meminta bukti setor lengkap setiap kali membayar zakat.

Kalau kamu ingin memastikan zakatmu tercatat benar dalam SPT atau menyusun kebijakan zakat perusahaan, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu menelaah ketentuan dan dokumen pendukungnya.

Ringkasan

• Zakat bukan pajak, tetapi zakat atas penghasilan yang memenuhi syarat dapat mengurangi penghasilan yang dikenai pajak.
• Dasar hukumnya meliputi Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, PP Nomor 60 Tahun 2010, dan Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011.
• Pengurangan berlaku bagi wajib pajak orang pribadi Muslim dan badan dalam negeri milik Muslim.
• Zakat harus dibayar kepada BAZNAS atau LAZ yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
• Bukti setor harus memuat identitas muzaki, NPWP, jumlah, tanggal, dan identitas lembaga.
• Contoh hitungan menunjukkan zakat Rp4.500.000 pada lapisan tarif 15 persen menghemat pajak sekitar Rp675.000.
• Zakat harus dilaporkan dalam SPT Tahunan atau tercatat melalui pemberi kerja sesuai ketentuan.
• Zakat yang dibayar lewat pihak tidak berizin atau tanpa bukti tidak dapat dikurangkan.

Referensi

1. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
4. Badan Amil Zakat Nasional, baznas.go.id.
5. Direktorat Jenderal Pajak, pajak.go.id.