Giro Adalah: Pengertian, Jenis, dan Bedanya dengan Tabungan

Giro adalah produk simpanan bank yang akrab bagi pelaku usaha, namun sering membingungkan masyarakat umum. Banyak orang menyamakannya dengan tabungan karena sama-sama menyimpan uang di bank. Secara sederhana, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan.

Sebagai penulis yang menekuni hukum perbankan dan bisnis, saya menilai giro adalah instrumen yang sangat membantu transaksi usaha, tetapi menuntut disiplin pengelolaan saldo. Alasannya jelas, karena penerbitan cek atau bilyet giro tanpa dana dapat menimbulkan masalah hukum. Oleh karena itu, memahami karakter giro penting sebelum membuka rekening.

Artikel ini akan membahas pengertian giro, dasar hukumnya, jenis-jenisnya, perbedaannya dengan tabungan, hingga penjaminan dananya. Dengan begitu, Anda dapat memilih produk simpanan yang sesuai kebutuhan.

Pengertian Giro Menurut Undang-Undang

Pengertian giro tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal tersebut menyebut giro sebagai simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan.

Selanjutnya, giro termasuk salah satu bentuk simpanan, bersama deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Simpanan sendiri berarti dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Sebagai tambahan, giro memiliki ciri utama berupa alat penarikan khusus. Nasabah dapat menarik tunai sekaligus membayar pihak lain melalui cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan.

Perbedaan Cek dan Bilyet Giro

Agar lebih jelas, berikut perbedaan dua warkat yang paling sering dipakai pada rekening giro.

• Cek adalah warkat perintah pembayaran yang dapat dicairkan, termasuk secara tunai, kepada pemegangnya.
• Bilyet giro adalah warkat perintah pemindahbukuan dana dari rekening penarik ke rekening penerima, sehingga tidak dicairkan secara tunai.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Dasar Hukum Giro di Indonesia

Dasar hukum giro di Indonesia bersumber dari undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia. Regulasi ini menjadi acuan bagi bank maupun nasabah dalam menggunakan rekening giro.

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memuat definisi giro, tabungan, dan deposito.
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur giro pada bank syariah.
• Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016, yang mengatur penarikan cek dan bilyet giro, termasuk definisi bilyet giro.
• Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mengatur penjaminan simpanan nasabah termasuk giro.

Perlu dicatat, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagian ketentuan sektor perbankan mengalami penyesuaian. Karena itu, pembaca sebaiknya memeriksa teks regulasi terbaru pada laman resmi OJK dan Bank Indonesia.

Menurut pandangan saya, keberadaan peraturan khusus tentang cek dan bilyet giro menunjukkan betapa pentingnya kepastian dalam pembayaran giral. Pihak penerima warkat perlu yakin bahwa dana tersedia pada saat jatuh tempo.

Jenis-Jenis Giro

Jenis-jenis giro dapat dikelompokkan berdasarkan prinsip operasional, mata uang, dan jenis nasabah. Pemahaman ini membantu calon nasabah memilih rekening yang tepat.

1. Giro konvensional, yaitu giro yang dikelola bank umum konvensional dengan imbalan berupa jasa giro.
2. Giro syariah, yaitu giro pada bank syariah yang umumnya memakai akad wadiah atau mudharabah.
3. Giro rupiah, yaitu rekening giro dalam mata uang rupiah.
4. Giro valuta asing, yaitu rekening giro dalam mata uang asing yang dikelola bank sesuai ketentuan.
5. Giro perorangan dan badan usaha, yaitu pembedaan berdasarkan pemilik rekening, dengan badan usaha sebagai pengguna terbanyak.

Sebagai tambahan, giro syariah berbasis wadiah menempatkan bank sebagai penerima titipan dana. Sementara itu, giro mudharabah mengaitkan dana nasabah dengan pembagian hasil usaha bank.

Menurut saya pribadi, perusahaan sebaiknya memilih jenis giro berdasarkan pola transaksi. Perusahaan dengan banyak pembayaran antarbank cenderung membutuhkan giro dengan fasilitas pemindahbukuan yang efisien.

