Tunjangan hari raya (THR) adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. Tiap tahun, jutaan orang menunggu dana ini. Namun masih banyak yang bingung soal siapa yang berhak, berapa nominalnya, dan kapan THR harus cair.
Jawaban singkatnya begini. Pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak menerima THR. Kalau masa kerjanya sudah 12 bulan atau lebih, besarnya satu bulan upah penuh.
Pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan menerima THR secara proporsional. Pengusaha wajib membayarnya paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.
Menurut pandangan saya sebagai praktisi hukum, THR adalah kewajiban hukum dengan sanksi yang jelas. Sengketa sering muncul karena pekerja belum tahu haknya, sementara pengusaha belum paham cara menghitungnya. Dengan pemahaman yang sama, kedua pihak sama-sama terlindungi.
Apa Itu Tunjangan Hari Raya dan Dasar Hukumnya
THR keagamaan adalah pendapatan nonupah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang hari raya sesuai agama yang dianut. Bentuknya uang rupiah. Barang atau paket sembako tidak bisa menggantikannya.
Dasar hukum utamanya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juga menyebut THR sebagai pendapatan nonupah. Kedua aturan itu berkaitan dengan UU Cipta Kerja, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023.
Menjelang hari raya, Kementerian Ketenagakerjaan biasanya menerbitkan surat edaran. Isinya mengingatkan pengusaha agar membayar THR penuh dan tepat waktu. Pemerintah daerah ikut membuka posko pengaduan untuk pekerja yang haknya terabaikan.
Hari raya yang menjadi dasar pembayaran mencakup lima perayaan berikut:
- Idul Fitri bagi pekerja beragama Islam,
- Natal bagi pekerja beragama Kristen dan Katolik,
- Nyepi bagi pekerja beragama Hindu,
- Waisak bagi pekerja beragama Buddha,
- Tahun Baru Imlek bagi pekerja beragama Konghucu.
Artinya, setiap pekerja menerima THR menjelang hari raya agamanya masing-masing. Pengusaha tidak perlu menunggu Lebaran untuk membayar THR pekerja non-Muslim. Waktunya mengikuti hari raya yang dirayakan pekerja tersebut.
Baca Juga: Kartu Keluarga Adalah: Fungsi dan Cara Mengurusnya
Siapa Saja yang Berhak Menerima Tunjangan Hari Raya
Hak THR pekerja berlaku bagi siapa pun yang sudah bekerja terus-menerus selama satu bulan atau lebih. Hubungan kerjanya bisa berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), bisa juga perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Pekerja Tetap dan Karyawan Kontrak
Karyawan kontrak punya hak yang sama dengan pekerja tetap. Pengusaha tidak boleh menolak membayar THR karyawan kontrak dengan alasan status kontrak. Selama masa kerjanya sudah mencapai satu bulan, THR menjadi haknya.
Ada satu pengecualian yang perlu kamu catat. Pekerja PKWT yang kontraknya berakhir sebelum hari raya tidak berhak atas THR. Kalau kontraknya masih berjalan pada hari raya, pengusaha tetap wajib membayar.
Pekerja Harian, Outsourcing, dan Pekerja yang Di-PHK
Pekerja harian lepas juga masuk dalam daftar penerima. Syaratnya sama, yaitu masa kerja minimal satu bulan. Pekerja outsourcing menerima THR dari perusahaan penyedia jasa.
Perusahaan pemberi kerja sebaiknya ikut memantau. Dengan begitu, pembayaran THR oleh perusahaan penyedia jasa berjalan tepat waktu.
Bagaimana dengan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)? Mereka tetap bisa menerima THR. Syaratnya, PHK terjadi dalam rentang 30 hari sebelum hari raya keagamaan.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Cara Menghitung THR Pekerja Berdasarkan Masa Kerja
Cara menghitung THR bergantung pada dua hal, yaitu masa kerja dan jenis upah. Pahami dulu komponen upah yang menjadi dasar hitungannya. Kesalahan paling sering terjadi di bagian ini.
Untuk pekerja dengan upah bulanan, “upah satu bulan” berarti upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang dibayar rutin dalam jumlah yang sama, misalnya tunjangan jabatan. Uang makan atau uang transportasi yang besarnya mengikuti kehadiran tidak masuk hitungan.
Rumus untuk Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih
Pekerja yang sudah bekerja 12 bulan atau lebih menerima satu bulan upah. Rumusnya sederhana:
THR = 1 x (upah pokok + tunjangan tetap)
Ambil contoh Budi, yang sudah bekerja tiga tahun. Upah pokoknya Rp6.000.000 dan tunjangan tetapnya Rp1.000.000. THR Budi berarti Rp7.000.000.
Rumus untuk Masa Kerja di Bawah 12 Bulan
Masa kerja minimal satu bulan tetapi belum genap 12 bulan menghasilkan THR proporsional. Rumusnya seperti ini:
THR = (masa kerja ÷ 12) x 1 bulan upah
Sekarang bayangkan Sari, yang baru lima bulan bekerja dengan upah Rp7.000.000 per bulan. Hitungannya 5/12 x Rp7.000.000. Hasilnya sekitar Rp2.916.667.
