Hukum Kodrat: Pengertian dan Bedanya dengan Hukum Positif

Hukum kodrat adalah seperangkat prinsip moral universal yang melekat pada manusia sejak lahir, tanpa menunggu keputusan penguasa. Banyak mahasiswa hukum maupun orang awam masih tertukar ketika membedakannya dengan hukum positif, yakni aturan tertulis yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu.

Ringkasnya begini. Hukum kodrat lahir dari akal budi dan rasa keadilan, sementara hukum positif lahir dari otoritas negara.

Menurut saya sebagai pakar hukum, kedua konsep ini tidak perlu diadu. Hukum positif yang kehilangan nilai kodrati gampang disalahgunakan penguasa, dan hukum kodrat yang tak berwujud tertulis susah dibawa ke ruang sidang.

Karena itu, mari kita telusuri pengertiannya, sejarahnya, perbedaannya, hingga penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pengertian Hukum Kodrat dan Ciri-cirinya

Pengertian hukum kodrat merujuk pada hukum yang berlaku universal karena bersumber dari hakikat manusia. Hukum ini sudah ada jauh sebelum negara terbentuk.

Manusia menemukannya lewat akal budi. Tidak ada parlemen yang menyusunnya. Penguasa pun tak punya wewenang menghapusnya sesuka hati.

Para filsuf memakai hukum kodrat sebagai ukuran untuk menilai aturan buatan manusia. Kalau sebuah aturan terlalu jauh dari rasa adil, banyak pemikir menganggap legitimasi moralnya gugur.

Ciri-ciri Hukum Kodrat

Ada beberapa ciri yang biasanya disebut para ahli untuk mengenali hukum kodrat:

• Universal: berlaku bagi semua manusia di mana pun mereka tinggal.
• Abadi: tidak lekang oleh waktu dan tidak ikut berganti ketika rezim berganti.
• Tidak tertulis: tidak tercantum dalam kodifikasi atau kitab undang-undang tertentu.
• Bersumber dari akal budi: manusia menemukannya melalui nalar dan hati nurani.
• Bersifat moral: menjadi tolok ukur adil atau tidaknya suatu aturan.

Contoh Hukum Kodrat

Contoh hukum kodrat sebenarnya dekat sekali dengan keseharian kita. Hak untuk hidup, larangan membunuh sesama manusia, dan kewajiban orang tua melindungi anak termasuk di dalamnya.

Prinsip bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil juga berakar di sini. Itulah sebabnya hukum kodrat sering menjadi fondasi etis bagi banyak norma hukum modern.

Baca Juga: Hukum Positif Adalah Aturan yang Berlaku: Pengertian & Contoh

Sejarah dan Tokoh Aliran Hukum Kodrat

Aliran hukum kodrat berkembang selama lebih dari dua ribu tahun. Isi pemikirannya terus bergeser mengikuti zaman, dan kamu bisa membaginya ke dalam tiga fase besar.

Fase Klasik dan Abad Pertengahan

Pada masa Yunani Kuno, Aristoteles sudah membedakan keadilan alamiah dari keadilan buatan manusia. Cicero di Romawi kemudian menegaskan bahwa hukum sejati selaras dengan alam dan berlaku bagi semua bangsa.

Memasuki abad pertengahan, Thomas Aquinas mengaitkan hukum kodrat dengan kehendak Tuhan. Menurut Aquinas, hukum yang tidak adil pada hakikatnya bukan hukum, melainkan bentuk perusakan hukum.

Fase Rasional dan Modern

Hugo Grotius mengambil langkah berbeda. Ia melepaskan hukum kodrat dari teologi dan berpendapat bahwa hukum itu tetap berlaku meski orang tidak mengakui Tuhan.

Setelah itu, John Locke menempatkan hak atas hidup, kebebasan, dan harta sebagai hak kodrati. Gagasan Locke kemudian memengaruhi deklarasi hak asasi manusia di banyak negara.

Kebangkitan Setelah Perang Dunia II

Kekejaman rezim Nazi memaksa dunia hukum berpikir ulang. Gustav Radbruch lalu mengajukan gagasan yang kini terkenal: undang-undang dengan ketidakadilan yang sudah tak tertahankan harus mengalah pada keadilan.

Sejak saat itu, aliran hukum kodrat kembali dianggap relevan. Pembentuk undang-undang pun punya pegangan moral yang jelas.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Pengertian Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah tertulis yang berlaku saat ini di wilayah tertentu. Lembaga yang berwenang menetapkannya, lalu pengadilan menegakkannya.

Di Indonesia, wujudnya berupa UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan daerah.

Aliran positivisme hukum memandang hukum sebagai perintah penguasa. John Austin dan Hans Kelsen termasuk tokoh utamanya.

Mereka mengutamakan kepastian hukum. Artinya, sebuah aturan dianggap sah selama pejabat berwenang membentuknya lewat prosedur yang benar, apa pun penilaian moral orang terhadapnya.

Kelebihan hukum positif terletak pada kepastian dan kemudahan pembuktiannya. Warga bisa membaca aturan dengan jelas dan tahu apa konsekuensi dari setiap perbuatan.

Kelemahannya juga ada. Aturan tertulis sering tertinggal dari perkembangan masyarakat, dan bisa disalahgunakan jika pembuatnya tidak berintegritas.