Perbedaan Giro dan Tabungan

Perbedaan giro dan tabungan paling jelas terlihat pada cara penarikan dana. Pasal 1 angka 9 UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebut tabungan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan juga tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan.

Berikut ringkasan perbedaan yang paling praktis.

• Alat penarikan. Giro memakai cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan, sedangkan tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro.
• Tujuan utama. Giro mendukung transaksi pembayaran usaha, sedangkan tabungan ditujukan untuk menyimpan dana.
• Pengguna utama. Giro banyak dipakai badan usaha, sedangkan tabungan banyak dipakai perorangan.
• Imbalan. Giro umumnya memberikan jasa giro, sedangkan tabungan umumnya memberikan bunga atau bagi hasil sesuai produk.
• Risiko warkat. Giro memiliki risiko khusus berupa cek atau bilyet giro kosong.

Perlu dicatat, besaran saldo minimum, biaya administrasi, dan imbalan berbeda antarbank. Oleh karena itu, nasabah perlu membaca ketentuan produk sebelum membuka rekening.

Keamanan Dana dan Risiko Cek Kosong

Keamanan dana giro bergantung pada dua hal, yaitu penjaminan LPS dan kehati-hatian nasabah dalam menerbitkan warkat. Keduanya perlu diperhatikan oleh pemilik rekening.

Penjaminan LPS untuk Giro

Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah, termasuk giro, hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. LPS menjamin simpanan yang memenuhi tiga kriteria, yaitu tercatat dalam pembukuan bank, bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan tidak terbukti melanggar hukum.

Sebagai gambaran, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah bank umum sebesar 3,75 persen untuk periode 1 Oktober 2026 sampai 31 Januari 2027. Angka ini ditinjau berkala, sehingga nasabah perlu memeriksa pengumuman terbaru.

Risiko Cek dan Bilyet Giro Kosong

Penerbitan cek atau bilyet giro tanpa dana yang cukup dapat menimbulkan konsekuensi serius. Peraturan Bank Indonesia mengatur sanksi bagi penarik warkat kosong, termasuk pembatasan penggunaan rekening. Oleh karena itu, pemilik rekening giro perlu memastikan saldo mencukupi pada tanggal jatuh tempo.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

FAQ Seputar Giro

Apakah giro sama dengan tabungan? Tidak, giro dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro, sedangkan tabungan tidak dapat ditarik dengan warkat tersebut menurut UU Perbankan.

Apakah dana di rekening giro dijamin LPS? Ya, giro termasuk simpanan yang dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, selama memenuhi syarat penjaminan.

Apa risiko menerbitkan cek atau bilyet giro kosong? Penarik dapat dikenai sanksi sesuai peraturan Bank Indonesia, sehingga saldo harus mencukupi saat warkat jatuh tempo.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan. Perbedaan utamanya dengan tabungan terletak pada alat penarikan, karena tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro.

Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa giro cocok bagi pelaku usaha yang rutin melakukan pembayaran antarpihak, sedangkan tabungan lebih tepat untuk kebutuhan menyimpan dana. Langkah yang disarankan adalah menyesuaikan jenis rekening dengan pola transaksi, memeriksa ketentuan bank, dan menjaga saldo agar warkat tidak ditolak.

Apabila Anda membutuhkan pendampingan hukum terkait sengketa cek atau bilyet giro kosong, perjanjian pembayaran, atau legalitas usaha lainnya, jangan ragu untuk klik poster di bawah ini atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan langsung dari tim kami.

Ringkasan

• Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan.
• Dasar hukum giro adalah UU 7/1992 sebagaimana diubah UU 10/1998, ditambah UU 21/2008 untuk giro syariah.
• Cek dapat dicairkan, sedangkan bilyet giro dipakai untuk pemindahbukuan dana.
• Giro terbagi menjadi giro konvensional, giro syariah, giro rupiah, dan giro valuta asing.
• Tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro menurut Pasal 1 angka 9 UU 10/1998.
• LPS menjamin giro hingga Rp2 miliar per nasabah per bank dengan syarat tercatat, bunga wajar, dan tidak melanggar hukum.
• Penerbitan cek atau bilyet giro kosong dapat berujung sanksi menurut peraturan Bank Indonesia.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 6 dan angka 9.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
5. Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia.
6. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.