Badan Hukum vs Bukan Badan Hukum: Ciri dan Contohnya

Memilih wadah usaha sering terasa membingungkan. Banyak pemula mengira PT, CV, dan Firma itu sama saja. Padahal urusan badan hukum dan bukan badan hukum menentukan nasib harta pribadimu ketika usaha terlilit utang atau sengketa.

Jawaban singkatnya begini. Badan hukum adalah subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya, sedangkan bentuk yang bukan badan hukum tidak punya kedudukan mandiri itu.

Sebagai praktisi hukum, saya menilai pilihan ini adalah keputusan strategis pertama yang menentukan keamanan aset keluargamu. Karena itu, pelajari perbedaannya dulu sebelum kamu menandatangani akta pendirian.

Pengertian Badan Hukum dan Bukan Badan Hukum dalam Hukum Indonesia

Hukum Indonesia mengenal dua jenis subjek hukum. Yang pertama adalah orang (natuurlijk persoon), dan yang kedua adalah badan hukum (rechtspersoon). Badan hukum diakui mampu memiliki harta, membuat perjanjian, serta menggugat atau digugat atas namanya sendiri.

Dasar konsep ini sudah ada di KUHPerdata. Pasal 1653 mengakui perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui secara sah, dan perkumpulan itu bertindak layaknya orang. Selanjutnya, undang-undang sektoral mengatur bentuk masing-masing, misalnya UU Perseroan Terbatas yang menyebut PT sebagai badan hukum berupa persekutuan modal.

Lalu, bagaimana dengan bukan badan hukum? Bentuk ini adalah wadah usaha tanpa status hukum mandiri. Para pendiri atau persero sendiri yang memikul hak dan kewajibannya. Jadi, di mata hukum, usaha dan pemiliknya masih satu kesatuan.

Baca Juga: Beda Badan Usaha Berbadan Hukum vs Non-Berbadan Hukum: Contoh, Kelebihan, dan Kekurangannya

Ciri Badan Hukum yang Membedakannya dari Bukan Badan Hukum

Para ahli hukum merumuskan beberapa unsur untuk mengenali ciri badan hukum. Kamu bisa memakai daftar ini sebagai pegangan:

• Harta kekayaan terpisah. Aset badan hukum tidak bercampur dengan aset pribadi pendiri.
• Tujuan tertentu. Tujuan itu tercantum dalam anggaran dasar.
• Organ pengurus. Contohnya direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham.
• Pengesahan dari negara. Status badan hukum lahir setelah pemerintah mengesahkan akta pendirian.
• Bisa bertindak sendiri. Badan hukum boleh menggugat, digugat, dan memiliki aset atas namanya.

Pengesahan sebagai Syarat Lahirnya Status Badan Hukum

Banyak pelaku usaha melewatkan unsur yang satu ini. Menurut Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, PT memperoleh status badan hukum pada tanggal terbitnya keputusan menteri tentang pengesahan. Yayasan mengikuti pola serupa, karena Pasal 11 UU Yayasan menyatakan status badan hukum baru muncul setelah menteri mengesahkan akta pendirian.

Kini prosesnya berjalan secara elektronik lewat sistem AHU Online Kementerian Hukum. Tanpa pengesahan itu, sebuah entitas belum boleh disebut badan hukum. Akta notaris saja belum cukup.

Tanggung Jawab Terbatas sebagai Konsekuensi

Pemisahan harta membawa akibat yang besar. Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menegaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan melebihi saham yang ia miliki.

Namun, perlindungan ini punya batas. Pasal 3 ayat (2) membuka peluang tanggung jawab pribadi kalau pemegang saham memakai PT untuk kepentingan pribadi atau melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, status badan hukum tidak otomatis menjadi tameng untuk semua perilaku.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Contoh Badan Hukum di Indonesia

Setelah memahami cirinya, sekarang kita lihat contoh badan hukum yang paling sering kamu temui.

Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah bentuk badan hukum yang paling populer untuk berusaha. UU Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023) juga memperkenalkan PT perorangan bagi usaha mikro dan kecil. Satu orang sudah cukup untuk mendirikannya, dan ketentuan teknisnya ada di PP Nomor 8 Tahun 2021.

Berkat aturan ini, pelaku UMK bisa menikmati perlindungan badan hukum tanpa harus mencari mitra pendiri.

Yayasan

Yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pendirinya tidak menerima pembagian keuntungan. Seluruh kekayaan yayasan dipakai untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Koperasi

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah pemerintah mengesahkan akta pendiriannya, sesuai Pasal 9 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Anggotanya berperan ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Badan Hukum Lainnya

Indonesia masih mengenal beberapa badan hukum lain. Beberapa contohnya adalah perkumpulan berbadan hukum, Perusahaan Umum (Perum), Persero milik negara, dan dana pensiun.

Bukan Badan Hukum: Bentuk dan Karakteristiknya

Sekarang giliran bukan badan hukum. Kelompok ini mencakup beberapa bentuk usaha yang akrab bagi pengusaha kecil dan menengah.

