Hak cipta adaptasi karya sering luput dari perhatian para kreator. Padahal urusan ini menentukan aman atau tidaknya proyek yang sedang kamu garap, entah itu film, serial, aransemen lagu, atau pementasan teater.
Banyak orang mengira mencantumkan nama pencipta sudah cukup untuk mengubah novel menjadi film. Ternyata belum. Hukum Indonesia meminta kamu mengantongi izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lebih dulu.
Jawabannya singkat. Adaptasi termasuk hak ekonomi eksklusif pencipta, jadi siapa pun yang ingin mengadaptasi karya orang lain wajib meminta izin. Hasil adaptasinya pun tetap membawa hak pencipta aslinya.
Sebagai praktisi hukum, saya sering melihat sengketa adaptasi bermula dari izin lisan yang tidak pernah ditulis. Kreator merasa tenang karena pencipta sudah setuju. Begitu karyanya laris, pencipta justru menggugat.
Karena itu, menurut saya, semua izin adaptasi sebaiknya dibuat tertulis sejak hari pertama.
Pengertian Hak Cipta Adaptasi Karya
Adaptasi berarti mengalihwujudkan sebuah karya ke bentuk atau media lain. Contohnya novel menjadi film, komik menjadi serial, atau cerita rakyat menjadi pementasan teater. Hasilnya disebut ciptaan turunan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) tidak memberi definisi adaptasi dalam satu pasal khusus. Meski begitu, Pasal 9 ayat (1) huruf d menyebut pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan sebagai bagian dari hak ekonomi.
Jadi, hak cipta adaptasi karya pada dasarnya adalah hak eksklusif pencipta untuk mengizinkan atau melarang pihak lain mengubah karyanya ke bentuk baru. Cukup jelas, bukan?
Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) menambahkan bahwa adaptasi, aransemen, dan modifikasi termasuk ciptaan yang dilindungi. Hasil adaptasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri. Perlindungan itu tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.
Perbedaan Adaptasi, Terjemahan, dan Plagiarisme
Tiga istilah ini sering tertukar. Berikut perbedaannya:
- Adaptasi: mengubah karya ke media atau bentuk lain dengan sentuhan kreativitas baru, misalnya adaptasi novel menjadi film.
- Terjemahan: mengalihbahasakan karya tanpa mengubah isi pokoknya.
- Plagiarisme: mengaku atau memakai karya orang lain tanpa izin dan tanpa menyebut sumber.
Adaptasi berizin sah di mata hukum. Kalau izinnya tidak ada, risiko pelanggaran hak cipta langsung muncul.
Baca Juga: Hak Cipta Game: Cara Daftar dan Lingkup Perlindungan
Dasar Hukum dan Hak Pencipta atas Adaptasi
Pencipta memegang dua jenis hak atas karyanya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Keduanya berkaitan erat dengan hak cipta adaptasi karya. Kenali dulu masing-masing sebelum kamu memulai proyek.
Hak Moral Pencipta
Hak moral melekat pada pencipta dan tidak bisa dialihkan selama pencipta masih hidup. Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta mengaturnya. Isinya antara lain:
- mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaan;
- mengubah ciptaan sesuai kepatutan dalam masyarakat;
- mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- mempertahankan haknya jika terjadi distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasinya.
Poin terakhir paling relevan bagi adaptor. Bayangkan film adaptasi mengubah pesan sebuah novel sampai merusak nama baik penulisnya. Penulis berhak keberatan.
Hak Ekonomi Pencipta
Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapat manfaat finansial dari ciptaannya. Pasal 9 ayat (1) memuat daftarnya: penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan.
Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) mewajibkan setiap orang yang menjalankan hak itu untuk mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Artinya, hak ekonomi pencipta mencakup kendali penuh atas adaptasi. Pencipta bebas menolak, memberi izin gratis, atau meminta royalti.
Izin Adaptasi Karya: Siapa dan Bagaimana Mengurusnya
Izin adaptasi karya berasal dari pencipta atau pemegang hak cipta. Keduanya belum tentu orang yang sama. Penerbit, rumah produksi, atau ahli waris bisa memegang hak itu lewat pengalihan.
Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta dapat beralih melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan. Maka langkah pertamamu adalah memastikan siapa pemegang hak yang sah saat ini.
Langkah Mengurus Izin Adaptasi
Berikut urutan praktis yang saya sarankan:
- Cari tahu pemegang hak. Periksa halaman hak cipta buku, kontrak penerbitan, atau data pencatatan ciptaan di DJKI.
- Hubungi pemegang hak. Jelaskan bentuk adaptasi, media, wilayah, dan tujuan komersialnya.
- Negosiasikan lisensi hak cipta. Sepakati ruang lingkup, jangka waktu, royalti, dan hak persetujuan naskah.
- Buat perjanjian tertulis. Cantumkan hak moral, kredit pencipta, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
- Catatkan perjanjian lisensi. Pasal 83 UU Hak Cipta menyebut perjanjian lisensi perlu dicatat agar berakibat hukum terhadap pihak ketiga.
Isi Minimal Perjanjian Lisensi Adaptasi
Perjanjian yang rapi menutup banyak celah sengketa. Pastikan dokumennya memuat poin berikut:
- bentuk adaptasi yang diizinkan, misalnya film layar lebar atau serial;
- wilayah dan jangka waktu berlakunya lisensi;
- besaran royalti atau imbalan beserta cara pembayarannya;
- hak pencipta untuk meninjau naskah atau hasil akhir;
- kewajiban mencantumkan kredit pencipta;
- cara menyelesaikan sengketa, misalnya mediasi atau pengadilan.
Semakin rinci isinya, semakin kecil peluang salah paham di kemudian hari. Saya sudah berkali-kali menyaksikannya.
Lisensi atau Pengalihan Hak?
Banyak orang menyamakan keduanya. Akibat hukumnya ternyata jauh berbeda. Pada lisensi, pencipta tetap menjadi pemegang hak dan hanya memberi izin pemakaian dalam batas tertentu.
Menurut Pasal 80 UU Hak Cipta, lisensi dibuat dengan perjanjian tertulis dan tidak boleh melebihi masa berlaku hak cipta. Pada pengalihan, haknya berpindah ke penerima.
Untuk proyek adaptasi, saya biasanya menyarankan lisensi eksklusif dengan batas waktu dan wilayah yang jelas. Skema ini lebih aman bagi kedua pihak.
Batasan Hak Cipta Adaptasi Karya yang Perlu Dipahami
Tidak semua pemakaian karya orang lain butuh izin adaptasi. Hukum memberi sejumlah batasan demi kepentingan umum. Baca batasan ini dengan cermat supaya kamu tidak salah tafsir.
Perbedaan Ide dan Ekspresi dalam Hak Cipta
Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta menyatakan ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data tidak dilindungi hak cipta. Yang dilindungi hukum adalah ekspresi yang sudah berwujud nyata.
Kamu boleh terinspirasi oleh tema cinta beda kasta tanpa izin siapa pun. Meniru alur, tokoh, dan dialog spesifik dari karya tertentu jelas lain soal.
Pengecualian dalam Pasal 44 UU Hak Cipta
Pasal 44 ayat (1) mengizinkan pemakaian ciptaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, kritik, atau tinjauan. Syaratnya, pemakaian itu tidak merugikan kepentingan wajar pencipta dan sumbernya disebut lengkap.
Pengecualian ini tidak otomatis berlaku untuk adaptasi komersial. Film dan produk merchandise termasuk di dalamnya.
Karya yang Sudah Menjadi Domain Publik
Pasal 58 UU Hak Cipta menetapkan masa perlindungan untuk karya tertentu, seperti buku dan lagu. Perlindungan itu berlaku selama pencipta hidup, ditambah 70 tahun setelah ia meninggal. Sesudahnya, karya masuk domain publik.
Kamu bisa mengadaptasinya tanpa izin ekonomi. Meski begitu, hormati integritas karyanya dan cantumkan sumbernya.
Sanksi Adaptasi Karya Tanpa Izin
Adaptasi tanpa izin membawa risiko hukum yang serius. Risikonya muncul di jalur perdata dan pidana.
