Good corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan supaya berjalan transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan.
Banyak pelaku usaha mengira tata kelola hanya urusan perusahaan besar. Anggapan itu keliru. Masalah hukum sering lahir dari pengelolaan yang berantakan, dan perusahaan kecil pun bisa mengalaminya.
Intinya, good corporate governance menjaga keputusan bisnis tetap sehat, tercatat rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan.Sebagai penulis dengan latar belakang hukum, saya berpendapat GCG baru berarti kalau dijalankan.
Banyak perusahaan punya pedoman tata kelola yang rapi. Sayangnya, isinya jarang dipraktikkan. Hasilnya bisa ditebak: sengketa antarpemegang saham, kerugian usaha, sampai tanggung jawab pribadi yang menimpa direksi. Karena itu, artikel ini mengupas pengertian, dasar hukum, prinsip, dan penerapan GCG secara praktis.
Baca juga: Cek Kosong dan Cek Mundur: Perbedaan dan Akibat Hukumnya
Apa Itu Good Corporate Governance?
Sederhananya, good corporate governance adalah kumpulan aturan, sistem, dan proses yang mengarahkan jalannya perusahaan.
Sistem ini mengatur hubungan antara pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan, dan pihak lain yang terkait. Di Indonesia, orang juga menyebutnya tata kelola perusahaan yang baik.
Rujukan utamanya datang dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang menerbitkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
Pedoman itu berupa anjuran, tanpa kekuatan undang-undang. Meski begitu, banyak regulasi sektoral mengambil isinya lalu menjadikannya kewajiban.
Jadi, good corporate governance berperan sebagai penghubung antara etika bisnis dan kepatuhan hukum.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Dasar Hukum Good Corporate Governance di Indonesia
Indonesia belum punya satu undang-undang khusus tentang GCG. Ketentuannya tersebar di banyak peraturan. Berikut tiga kelompok dasar hukum yang paling sering dipakai sebagai rujukan.
Undang-Undang Perseroan Terbatas
Fondasi utamanya ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 92 menyebut direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.
Pasal 97 mewajibkan setiap anggota direksi bekerja dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kalau direksi bersalah atau lalai, ia bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan.
Jika direksi terdiri atas dua orang atau lebih, tanggung jawab itu berlaku tanggung renteng. Meski begitu, direksi bisa lepas dari tanggung jawab bila dapat membuktikan empat hal.
Pertama, kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kedua, ia mengurus perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian. Ketiga, ia tidak punya benturan kepentingan.
Keempat, ia sudah mengambil tindakan untuk mencegah atau menghentikan kerugian. Sementara itu, Pasal 108 menugaskan dewan komisaris untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi.
Regulasi Perusahaan Terbuka
Perusahaan terbuka mengikuti Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015.
Dua aturan ini memuat 5 aspek, 8 prinsip, dan sejumlah rekomendasi tata kelola. OJK memakai pendekatan “terapkan atau jelaskan”. Perusahaan terbuka wajib menerapkan pedoman itu.
Kalau ada rekomendasi yang belum diterapkan, perusahaan wajib menjelaskan alasannya. Penerapan pedoman tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan.
Regulasi BUMN
Untuk BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sudah empat kali berubah. Perubahan keempat terjadi lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yang mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Kepala BP BUMN berwenang menetapkan kebijakan tata kelola BUMN dan mengawasi kepatuhan BUMN terhadap kebijakan itu. Pengelolaan saham dan aset BUMN kini berada di Danantara.
Aturan pelaksananya mulai terbit, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan BUMN.
Karena aturan teknis tata kelola BUMN masih menyesuaikan dengan struktur baru, cek peraturan BP BUMN terbaru sebelum kamu menyusun kebijakan apa pun.
Prinsip Good Corporate Governance Menurut KNKG
Prinsip good corporate governance berfungsi sebagai pegangan dalam setiap keputusan perusahaan. KNKG merumuskan lima prinsip, yang sering disingkat TARIF:
- Transparansi: perusahaan mengungkapkan informasi penting secara jelas, tepat waktu, dan mudah diakses.
- Akuntabilitas: setiap organ perusahaan punya tugas yang jelas dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.
- Responsibilitas: perusahaan patuh pada hukum dan menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat serta lingkungan.
- Independensi: perusahaan dikelola secara profesional, bebas dari benturan kepentingan dan tekanan pihak mana pun.
- Kewajaran dan kesetaraan: perusahaan memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil, termasuk pemegang saham minoritas.
Kelima prinsip ini saling mengisi. Transparansi tanpa akuntabilitas, misalnya, hanya menghasilkan laporan yang tak pernah ditindaklanjuti.
Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance
Tujuan GCG adalah membentuk perusahaan yang sehat, dipercaya, dan bertahan lama. GCG juga melindungi hak pemegang saham dan pihak berkepentingan lain.
