Benturan Kepentingan Direksi Perusahaan: Pengertian dan Cara Mengatasinya

Benturan kepentingan direksi adalah situasi ketika kepentingan pribadi seorang direktur berseberangan dengan kepentingan perseroan. Masalah ini sering muncul diam-diam. Bayangkan seorang direktur yang menunjuk perusahaan milik keluarganya sebagai vendor utama.

Singkatnya, hukum Indonesia melarang direksi mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) juga mengatur siapa yang berwenang bertindak saat benturan itu terjadi.

Sebagai praktisi hukum, saya sering menemui direktur yang tidak sadar sedang berada di zona benturan kepentingan. Mereka merasa transaksinya wajar karena harganya sesuai pasar. Padahal, hukum menilai banyak hal sekaligus, mulai dari harga, proses, sampai keterbukaan.

Pengertian Benturan Kepentingan Direksi

Benturan kepentingan muncul ketika direksi punya kepentingan lain yang memengaruhi objektivitasnya. Bentuknya beragam. Bisa keuntungan finansial, hubungan keluarga, atau jabatan di perusahaan lain. Hasilnya sama saja: direksi sulit memutuskan murni demi perseroan.

Hukum perusahaan menempatkan direksi sebagai pengurus yang memegang amanah. Konsep ini dikenal sebagai fiduciary duty atau kewajiban fidusia. Direksi wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan.

Beberapa contoh yang sering terjadi:

• Direksi menyewakan aset pribadinya kepada perseroan dengan harga tinggi.
• Direksi memilih vendor milik anggota keluarga tanpa tender.
• Direksi memanfaatkan peluang bisnis perseroan untuk usahanya sendiri.
• Direksi merangkap jabatan di perusahaan pesaing.
• Direksi menyetujui pinjaman perseroan kepada pihak terafiliasi.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Bentuk Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan tidak selalu berupa transaksi. Ada tiga bentuk yang perlu kamu kenali.

Pertama, benturan langsung. Direksi sendiri menjadi pihak dalam transaksi dengan perseroan.

Kedua, benturan tidak langsung. Pasangan, anak, atau perusahaan afiliasi direksi menjadi pihak transaksi.

Ketiga, benturan potensial. Kepentingan lain belum terwujud, namun berpeluang memengaruhi keputusan di kemudian hari.

Dasar Hukum Benturan Kepentingan Direksi di Indonesia

Regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) beserta perubahannya. Beberapa pasal menjadi kunci:

• Pasal 92 ayat (1): direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.
• Pasal 97 ayat (2) dan (3): direksi wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kalau lalai, direksi menanggung kerugian secara pribadi.
• Pasal 99: mengatur siapa yang mewakili perseroan ketika direksi mengalami benturan kepentingan.
• Pasal 101: direksi wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarganya, baik di perseroan itu maupun di perseroan lain.

Pasal 99 UUPT paling relevan untuk topik ini. Direksi kehilangan kewenangan mewakili perseroan jika sedang berperkara dengan perseroan. Hal yang sama berlaku ketika ia punya kepentingan yang bertentangan dengan perseroan.

Dalam situasi tersebut, UUPT menunjuk pihak lain sebagai wakil perseroan:

1. Anggota direksi lain yang tidak berbenturan kepentingan.
2. Dewan komisaris, jika seluruh direksi berbenturan kepentingan.
3. Pihak lain yang RUPS tunjuk.

Aturan Tambahan bagi Perusahaan Terbuka

Perusahaan terbuka menghadapi aturan yang lebih ketat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Aturan itu mewajibkan keterbukaan informasi. Pada kondisi tertentu, perseroan juga perlu persetujuan pemegang saham independen.

Selain itu, perusahaan terbuka harus memakai penilai independen untuk transaksi tertentu. Langkah ini mencegah penentuan harga secara sepihak.

Akibat Hukum Benturan Kepentingan Direksi

Konsekuensinya serius, baik bagi direksi maupun perseroan. Dampaknya bisa perdata, administratif, bahkan pidana.

Berikut akibat hukum yang mungkin muncul:

• Tanggung jawab pribadi: direksi yang bersalah menanggung kerugian perseroan dengan harta pribadinya.
• Gugatan derivatif: menurut Pasal 97 ayat (6) UUPT, pemegang saham yang mewakili minimal satu persepuluh saham dapat menggugat direksi atas nama perseroan.
• Pembatalan transaksi: transaksi yang cacat prosedur bisa digugat dan dibatalkan.
• Pemberhentian: RUPS dapat memberhentikan direksi sewaktu-waktu dengan alasan tertentu.
• Sanksi pidana: jika ada unsur penggelapan atau penipuan, aparat penegak hukum dapat memprosesnya.

Business Judgment Rule sebagai Perlindungan

Tidak semua keputusan yang merugikan perseroan menjadikan direksi bersalah. Pasal 97 ayat (5) UUPT mengatur prinsip business judgment rule. Direksi lepas dari tanggung jawab jika memenuhi empat syarat:

1. Kerugian tidak berasal dari kesalahan atau kelalaiannya.
2. Ia mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian.
3. Ia tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
4. Ia sudah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian.