Dari sisi perdata, pencipta dapat menggugat ganti rugi ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 99 UU Hak Cipta. Pencipta juga bisa meminta penghentian pengumuman, penggandaan, atau distribusi karya adaptasi.
Dari sisi pidana, Pasal 113 ayat (2) mengatur pelanggaran hak ekonomi pengadaptasian untuk penggunaan komersial. Ancamannya penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.
Pasal 120 menyebut tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan. Aparat baru bergerak setelah pencipta atau pemegang hak melapor.
Bayangkan sebuah rumah produksi merilis film adaptasi tanpa kontrak. Penulis novelnya melapor, lalu penayangan bisa dihentikan dan ganti rugi dituntut.
Khusus lagu, PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mewajibkan pembayaran royalti untuk penggunaan komersial. Jadi, kalau kamu membuat aransemen atau cover untuk tujuan komersial, perhatikan aturan ini.
FAQ
Apakah adaptasi novel menjadi film wajib izin penulis?
Ya. Mengubah novel menjadi film termasuk pengadaptasian dan penggandaan, dua-duanya hak ekonomi pencipta. Minta izin dari penulis atau pemegang hak cipta, lalu tuangkan dalam perjanjian lisensi tertulis.
Apakah menyebut nama pencipta sudah cukup tanpa izin?
Belum cukup. Mencantumkan nama hanya memenuhi sebagian kewajiban terkait hak moral. Izin untuk menggunakan hak ekonomi, termasuk adaptasi, tetap kamu perlukan.
Bolehkah mengadaptasi karya yang pencipta aslinya sudah meninggal?
Boleh, asalkan masa perlindungannya sudah habis dan karya masuk domain publik. Kalau belum, mintalah izin kepada ahli waris atau pemegang hak cipta yang sah.
Kesimpulan
Hak cipta adaptasi karya melindungi hak pencipta untuk menentukan nasib karyanya. Setiap adaptasi, baik novel menjadi film maupun lagu menjadi aransemen baru, butuh izin pencipta atau pemegang hak. Kamu juga perlu memperhatikan hak moral, perbedaan ide dan ekspresi, serta masa perlindungan karya.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Pastikan siapa pemegang hak, negosiasikan lisensi hak cipta, tuangkan kesepakatan secara tertulis, lalu catatkan perjanjiannya.
Menurut saya pribadi, biaya mengurus izin jauh lebih murah daripada biaya sengketa. Ganti rugi dan reputasi yang tercoreng sering memakan waktu lama untuk dipulihkan.
Masih ragu soal status izin, kontrak lisensi, atau risiko hukum proyek adaptasimu? Jangan tunggu masalah datang. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.
Tim kami siap membantu kamu memahami langkah hukum yang tepat sebelum karyamu dirilis.
Baca Juga: Hak Cipta Software Open Source dan Aturan Penggunaannya
Ringkasan
- Hak cipta adaptasi karya adalah hak eksklusif pencipta untuk mengizinkan atau melarang pengubahan karyanya ke bentuk lain.
- Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta memasukkan pengadaptasian sebagai hak ekonomi pencipta.
- Setiap adaptasi wajib berizin, dan izin sebaiknya dibuat dalam perjanjian lisensi tertulis serta dicatatkan.
- Hak moral pencipta tetap melekat dan melindungi karya dari distorsi atau modifikasi yang merugikan reputasinya.
- Ide tidak dilindungi hak cipta, sedangkan ekspresi yang berwujud nyata dilindungi.
- Karya yang masa perlindungannya berakhir (umumnya 70 tahun setelah pencipta meninggal) masuk domain publik.
- Adaptasi komersial tanpa izin dapat berujung gugatan ganti rugi dan pidana hingga 3 tahun penjara dan/atau denda Rp500 juta.
- Konsultasi dengan ahli hukum sebelum proyek berjalan mengurangi risiko sengketa.
Referensi
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia. Layanan Hak Cipta. https://dgip.go.id
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pencatatan Ciptaan dan Perjanjian Lisensi Hak Cipta. https://hakcipta.dgip.go.id
