Waris Anak Perempuan: Bagian Menurut Hukum Islam dan Perdata

Waris anak perempuan sering jadi bahan perdebatan di dalam keluarga. Sebagian orang yakin bagian perempuan lebih kecil, sementara sebagian lain berpendapat semua anak berhak sama rata. Dua pandangan itu sama-sama punya dasar hukum.

Sebabnya sederhana. Indonesia mengakui lebih dari satu sistem hukum waris.

Jawaban singkatnya begini. Dalam hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam atau KHI), anak perempuan menerima separuh dari bagian anak laki-laki, atau 2:1. Dalam KUHPerdata, anak laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sama besar, yaitu 1:1.

Sistem mana yang dipakai? Itu tergantung agama pewaris dan kesepakatan keluarga.

Menurut saya sebagai penulis berlatar belakang hukum, rasio 2:1 tidak bisa serta-merta disebut diskriminasi. Aturan itu lahir dari kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki dalam keluarga.

Meski begitu, sengketa waris yang saya temui lebih sering berawal dari komunikasi yang macet. Pasal-pasalnya jarang jadi pangkal masalah. Karena itu, artikel ini membahas hak, dasar pasal, dan langkah praktisnya untuk kamu.

Dasar Hukum Waris Anak Perempuan di Indonesia

Indonesia menganut pluralisme hukum waris. Ada tiga sistem yang berjalan berdampingan, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Akibatnya, hak waris anak perempuan tidak selalu sama di setiap keluarga.

Berikut sumber hukum yang paling sering dipakai:

• Kompilasi Hukum Islam (KHI): Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menetapkan KHI sebagai pedoman hakim. Aturan ini berlaku bagi pewaris yang beragama Islam.
• KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek): Buku II, Pasal 830 sampai 1130, mengatur waris perdata. Umumnya sistem ini dipakai oleh pewaris non-Muslim.
• Hukum adat: Tiap daerah punya aturan sendiri, misalnya sistem patrilineal, matrilineal, atau parental.

Kewenangan mengadili ikut berbeda. Pengadilan Agama menangani sengketa waris orang Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Negeri menangani sengketa waris non-Muslim.

Satu hal lagi soal urutan. Seseorang baru disebut pewaris setelah meninggal dunia dan meninggalkan harta. Sebelum harta dibagi, ahli waris harus lebih dulu menyelesaikan utang, biaya pengurusan jenazah, dan wasiat.

Baca Juga: Biaya Balik Nama Sertifikat: Komponen dan Cara Hitung

Bagian Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam (KHI)

Hukum waris Islam mengatur bagian anak perempuan dengan rinci. Aturan pokoknya ada di Pasal 176 KHI, yang bersumber dari Surah An-Nisa ayat 11. Hakim Pengadilan Agama menjadikan pasal ini rujukan utama.

Rincian Bagian Menurut Pasal 176 KHI

Pasal 176 KHI membagi bagian anak perempuan ke dalam tiga kondisi:

1. Anak perempuan tunggal menerima setengah (1/2) bagian harta waris.
2. Dua anak perempuan atau lebih menerima dua pertiga (2/3) bagian, lalu membaginya bersama-sama.
3. Anak perempuan bersama anak laki-laki menerima bagian dengan perbandingan 2:1. Anak laki-laki mendapat dua bagian, anak perempuan mendapat satu bagian.

Semua angka itu dihitung dari harta bersih. Harta bersih adalah harta peninggalan setelah dikurangi utang, biaya pemakaman, dan wasiat.

Harta bersama suami istri juga harus dipisahkan lebih dulu. Menurut Pasal 96 KHI, pasangan yang hidup terlama berhak atas separuh harta bersama.

Bagian Ahli Waris Lain yang Memengaruhi Bagian Anak

Anak perempuan jarang mewarisi sendirian. Biasanya pasangan dan orang tua pewaris ikut menerima bagian. Ketentuan pentingnya sebagai berikut:

• Istri menerima 1/8 bagian jika pewaris memiliki anak (Pasal 180 KHI).
• Suami menerima 1/4 bagian jika pewaris memiliki anak (Pasal 179 KHI).
• Ibu menerima 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak (Pasal 178 KHI).
• Ayah menerima 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak (Pasal 177 KHI).

