Pajak Wakaf: Perlakuan PPh, BPHTB, dan PBB atas Tanah Wakaf

Pajak wakaf menjadi pertanyaan penting bagi siapa pun yang hendak mewakafkan tanah atau mengelola harta wakaf. Banyak calon wakif khawatir akan biaya dan pajak yang muncul, padahal wakaf mendapat perlakuan khusus di beberapa jenis pajak.

Sebagai praktisi hukum yang kerap mendampingi nazhir dan yayasan, saya melihat kekhawatiran itu sering berlebihan. Namun, ada juga yang terlalu santai, lalu tanah wakafnya tidak tercatat dan bermasalah di kemudian hari.

Singkatnya, wakaf umumnya mendapat pengecualian dari BPHTB, dan tanah untuk ibadah atau sosial dapat dikecualikan dari PBB. Perlakuan PPh bergantung pada jenis harta dan kegiatannya.

Nah, di artikel ini kita bahas perlakuan PPh, BPHTB, dan PBB atas harta wakaf. Kamu juga akan tahu langkah mengurus wakaf yang aman secara hukum.

Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Pemanfaatannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Aturan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Unsur wakaf meliputi wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta, dan jangka waktu. Nazhir adalah pihak yang menerima harta dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan.

Wakaf tanah dilakukan melalui Akta Ikrar Wakaf yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW. Pada umumnya, PPAIW adalah Kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan setempat.

Setelah akta ditandatangani, PPAIW mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi berwenang paling lambat tujuh hari kerja. Pendaftaran ini menghasilkan sertifikat tanah wakaf di kantor pertanahan.

Badan Wakaf Indonesia atau BWI membina nazhir dan mengembangkan perwakafan nasional. Wakaf uang disalurkan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.

Menurut saya, banyak sengketa tanah wakaf terjadi karena ikrar tidak tercatat. Pencatatan yang tertib adalah fondasi bagi semua urusan pajak dan hukum berikutnya.

PPh pada Wakaf

Perlakuan PPh dalam wakaf bergantung pada siapa pihak yang dilihat. Wakif, nazhir, dan kegiatan usaha wakaf punya sisi masing-masing.

PPh bagi Penerima Wakaf

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU PPh mengecualikan harta hibah yang diterima badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial termasuk yayasan. Syaratnya tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima.

Wakaf umumnya diterima nazhir yang berbentuk lembaga keagamaan atau sosial. Dengan syarat tersebut, harta wakaf yang diterima pada dasarnya tidak dikenai PPh.

Konsultasikan bila nazhir berbentuk perorangan atau badan lain. Perlakuannya bisa berbeda dan perlu dicek terhadap ketentuan yang berlaku.

PPh atas Pengalihan Tanah dan Bangunan

Jual beli tanah dikenai PPh final atas pengalihan hak, yang dibayar penjual. Wakaf tidak melibatkan harga, sehingga tidak ada penghasilan dari penjualan seperti pada jual beli.

Ketentuan rinci tentang pengecualian pengalihan tanah dan bangunan ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Cek dengan kantor pelayanan pajak sebelum menandatangani akta ikrar, terutama untuk tanah dengan nilai besar.

Manfaat Pajak bagi Wakif

Wakif yang berbentuk perusahaan sering bertanya apakah wakaf dapat mengurangi pajak. Undang-Undang Wakaf sendiri tidak memberi insentif pengurangan.

Meski begitu, wakaf yang peruntukannya memenuhi kategori sumbangan tertentu bisa masuk skema Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. Contohnya biaya pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah ibadah atau sumbangan fasilitas pendidikan, dengan syarat dan batas 5 persen.

Syarat itu tidak otomatis terpenuhi. Perusahaan perlu memastikan penerima, bentuk sumbangan, dan dokumennya sesuai peraturan.

PPh atas Hasil Wakaf Produktif

Sebagian wakaf dikelola produktif, misalnya tanah wakaf yang disewakan atau dijadikan usaha. Hasilnya dipakai untuk kepentingan wakaf.

Penghasilan dari kegiatan usaha dapat menjadi objek pajak sesuai jenis kegiatannya. Nazhir perlu mencatat penghasilan dan biaya, serta menyelenggarakan pembukuan yang rapi.

