Pajak NFT jadi pertanyaan yang sering muncul di kalangan kreator, kolektor, dan trader aset digital Indonesia. Banyak yang mengira transaksi di blockchain tidak tersentuh aturan pajak. Anggapan itu keliru.
Otoritas pajak melihat keuntungan dari NFT sebagai tambahan kemampuan ekonomis. Jawaban singkatnya begini: Indonesia belum punya aturan pajak khusus NFT, namun penghasilan dari jual beli NFT tetap menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga bisa muncul pada kondisi tertentu.
Sebagai pakar hukum, saya melihat ketiadaan aturan khusus sebagai sumber risiko, sebab penafsiran bisa berubah kapan saja. Karena itu, saya menyarankan kamu patuh sejak awal. Biayanya jauh lebih ringan daripada urusan sengketa pajak di kemudian hari.
Memahami NFT dan Cara Hukum Indonesia Memandangnya
NFT atau non-fungible token adalah aset digital berbasis blockchain yang memiliki kode unik. Kode itu membuat setiap token berbeda satu sama lain. Isinya bisa berupa gambar, musik, video, atau barang virtual.
Bitcoin bisa saling ditukar dengan Bitcoin lain. NFT tidak bisa. Di marketplace seperti OpenSea, orang biasanya membeli NFT dengan kripto.
Hukum pajak Indonesia belum menyebut NFT secara khusus. Meski begitu, pajak menilai transaksi dari sisi ekonominya, apa pun teknologi di belakangnya. Jadi, jual beli NFT yang menghasilkan untung otomatis masuk kategori penghasilan.
DJP sudah menjelaskan hal ini lewat Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Penghasilan yang memenuhi definisi di pasal tersebut menjadi objek pajak. Sesederhana itu.
Dasar Hukum Pajak NFT di Indonesia
Belum ada peraturan yang menyebut NFT secara langsung. Namun, sejumlah regulasi berikut menjadi pijakan pemajakan aset digital:
- UU PPh (UU Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU HPP): Pasal 4 ayat (1) menyebut setiap tambahan kemampuan ekonomis sebagai objek pajak.
- UU PPN (UU Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU HPP): Aturan ini mengatur penyerahan barang kena pajak, termasuk barang tidak berwujud, dan jasa kena pajak.
- PMK Nomor 50 Tahun 2025: Pemerintah menerbitkannya untuk mengatur PPN dan PPh atas perdagangan aset kripto, berlaku sejak 1 Agustus 2025.
- PMK Nomor 131 Tahun 2024: Aturan ini memuat tarif PPN 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain.
Ada satu lagi yang perlu dicatat, yakni UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Undang-undang itu mengubah status aset kripto menjadi aset keuangan, sehingga perlakuan PPN-nya ikut berubah. Apakah NFT otomatis masuk definisi aset kripto dalam PMK 50/2025? Hal itu masih diperdebatkan, jadi jangan berpegang pada asumsi.
PPh NFT: Pajak Penghasilan atas Jual Beli Aset Digital
PPh NFT muncul saat seseorang memperoleh keuntungan dari penjualan NFT. Besarannya bergantung pada status dan skala kegiatanmu. Mari kita bedah dua kelompok yang paling sering bertransaksi.
PPh NFT bagi Kreator
Kreator yang menjual karya dalam bentuk NFT memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Penghasilan itu digabung dengan penghasilan lain di SPT Tahunan. Untuk wajib pajak orang pribadi, tarif progresif Pasal 17 UU PPh berlaku, yaitu 5% sampai 35%.
Ada pilihan yang lebih ringan bagi kreator dengan omzet bruto sampai Rp4,8 miliar per tahun. Skema PPh final UMKM sebesar 0,5% dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 bisa dipakai. Cek dulu syarat dan jangka waktunya.
Satu hal lagi: kreator wajib punya NPWP. Tanpa itu, pelaporan menjadi sulit.
PPh NFT bagi Kolektor dan Trader
Kolektor yang menjual NFT dengan harga lebih tinggi dari harga beli memperoleh keuntungan, atau capital gain. Keuntungan itu masuk ke laporan penghasilanmu. Misalnya, kamu membeli NFT seharga Rp20 juta lalu menjualnya Rp50 juta, maka selisih Rp30 juta tercatat sebagai penghasilan.
Pajak juga bisa timbul saat kamu mencairkan hasil penjualan. Menurut PMK 50/2025, penjualan kripto lewat PPMSE dalam negeri dikenai PPh Pasal 22 final sebesar 0,21%. Lewat PPMSE luar negeri, tarifnya 1%. Jika kamu menjual kripto senilai Rp50 juta di platform dalam negeri, pajaknya Rp105.000, dan platform akan memungutnya langsung.
PPN NFT: Kapan Jual Beli Aset Digital Kena PPN?
PPN NFT lebih rumit daripada PPh. Penyebabnya, PPN bergantung pada status penjual dan jenis transaksinya. Ada dua hal yang perlu kamu cek.
Status Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pengusaha dengan omzet tahunan di atas Rp4,8 miliar wajib dikukuhkan sebagai PKP. Setelah itu, ia wajib memungut PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Dalam pandangan saya, penjualan NFT oleh PKP berpotensi masuk kategori penyerahan barang tidak berwujud.
