Day: March 31, 2026

Logo bisnis menyimpan nilai yang jauh lebih dalam dari sekadar gambar atau simbol visual.  Ia adalah wajah pertama yang dilihat konsumen, fondasi kepercayaan yang dibangun dari waktu ke waktu, dan representasi dari seluruh kerja keras yang sudah dicurahkan dalam membangun usaha.  Pelaku usaha, terutama dari kalangan UMKM, baru tersadar pentingnya perlindungan hukum atas logo mereka setelah konflik sudah terjadi dan kerugian sudah di depan mata.  Menurut laporan World Intellectual Property Indicators 2024 yang dirilis WIPO, permohonan merek Indonesia pada 2023 tercatat sebanyak 152.447, menempatkan Indonesia di peringkat ke-15 dunia dan pertama di Asia Tenggara.  Namun angka ini masih sangat timpang jika dibandingkan dengan estimasi pelaku UMKM yang menurut data KemenKopUKM bekerja sama dengan BPS dalam Pendataan Lengkap KUMKM 2023 mencapai sekitar 64 hingga 66 juta unit usaha.  Studi yang dilakukan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) bersama Universitas Pelita Harapan mencatat kerugian ekonomi akibat peredaran produk palsu di Indonesia mencapai Rp967 miliar dan menghilangkan lebih dari 2 juta lapangan pekerjaan.  Angka-angka ini seharusnya cukup untuk mendorong setiap pelaku usaha menjadikan perlindungan logo sebagai prioritas sejak hari pertama bisnis berjalan. Risiko Sengketa Jika Logo Bisnis Tidak Terdaftar Membiarkan logo bisnis beroperasi tanpa perlindungan hukum ibarat membangun rumah di atas tanah yang belum bersertifikat.  Salah satu kasus paling penting untuk dipelajari di Indonesia adalah sengketa merek Geprek Bensu. Ruben Onsu harus berhadapan secara hukum dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono yang lebih dulu mendaftarkan merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” dengan nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal 24 Mei 2019. Melalui Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Ruben Onsu dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan dasar hukum adanya persamaan pada pokoknya antar merek dan indikasi itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.  Popularitas dan klaim penggunaan lebih awal ternyata tidak cukup untuk memberikan hak eksklusif atas sebuah merek jika pembuktian hukumnya lemah dan pendaftaran formal tidak pernah dilakukan. Posisi ini bahkan semakin diperkuat lewat Putusan Peninjauan Kembali Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang mengukuhkan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah merek tersebut.  Tanpa sertifikat merek yang kuat, pemilik bisnis kehilangan dasar hukum untuk melarang pihak lain memakai logo atau identitas visual yang serupa, bahkan di wilayah yang sama.  Dampaknya tidak berhenti pada kerugian hukum saja. Reputasi bisnis bisa hancur, kepercayaan konsumen goyah, dan seluruh identitas visual yang sudah dibangun bertahun-tahun terpaksa diganti dari awal. Cara Melindungi Logo Bisnis Secara Hukum Perlindungan logo bisnis secara hukum memerlukan serangkaian langkah yang konkret dan terencana dengan baik. Berikut adalah tahapan yang wajib dipahami dan dijalankan oleh setiap pemilik usaha: 1. Lakukan Penelusuran Merek Sebelum Menggunakan Logo Langkah pertama yang paling sering dilewatkan adalah melakukan penelusuran merek secara menyeluruh sebelum logo mulai digunakan secara komersial.  Tujuannya untuk memastikan tidak ada merek yang sama atau mirip yang sudah lebih dulu terdaftar dalam kelas barang atau jasa yang sama.  Di Indonesia, penelusuran ini bisa dilakukan secara mandiri melalui platform Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) di pdki-indonesia.dgip.go.id, termasuk dengan fitur AI-based image search untuk penelusuran berbasis gambar yang diluncurkan DJKI pada 2024. Jika hasil penelusuran menemukan merek yang terlalu mirip, modifikasi pada logo atau nama merek perlu dilakukan sebelum melanjutkan proses pendaftaran.  Langkah awal ini jauh lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan menghadapi gugatan pembatalan merek di kemudian hari yang prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. 2. Daftarkan Merek Melalui DJKI dengan Klasifikasi yang Tepat Pendaftaran merek logo dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, baik secara online melalui merek.dgip.go.id maupun lewat bantuan konsultan kekayaan intelektual terdaftar.  Sistem klasifikasi merek Indonesia menggunakan Klasifikasi Nice yang membagi produk dan jasa ke dalam 45 kelas, yakni kelas 1 sampai 34 untuk barang dan kelas 35 sampai 45 untuk jasa, sehingga pendaftar wajib memilih kelas yang sesuai bidang usahanya.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kemenkumham, pelaku UMKM mendapat tarif khusus sebesar Rp500.000 per kelas untuk permohonan online atau Rp600.000 per kelas untuk permohonan offline. Sementara pelaku usaha umum dikenakan Rp1.800.000 per kelas secara online atau Rp2.000.000 per kelas secara offline.  Berkat program percepatan layanan DJKI, waktu penyelesaian permohonan kini telah dipangkas menjadi maksimal 6 bulan per April 2025. Setelah disetujui, merek mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang tanpa batas. 3. Gunakan Simbol ™ dan ® Secara Tepat Banyak pelaku usaha yang masih keliru memahami kapan simbol ™ dan ® boleh digunakan, padahal keduanya memiliki makna hukum yang berbeda.  Simbol ™ atau trademark dapat dipasang sejak merek mulai digunakan secara komersial meskipun proses pendaftaran resmi masih berjalan, karena fungsinya adalah memberi tahu publik bahwa pemilik mengklaim hak atas merek tersebut.  Simbol ® hanya boleh digunakan setelah sertifikat merek resmi sudah diterbitkan oleh DJKI, sebab memasangnya sebelum merek benar-benar terdaftar bisa dikategorikan sebagai tindakan yang menyesatkan publik.  Penggunaan simbol yang tepat memberi sinyal tegas kepada pasar bahwa merek tersebut sudah dilindungi secara hukum dan tidak bisa digunakan sembarangan.  Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, pihak yang menggunakan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin dapat dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp2 miliar, sebagaimana ditegaskan kembali oleh DJKI pada Februari 2025. 4. Dokumentasikan Penggunaan Logo Secara Berkala Selain pendaftaran formal, pemilik merek perlu mendokumentasikan setiap penggunaan logo mereka secara rutin sebagai bukti penggunaan yang bisa memperkuat posisi hukum ketika sengketa terjadi.  Dokumentasi yang dimaksud mencakup tangkapan layar penggunaan logo di media sosial, faktur penjualan, kemasan produk, materi pemasaran, hingga kontrak bisnis yang memuat logo, semuanya dilengkapi dengan keterangan tanggal yang bisa diverifikasi.  Praktik ini sangat berguna dalam situasi klaim passing off atau persaingan usaha tidak sehat yang membutuhkan pembuktian penggunaan dengan itikad baik, sebagaimana menjadi pertimbangan hakim dalam berbagai putusan Pengadilan Niaga Indonesia.  Pelajaran dari kasus Geprek Bensu menunjukkan bahwa bukti penggunaan yang kuat dan terdokumentasi rapi bisa menjadi faktor penentu dalam persidangan sengketa merek, sekalipun tidak bisa sepenuhnya menggantikan pentingnya pendaftaran resmi.  Untuk menguatkan otentisitas dokumen-dokumen tersebut, pelaku usaha bisa memanfaatkan layanan pencatatan karya atau