Undang-Undang Wakaf mengatur nazhir dapat menerima imbalan paling banyak 10 persen dari hasil bersih pengelolaan. Imbalan ini sendiri bisa memiliki konsekuensi pajak bagi penerimanya.

Menurut pengalaman saya, wakaf produktif memerlukan pendampingan pajak sejak awal. Kekeliruan kecil di pembukuan bisa menimbulkan koreksi bertahun-tahun kemudian.

BPHTB pada Perolehan Hak Karena Wakaf

BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak daerah atas perolehan hak. Ketentuannya kini berada dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang itu mempertahankan pengecualian bagi perolehan hak tertentu. Pengecualian itu mencakup perolehan hak karena wakaf dan perolehan hak untuk kepentingan ibadah.

Artinya, nazhir yang memperoleh hak atas tanah wakaf umumnya tidak dikenai BPHTB. Hal ini membedakan wakaf dari jual beli atau hibah biasa yang dikenai BPHTB.

Dalam praktik, kamu tetap perlu mengajukan permohonan pengecualian kepada pemerintah daerah. Biasanya dibutuhkan Akta Ikrar Wakaf dan dokumen pendukung.

Dokumen yang lazim diminta antara lain:

• Akta Ikrar Wakaf dari PPAIW.
• Identitas wakif dan nazhir.
• Bukti kepemilikan tanah, seperti sertifikat atau dokumen penguasaan.
• Surat pengesahan nazhir dari BWI atau instansi yang berwenang.
• Surat pemberitahuan pajak terutang atau formulir pengajuan dari pemerintah daerah.

Prosedur dan nama dokumen bisa berbeda antardaerah. Tanyakan langsung kepada dinas pendapatan daerah setempat.

Sebagai contoh, seorang wakif menyerahkan tanah 500 meter persegi untuk masjid. Setelah akta ikrar dibuat, nazhir mengajukan pengecualian BPHTB ke dinas daerah dan tidak membayar pajak atas perolehan hak itu.

PBB atas Tanah Wakaf

PBB atas perdesaan dan perkotaan kini menjadi pajak daerah. Dasar hukumnya mengikuti Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta peraturan daerah.

Undang-undang mengecualikan objek tertentu dari PBB. Salah satunya objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Tanah wakaf untuk masjid, mushala, sekolah wakaf, atau makam umumnya memenuhi kriteria itu. Pengelola mengajukan permohonan pembebasan atau pengecualian kepada pemerintah daerah.

Perhatikan kata “semata-mata” dan “tidak untuk memperoleh keuntungan”. Syarat ini menentukan perlakuan wakaf produktif.

Tanah wakaf yang disewakan atau dipakai untuk usaha komersial dapat kehilangan pengecualian untuk bagian yang menghasilkan keuntungan. Pemerintah daerah menilai pemanfaatan nyata tanah itu.

Berikut hal yang perlu kamu siapkan untuk mengurus pengecualian PBB:

• Salinan sertifikat wakaf atau Akta Ikrar Wakaf.
• Surat keterangan penggunaan tanah untuk ibadah atau sosial.
• Identitas nazhir dan surat pengesahan nazhir.
• Surat pemberitahuan pajak terutang atau data objek pajak.
• Surat permohonan kepada kepala daerah atau dinas pendapatan.

Bila kamu menerima tagihan PBB untuk tanah wakaf yang jelas dipakai ibadah, ajukan keberatan atau permohonan pengecualian. Jangan membiarkan tunggakan menumpuk karena bisa menimbulkan denda.

Menurut saya, banyak nazhir tidak tahu bahwa hak ini harus diajukan. Pengecualian tidak selalu berjalan otomatis tanpa permohonan.

Biaya Pendaftaran dan Langkah Mengurus Wakaf yang Aman Pajak

Selain pajak, ada biaya administrasi yang perlu kamu perhitungkan. Perlakuannya relatif ringan untuk tanah wakaf.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW pada umumnya tidak dipungut biaya sebagai pelayanan negara. Pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan juga umumnya dikecualikan atau dibebaskan dari penerimaan negara bukan pajak, sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena kebijakan biaya bisa berubah, tanyakan kepada KUA dan kantor pertanahan. Minta penjelasan tertulis bila ada pungutan yang tidak jelas dasarnya.

