Cara memulai ekspor sering terlihat ribet bagi pelaku usaha baru. Produk sudah siap. Calon pembeli dari luar negeri mungkin juga sudah menghubungi.
Begitu ditanya soal izin dan dokumen, banyak orang mendadak bingung. Kabar baiknya, pemerintah terus memangkas aturan yang berbelit.
Intinya begini: urus NIB, pastikan barangmu boleh diekspor, siapkan dokumen, lalu laporkan ke Bea Cukai lewat PEB.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, kesalahan paling sering terjadi pada urutan kerjanya. Banyak eksportir pemula mengejar pembeli dulu, baru memikirkan legalitas.
Hasilnya bisa ditebak. Barang tertahan di pelabuhan, kontrak ikut goyah, dan ongkos membengkak. Jadi, rapikan dulu fondasi hukumnya sebelum kamu menandatangani kontrak apa pun.
Baca juga: Ekspor Impor Adalah: Pengertian, Alur, dan Dokumen
Mengapa Cara Memulai Ekspor Harus Sesuai Hukum
Ekspor berarti mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia. Karena menyangkut perbatasan negara, pemerintah mengaturnya cukup ketat.
Alasannya masuk akal. Negara perlu menjaga keamanan nasional, melindungi sumber daya alam, dan memastikan data perdagangan tercatat rapi.
Prinsip dasarnya sebenarnya ramah bagi pelaku usaha. Menurut UU Perdagangan, semua barang pada dasarnya boleh diekspor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.
Meski begitu, kamu tetap harus memenuhi syarat administratif. Kalau kewajiban ini dilewati, barang bisa tertahan dan sanksi menunggu.
Legalitas yang tertib juga membawa keuntungan bisnis yang nyata. Pembeli luar negeri lebih percaya pada eksportir yang transparan.
Bank pun lebih mudah menyetujui pembiayaan untuk transaksi yang dokumennya lengkap. Singkatnya, kepatuhan hukum adalah modal usaha, sama berharganya dengan stok barang.
Izin Ekspor yang Wajib Dimiliki Eksportir
Izin ekspor tidak selalu berarti setumpuk surat. Sejak perizinan berusaha dibuat terintegrasi, syaratnya mengikuti jenis barang dan bentuk usahamu. Ada dua lapisan yang perlu kamu pahami.
NIB Eksportir sebagai Syarat Dasar
Hampir semua eksportir wajib punya Nomor Induk Berusaha (NIB). Permendag 23/2023 menegaskan kewajiban itu.
Pengurusannya dilakukan daring lewat sistem OSS. Untuk koperasi dan badan usaha, syarat minimalnya adalah NIB dan NPWP.
Sebelum mendaftar, tentukan kode KBLI yang cocok dengan kegiatan usahamu. Kode ini menentukan izin tambahan apa yang mungkin harus kamu urus.
Usaha perdagangan besar, misalnya, punya kebutuhan berbeda dengan usaha pengolahan makanan. Karena itu, jangan asal pilih kode.
Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor
Untuk barang tertentu, NIB saja belum cukup. Eksportir yang mengirim komoditas tertentu wajib mengantongi Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dari Menteri Perdagangan.
Bentuknya bisa Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE), atau dua-duanya. Permohonannya diajukan secara elektronik melalui sistem INATRADE Kemendag yang terhubung dengan INSW.
Aturan ini baru saja berubah. Permendag 5 Tahun 2026 berlaku sejak 1 April 2026. Beleid itu menghapus sejumlah kewajiban dan mengurangi dokumen larangan serta pembatasan.
Pada timah industri, contohnya, syarat ET dihapus. Maka dari itu, cek selalu ketentuan terbaru berdasarkan kode HS barangmu.
Barang yang Dilarang dan Dibatasi untuk Diekspor
Sebelum mengirim apa pun, pastikan produkmu tidak masuk daftar larangan. Aturan soal ini ada di Permendag 22/2023.
Lampirannya kemudian diperbarui lewat Permendag 6/2026. Artinya, eksportir harus memakai lampiran terbaru untuk mencocokkan pos tarif (HS) barangnya.
Secara garis besar, larangan menyasar tujuh kelompok barang:
- barang di bidang kehutanan dan pertanian;
- pupuk subsidi, termasuk pupuk mineral atau kimia yang mengandung nitrogen;
- barang di bidang pertambangan, seperti pasir silika, kaolin, dan bentonit;
- barang cagar budaya, termasuk koleksi bernilai sejarah, arkeologi, atau paleontologi;
- sisa dan skrap logam;
- hasil sedimentasi di laut.
Di luar barang terlarang, ada juga barang yang dibatasi. Barang jenis ini boleh dikirim ke luar negeri asal syaratnya terpenuhi.
Syarat itu bisa berupa ET, PE, atau laporan surveyor. Jadi, sebelum bernegosiasi dengan pembeli, cek dulu kode HS produkmu. Langkah kecil ini sering menyelamatkan banyak waktu.
Dokumen Ekspor yang Harus Disiapkan
Setelah izin beres, giliran dokumen ekspor. Dokumen inilah yang membuktikan transaksimu sah dan barangmu layak kirim. Daftar yang umum diminta adalah sebagai berikut.
- Invoice (faktur komersial): memuat harga, jumlah, dan syarat pengiriman.
- Packing list: merinci isi, berat, dan kemasan barang.
- Kontrak penjualan: mengikat penjual dan pembeli secara hukum.
- Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB): dokumen pabean utama untuk Bea Cukai.
