Cara memulai impor sering bikin pelaku usaha baru bingung. Wajar saja. Banyak orang langsung sibuk mencari supplier di luar negeri, sementara urusan legalitas belum disentuh sama sekali. Hasilnya mudah ditebak. Barang menumpuk di pelabuhan dan biaya terus berjalan.
Jawabannya sebenarnya cukup lugas. Kamu perlu NIB yang berlaku sebagai API dan akses kepabeanan, pengecekan aturan untuk barang yang mau dibeli, lalu kelengkapan dokumen impor.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, kesalahan paling sering terjadi pada pemula adalah menunda urusan izin impor sampai barang telanjur dipesan. Sistem OSS memang membuat prosesnya lebih ringkas.
Meski begitu, aturan kepatuhannya tetap ketat dan sanksinya nyata. Jadi, urus legalitas dulu, baru bertransaksi.
Baca juga: Cara Memulai Ekspor: Izin, Dokumen, dan Langkah Awal
Dasar Hukum yang Mengatur Cara Memulai Impor
Sebelum mengurus apa pun, kenali dulu aturan mainnya. Kegiatan impor tidak bersandar pada satu regulasi saja.
Ada beberapa peraturan yang bekerja berdampingan, dan masing-masing mengurus bagian yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur perizinan berusaha berbasis risiko dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Di sisi perdagangan, Permendag Nomor 16 Tahun 2025 memegang peran utama dalam kebijakan dan pengaturan impor. Aturan ini sekaligus mencabut Permendag 36 Tahun 2023 beserta perubahan-perubahannya.
Kemudian hadir Permendag 37 Tahun 2025 yang mengubah sebagian isinya. Terakhir, Kemendag menerbitkan Permendag 18 Tahun 2026 sebagai perubahan kedua.
Aturan ini diundangkan dan berlaku sejak 4 Juni 2026, dengan beberapa ketentuan yang baru berlaku 30 hari kemudian. Urusan kepabeanan punya landasan sendiri, yaitu Undang-Undang Kepabeanan beserta aturan turunannya di Kementerian Keuangan, termasuk PMK 219/PMK.04/2019 tentang registrasi kepabeanan.
Dari sinilah kewajiban kamu terhadap Bea Cukai berasal. Karena aturan sering berubah, biasakan memantau pembaruan secara rutin. Ketentuan teknis per komoditas, misalnya, kadang bergeser lebih cepat daripada aturan induknya.
Izin Impor yang Wajib Dimiliki Importir Baru
Izin impor di Indonesia tersusun dari beberapa lapis. Setiap lapis punya fungsi sendiri. Kita bahas satu per satu.
NIB sebagai API (API-U dan API-P)
Setiap importir wajib memegang Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir. Dalam aturan yang berlaku sekarang, NIB langsung berfungsi sebagai API, jadi kamu tidak perlu mengurus dokumen API yang terpisah.
Pengurusannya lewat sistem OSS. API terbagi dua jenis. API-U cocok untuk importir yang menjual kembali atau memindahtangankan barangnya.
API-P dipakai importir yang menggunakan barang impor sendiri sebagai barang modal, bahan baku, atau bahan penolong produksi. Kamu hanya boleh memilih salah satu, jadi tentukan sesuai model bisnismu sejak awal.
Perubahan jenis API pun terbatas. Kamu hanya bisa beralih dari API-U ke API-P, dan hanya jika tidak punya izin impor yang masih berlaku atau sedang tidak merealisasikan impor.
Satu hal lagi perlu dicek. Dokumen NIB harus memuat keterangan bahwa NIB tersebut berlaku sebagai API. Data NIB juga harus sudah terverifikasi di sistem INSW dan CEISA.
Registrasi dan Akses Kepabeanan
Importir wajib punya akses kepabeanan untuk mengajukan dokumen impor secara elektronik ke Bea Cukai. Kabar baiknya, registrasi kepabeanan kini berjalan otomatis lewat OSS yang terhubung dengan INSW dan portal Bea Cukai.
Pelaku usaha yang NIB-nya sudah berlaku sebagai API dan akses kepabeanan dianggap telah melakukan registrasi. Meski begitu, Bea Cukai berwenang memblokir akses kepabeanan, jadi jaga kepatuhan perusahaanmu.
Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor
Sebagian barang masuk kelompok yang diatur secara khusus. Untuk barang semacam itu, kamu mungkin memerlukan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor.
Komoditas yang dibatasi impornya termasuk di dalamnya. Cek status barangmu sebelum memesan ke supplier, misalnya lewat daftar barang yang dibatasi impor dalam Keputusan 40/MK/BC/2026.
Ada kabar yang cukup melegakan. Permendag 18 Tahun 2026 menegaskan bahwa Laporan Surveyor tetap dapat terbit setelah masa berlaku Persetujuan Impor berakhir.
Syaratnya, proses verifikasi sudah dilakukan dan barang telah tiba sebelum Persetujuan Impor habis. Tetap saja, jangan jadikan ini alasan untuk santai soal tenggat.
Dokumen Impor yang Harus Disiapkan
Kelengkapan dokumen impor sangat menentukan kelancaran barang kamu. Kalau ada yang tidak cocok, Bea Cukai bisa melakukan pemeriksaan dan denda pun mengintai. Berikut dokumen yang umumnya dibutuhkan:
- Invoice (commercial invoice): memuat nilai, deskripsi, dan jumlah barang.
- Packing list: merinci isi, berat, dan jumlah kemasan.
- Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB): bukti pengangkutan barang.
- Kontrak atau purchase order: dasar transaksi dengan supplier.
- Sertifikat asal barang (SKA): diperlukan kalau kamu memakai tarif preferensi.
- Persetujuan Impor, Laporan Surveyor, atau perizinan lain: wajib untuk barang yang diatur.
- Pemberitahuan Impor Barang (PIB): dokumen utama yang kamu ajukan ke Bea Cukai.
Samakan data di seluruh dokumen. Deskripsi barang di invoice, misalnya, harus identik dengan yang tertulis di PIB.
Nomor Persetujuan Impor di Laporan Surveyor juga harus sama dengan yang tercantum di PIB, karena Permendag 18/2026 memperkuat validasi ini.
Tentukan juga kode HS secara cermat, karena kode inilah yang menentukan besar bea masuk serta ada tidaknya larangan atau pembatasan. Kalau masih ragu, tanyakan ke ahlinya sebelum mengajukan PIB.
Tahapan Impor Barang dari Awal hingga Barang Keluar
Setelah paham izin dan dokumennya, saatnya menjalani tahapan impor barang secara berurutan. Urutan yang rapi menghindarkan kamu dari kesalahan yang mahal.
- Tentukan barang dan kode HS. Cari klasifikasinya di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
- Cek larangan dan pembatasan. Pastikan barang boleh masuk dan catat izin tambahan yang diperlukan.
- Urus NIB sebagai API. Pilih API-U atau API-P melalui OSS, lalu pastikan akses kepabeanan sudah aktif dan tersinkron ke INSW serta CEISA.
- Pilih supplier dan buat kontrak. Sepakati harga, Incoterms, dan jadwal pengiriman.
- Ajukan PIB. Laporkan barang lewat sistem kepabeanan.
- Bayar bea masuk dan pajak impor. Selesaikan pembayaran sebelum barang dikeluarkan.
- Urus pengeluaran barang. Barang boleh keluar setelah Bea Cukai memberikan persetujuan.
Kamu bisa menunjuk Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk membantu mengurus kewajiban pabean.
Tanggung jawab hukumnya tetap ada di pundak importir. Karena itu, periksa sendiri setiap dokumen yang diajukan atas nama perusahaanmu.
Kewajiban Pajak dan Pelaporan Setelah Impor
Urusan impor belum selesai saat barang tiba di gudang. Kewajiban pajak dan pelaporan masih menunggu.
Kamu akan membayar bea masuk, PPN impor, dan PPh Pasal 22 impor. Untuk PPh Pasal 22, tarif umumnya 2,5% dari nilai impor bagi importir ber-API dan 7,5% bagi yang tidak ber-API.
Beberapa barang punya tarif khusus, misalnya kedelai, gandum, dan tepung terigu, jadi cek lampiran PMK yang berlaku.