Anak perempuan kemudian menerima sisa harta setelah bagian-bagian itu dibayarkan. Dalam praktik, saudara pewaris umumnya tidak ikut mewarisi ketika pewaris meninggalkan anak.

Ada pula penghalang waris. Pasal 173 KHI menghalangi ahli waris yang membunuh atau memfitnah pewaris. Perbedaan agama juga menjadi penghalang menurut Pasal 171 KHI.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Bagian Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hukum waris perdata memakai prinsip kesetaraan. KUHPerdata tidak membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran anak. Dengan begitu, hak anak perempuan sama persis dengan hak anak laki-laki.

Anak sebagai Ahli Waris Golongan Pertama

KUHPerdata membagi ahli waris ke dalam empat golongan. Anak masuk ahli waris golongan pertama, bersama suami atau istri yang hidup terlama. Golongan ini menutup hak golongan di bawahnya.

Pasal 852 KUHPerdata menegaskan bahwa anak-anak mewarisi bagian yang sama besar. Pasal 852a kemudian menempatkan suami atau istri pada bagian yang sama dengan seorang anak. Jadi, kalau pewaris meninggalkan seorang istri dan tiga anak, keempatnya masing-masing menerima 1/4 bagian.

Bagian Mutlak (Legitieme Portie)

KUHPerdata juga melindungi anak dari wasiat yang berlebihan. Pasal 913 sampai 929 mengatur bagian mutlak atau legitieme portie. Ahli waris garis lurus, termasuk anak perempuan, wajib menerima bagian ini.

Besarnya bergantung pada jumlah anak menurut Pasal 914 KUHPerdata:

• Satu anak menerima 1/2 dari bagian yang seharusnya ia terima.
• Dua anak menerima 2/3 dari bagian masing-masing.
• Tiga anak atau lebih menerima 3/4 dari bagian masing-masing.

Karena aturan ini, pewaris tidak bisa mencabut hak anak perempuan begitu saja lewat surat wasiat.

Perbandingan dan Contoh Hitungan Waris Anak Perempuan

Contoh hitungan membantu kamu melihat selisih kedua sistem. Misalkan seorang pewaris meninggal dengan harta bersih Rp900 juta. Ahli warisnya hanya satu istri, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan.

Menurut KHI:

• Istri menerima 1/8, yaitu Rp112,5 juta.
• Sisa harta Rp787,5 juta dibagi dengan rasio 2:1.
• Anak laki-laki menerima Rp525 juta.
• Anak perempuan menerima Rp262,5 juta.

Menurut KUHPerdata:

• Harta dibagi menjadi tiga bagian sama besar.
• Istri, anak laki-laki, dan anak perempuan masing-masing menerima Rp300 juta.

Selisihnya terlihat jelas. Anak perempuan memperoleh Rp262,5 juta menurut KHI dan Rp300 juta menurut KUHPerdata. Hitungan ini hanya ilustrasi, dan hasil nyatanya berubah jika masih ada orang tua pewaris, wasiat, atau utang.

Keluarga Muslim juga boleh membagi harta secara damai. Pasal 183 KHI membuka ruang itu setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya. Kesepakatan sah selama semua pihak setuju tanpa paksaan, dan banyak keluarga memilih pembagian sama rata lewat jalur ini.

Cara Mengamankan Hak dan Mencegah Sengketa Waris

Sengketa waris sering berlarut-larut dan menguras biaya. Mencegahnya jauh lebih murah daripada menyelesaikannya di pengadilan. Berikut langkah yang saya sarankan:

1. Kumpulkan dokumen. Siapkan akta kematian, kartu keluarga, buku nikah, dan bukti kepemilikan harta.
2. Tentukan hukum yang berlaku. Pastikan agama pewaris dan pilihan keluarga sejak awal.
3. Buat surat keterangan waris. Ajukan ke notaris atau lurah/kepala desa sesuai golongan penduduk.
4. Gelar musyawarah keluarga. Catat hasil kesepakatan secara tertulis.
5. Manfaatkan hibah atau wasiat. Pewaris Muslim boleh berwasiat maksimal sepertiga harta (Pasal 195 KHI).
6. Ajukan penetapan ke pengadilan. Tempuh langkah ini kalau musyawarah buntu.

