Akta cerai adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa perkawinan Anda telah putus secara hukum.
Pengadilan menerbitkan dokumen ini setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap.
Banyak orang baru menyadari pentingnya dokumen ini ketika hendak menikah lagi atau mengurus Kartu Keluarga.
Sebaliknya, tidak sedikit pula yang lalai mengambilnya setelah sidang selesai.
Singkatnya, Anda perlu segera mengurus akta cerai setelah putusan inkrah.
Dengan dokumen itu, status Anda berubah secara sah dalam administrasi negara.
Sebagai praktisi hukum, saya berpendapat bahwa akta cerai sama pentingnya dengan akta nikah.
Terlalu banyak sengketa muncul karena salah satu pihak menunda mengambil dokumen ini.
Oleh karena itu, artikel ini mengulas pengertian, fungsi, syarat, dan cara mengurus akta cerai secara lengkap.
Apa Itu Akta Cerai dan Dasar Hukumnya
Akta cerai adalah surat bukti resmi bahwa perkawinan telah putus karena perceraian.
Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa panitera memberikan akta cerai kepada para pihak.
Panitera menyerahkannya paling lambat tujuh hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap diberitahukan. Aturan ini berlaku bagi pasangan beragama Islam.
Sementara itu, pasangan non-Muslim bercerai melalui Pengadilan Negeri.
Setelah putusan inkrah, mereka melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh Kutipan Akta Perceraian.
Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, mewajibkan pelaporan itu paling lambat 60 hari sejak putusan inkrah.
Selain itu, Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan.
Dengan demikian, perceraian di bawah tangan tidak menghasilkan akta cerai.
Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru
Fungsi Akta Cerai dalam Urusan Hukum dan Administrasi
Fungsi akta cerai sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut fungsi utamanya:
- Bukti sah status perkawinan. Dokumen ini membuktikan bahwa Anda tidak lagi terikat perkawinan.
- Syarat menikah lagi. KUA dan Dinas Dukcapil meminta akta cerai sebelum mencatat perkawinan baru.
- Dasar perubahan data kependudukan. Anda memakainya untuk mengubah status di Kartu Keluarga dan KTP-el menjadi cerai hidup.
- Pendukung pelaksanaan putusan. Dokumen ini memperkuat tuntutan nafkah anak, hak asuh, dan pembagian harta bersama.
- Kelengkapan administrasi lain. Instansi tempat kerja, bank, asuransi, dan kantor imigrasi sering memintanya.
Selanjutnya, perlu Anda ingat bahwa Pegawai Negeri Sipil juga wajib melaporkan perceraiannya kepada atasan.
Karena itu, fungsi akta cerai tidak berhenti pada urusan pribadi.
Menurut saya, dokumen ini melindungi Anda dari sengketa status di kemudian hari.
Syarat Mengurus Akta Cerai
Syarat mengurus akta cerai pada dasarnya sederhana. Namun, Anda harus memenuhi beberapa tahap hukum terlebih dahulu.
Syarat Umum Dokumen
Siapkan dokumen berikut sebelum datang ke pengadilan:
- KTP asli pemohon.
- Salinan putusan atau penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Buku nikah atau kutipan akta nikah, jika pengadilan memintanya.
- Bukti pelunasan biaya perkara.
- Surat kuasa bermaterai dan KTP penerima kuasa, jika orang lain mewakili Anda.
Perlu dicatat, kelengkapan teknis dapat berbeda antarpengadilan. Karena itu, tanyakan lebih dulu ke kepaniteraan.
Ketentuan Cerai Talak dan Cerai Gugat
Pada cerai talak, suami mengajukan permohonan. Setelah putusan inkrah, pengadilan menetapkan sidang ikrar talak.
Pasal 70 UU Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa suami harus mengucapkan ikrar dalam enam bulan sejak penetapan hari sidang.
Jika terlambat, putusan gugur dan perkawinan tetap utuh. Pengadilan baru menerbitkan akta cerai setelah ikrar diucapkan.
Sebaliknya, pada cerai gugat, istri mengajukan gugatan. Pengadilan menerbitkan akta cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Dalam kedua kasus, Kompilasi Hukum Islam Pasal 123 menyatakan perceraian terhitung sejak dinyatakan di depan sidang.
Cara Mengurus Akta Cerai Langkah demi Langkah
Cara mengurus akta cerai di Pengadilan Agama relatif mudah jika Anda mengikuti alurnya. Ikuti langkah berikut:
- Pastikan putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Anda dapat menanyakannya ke kepaniteraan atau mengecek SIPP.
- Pada cerai talak, hadiri sidang ikrar talak sesuai jadwal.