Perbedaan Hukum Kodrat dan Hukum Positif

Perbedaan hukum kodrat dan hukum positif paling mudah dilihat lewat lima aspek berikut:

• Sumber: hukum kodrat berasal dari akal budi dan hakikat manusia. Hukum positif berasal dari lembaga negara yang berwenang.
• Bentuk: hukum kodrat tidak tertulis. Hukum positif termuat dalam peraturan perundang-undangan.
• Daya berlaku: hukum kodrat berlaku universal dan abadi. Hukum positif terikat pada wilayah dan waktu tertentu.
• Perubahan: penguasa tidak bisa mengubah hukum kodrat. Hukum positif boleh direvisi atau dicabut kapan saja lewat mekanisme resmi.
• Penegakan: hukum kodrat bertumpu pada hati nurani dan ukuran moral. Hukum positif punya sanksi yang bisa dipaksakan negara.

Meski berbeda, keduanya saling mengisi. Hukum kodrat memberi arah moral, dan hukum positif memberi kepastian serta daya paksa.

Dalam praktik, hakim sering memakai nilai keadilan ketika bunyi pasal tidak memberi jawaban yang memuaskan. Di titik itulah dua konsep ini bertemu.

Hukum Kodrat dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum positif. Namun, nilai-nilai kodrati terasa kuat dalam konstitusi kita.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Rumusan itu jelas bernapas kodrati.

Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 kemudian menjamin hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (1) menyebut hak hidup dan hak untuk tidak disiksa sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat jaminan itu.

Living Law dalam KUHP Nasional

Jejak nilai hukum tidak tertulis juga muncul dalam KUHP Nasional. UU Nomor 1 Tahun 2023 itu mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Pasal 2 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Penjelasannya mengartikan hukum tersebut sebagai hukum adat.

Ada batasannya. Hukum itu hanya berlaku di tempat ia hidup, dan harus selaras dengan Pancasila, UUD 1945, serta hak asasi manusia. Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 sebagai pedoman tata cara dan kriterianya.

Satu catatan agar tidak keliru. Living law tidak sama dengan hukum kodrat, karena hukum adat bersifat lokal sedangkan hukum kodrat berlaku universal. Meski begitu, keduanya mengakui bahwa hukum tidak berhenti pada teks undang-undang.

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mewajibkan hakim menggali dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan begitu, praktik peradilan kita membuka ruang bagi pertimbangan keadilan yang substantif.

FAQ: Pertanyaan Seputar Hukum Kodrat

Apa yang dimaksud dengan hukum kodrat?

Hukum kodrat adalah prinsip moral universal yang bersumber dari akal budi dan hakikat manusia. Prinsip ini berlaku tanpa menunggu undang-undang buatan penguasa.

Apa perbedaan utama hukum kodrat dan hukum positif?

Hukum kodrat bersifat universal, abadi, dan tidak tertulis. Hukum positif tertulis, berlaku di wilayah dan waktu tertentu, serta memiliki sanksi yang ditegakkan negara.

Apakah Indonesia menganut hukum kodrat?

Indonesia menganut sistem hukum positif. Meski begitu, nilai hukum kodrat tampak jelas dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal jaminan hak asasi manusia.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

Hukum kodrat memberi landasan moral yang universal. Hukum positif memberi kepastian dan kekuatan memaksa. Keduanya saling membutuhkan, karena hukum kodrat menjaga aturan tertulis agar tidak menjadi alat ketidakadilan, dan hukum positif membuat nilai keadilan bisa diterapkan secara nyata.

Langkah yang saya sarankan sederhana. Pelajari dulu aturan tertulis yang berlaku, lalu ukur dengan nilai keadilan dan hak asasi.

Menurut saya, masyarakat yang paham kedua sisi ini lebih mudah membela haknya dengan tepat dan bermartabat.

Sedang menghadapi persoalan hukum dan ragu menentukan langkah yang adil? Jangan menunggu masalahnya membesar. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu kamu memahami hak serta pilihan hukum yang ada.

Baca Juga: Bona Fide Adalah Itikad Baik: Arti dan Penerapan Hukum

Ringkasan

• Hukum kodrat adalah prinsip moral universal yang bersumber dari akal budi dan hakikat manusia.
• Sifatnya universal, abadi, dan tidak tertulis, sehingga tidak bergantung pada kehendak penguasa.
• Tokoh aliran hukum kodrat meliputi Aristoteles, Cicero, Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan John Locke.
• Hukum positif adalah aturan tertulis yang berlaku di wilayah dan waktu tertentu, lengkap dengan sanksi dari negara.
• Perbedaan keduanya mencakup sumber, bentuk, daya berlaku, kemungkinan perubahan, dan cara penegakan.
• Nilai kodrati tampak dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 28A sampai 28J UUD 1945, dan UU HAM.
• Pasal 2 KUHP Nasional (UU 1/2023, berlaku 2 Januari 2026) mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat dengan batasan Pancasila, UUD 1945, dan HAM.
• Hukum kodrat dan hukum positif saling melengkapi demi keadilan yang pasti dan bermoral.

Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan; Pasal 28A–28J).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 597).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 5 ayat (1)).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
6. Prahassacitta, Vidya. (2026). Pengakuan Living Law dalam KUHP: Antara Melawan Hukum Formal atau Material. Binus University.
7. Nitha, Fitha Ayun Lutvia dan Yahya, Muhammad. (2026). Jurnal Veritas Procedura, Vol. 1 No. 2, LKBH Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
8. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
9. Huijbers, Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.
10. Radbruch, Gustav. (1946). “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht.”