Urusan tanah perlu perhatian khusus. Sertifikat tanah warisan harus dibalik nama lewat kantor pertanahan. Tanpa balik nama, hak anak perempuan atas tanah itu gampang disengketakan di kemudian hari.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apakah anak perempuan selalu mendapat setengah dari anak laki-laki?

Jawabannya tergantung kondisi keluarga. Rasio 2:1 berlaku ketika anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki menurut Pasal 176 KHI. Anak perempuan tunggal menerima 1/2 bagian, dan dua anak perempuan atau lebih berbagi 2/3 bagian.

Keluarga juga boleh berdamai dan membagi sama rata.

2. Apakah anak perempuan yang sudah menikah tetap berhak atas warisan?

Ya. Pernikahan tidak menghapus hak waris anak perempuan, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata. Hubungan darah dengan pewaris tetap menjadi dasar haknya.

Karena itu, keluarga tidak boleh mengecualikan anak perempuan hanya karena ia sudah berumah tangga atau tinggal di tempat lain.

3. Bolehkah pembagian waris dibuat sama rata antara anak laki-laki dan perempuan?

Boleh, asalkan semua ahli waris sepakat tanpa paksaan. Pasal 183 KHI membuka ruang perdamaian setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya. Pewaris juga dapat memberikan hibah semasa hidup.

Tuangkan kesepakatan itu secara tertulis agar tidak memicu gugatan nanti.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

Waris anak perempuan punya aturan yang tegas, meski pendekatannya berbeda. Hukum Islam menetapkan rasio 2:1 lewat Pasal 176 KHI. KUHPerdata memberikan bagian sama besar lewat Pasal 852. Hukum adat dan kesepakatan keluarga ikut memengaruhi hasil akhir pembagian.

Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Tentukan dulu hukum yang berlaku. Hitung harta bersih dengan benar, lalu bicarakan pembagiannya secara terbuka dan catat dalam kesepakatan tertulis.

Menurut pendapat saya, keadilan waris juga menyangkut kejujuran dan keterbukaan, selain soal angka. Pembagian yang sah secara hukum masih bisa melukai hubungan keluarga kalau prosesnya tertutup. Itu sebabnya saya mengajak keluarga memprioritaskan musyawarah sebelum menempuh jalur pengadilan.

Kalau kamu masih ragu soal hak waris anak perempuan di keluargamu, jangan ditunda terlalu lama. Kami siap membantu kamu membaca situasinya dengan tenang. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, lalu ceritakan kasusmu kepada tim kami.

Baca Juga: Akta Cerai Adalah: Fungsi dan Syarat Pengurusannya

Ringkasan

• Indonesia mengakui tiga sistem hukum waris, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat.
• Pasal 176 KHI memberi anak perempuan tunggal 1/2 bagian, dua anak perempuan atau lebih 2/3, dan rasio 2:1 jika mewarisi bersama anak laki-laki.
• Pasal 852 KUHPerdata memberi anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris golongan pertama bagian yang sama besar.
• Bagian mutlak (legitieme portie) melindungi anak dari wasiat yang berlebihan.
• Pembagian dihitung dari harta bersih setelah dikurangi utang, biaya pemakaman, wasiat, dan harta bersama.
• Pasal 183 KHI memungkinkan keluarga berdamai dan membagi harta lewat kesepakatan bersama.
• Pernikahan tidak menghapus hak waris anak perempuan.
• Surat keterangan waris, kesepakatan tertulis, dan konsultasi hukum membantu mencegah sengketa.

Referensi

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 96, 171, 173, 176 sampai 180, 183, dan 195).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Buku II tentang Kebendaan, Pasal 830 sampai 1130, termasuk Pasal 852, 852a, 913, dan 914.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tersedia di peraturan.bpk.go.id.
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Marinews, “Yurisprudensi: Diamnya Ahli Waris Menjadi Sahnya Pembagian”: https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-diamnya-ahli-waris-menjadi-sahnya-pembagian-0xE
5. Jurnal Ilmiah, “Problematika Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,” Universitas Muhammadiyah Ponorogo: https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/4465/1989
6. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, kajian perbandingan hukum waris Islam dan KUHPerdata: https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1394/388/3748
7. Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 11.