Syarat ketiga layak kamu garis bawahi. Benturan kepentingan langsung menggugurkan perlindungan ini. Jadi, direksi yang terbukti punya kepentingan pribadi tidak bisa berlindung di balik prinsip tersebut.

Cara Mengatasi Benturan Kepentingan Direksi

Mencegah selalu lebih murah daripada menyelesaikan sengketa. Perseroan bisa menerapkan beberapa langkah praktis berikut.

1. Atur dalam anggaran dasar dan kebijakan internal. Cantumkan prosedur penanganan benturan kepentingan dengan jelas.
2. Wajibkan pengungkapan. Direksi harus melaporkan setiap kepentingan pribadi sebelum rapat membahas transaksi terkait.
3. Larang direksi ikut memutuskan. Direksi yang berkepentingan tidak boleh memberi suara.
4. Libatkan pihak independen. Gunakan penilai independen untuk menentukan harga wajar.
5. Minta persetujuan RUPS atau komisaris. Persetujuan ini memberi legitimasi pada transaksi.
6. Dokumentasikan semuanya. Simpan risalah rapat dan dasar pertimbangan keputusan.

Peran Komisaris dan RUPS

Dewan komisaris bertugas mengawasi direksi. Komisaris perlu aktif menelaah transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Jika seluruh direksi berbenturan, komisaris juga dapat mewakili perseroan.

RUPS memegang kewenangan tertinggi. Pemegang saham dapat menyetujui, menolak, atau menunjuk wakil perseroan untuk transaksi tertentu. Sebagai tambahan, mereka berhak meminta pertanggungjawaban direksi bila menemukan pelanggaran.

Saran saya, perseroan sebaiknya menyusun pedoman benturan kepentingan secara tertulis. Isinya mencakup definisi, daftar pihak terafiliasi, formulir pengungkapan, dan mekanisme persetujuan. Dokumen sederhana ini sering menyelamatkan perseroan dari sengketa panjang.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apakah direksi boleh bertransaksi dengan perseroannya sendiri?

Boleh, selama direksi mengungkapkannya, tidak ikut memutuskan, dan transaksinya berjalan wajar. Persetujuan dari organ perseroan yang berwenang sangat dianjurkan. Tanpa itu, transaksi rawan digugat.

Siapa yang mewakili perseroan ketika direksi berbenturan kepentingan?

Menurut Pasal 99 UUPT, anggota direksi lain yang tidak berbenturan kepentingan mewakili perseroan. Jika seluruh direksi berbenturan, dewan komisaris yang mengambil peran itu. Pihak lain yang RUPS tunjuk juga bisa mewakili perseroan.

Apa risiko hukum jika direksi menyembunyikan benturan kepentingan?

Direksi menanggung risiko tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan. Pemegang saham bisa mengajukan gugatan derivatif. Bila ada unsur pidana, aparat penegak hukum dapat memprosesnya.

Kesimpulan

Benturan kepentingan direksi muncul saat kepentingan pribadi bertabrakan dengan kepentingan perseroan. UUPT, terutama Pasal 97 dan Pasal 99, memberi kerangka yang jelas. Perusahaan terbuka juga wajib mengikuti aturan OJK yang lebih ketat.

Langkah yang saya sarankan sederhana. Susun pedoman tertulis, wajibkan pengungkapan, dan libatkan pihak independen untuk transaksi sensitif. Simpan seluruh dokumentasi keputusan dengan rapi.

Menurut saya, integritas direksi adalah aset terbesar sebuah perseroan. Satu keputusan yang tampak menguntungkan hari ini bisa berubah menjadi gugatan besar di kemudian hari. Transparansi sejak awal selalu lebih murah.

Kalau kamu seorang direktur, pemegang saham, atau pemilik usaha yang ragu soal batas benturan kepentingan, tidak perlu memendamnya sendiri. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap mendampingi kamu dengan senang hati.

Ringkasan

• Benturan kepentingan direksi terjadi saat kepentingan pribadi berseberangan dengan kepentingan perseroan.
• Direksi memikul fiduciary duty untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
• Pasal 99 UUPT menentukan siapa yang mewakili perseroan saat direksi berbenturan kepentingan.
• Pasal 97 ayat (5) UUPT memuat business judgment rule, namun perlindungan ini gugur jika ada benturan kepentingan.
• Akibat hukumnya mencakup tanggung jawab pribadi, gugatan derivatif, pembatalan transaksi, dan pemberhentian.
• Perusahaan terbuka wajib mengikuti POJK 42/POJK.04/2020 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.
• Pengungkapan, abstain dari pemungutan suara, dan penilaian independen menjadi langkah pencegahan utama.
• Pedoman internal tertulis dan dokumentasi keputusan melindungi direksi maupun perseroan.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, informasi badan hukum perseroan
5. Otoritas Jasa Keuangan, regulasi pasar modal