Jika penafsiran itu dipakai, PPN terutang atas penjualannya. Untuk barang non-mewah, tarif efektifnya mengikuti DPP nilai lain, yakni 11/12 dari tarif 12%.
PPN atas Jasa Platform dan Kripto
PMK 50/2025 menetapkan bahwa penyerahan aset kripto tidak dikenai PPN. Jasa penyediaan sarana elektronik oleh penyelenggara platform lain ceritanya. Jasa itu tetap kena PPN, sehingga biaya layanan di marketplace atau exchange bisa memuat komponen pajak tersebut.
Platform digital luar negeri yang ditunjuk pemerintah juga memungut PPN atas produk digital yang dijual ke konsumen Indonesia. Kamu mungkin sudah membayarnya tanpa sadar.
Kewajiban Lapor SPT NFT dan Tips Patuh Pajak
Lapor SPT NFT merupakan kewajiban yang paling jelas. DJP menegaskan bahwa aset digital nirwujud, termasuk NFT dan kripto, wajib masuk daftar harta di SPT Tahunan. Nilainya mengikuti nilai pasar per 31 Desember tahun pajak.
Berikut langkah praktis supaya kamu tetap aman:
- Buat NPWP, lalu aktifkan akun Coretax.
- Catat setiap pembelian, penjualan, dan transfer NFT lengkap dengan tanggal dan nilainya.
- Simpan bukti transaksi, termasuk bukti pemungutan PPh Pasal 22 dari platform.
- Laporkan penghasilan dan harta NFT di SPT Tahunan.
- Pilih platform terdaftar dan berizin, yaitu PAKD yang diawasi OJK, supaya pemungutan pajaknya jelas.
Untuk transaksi bernilai besar, tanyakan dulu ke konsultan pajak sebelum bertransaksi. Langkah itu jauh lebih murah daripada membayar sanksi.
FAQ: Pertanyaan Seputar Pajak NFT
Apakah jual beli NFT kena pajak di Indonesia?
Ya. Keuntungan dari penjualan NFT termasuk penghasilan yang wajib dilaporkan dan dikenai PPh. Aturan khususnya memang belum ada, tetapi prinsip Pasal 4 ayat (1) UU PPh tetap berlaku.
Apakah NFT harus dilaporkan di SPT Tahunan?
Ya. DJP meminta wajib pajak melaporkan NFT sebagai harta dengan nilai pasar per 31 Desember tahun pajak.
Berapa tarif pajak saat menjual kripto hasil jual NFT?
Menurut PMK 50/2025, penjualan kripto lewat PPMSE dalam negeri dikenai PPh Pasal 22 final 0,21%. Lewat PPMSE luar negeri, tarifnya 1%. Penjualan kripto tersebut tidak dikenai PPN.
Kesimpulan
Pajak NFT memang belum punya aturan khusus, namun kewajibannya nyata. PPh berlaku atas keuntungan dari jual beli NFT. PPN bisa muncul bagi PKP dan pada biaya layanan platform, lalu seluruh NFT wajib masuk laporan harta di SPT Tahunan.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Catat transaksimu, pakai platform resmi, dan laporkan dengan jujur. Menurut saya, pemerintah akan segera memperjelas perlakuan pajak NFT seperti yang terjadi pada kripto. Kepatuhan sejak sekarang akan melindungimu dari sengketa pajak nanti.
Masih bingung soal status pajak NFT milikmu atau cara melaporkannya? Kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Silakan klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu kamu memahami kewajiban pajak aset digital dengan tenang.
Baca Juga: Pajak Jual Beli Motor Bekas: BBNKB dan Balik Nama
Ringkasan
- Indonesia belum punya aturan pajak khusus NFT, tetapi keuntungan dari NFT tetap menjadi objek PPh.
- Dasar utamanya adalah Pasal 4 ayat (1) UU PPh tentang tambahan kemampuan ekonomis.
- Kreator NFT dikenai PPh tarif progresif 5% sampai 35%, atau PPh final UMKM 0,5% jika memenuhi syarat.
- PMK 50/2025 berlaku sejak 1 Agustus 2025 dan menghapus PPN atas penyerahan aset kripto.
- Penjualan kripto dikenai PPh Pasal 22 final 0,21% di platform dalam negeri dan 1% di platform luar negeri.
- Penjual NFT berstatus PKP (omzet di atas Rp4,8 miliar) wajib memungut PPN.
- NFT wajib dilaporkan sebagai harta di SPT Tahunan dengan nilai pasar per 31 Desember.
- Catatan transaksi yang rapi dan platform resmi menekan risiko sanksi pajak.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Kementerian Keuangan RI, jdih.kemenkeu.go.id.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penyetoran PPN atas Penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Aspek Pajak Transaksi Kripto Dulu dan Sekarang”, pajak.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak, “PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakan Aset Kripto”, pajak.go.id.
- Rakhmawati, I., “Kebijakan Pajak NFT Metaverse”, Universitas Mataram, conference.um.ac.id.