- Dokumen pendukung: misalnya sertifikat asal, sertifikat karantina, atau laporan surveyor, tergantung jenis barang.
Dari semua itu, PEB paling krusial. Eksportir atau kuasanya wajib menyampaikan PEB sebelum barang meninggalkan daerah pabean.
Penyampaiannya lewat sistem kepabeanan yang berlaku di kantor Bea Cukai tempat barang diekspor, umumnya CEISA 4.0. Bila ada kesalahan penulisan data, Bea Cukai menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
Bila dokumen persyaratan belum terpenuhi, yang terbit adalah Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD).
Satu hal yang perlu kamu pegang: kebenaran dokumen adalah tanggung jawab eksportir. Periksa ulang setiap angka sebelum mengirim. Kalau ternyata ada salah input, PEB yang sudah terdaftar masih bisa dibetulkan lewat CEISA 4.0.
Langkah Awal Memulai Ekspor dari Nol
Sudah paham izin dan dokumennya? Sekarang ikuti urutan praktis berikut.
- Rapikan legalitas usaha. Urus NPWP, lalu daftarkan NIB lewat OSS dengan KBLI yang tepat.
- Cek status barang. Cocokkan kode HS produkmu dengan daftar larangan dan pembatasan terbaru.
- Urus izin tambahan bila perlu. Ajukan ET atau PE jika barangmu termasuk komoditas tertentu.
- Riset pasar dan pembeli. Pelajari aturan negara tujuan, termasuk standar mutu dan tarif impornya.
- Sepakati kontrak. Tulis harga, syarat pengiriman (Incoterms), dan metode pembayaran secara jelas.
- Siapkan barang dan dokumen. Kemas sesuai standar, lalu lengkapi invoice dan packing list.
- Sampaikan PEB. Kerjakan sendiri atau lewat PPJK melalui sistem kepabeanan yang berlaku.
- Kirim dan arsipkan. Simpan semua dokumen sebagai bukti kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan.
Kalau kamu masih pemula, pertimbangkan memakai jasa PPJK atau forwarder yang terpercaya. Tanggung jawab atas data tetap ada padamu, jadi jangan lepas tangan sepenuhnya. Periksa setiap berkas yang mereka siapkan.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah semua eksportir wajib punya NIB?
Pada prinsipnya, ya. Eksportir wajib memiliki NIB. Aturan memang memberi pengecualian untuk barang tertentu bagi eksportir yang secara hukum tidak bisa memiliki NIB. Dalam kondisi itu, syarat minimalnya adalah NPWP.
Apakah eksportir perorangan boleh mengekspor?
Boleh. Aturan ekspor mendefinisikan eksportir sebagai orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha. Namun, badan usaha biasanya lebih mudah mengakses pembiayaan dan lebih dipercaya pembeli.
Apakah harus memakai jasa PPJK untuk mengurus PEB?
Tidak wajib. Eksportir boleh menyampaikan PEB sendiri atau lewat kuasanya, yaitu PPJK. Jasa PPJK sangat membantu kalau kamu belum paham prosedur kepabeanan.
Kesimpulan
Cara memulai ekspor pada dasarnya soal urutan yang benar. Mulai dari legalitas lewat NPWP dan NIB. Lanjut dengan memastikan barangmu tidak dilarang, sambil mengecek kebutuhan ET atau PE.
Terakhir, siapkan dokumen ekspor dan sampaikan PEB. Dengan alur ini, risiko barang tertahan jauh lebih kecil.
Saya melihat relaksasi aturan tahun 2026 sebagai peluang besar bagi UMKM. Meski begitu, kemudahan tidak berarti kelonggaran. Aturan ekspor sering berubah, terutama untuk komoditas tertentu.
Karena itu, saya menyarankan kamu memverifikasi ketentuan terbaru sebelum setiap pengiriman. Pendampingan hukum sejak awal jauh lebih murah daripada mengurus sengketa belakangan.
Masih ragu soal izin yang cocok untuk produkmu? Ngobrol saja dengan tim kami. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Kami siap membantu kamu mengekspor dengan lebih tenang.
Baca juga: Bisnis Laundry Kiloan: Panduan Modal, Izin, dan Memulai
Ringkasan
- Eksportir pada prinsipnya wajib punya NIB, dan badan usaha juga memerlukan NPWP.
- Barang tertentu memerlukan Eksportir Terdaftar (ET) dan/atau Persetujuan Ekspor (PE).
- Permendag 5/2026 dan 6/2026 berlaku sejak 1 April 2026 dan menyederhanakan sejumlah persyaratan ekspor.
- Cek kode HS barang pada lampiran larangan ekspor terbaru sebelum bertransaksi.
- Dokumen ekspor utama meliputi invoice, packing list, kontrak, dan PEB.
- PEB disampaikan ke Bea Cukai sebelum barang keluar dari daerah pabean.
- Eksportir bertanggung jawab atas kebenaran semua dokumen yang disampaikan.
- Konsultasi hukum sejak awal membantu menghindari penahanan barang dan sanksi.
Referensi
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Kementerian Perdagangan RI.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor. Kementerian Perdagangan RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2026.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor. Kementerian Keuangan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/MK/BC/2026 tentang Daftar Barang yang Dilarang untuk Diekspor berdasarkan Permendag 22/2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendag 6/2026. Kementerian Keuangan.
- Portal OSS (oss.go.id), INATRADE Kemendag (inatrade.kemendag.go.id), dan INSW (insw.go.id).
