Opini Audit WTP: Arti, Syarat, dan Cara Meraihnya Lengkap

Opini audit WTP adalah pernyataan profesional pemeriksa bahwa laporan keuangan sebuah entitas disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Setiap tahun, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berlomba meraihnya. Hasilnya diumumkan, dipajang, lalu dirayakan.

Tapi apa sebenarnya arti WTP? Jawaban singkatnya, laporan keuangan lolos empat kriteria yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Menurut saya sebagai pemerhati hukum, WTP menandakan administrasi keuangan yang tertib. Predikat itu belum menjawab pertanyaan soal bersih tidaknya sebuah instansi dari korupsi. Karena itu, kita perlu membacanya dengan takaran yang pas.

Apa Itu Opini Audit WTP dan Dasar Hukumnya

WTP singkatan dari Wajar Tanpa Pengecualian. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikannya setelah memeriksa laporan keuangan suatu entitas. Pemeriksa menilai apakah angka dan penjelasannya layak dipercaya.

Landasan hukum opini ini tersebar di beberapa aturan:

• Pasal 23E UUD 1945 memberi BPK mandat untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara.
• Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 mendefinisikan opini sebagai pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran informasi keuangan.
• UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengatur kedudukan dan kewenangan lembaga ini.
• Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 memuat Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dengan aturan-aturan itu, setiap opini punya dasar hukum yang jelas dan bisa diuji.

Siapa yang Menerima Opini WTP?

BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BUMN dan BUMD juga masuk dalam jangkauan pemeriksaannya.

Perusahaan swasta punya jalur sendiri. Akuntan publik berizin menerbitkan opini wajar tanpa modifikasian, dan perseroan terbatas wajib diaudit bila memenuhi kriteria Pasal 68 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Artikel ini membahas opini WTP dari BPK.

Baca Juga: Participating Interest Migas: Pengertian dan Skemanya

Jenis Opini Audit BPK Selain WTP

BPK tidak selalu memberi WTP. Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 mengatur empat jenis opini, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): laporan keuangan menyajikan informasi secara wajar dan bebas dari salah saji material.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP): laporan keuangan wajar, kecuali untuk akun atau pos tertentu yang bermasalah.
3. Tidak Wajar (TW): laporan keuangan memuat salah saji material yang menyebar luas.
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer: pemeriksa tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan.

Opini selain WTP berarti ada pekerjaan rumah. Misalnya, opini WDP sering muncul karena pencatatan aset atau persediaan belum tertib. Sementara itu, opini TMP menunjukkan keterbatasan serius dalam pemeriksaan.

Pimpinan entitas perlu menanggapinya dengan rencana perbaikan yang nyata.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Syarat Opini WTP: Empat Kriteria yang Wajib Dipenuhi

Syarat opini WTP tidak berupa daftar dokumen yang tinggal dicentang. BPK menilai laporan keuangan memakai empat kriteria resmi. Berikut kriteria opini WTP tersebut:

• Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Entitas menyusun laporan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.
• Kecukupan pengungkapan. Catatan atas laporan keuangan harus menjelaskan angka-angka penting dengan memadai agar pembaca memahaminya.
• Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Entitas wajib mengikuti aturan pengelolaan keuangan, termasuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Entitas menjalankan pengendalian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Keempat kriteria ini bekerja sebagai satu paket. Angka yang rapi pun bisa gagal bila pengendalian internnya lemah. Pengendalian yang kuat juga belum cukup kalau pengungkapannya minim.

Kajian di Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia milik UGM menemukan hal menarik. Sebagian laporan keuangan pemerintah daerah yang meraih WTP ternyata masih memuat pengungkapan yang kurang memadai.

Cara Meraih dan Mempertahankan Opini WTP

Meraih laporan keuangan WTP butuh kerja sepanjang tahun. Persiapan yang baru dimulai menjelang pemeriksaan jarang membuahkan hasil. Mulailah dari perencanaan anggaran.

Ada tiga hal yang perlu dijaga sejak awal:

• Pencatatan setiap transaksi secara tepat waktu dan lengkap.
• Pembagian tugas yang jelas, sehingga setiap pegawai paham tanggung jawabnya.
• Bukti pendukung yang mudah ditelusuri saat pemeriksa meminta data.