Persekutuan Komanditer (CV)

KUHD mengatur CV dalam Pasal 19 sampai Pasal 21. Ada dua jenis sekutu di dalamnya. Sekutu aktif mengurus usaha dan menanggung risiko penuh, termasuk dengan harta pribadinya, sementara sekutu pasif hanya menanggung sebatas modal yang ia setorkan.

Firma

Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha dengan nama bersama, sebagaimana Pasal 16 KUHD. Pasal 18 KUHD menetapkan bahwa setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh perikatan firma. Artinya, kreditur boleh menagih seluruh utang kepada salah satu sekutu.

Persekutuan Perdata dan Usaha Dagang

Persekutuan perdata (maatschap) tunduk pada Pasal 1618 KUHPerdata. Usaha dagang (UD) bentuknya lebih sederhana lagi karena satu orang pribadi yang memilikinya. Pada kedua bentuk ini, pemilik dan usaha menyatu secara hukum.

Soal Pendaftaran CV dan Firma

Banyak orang mengira CV yang sudah terdaftar otomatis menjadi badan hukum. Anggapan itu keliru. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 memang mengatur pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, tetapi hasilnya hanya surat keterangan terdaftar dan tidak berupa pengesahan status badan hukum.

Perbedaan PT dan CV: Risiko bagi Harta Pribadi

Perbedaan PT dan CV paling terasa ketika usaha merugi. Kreditur PT hanya dapat menagih harta perseroan. Untuk CV, kreditur dapat mengejar harta pribadi sekutu aktif.

Selain itu, PT lebih mudah menggaet investor, mengajukan kredit bank, dan mengikuti tender pemerintah. Mitra bisnis pun cenderung lebih percaya pada badan hukum.

Meski begitu, bentuk yang bukan badan hukum tetap punya tempat. Pendiriannya lebih sederhana dan biayanya lebih ringan. Oleh karena itu, bentuk ini masih cocok untuk usaha rintisan berisiko rendah, asalkan kamu paham konsekuensinya sejak awal.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apakah CV termasuk badan hukum?

Tidak. CV tidak memiliki harta terpisah dan tidak memerlukan pengesahan menteri. Sekutu aktifnya tetap bertanggung jawab secara pribadi atas utang usaha.

Apa keuntungan utama badan hukum dibandingkan bukan badan hukum?

Keuntungan utamanya ada pada pemisahan harta. Aset pribadi pemilik lebih terlindungi dari tagihan kreditur. Selain itu, bank, investor, dan mitra bisnis biasanya lebih percaya pada badan hukum.

Bisakah CV diubah menjadi PT?

Bisa. Para sekutu dapat mengubah bentuk usaha lewat akta notaris dan prosedur yang berlaku. Sebaiknya kamu berkonsultasi dengan notaris atau konsultan hukum agar urusan perizinan dan pajak tetap rapi.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

Mari kita rangkum. Badan hukum memiliki harta terpisah, organ pengurus, dan pengesahan negara. CV, Firma, dan UD tidak punya kedudukan mandiri, sehingga risiko usaha bisa menyentuh harta pribadi.

Langkah yang saya sarankan sederhana. Nilai dulu skala usaha, tingkat risiko, dan rencana pendanaanmu, lalu pilih bentuk usaha yang sesuai.

Menurut pendapat saya, pelaku usaha yang menargetkan pertumbuhan sebaiknya memilih badan hukum sejak awal. Biaya pendiriannya memang lebih besar, tetapi perlindungan terhadap aset keluarga jauh lebih berharga daripada penghematan di depan. Apalagi sekarang ada PT perorangan, jadi alasan untuk menunda makin lemah.

Masih ragu bentuk usaha mana yang paling cocok untuk bisnismu? Kamu tidak perlu memutuskannya sendirian. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantumu memilih bentuk usaha yang aman dan sesuai kebutuhan.

Baca Juga: Apa Bentuk Badan Hukum Perusahaan Pers? CV, PT Perorangan, atau PT Reguler? Ini Aturannya

Ringkasan

• Badan hukum adalah subjek hukum mandiri yang hartanya terpisah dari harta pemiliknya.
• Status badan hukum lahir setelah pemerintah mengesahkan akta pendirian, misalnya lewat AHU Online.
• Contoh badan hukum meliputi PT, yayasan, koperasi, dan perkumpulan berbadan hukum.
• Contoh bukan badan hukum meliputi CV, Firma, persekutuan perdata, dan usaha dagang.
• Pendaftaran CV hanya menghasilkan surat keterangan terdaftar, bukan status badan hukum.
• Pemegang saham PT bertanggung jawab sebatas sahamnya, kecuali ada penyalahgunaan (Pasal 3 UU PT).
• Sekutu firma dan sekutu aktif CV dapat bertanggung jawab hingga harta pribadi.
• PT perorangan memungkinkan pelaku UMK mendirikan badan hukum tanpa mitra pendiri.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1618 dan Pasal 1653) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Pasal 16 sampai Pasal 21).
8. Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum: ahu.go.id.
9. Lembaga OSS (Online Single Submission), Kementerian Investasi/BKPM: oss.go.id.