Berikut langkah praktis agar wakaf tercatat dan aman:

1. Pastikan tanah milik sah wakif, bebas sengketa, dan tidak sedang dijaminkan.
2. Tentukan nazhir yang sah dan tercatat sesuai ketentuan.
3. Siapkan identitas wakif, bukti kepemilikan, dan surat keterangan dari desa atau kelurahan.
4. Buat Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW dengan dua orang saksi.
5. Pastikan PPAIW mendaftarkan tanah ke kantor pertanahan untuk memperoleh sertifikat wakaf.
6. Ajukan pengecualian BPHTB dan PBB kepada pemerintah daerah.
7. Simpan salinan akta, sertifikat, dan dokumen pajak dengan rapi.
8. Lakukan pembukuan dan pelaporan bila wakaf dikelola produktif.

Hindari wakaf tanpa akta, yaitu hanya berdasarkan ucapan atau kesepakatan lisan. Praktik itu sering berakhir sengketa dengan ahli waris wakif.

Sebagai contoh, seorang tokoh masyarakat mewakafkan tanah secara lisan untuk madrasah. Setelah ia wafat, ahli warisnya menggugat karena tidak ada akta dan sertifikat wakaf.

Karena itu, tuangkan semua wakaf dalam akta dan daftarkan. Pencatatan yang tertib melindungi wakif, nazhir, dan masyarakat penerima manfaat.

FAQ Seputar Pajak Wakaf

Apakah wakaf tanah dikenai BPHTB?
Umumnya tidak. Undang-undang mengecualikan perolehan hak karena wakaf dan untuk kepentingan ibadah, tetapi kamu tetap perlu mengajukan pengecualian kepada pemerintah daerah.

Apakah tanah wakaf bebas PBB?
Tanah yang dipakai semata-mata untuk ibadah atau sosial tanpa mencari keuntungan umumnya dikecualikan. Tanah wakaf produktif yang disewakan dapat dikenai PBB untuk bagian yang menghasilkan keuntungan.

Apakah wakaf bisa mengurangi pajak wakif?
Undang-Undang Wakaf tidak memberi insentif langsung. Wakaf tertentu dapat masuk skema sumbangan atau infrastruktur sosial menurut PP Nomor 93 Tahun 2010 bila memenuhi syarat dan batasnya.

Kesimpulan

Pajak wakaf mencakup perlakuan PPh, BPHTB, dan PBB yang pada umumnya meringankan pihak yang mewakafkan dan mengelola. Perolehan hak karena wakaf umumnya dikecualikan dari BPHTB, tanah untuk ibadah dan sosial dapat dikecualikan dari PBB, dan perlakuan PPh bergantung pada jenis harta serta kegiatannya.

Dari pengalaman saya, kuncinya ada pada akta ikrar, pendaftaran, dan permohonan pengecualian yang diajukan tepat waktu. Pengelolaan wakaf produktif juga membutuhkan pembukuan dan pendampingan pajak sejak awal.

Kalau kamu hendak mewakafkan tanah atau mengelola harta wakaf dan ingin memastikan semuanya tertib, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu menyusun dokumen dan mendampingi proses pendaftarannya.

Ringkasan

• Wakaf diatur UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006, dan PP Nomor 25 Tahun 2018.
• Wakaf tanah dilakukan lewat Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW dan didaftarkan untuk memperoleh sertifikat wakaf.
• Harta wakaf yang diterima lembaga keagamaan, pendidikan, atau sosial umumnya dikecualikan dari objek PPh penerima.
• Hasil usaha wakaf produktif dapat menjadi objek pajak sesuai jenis kegiatannya dan perlu pembukuan.
• Perolehan hak karena wakaf dan untuk kepentingan ibadah umumnya dikecualikan dari BPHTB.
• Tanah yang dipakai semata-mata untuk ibadah atau sosial tanpa mencari keuntungan dapat dikecualikan dari PBB.
• Pengecualian BPHTB dan PBB perlu diajukan kepada pemerintah daerah dengan dokumen pendukung.
• Wakaf tanpa akta dan pendaftaran rawan sengketa dengan ahli waris.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU tentang Wakaf beserta perubahannya melalui PP Nomor 25 Tahun 2018.
3. Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan BPHTB dan PBB.
4. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
5. Badan Wakaf Indonesia, bwi.go.id, dan Direktorat Jenderal Pajak, pajak.go.id.