Sumber Hukum Formal dan Materiil: Pengertian dan Perbedaannya

Sumber hukum formal dan materiil sering tertukar, terutama bagi mahasiswa hukum dan pelaku usaha yang baru belajar regulasi. Keduanya sama-sama menjelaskan dari mana hukum berasal.

Meski begitu, sudut pandangnya berbeda. Salah paham soal ini bisa membuat kamu keliru saat mencari dasar hukum sebuah perkara atau menyusun argumen hukum.

Jawaban singkatnya begini. Sumber hukum materiil adalah faktor yang menentukan isi atau substansi hukum, misalnya nilai sosial, kondisi ekonomi, dan keyakinan masyarakat. Sumber hukum formal adalah bentuk atau wadah tempat hukum itu dituangkan, seperti undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, traktat, dan doktrin.

Sebagai penulis yang berlatar belakang hukum, saya menilai pembedaan ini jauh lebih praktis daripada kesannya. Sumber formal menjawab pertanyaan “pasal mana yang berlaku”. Sumber materiil menjawab pertanyaan “mengapa aturan itu lahir”. Karena itu, saya menyarankan siapa pun yang belajar hukum menguasai keduanya sekaligus.

Pengertian Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah segala hal yang memengaruhi isi suatu aturan hukum. Faktor ini bekerja sebelum hukum dirumuskan secara resmi. Dengan kata lain, sumber materiil menjelaskan latar belakang dan alasan sosial di balik sebuah norma.

Baca Juga: Skorsing Karyawan Menurut Hukum: Syarat dan Hak Pekerja

Faktor yang Memengaruhi Isi Hukum

Beberapa faktor yang umumnya dianggap sebagai sumber hukum materiil:

• Kondisi ekonomi dan perkembangan perdagangan.
• Nilai budaya, adat, dan agama dalam masyarakat.
• Perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial.
• Keadaan politik dan kebijakan negara.
• Pandangan keadilan yang hidup di masyarakat.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Contoh dalam Praktik

Transaksi elektronik yang terus tumbuh mendorong lahirnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebutuhan melindungi data pribadi kemudian mendorong terbentuknya UU Pelindungan Data Pribadi. Pada kedua contoh itu, kebutuhan masyarakat menjadi sumber materiil, sedangkan undang-undangnya menjadi sumber formal.

Pengertian dan Jenis Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah bentuk atau cara hukum dinyatakan sehingga punya kekuatan mengikat. Itu sebabnya hakim, advokat, dan pejabat memakai sumber formal sebagai rujukan langsung. Para ahli hukum umumnya membaginya ke dalam beberapa jenis.

Jenis Sumber Hukum Formal

1. Undang-undang: peraturan tertulis yang dibentuk lembaga berwenang dan menjadi sumber utama di Indonesia.
2. Kebiasaan atau hukum tidak tertulis: perilaku berulang yang diyakini mengikat, termasuk hukum adat.
3. Yurisprudensi: putusan hakim terdahulu yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa.
4. Traktat atau perjanjian internasional: kesepakatan antarnegara yang mengikat pihak yang meratifikasinya.
5. Doktrin: pendapat para ahli hukum yang berpengaruh dan sering dikutip hakim.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Pasal 7 ayat (1) menyebut urutannya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Pasal 8 juga mengakui jenis peraturan lain, seperti peraturan menteri, selama peraturan yang lebih tinggi memerintahkannya atau pembentuknya punya kewenangan.

Perbedaan Sumber Hukum Formal dan Materiil

Perbedaan sumber hukum formal dan materiil terlihat jelas dari beberapa aspek. Tabel berikut membantu kamu membandingkannya.

Perbedaan dari Fungsi dan Sifat

Sumber materiil menentukan isi hukum dan bersifat sosiologis atau filosofis. Sumber formal menentukan bentuk hukum dan bersifat yuridis. Jadi, hanya sumber formal yang bisa menjadi dasar putusan atau gugatan secara langsung.

Tabel Ringkas Perbandingan

Hubungan Keduanya

Keduanya memang berbeda, namun saling melengkapi. Sumber materiil memberi bahan baku. Sumber formal membentuknya menjadi aturan yang mengikat. Hukum yang baik biasanya lahir dari sumber materiil yang matang, lalu dituangkan dalam sumber formal yang jelas.

Manfaat Memahami Kedua Sumber Hukum

Pemahaman ini berguna dalam banyak situasi praktis. Berikut manfaat utamanya:

1. Membantu menentukan dasar hukum yang tepat saat menyusun gugatan atau pembelaan.
2. Membantu menafsirkan pasal dengan melihat latar belakang lahirnya aturan.
3. Membantu pelaku usaha menilai arah perubahan regulasi.
4. Membantu mahasiswa menyusun karya ilmiah yang runtut.

Satu hal lagi. Hakim kerap menggali nilai yang hidup di masyarakat ketika undang-undang tidak lengkap. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di titik inilah sumber materiil ikut berperan.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apa perbedaan utama sumber hukum formal dan materiil?

Sumber materiil menentukan isi hukum, seperti nilai sosial dan kondisi ekonomi. Sumber formal menentukan bentuk hukum, seperti undang-undang dan yurisprudensi.

Apakah doktrin termasuk sumber hukum formal?

Menurut banyak ahli, ya. Doktrin dianggap sumber hukum formal karena hakim sering menjadikannya rujukan. Kekuatan mengikatnya, meski begitu, tidak setinggi undang-undang.

Mana yang lebih utama dalam sistem hukum Indonesia?

Undang-undang sebagai sumber formal tertulis menjadi rujukan utama. Kebiasaan dan yurisprudensi tetap berperan sebagai pelengkap.

Baca Juga: Sumber Hukum Formal dan Materiil: Pengertian dan Perbedaannya

Kesimpulan

Sumber hukum materiil menentukan isi hukum, sedangkan sumber hukum formal menentukan bentuknya. Sumber formal meliputi undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin, dengan hierarki yang diatur UU Nomor 12 Tahun 2011. Langkah yang saya sarankan: mulai dari sumber formal untuk menemukan dasar hukum, lalu pelajari sumber materiil untuk memahami maksud aturan.

Menurut saya, belajar hukum dengan menghafal pasal saja akan cepat rapuh. Pemahaman tentang alasan lahirnya aturan membuat argumen hukum lebih kuat dan lebih mudah dipertahankan. Saya juga menilai pendampingan hukum sangat membantu ketika dasar hukum sebuah perkara tidak langsung jelas.

Sedang mencari dasar hukum yang tepat untuk masalahmu? Tidak perlu menelusurinya sendirian. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami posisi hukummu dengan tenang dan jelas.

Ringkasan

• Sumber hukum materiil adalah faktor yang memengaruhi isi hukum, seperti nilai sosial, ekonomi, dan budaya.
• Sumber hukum formal adalah bentuk tempat hukum dinyatakan sehingga mengikat.
• Jenis sumber formal meliputi undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.
• Hierarki peraturan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011.
• Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
• Hanya sumber formal yang dapat dijadikan dasar putusan atau gugatan secara langsung.
• Hakim wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman.
• Kedua sumber hukum saling melengkapi dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Referensi

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah. JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
3. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. JDIH BPK RI.
4. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. JDIH BPK RI.
5. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty Yogyakarta.
6. Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum. Alumni Bandung.