Perkumpulan merupakan wadah yang menghimpun atau sesuai namanya, mengumpulkan banyak individu jadi satu.
Bedanya, Perkumpulan ini berisi individu yang punya satu kesamaan. Bisa visi, misi, hobi, profesi, minat, atau latar belakang lain. Selama mereka punya tujuan bersama.
Contohnya kalau di Indonesia, Perkumpulan itu bisa dari suatu kelompok komunitas, asosiasi, organisasi, klub, partai politik, dan sebagainya.
Semua Perkumpulan ini dibentuk untuk bisa berkegiatan dan beraktivitas bersama-sama dalam satu organisasi.
Namun, Perkumpulan ini tidak boleh sembarangan atau asal mengadakan kegiatan. Karena harus memiliki legalitas resmi dari Kemenkumham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apa Manfaat Legalitas Resmi Perkumpulan?
Jika suatu Perkumpulan sudah punya legalitas resmi, maka akan dapat dua dokumen penting.
Yaitu Akta Pendirian serta SK Kemenkumham.
Kedua dokumen ini adalah bukti resmi awal untuk Perkumpulan dan sudah resmi berbadan hukum dan dilindungi secara peraturan perundang-undangan.
Selain itu, juga bisa dipakai untuk berbagai keperluan lainnya, seperti:
1. Kerja Sama Resmi dengan Instansi & Swasta
Akta dan SK Kemenkumham menjadi dasar sah untuk menandatangani MoU atau perjanjian kerja sama. Tanpa badan hukum, kerja sama biasanya ditolak karena tidak memiliki subjek hukum yang jelas. Legalitas ini juga bisa meningkatkan kredibilitas organisasi di mata mitra.
2. Membuka Rekening Bank atas Nama Perkumpulan
Perkumpulan berbadan hukum dapat membuka rekening bank resmi atas nama organisasi. Ini penting untuk transparansi keuangan dan pengelolaan dana kolektif. Selain itu, rekening badan menghindari risiko hukum yang timbul dari penggunaan rekening pribadi.
3. Mengajukan Pendanaan, Hibah, dan Sponsorship
Mayoritas pemberi hibah, CSR perusahaan, maupun sponsor mensyaratkan badan hukum yang sah. Akta dan SK menjadi dokumen wajib dalam proses verifikasinya. Jadi, kalau tidak punya legalitas, jangan harap bisa mendapat pendanaan, hibah, maupun sponsor dari instansi atau pihak eksternal.
4. Mengurus NPWP dan Kewajiban Perpajakan
Legalitas memungkinkan perkumpulan memiliki NPWP badan dan terdaftar secara resmi di sistem pajak. Hal ini membuat pengelolaan pajak lebih tertib dan menghindari risiko sanksi administratif. Organisasi juga lebih dipercaya karena taat regulasi.
5. Perlindungan Hukum bagi Pengurus & Anggota
Dengan status badan hukum, tanggung jawab hukum melekat pada perkumpulan, bukan pribadi pengurus. Ini memberikan perlindungan hukum jika terjadi sengketa atau permasalahan eksternal. Organisasi menjadi entitas yang lebih aman secara legal.
Siapa Saja yang Wajib Punya Legalitas Perkumpulan?
Pada prinsipnya, setiap kelompok yang terorganisir, berkelanjutan, dan berinteraksi dengan publik atau pihak ketiga sangat disarankan bahkan wajib memiliki legalitas perkumpulan.