- Datangi kantor Pengadilan Agama dengan membawa dokumen persyaratan.
- Serahkan dokumen kepada petugas dan tunggu proses verifikasi.
- Terima akta cerai, lalu periksa nama, nomor perkara, dan tanggal putusan.
- Laporkan perceraian ke Dinas Dukcapil untuk memperbarui data kependudukan.
Bagi pasangan non-Muslim, prosesnya sedikit berbeda. Anda membawa salinan putusan Pengadilan Negeri ke Dinas Dukcapil.
Petugas kemudian mencatat perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
Jika Akta Cerai Hilang atau Rusak
Akta cerai hilang bukan akhir segalanya. Pertama, urus surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
Kedua, ajukan permohonan salinan atau duplikat ke pengadilan yang memutus perkara Anda.
Selanjutnya, bawa KTP dan identitas perkara. Pengadilan akan menerbitkan salinan setelah memeriksa arsip.
Oleh sebab itu, simpan salinan digital akta cerai Anda sejak awal.
Risiko Jika Tidak Mengurus Akta Cerai
Menunda pengurusan akta cerai membawa risiko nyata. Pertama, Anda tidak bisa menikah lagi secara sah karena tidak memiliki bukti perceraian.
Kedua, status di Kartu Keluarga tetap kawin sehingga data Anda tidak sesuai kenyataan. Ketiga, pihak lain dapat memperselisihkan status Anda, terutama dalam urusan waris dan harta.
Keempat, pengurusan hak tertentu menjadi tersendat.
Di samping itu, bagi suami yang belum mengucapkan ikrar talak, perkawinan secara hukum belum putus.
Menurut pendapat saya, banyak orang keliru menganggap sidang putusan sudah menyelesaikan semuanya. Padahal, akta cerai menjadi penanda akhir yang sah.
FAQ
Berapa lama akta cerai selesai diterbitkan?
Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan batas paling lambat tujuh hari setelah putusan inkrah diberitahukan kepada para pihak.
Pada cerai talak, hitungan berjalan setelah ikrar talak diucapkan.
Bisakah orang lain mengambil akta cerai saya?
Bisa. Pihak yang mewakili Anda harus membawa surat kuasa bermaterai, KTP asli Anda, dan KTP penerima kuasa.
Namun, kebijakan akhir tetap berada pada kepaniteraan pengadilan.
Apakah akta cerai berlaku untuk non-Muslim?
Pasangan non-Muslim memperoleh Kutipan Akta Perceraian dari Dinas Dukcapil setelah melaporkan putusan Pengadilan Negeri.
Fungsinya sama, yaitu bukti sah putusnya perkawinan.
Kesimpulan
Akta cerai adalah bukti sah bahwa perkawinan Anda telah berakhir menurut hukum.
Dokumen ini berfungsi untuk menikah lagi, memperbarui data kependudukan, dan menegakkan hak setelah perceraian.
Anda perlu memastikan putusan sudah inkrah, menyiapkan dokumen, mengambil akta, lalu melapor ke Dinas Dukcapil.
Langkah yang saya sarankan sederhana: ambil akta cerai secepatnya dan simpan salinannya dengan aman.
Menurut pendapat saya, akta cerai bukan sekadar formalitas. Dokumen ini memberi kepastian dan melindungi Anda dari sengketa di masa depan.
Jika Anda masih bingung dengan prosedur perceraian atau pengurusan akta cerai, jangan ragu bertanya kepada ahlinya.
Silakan klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.
Tim kami siap membantu Anda dengan ramah dan rahasia.
Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman
Ringkasan
- Akta cerai adalah bukti resmi putusnya perkawinan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Pengadilan Agama menerbitkan akta cerai bagi Muslim; Dinas Dukcapil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi non-Muslim.
- Panitera wajib menyerahkan akta cerai paling lambat tujuh hari setelah putusan inkrah diberitahukan.
- Fungsi akta cerai mencakup syarat menikah lagi dan perubahan data di KK serta KTP-el.
- Syarat utamanya meliputi KTP asli, salinan putusan inkrah, dan bukti pelunasan biaya perkara.
- Pada cerai talak, suami harus mengucapkan ikrar talak dalam enam bulan, jika tidak putusan gugur.
- Perceraian wajib dilaporkan ke Dinas Dukcapil paling lambat 60 hari sejak putusan inkrah.
- Akta cerai hilang dapat diurus salinannya melalui pengadilan dengan surat kehilangan dari kepolisian.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI: badilag.mahkamahagung.go.id.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri: dukcapil.kemendagri.go.id.