Aturan Permendag juga mewajibkan laporan tertentu. Setiap importir menyampaikan laporan realisasi impor secara bulanan lewat SINSW.
Pemilik API-U melaporkan realisasi distribusi barang impornya, sedangkan pemilik API-P melaporkan hasil olahan atau hasil produksinya.
Laporan yang terlambat atau tidak disampaikan berisiko mendatangkan sanksi administratif seperti pembekuan atau pencabutan izin. Maka, catat setiap transaksi impor sejak hari pertama dan simpan buktinya dengan rapi.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah saya masih perlu mengurus API terpisah jika sudah punya NIB?
Tidak perlu, selama NIB kamu sudah berlaku sebagai API dan statusnya aktif di OSS. Perpanjangan API secara terpisah tidak lagi diminta. Pastikan saja NIB sudah tersinkron ke INSW dan CEISA.
Apa bedanya API-U dan API-P?
API-U untuk importir yang memperdagangkan barang impor. API-P untuk importir yang memakai barang impor sendiri sebagai barang modal, bahan baku, atau bahan penolong produksi. Kamu hanya bisa memilih salah satu, dan kewajiban pelaporan keduanya berbeda.
Apakah semua barang membutuhkan Persetujuan Impor?
Tidak semua. Hanya barang yang diatur pemerintah yang memerlukannya. Cek status barang kamu sebelum bertransaksi supaya tidak tertahan di pelabuhan.
Kesimpulan
Cara memulai impor yang benar selalu berangkat dari legalitas. Kamu butuh NIB yang berlaku sebagai API, akses kepabeanan yang aktif, dan dokumen impor yang konsisten.
Sesudah itu, cek aturan barangnya, hitung pajaknya, dan penuhi kewajiban pelaporan. Saran saya sederhana.
Pastikan perizinan beres sebelum kamu mengirim uang ke supplier. Dari pengalaman saya, memperbaiki masalah setelah barang tiba selalu menguras lebih banyak biaya daripada menyiapkan semuanya di depan.
Aturan impor pun terus bergerak, jadi pantau pembaruannya secara berkala.Kalau kamu masih ragu soal jenis API, izin komoditas, atau dokumen yang tepat, jangan menebak sendiri.
Klik poster di halaman ini atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap menemani kamu memulai impor dengan tenang dan sesuai hukum.
Baca juga: Ekspor Impor Adalah: Pengertian, Alur, dan Dokumen
Ringkasan
- Cara memulai impor diawali dengan memiliki NIB yang berlaku sebagai API melalui OSS.
- API-U untuk barang yang diperdagangkan, sedangkan API-P untuk barang modal, bahan baku, atau penolong produksi, dan kamu hanya bisa memilih salah satu.
- Registrasi kepabeanan kini berjalan otomatis lewat OSS, sehingga NIB sekaligus menjadi akses kepabeanan.
- Barang tertentu memerlukan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor.
- Dokumen impor utama meliputi invoice, packing list, B/L atau AWB, dan PIB.
- Kode HS yang tepat menentukan bea masuk serta ketentuan pembatasan barang.
- Importir membayar bea masuk, PPN impor, PPh Pasal 22, dan menyampaikan laporan realisasi impor secara bulanan.
- Aturan impor terus berubah, jadi konsultasi dengan ahli sangat membantu.
Referensi
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. JDIH Kementerian Keuangan: jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Database Peraturan BPK: peraturan.bpk.go.id/Details/323106
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendag 16 Tahun 2025. Peraturan.go.id: peraturan.go.id
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag 16 Tahun 2025.
- Database Peraturan BPK: peraturan.bpk.go.id/Details/3515665. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2019. JDIH Kementerian Keuangan: jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 beserta perubahannya tentang pemungutan PPh Pasal 22 atas impor. JDIH Kementerian Keuangan dan pajak.go.id
- Keputusan 40/MK/BC/2026 tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor. JDIH Kementerian Keuangan: jdih.kemenkeu.go.id/dok/40mkbc2026
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: beacukai.go.id
- Indonesia National Single Window (INSW): insw.go.id
