Hak subjek data pribadi adalah kewenangan yang dimiliki setiap orang atas data miliknya, mulai dari meminta akses sampai meminta penghapusan. Hak ini dijamin Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Masalahnya, sangat sedikit orang yang tahu hak ini bisa dipakai. Kebanyakan dari kita langsung menekan tombol “setuju” tanpa membaca apa pun.
Sebagai praktisi hukum yang kerap membantu klien menegosiasikan penggunaan datanya, saya melihat banyak orang merasa tidak berdaya. Padahal, hukum sudah menyediakan alat untuk mengendalikan data sendiri.
Nah, di artikel ini kita akan bahas secara runtut. Mulai dari pengertian, daftar hak, cara menggunakannya, sampai batasan yang perlu kamu pahami.
Apa Itu Subjek Data Pribadi? Pengertian dan Dasar Hukumnya
Subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Singkatnya, pemilik data itu sendiri.
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur hak subjek data beserta kewajiban pihak yang memproses data.
Lawan dari subjek data adalah pengendali dan prosesor data. Pengendali menentukan tujuan pemrosesan, sedangkan prosesor memproses atas nama pengendali.
Menurut saya, memahami posisi ini adalah langkah awal. Kamu adalah pemilik data, bukan sekadar pengguna layanan.
Siapa yang Termasuk Subjek Data?
Hampir semua orang termasuk subjek data. Setiap kali kamu mendaftar akun, mengisi formulir, atau berbelanja daring, data pribadimu diproses.
Anak juga merupakan subjek data dengan perlindungan khusus. Pemrosesan data anak umumnya memerlukan persetujuan orang tua atau wali.
Mengapa Hak Ini Perlu Dipahami
Tanpa pemahaman, kamu mudah dirugikan. Data bisa dipakai untuk iklan, dijual, atau bocor tanpa kamu sadari.
Dengan mengenali hak, kamu punya dasar untuk bertanya dan menuntut. Posisimu terhadap perusahaan pun menjadi lebih seimbang.
Daftar Hak Subjek Data Pribadi dalam UU PDP
UU PDP memberikan sejumlah hak yang bisa kamu gunakan. Hak ini berlaku terhadap pengendali data pribadi.
Berikut daftar hak yang paling sering dipakai. Masing-masing dijelaskan secara singkat agar mudah dipahami.
Hak atas Informasi
Kamu berhak mendapat informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data, serta pertanggungjawaban pihak yang meminta data. Informasi ini harus diberikan sebelum pemrosesan.
Jadi, perusahaan wajib menjelaskan untuk apa datamu dipakai. Penjelasan itu biasanya tertuang dalam kebijakan privasi.
Hak Akses dan Memperoleh Salinan
Kamu berhak mengakses data pribadimu yang diproses pengendali. Kamu juga berhak meminta salinannya sesuai ketentuan.
Hak ini berguna untuk mengecek apakah datamu akurat. Selain itu, kamu bisa mengetahui data apa saja yang sudah dikumpulkan.
Hak Melengkapi dan Memperbarui Data
Jika datamu keliru atau tidak lengkap, kamu berhak meminta perbaikan. Pengendali wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan.
Data yang salah bisa merugikan, misalnya pada penilaian kredit atau verifikasi identitas. Karena itu, hak ini cukup penting.
Hak Mengakhiri Pemrosesan, Menghapus, dan Memusnahkan
Kamu berhak meminta pemrosesan dihentikan, datamu dihapus, atau dimusnahkan. Hak ini berlaku pada kondisi tertentu yang diatur undang-undang.
Contohnya, ketika data tidak lagi diperlukan untuk tujuan awal. Contoh lain adalah ketika kamu menarik persetujuan.
Hak Menarik Persetujuan
Persetujuan yang sudah kamu berikan bisa ditarik kembali. Setelah ditarik, pengendali wajib menghentikan pemrosesan yang bergantung pada persetujuan itu.
Menurut saya, hak ini adalah yang paling berdaya. Ia menempatkan kendali kembali di tangan pemilik data.
Hak Keberatan atas Keputusan Otomatis
Kamu berhak mengajukan keberatan atas keputusan yang diambil semata-mata melalui pemrosesan otomatis, termasuk pembuatan profil, bila keputusan itu berdampak hukum atau signifikan bagimu.
Contohnya penolakan pinjaman yang sepenuhnya ditentukan algoritma. Kamu bisa meminta peninjauan.
Hak Menunda atau Membatasi Pemrosesan
Pada kondisi tertentu, kamu berhak meminta pemrosesan ditunda atau dibatasi secara proporsional. Misalnya saat akurasi data sedang dipersoalkan.
Hak Menggugat dan Menerima Ganti Rugi
Jika terjadi pelanggaran, kamu berhak menggugat dan menerima ganti rugi. Gugatan diajukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Hak atas Portabilitas Data
Kamu berhak memperoleh dan menggunakan datamu dalam bentuk yang sesuai struktur dan format yang lazim dipakai sistem elektronik. Hak ini memudahkan kamu berpindah layanan.
Cara Menggunakan Hak Subjek Data Pribadi
Mengetahui hak saja belum cukup. Kamu perlu tahu cara memakainya secara praktis.
Prosesnya relatif sederhana. Kuncinya ada pada ketelitian dan dokumentasi.
Langkah Mengajukan Permintaan kepada Pengendali
Berikut urutan yang disarankan.
- Baca kebijakan privasi untuk mengetahui siapa pengendali datanya.
- Cari kontak resmi untuk urusan data pribadi, biasanya email atau formulir khusus.