Rumus untuk Pekerja Harian
Pekerja dengan upah harian memakai rata-rata upah. Kalau masa kerjanya sudah 12 bulan atau lebih, pengusaha menghitung rata-rata upah sebulan selama 12 bulan terakhir. Kalau masa kerjanya kurang dari 12 bulan, rata-rata dihitung selama masa kerja yang sudah dijalani.
Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama kadang mengatur THR yang lebih besar. Dalam kasus itu, pengusaha harus membayar sesuai kesepakatan yang lebih menguntungkan pekerja. Jadi, cek dulu dokumen kerjamu sebelum menghitung sendiri.
Batas Waktu Pembayaran Tunjangan Hari Raya
Pengusaha wajib membayar tunjangan hari raya paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Aturan ini memberi pekerja waktu cukup untuk menyiapkan perayaan bersama keluarga.
Surat edaran tahunan Kementerian Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa THR harus dibayar penuh. Pengusaha tidak sepatutnya mencicil atau menunda tanpa dasar hukum yang jelas.
Lalu, bagaimana kalau perusahaan sedang sulit keuangan? Kewajiban membayar THR tetap berlaku. Pengusaha yang benar-benar tidak mampu sebaiknya berdialog dengan pekerja atau serikat pekerja.
Kesepakatan apa pun harus bersifat sukarela dan tertulis. Isinya tidak boleh merugikan hak pekerja secara sepihak.
Sanksi bagi Pengusaha yang Tidak Membayar THR
Sanksi tidak bayar THR cukup tegas. Pengusaha yang terlambat membayar dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Denda dihitung sejak batas waktu pembayaran lewat.
Denda itu tidak menghapus kewajiban pokok. Pengusaha tetap harus melunasi THR beserta dendanya. Dana denda pun dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain denda, pengusaha yang melanggar bisa menerima sanksi administratif. Urutannya sebagai berikut:
- teguran tertulis,
- pembatasan kegiatan usaha,
- penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi,
- pembekuan kegiatan usaha.
Kalau THR-mu belum cair, ada beberapa langkah yang bisa kamu tempuh:
- Bicarakan baik-baik dengan HRD atau pengusaha.
- Hubungi serikat pekerja jika perusahaan punya.
- Lapor ke posko pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas ketenagakerjaan setempat.
- Tempuh mediasi hubungan industrial jika perselisihan berlanjut.
Simpan semua bukti sejak awal. Slip gaji, kontrak kerja, dan percakapan dengan atasan akan sangat membantu saat proses pengaduan.
FAQ: Pertanyaan Seputar Tunjangan Hari Raya
Apakah karyawan kontrak berhak mendapat THR?
Berhak, asalkan masa kerjanya sudah minimal satu bulan secara terus-menerus. Pekerja PKWT yang kontraknya habis sebelum hari raya tidak menerima THR.
Apakah THR boleh dibayar dengan barang atau dicicil?
Tidak boleh. THR harus berupa uang rupiah. Pemerintah juga menegaskan pembayarannya harus penuh dan tepat waktu.
Berapa THR untuk karyawan yang baru bekerja tiga bulan?
Karyawan itu menerima THR proporsional dengan rumus 3/12 x satu bulan upah. Kalau upahnya Rp6.000.000, THR-nya Rp1.500.000.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Tunjangan hari raya adalah hak pekerja yang dijamin peraturan perundang-undangan. Masa kerja 12 bulan atau lebih menghasilkan satu bulan upah, sedangkan masa kerja yang lebih singkat menghasilkan THR proporsional. Pengusaha wajib membayarnya paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, dan keterlambatan berujung denda serta sanksi administratif.
Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Pekerja sebaiknya mengecek masa kerja, komponen upah, dan perjanjian kerja sejak jauh hari. Pengusaha, di sisi lain, sebaiknya menyisihkan anggaran THR sejak awal tahun.
Menurut saya, membayar THR tepat waktu menguntungkan perusahaan sendiri. Pekerja yang haknya terpenuhi biasanya bekerja dengan lebih semangat. Potensi perselisihan hubungan industrial pun ikut menurun.
Masih ragu dengan hitungan THR-mu, atau THR belum juga dibayar? Tenang, kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Klik poster yang tersedia di halaman ini atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap membantu kamu memahami hak dan langkah hukum yang tepat.
Baca Juga: Akta Kelahiran Terlambat: Dokumen dan Penetapan Pengadilan
Ringkasan
- Tunjangan hari raya adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayar pengusaha dalam bentuk uang rupiah menjelang hari raya keagamaan.
- Dasar hukum utamanya adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dan PP Nomor 36 Tahun 2021.
- Pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak atas THR, termasuk karyawan kontrak.
- Masa kerja 12 bulan atau lebih menerima satu bulan upah, sedangkan masa kerja di bawah 12 bulan menerima THR proporsional.
- Upah yang menjadi dasar hitungan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
- Pengusaha wajib membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.
- Keterlambatan dikenai denda 5 persen, dan pengusaha juga bisa menerima sanksi administratif.
- Pekerja bisa mengadu ke posko THR atau dinas ketenagakerjaan jika haknya tidak dipenuhi.
Referensi
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan RI (jdih.kemnaker.go.id).
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Database Peraturan BPK (peraturan.bpk.go.id).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sekretariat Negara RI (jdih.setneg.go.id).
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan (edisi tahun berjalan). Kementerian Ketenagakerjaan RI (kemnaker.go.id).