Dengan cara itu, pemeriksaan berjalan lebih lancar dan risiko temuan material menurun.

Langkah Konkret Sebelum Pemeriksaan

Lakukan lima langkah ini secara berurutan:

1. Inventarisasi dan nilai aset secara berkala.
2. Rekonsiliasi saldo kas, piutang, dan utang dengan pihak terkait.
3. Perkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mereviu laporan keuangan.
4. Susun catatan atas laporan keuangan yang jelas dan lengkap.
5. Tindak lanjuti semua rekomendasi BPK dari pemeriksaan sebelumnya.

Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi

UU Nomor 15 Tahun 2004 mewajibkan pejabat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Temuan lama yang dibiarkan akan muncul lagi. Akibatnya, entitas bisa kehilangan opini WTP di tahun berikutnya.

Apakah Opini WTP Menjamin Tidak Ada Korupsi?

Jawabannya tidak. BPK menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Soal ada atau tidaknya tindak pidana, penegak hukum yang menentukan.

Dua alasan ini membuat WTP tak bisa dijadikan jaminan:

• Pemeriksaan keuangan memakai pengujian sampel, sehingga tidak semua penyimpangan terungkap.
• Sejumlah pejabat yang terjerat kasus hukum berasal dari entitas yang pernah meraih WTP.

Meski begitu, opini WTP tetap berguna sebagai indikator tata kelola. Masyarakat pun tetap perlu mengawasi penggunaan anggaran secara aktif.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apa perbedaan opini WTP dan WDP?

Opini WTP menyatakan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian apa pun. Opini WDP menyatakan laporan wajar, kecuali untuk pos tertentu yang bermasalah dan material. Artinya, entitas berpredikat WDP masih punya perbaikan yang harus diselesaikan.

Apakah opini WTP berarti tidak ada korupsi?

Tidak. BPK menilai kewajaran laporan keuangan dan tidak membuktikan ada atau tidaknya korupsi. Penegak hukum tetap bisa menyelidiki dugaan penyimpangan pada entitas yang meraih WTP.

Siapa yang berwenang memberikan opini WTP?

BPK berwenang memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004. Untuk perusahaan swasta, akuntan publik berizin yang menerbitkan opini auditnya.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

Opini audit WTP menunjukkan laporan keuangan wajar dan memenuhi empat kriteria: kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas pengendalian intern. Untuk meraihnya, rapikan pencatatan, perkuat pengendalian, dan tindak lanjuti rekomendasi BPK.

Mulailah sejak awal tahun anggaran. Libatkan juga ahli hukum dan keuangan agar tidak ada celah yang terlewat.

Menurut saya, kepatuhan hukum menjadi kunci utama, sebab kriteria kepatuhan menyentuh hampir semua transaksi. WTP baru bermakna ketika pimpinan memakainya untuk memperbaiki tata kelola.

Masih ragu soal kesiapan laporan keuangan dan aspek legalitas di instansi atau perusahaanmu? Tenang, kamu tidak perlu menghadapinya sendirian.

Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu sebelum persoalan membesar.

Baca Juga: Kontrak Bagi Hasil Migas: Memahami Skema PSC dan Isinya

Ringkasan

• Opini audit WTP adalah pernyataan profesional BPK bahwa laporan keuangan wajar dalam semua hal yang material.
• Dasar hukumnya adalah Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
• BPK mengenal empat jenis opini: WTP, WDP, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat.
• Syarat opini WTP mencakup kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas SPI.
• Entitas perlu menertibkan aset, merekonsiliasi saldo, dan memperkuat peran APIP sebelum pemeriksaan.
• Rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti agar temuan yang sama tidak berulang.
• WTP tidak menjamin ketiadaan korupsi, karena BPK menilai kewajaran laporan dan tidak membuktikan tindak pidana.

Referensi

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E.
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 16.
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 68.
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
• Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
• Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, bpk.go.id (publikasi opini dan Laporan Hasil Pemeriksaan).
• Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, djpb.kemenkeu.go.id, artikel “WTP, Tapi Korupsi?”.
• Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAP), Universitas Gadjah Mada, kajian kecukupan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.