- Tulis permintaan dengan jelas, sebutkan hak yang digunakan.
- Lampirkan identitas agar pengendali dapat memverifikasi.
- Simpan bukti pengiriman dan tanggapan.
Banyak perusahaan menunjuk pejabat khusus untuk fungsi pelindungan data. Kamu bisa menghubungi pejabat itu langsung.
Contoh Redaksi Permintaan
Redaksi yang ringkas biasanya lebih efektif. Kamu bisa menulis bahwa kamu ingin menggunakan hak akses atas data pribadimu berdasarkan UU PDP.
Sebutkan akun atau nomor yang terkait. Lalu minta tanggapan tertulis dalam jangka waktu yang wajar.
Menurut saya, tulis dengan sopan tetapi tegas. Nada yang tenang sering mendapat respons lebih cepat.
Jika Permintaan Diabaikan
Tidak semua pengendali merespons dengan baik. Bila permintaanmu diabaikan, kamu punya beberapa langkah lanjutan.
- Kirim pengingat tertulis dan tembuskan kepada pejabat pelindungan data.
- Ajukan pengaduan kepada lembaga berwenang.
- Gunakan jalur perdata bila ada kerugian nyata.
- Konsultasikan langkah dengan penasihat hukum.
Simpan seluruh korespondensi. Bukti ini sangat berharga bila perkara berlanjut.
Batasan Hak Subjek Data Pribadi
Hak subjek data tidak berlaku mutlak. UU PDP mengatur pengecualian demi kepentingan lain yang dianggap lebih besar.
Memahami batasan ini membuat ekspektasimu realistis. Kamu juga tidak kecewa ketika permintaan ditolak dengan alasan sah.
Pengecualian yang Diakui Hukum
Beberapa kepentingan dapat mengesampingkan hak subjek data. Contohnya sebagai berikut.
- Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
- Kepentingan proses penegakan hukum.
- Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara.
- Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, dan stabilitas sistem keuangan.
- Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah tertentu.
Pengecualian ini harus berdasar undang-undang. Pengendali tidak boleh memakainya sebagai alasan sembarangan.
Kewajiban Hukum yang Mengharuskan Penyimpanan
Ada data yang wajib disimpan karena aturan lain. Misalnya dokumen keuangan atau data transaksi tertentu.
Dalam kondisi ini, permintaan penghapusan bisa ditolak untuk sementara. Pengendali tetap harus menjelaskan alasannya.
Tanggung Jawab Pengendali terhadap Hak Subjek Data
Setiap hak subjek data punya kewajiban yang sepadan pada sisi pengendali. Kewajiban ini yang membuat hak tidak berhenti sebagai tulisan.
Kewajiban Menanggapi Permintaan
Pengendali wajib memproses permintaan sesuai tenggat yang ditentukan peraturan. Penolakan harus disertai alasan.
Perusahaan yang abai berisiko dikenai sanksi administratif. Reputasi mereka pun ikut dipertaruhkan.
Kewajiban Menjaga Keamanan Data
Selain menanggapi permintaan, pengendali wajib melindungi data dari akses tidak sah. Bila terjadi kegagalan pelindungan, pemberitahuan harus disampaikan.
Dengan begitu, hak atas informasi dan hak ganti rugi benar-benar bisa dijalankan.
FAQ Seputar Hak Subjek Data Pribadi
Apakah saya bisa meminta perusahaan menghapus data saya?
Bisa pada kondisi yang diatur UU PDP, misalnya saat data tidak lagi diperlukan atau persetujuan ditarik. Perusahaan boleh menolak bila ada kewajiban hukum untuk menyimpannya.
Apakah menarik persetujuan membuat saya kehilangan layanan?
Bisa saja, jika layanan itu memang bergantung pada pemrosesan data tersebut. Pengendali wajib menjelaskan konsekuensinya sebelum persetujuan ditarik.
Ke mana saya mengadu jika hak saya dilanggar?
Kamu bisa mengadu kepada pengendali lebih dulu, lalu kepada lembaga berwenang atau kementerian terkait. Jalur gugatan perdata juga tersedia bila ada kerugian.
Kesimpulan
Hak subjek data pribadi memberi kamu kendali atas informasi yang melekat pada dirimu. Hak itu meliputi informasi, akses, perbaikan, penghapusan, penarikan persetujuan, hingga gugatan ganti rugi.
Menurut saya, langkah pertama paling sederhana adalah membaca kebijakan privasi sebelum menyetujuinya. Kebiasaan kecil ini menghindarkan banyak masalah di kemudian hari.
Jika kamu ingin menggunakan hak atas datamu atau haknya dilanggar, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu menyusun langkah yang tepat dengan penuh kerahasiaan.
Ringkasan
- Subjek data pribadi adalah orang yang pada dirinya melekat data pribadi.
- UU PDP menjamin hak informasi, akses, perbaikan, penghapusan, dan portabilitas data.
- Kamu berhak menarik persetujuan pemrosesan data.
- Keputusan otomatis yang berdampak signifikan dapat diajukan keberatan.
- Permintaan diajukan kepada pengendali secara tertulis dengan identitas yang jelas.
- Hak subjek data memiliki pengecualian demi kepentingan tertentu.
- Pengaduan dan gugatan ganti rugi tersedia bila hak dilanggar.
- Simpan semua bukti korespondensi dengan rapi.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, “Informasi Pelindungan Data Pribadi,” komdigi.go.id.
- Kementerian Hukum, “Basis Data Peraturan Perundang-undangan,” peraturan.go.id.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Informasi Hukum dan Peraturan,” bphn.go.id.