Berikut contoh-contohnya:
Contoh Perkumpulan Berdasarkan Kategori
| Kategori Perkumpulan | Contoh Perkumpulan |
| Berdasarkan Hobi | • Klub Fotografer Nusantara• Komunitas Fotografi Urban• Klub Motor Klasik Indonesia• Komunitas Motor Adventure• Klub Mobil Retro• Komunitas Pecinta Kucing Indonesia• Komunitas Pecinta Anjing Nusantara• Klub Lari Kota• Komunitas Sepeda Lipat• Klub Panjat Tebing |
| Berdasarkan Profesi | • Organisasi Profesi Dokter Spesialis• Ikatan Dokter Umum Daerah• Organisasi Profesi Wartawan• Aliansi Jurnalis Independen• Himpunan Pengusaha Muda• Asosiasi Pengusaha UMKM• Himpunan Guru Nasional• Ikatan Guru Honorer• Asosiasi Konsultan• Forum Praktisi HR |
| Berdasarkan Kesamaan Daerah Asal | • Paguyuban Keluarga Minang• Ikatan Keluarga Jawa Tengah• Komunitas Batak di Perantauan• Forum Pemuda Bali• Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan• Paguyuban Sunda Rantau• Ikatan Keluarga Madura• Kerukunan Keluarga NTT• Paguyuban Jawa Timur• Forum Diaspora Aceh |
| Perkumpulan Alumni | • Ikatan Alumni Universitas Negeri• Ikatan Alumni Universitas Swasta• Ikatan Keluarga Besar SMA Negeri• Alumni SMA Swasta• Alumni SMK Kejuruan• Alumni Pesantren• Ikatan Alumni Fakultas Hukum• Alumni Fakultas Teknik• Alumni Akademi Keperawatan• Alumni Sekolah Kedinasan |
| Organisasi Kemasyarakatan | • Lembaga Sosial Kemanusiaan• Organisasi Keagamaan• Forum Dakwah• Lembaga Kepemudaan• Karang Taruna• Organisasi Lingkungan Hidup• Komunitas Relawan Bencana• Forum Perempuan• Lembaga Pendidikan Nonformal• Organisasi Advokasi Masyarakat |
Masalah yang Muncul saat Mendirikan Legalitas Perkumpulan
Meski mendirikan Perkumpulan itu wajib secara undang-undang, untuk mendirikannya ternyata tidak semudah itu.
Apalagi untuk orang awam. Tidak terbiasa mengurus legalitas usaha. Tidak tahu regulasi yang berlaku saat ini.
Akibatnya muncul banyak masalah yang datang ketika mau mulai mendirikan legalitas Perkumpulan, contohnya seperti:
1. Nama Perkumpulan Ditolak Kemenkumham
Sebelum mulai mengurus berkas-berkas pendiriannya, kita perlu mengajukan atau mendaftarkan nama Perkumpulannya dulu ke Kemenkumham.
Nanti, Kemenkumham akan menilai. Apakah nama Perkumpulan ini layak didaftarkan dan diterbitkan dalam Akta Pendirian.
Kemenkumham punya batasan-batasan sendiri untuk menilai kelayakan nama Perkumpulan sesuai dengan Permenkumham 3/2016. Dalam Pasal 5 aturan itu, ketentuan nama Perkumpulan yaitu:
- Menggunakan huruf Latin.
- Minimal terdiri dari 3 (tiga) kata.
- Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata (bukan singkatan).
- Tidak boleh menggunakan angka, tanda baca, atau hanya sekedar tujuan/kegiatan perkumpulan.
- Tidak boleh memiliki arti yang sama atau menyerupai Yayasan, badan hukum, atau entitas hukum lain.
- Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- Tidak mempunyai arti sebagai Yayasan atau memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.
2. Isi AD/ART Tidak Sesuai Ketentuan
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah dokumen yang mengatur tata kelola Perkumpulan.
Isinya harus memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyusunan AD/ART meliputi:
Ketentuan yang Wajib Ada dalam AD:
- Nama dan tempat kedudukan Perkumpulan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
- Jangka waktu pendirian (bisa untuk waktu tertentu atau tidak terbatas)
- Besarnya jumlah dan cara penyetoran modal atau kekayaan awal
- Ketentuan mengenai keanggotaan
- Ketentuan mengenai Rapat Anggota, termasuk quorum dan mekanisme pengambilan keputusan
- Ketentuan mengenai Pengurus dan Pengawas
- Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar
- Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi
3. Tidak Paham Alur AHU Online
Saat ini, proses mendirikan Perkumpulan juga perlu melalui sistem AHU Online. Sistem ini akan susah dipakai untuk orang yang masih awam.
- Masalah yang sering terjadi antara lain:
- Salah memilih jenis badan hukum
- Kesalahan input data pendiri, pengurus, atau domisili
- Dokumen tidak sinkron dengan isi akta
- Status permohonan menggantung tanpa kejelasan
- Tidak tahu langkah koreksi saat terjadi error sistem
Rekomendasi Jasa Pendirian Perkumpulan Dibantu Tim Profesional
Supaya lebih mudah mendirikan legalitas Perkumpulan, kamu bisa serahkan semua prosesnya ke tim profesional.
Kamu tinggal setor berkas persyaratan, proses pendiriannya diurus dari awal sampai selesai.
Dokumen yang kamu dapatkan:
- Pesan Nama Perkumpulan
- Akta Pendirian
- SK Kemenkumham
- e-NPWP + SKT Pajak
- Akun OSS RBA (Bonus)
- NIB
- Sertifikat Standar
- K3L, SPPL, dll
- Pembukaan Rekening Badan
KLIK DI SINI UNTUK KONSULTASI GRATIS!