Manfaat good corporate governance terasa langsung dalam kegiatan sehari-hari. Berikut manfaat utamanya:
- Kepercayaan investor, kreditor, dan mitra bisnis meningkat.
- Risiko penyalahgunaan wewenang dan kecurangan menurun.
- Pembagian tugas antara direksi dan dewan komisaris menjadi lebih jelas.
- Reputasi dan daya saing perusahaan menguat.
- Pemenuhan kewajiban hukum dan pelaporan berjalan lebih mudah.
Karena itu, GCG layak dipandang sebagai investasi untuk menjaga kelangsungan usaha.
Cara Penerapan GCG di Perusahaan
Penerapan GCG harus berjalan bertahap dan konsisten. Membuat pedoman lalu membiarkannya tak tersentuh jelas tidak cukup. Berikut langkah praktis yang bisa kamu ikuti:
- Susun pedoman tata kelola. Tuangkan prinsip GCG, kode etik, dan tata tertib organ perusahaan dalam dokumen resmi.
- Tetapkan peran organ perusahaan. Pisahkan dengan jelas tugas pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
- Bangun pengendalian internal. Siapkan audit internal, manajemen risiko, dan prosedur persetujuan transaksi.
- Kelola benturan kepentingan. Minta pengungkapan transaksi afiliasi dan hubungan pribadi yang berpotensi memengaruhi keputusan.
- Sediakan saluran pengaduan. Whistleblowing system membantu karyawan melaporkan pelanggaran dengan aman.
- Lakukan evaluasi berkala. Ukur penerapan GCG setiap tahun, lalu perbaiki kelemahan yang muncul.
Terakhir, pimpinan perusahaan harus memberi contoh. Budaya patuh sulit tumbuh kalau manajemen sendiri mengabaikan aturan.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ Seputar Good Corporate Governance
Apakah semua perusahaan wajib menerapkan good corporate governance?
Kewajiban hukumnya berbeda-beda. Perusahaan terbuka dan BUMN punya aturan tata kelola yang mengikat. Perseroan lain tetap terikat UU Perseroan Terbatas, dan penerapan GCG sangat dianjurkan untuk mereka.
Apa bedanya GCG dengan compliance?
Compliance fokus pada kepatuhan terhadap aturan tertentu. GCG mencakup wilayah yang lebih luas, yaitu struktur organisasi, budaya kerja, etika, dan cara perusahaan mengambil keputusan.
Siapa yang bertanggung jawab atas penerapan GCG?
Direksi memegang tanggung jawab pengurusan, sedangkan dewan komisaris mengawasi. Pemegang saham menentukan arah lewat RUPS.
Kesimpulan
Good corporate governance adalah fondasi bagi perusahaan yang sehat dan dipercaya. Dasar hukumnya tersebar di UU Perseroan Terbatas, regulasi OJK, dan aturan BUMN.
Lima prinsip KNKG memandu penerapannya, mulai dari transparansi sampai kewajaran. Langkah yang saya sarankan sederhana: mulai dari pedoman tertulis, perjelas peran direksi dan komisaris, lalu evaluasi secara rutin.
Menurut saya, ukuran keberhasilan GCG terlihat dari keberanian perusahaan menjalankannya saat keadaan sulit, bukan dari tebal tipisnya dokumen. Perusahaan yang disiplin sejak awal biasanya lebih tahan menghadapi sengketa dan krisis.
Kalau perusahaanmu sedang menyiapkan anggaran dasar, laporan tahunan, atau kebijakan tata kelola untuk investor dan mitra luar negeri, ketepatan bahasa hukum sangat menentukan.
Silakan klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu memastikan dokumenmu akurat dan siap dipakai.
Baca juga: Perbedaan Kemitraan dan Hubungan Kerja: Ciri, Hak, dan Risiko Hukumnya
Ringkasan
- Good corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan secara transparan, akuntabel, dan adil.
- Indonesia belum punya undang-undang khusus GCG, sehingga ketentuannya tersebar di berbagai peraturan.
- UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tugas direksi dan dewan komisaris, serta tanggung jawab pribadi direksi yang dapat dikecualikan bila direksi membuktikan telah bertindak sesuai Pasal 97 ayat (5).
- POJK 21/POJK.04/2015 mewajibkan perusahaan terbuka menerapkan pedoman tata kelola dengan prinsip terapkan atau jelaskan.
- BUMN tunduk pada UU Nomor 19 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2025, dan BP BUMN menetapkan kebijakan tata kelolanya.
- KNKG merumuskan lima prinsip GCG: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
- Penerapan GCG mencakup pedoman tertulis, pembagian peran organ, pengendalian internal, whistleblowing, dan evaluasi berkala.
- Manfaat utamanya meliputi kepercayaan investor, risiko penyimpangan yang lebih rendah, dan reputasi usaha yang lebih kuat.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan.go.id / JDIH Kemenkum.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id).
- Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id).
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 2006.
- G20/OECD. Principles of Corporate Governance, 2023. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.
