Akta kelahiran terlambat adalah akta yang dicatat setelah anak berusia lebih dari 60 hari. Banyak orang tua mengira urusan ini harus lewat sidang di pengadilan. Anggapan itu sudah usang.
Sekarang, pencatatan kelahiran yang terlambat umumnya cukup diurus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Tanpa penetapan pengadilan. Kamu hanya perlu melengkapi dokumen dan mengikuti alurnya.
Sebagai penulis yang akrab dengan urusan hukum, saya menilai perubahan ini layak disambut baik. Dulu, orang tua harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, menghadirkan saksi, lalu menunggu jadwal sidang. Biayanya ikut menumpuk.
Karena prosesnya berat, banyak anak akhirnya tumbuh tanpa identitas hukum yang jelas. Aturan baru memangkas hambatan itu. Sayangnya, kabar ini belum sampai ke banyak keluarga.
Artikel ini mengupas dokumen yang perlu disiapkan, situasi yang masih membutuhkan penetapan pengadilan, dan cara mengurusnya langkah demi langkah.
Apa Itu Akta Kelahiran Terlambat dan Batas Waktunya?
Akta kelahiran adalah bukti resmi identitas seseorang sejak lahir. Isinya mencakup nama, tanggal lahir, dan data kedua orang tua. Disdukcapil menerbitkannya setelah orang tua melaporkan kelahiran.
Batas Waktu Pelaporan Kelahiran
Batas waktunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ketentuannya begini:
- Pelaporan paling lambat 60 hari sejak anak lahir tergolong tepat waktu.
- Pelaporan setelah 60 hari masuk kategori akta kelahiran terlambat, dan pencatatannya memerlukan persetujuan Kepala Dinas atau pejabat berwenang.
- Pelaporan setelah satu tahun tetap bisa dicatat. Aturan terbaru tidak lagi meminta penetapan pengadilan negeri untuk kasus ini.
Mengapa Akta Kelahiran Itu Penting?
Akta ini menjadi dokumen dasar untuk banyak urusan. Contohnya pendaftaran sekolah, pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), paspor, dan kepesertaan BPJS. Kelak, dokumen yang sama dipakai saat mengurus warisan.
Tanpa akta, anak akan sering terbentur urusan administrasi. Makin lama ditunda, makin banyak urusan yang tersendat. Karena itu, sebaiknya orang tua segera bergerak.
Baca Juga: Tanah Wakaf Adalah: Pengertian, Syarat, dan Sertifikasinya
Dokumen untuk Mengurus Akta Kelahiran Terlambat
Praktik teknis tiap Disdukcapil bisa berbeda. Dasar persyaratannya sama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019.
Berikut daftar syarat akta kelahiran terlambat yang umumnya diminta:
- Surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau penolong kelahiran.
- Kartu Keluarga (KK) asli beserta fotokopinya.
- KTP elektronik kedua orang tua.
- Buku nikah atau kutipan akta perkawinan orang tua.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.
- Dokumen pendukung lain bila diminta petugas, seperti ijazah, rapor, atau surat baptis.
Kalau Surat Keterangan Lahir Tidak Ada
Banyak anak lahir di rumah tanpa dokumen medis. Situasi seperti ini cukup sering terjadi. Kepala desa atau lurah bisa menerbitkan surat keterangan kelahiran sebagai gantinya.
Kamu juga dapat melengkapinya dengan SPTJM dan keterangan saksi sesuai ketentuan setempat. Jadi, jangan berhenti hanya karena surat dari bidan tidak ada.
Kalau Orang Tua Belum Punya Akta Perkawinan
Orang tua bisa melampirkan SPTJM perkawinan belum tercatat. Dengan cara ini, status anak tetap dapat dicatat dalam akta.
Perlu dicatat, SPTJM tidak mengubah status perkawinan orang tua secara hukum. Pasangan yang menikah secara agama sebaiknya segera mencatatkan pernikahannya. Pilihannya, mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama atau mendaftar ke KUA, sesuai kondisi masing-masing.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Apakah Akta Kelahiran Terlambat Butuh Penetapan Pengadilan?
Pertanyaan ini paling sering muncul. Jawabannya tidak, untuk pencatatan kelahiran biasa.
Aturan Berubah Setelah Putusan MK
Dulu, akta kelahiran lebih dari 1 tahun wajib melalui penetapan pengadilan negeri. Lalu datang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013. Putusan itu menghapus kewenangan pengadilan untuk urusan tersebut.
Sejak saat itu, Disdukcapil kabupaten/kota memproses pencatatannya secara langsung. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 memperkuat arah kebijakan ini.
Kapan Penetapan Pengadilan Masih Diperlukan?
Pengadilan negeri tetap berperan dalam beberapa urusan lain. Misalnya:
- Perubahan nama pada akta kelahiran.
- Pembatalan akta pencatatan sipil.
- Koreksi data tertentu yang tidak bisa dibetulkan secara administratif.
Kesalahan kecil, seperti urutan anak, umumnya cukup dibetulkan lewat Disdukcapil. Ketentuan teknisnya bisa berbeda antardaerah. Sebaiknya kamu konfirmasi dulu ke kantor setempat.
Soal Denda dan Biaya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Artinya, tidak ada denda resmi untuk akta kelahiran terlambat.
Ada petugas atau calo yang meminta uang? Laporkan ke kanal pengaduan pemerintah daerah atau lewat LAPOR!.
Cara Mengurus Akta Kelahiran Terlambat di Disdukcapil
Alurnya cukup mirip di banyak daerah. Sebagian sudah melayani secara daring lewat aplikasi atau situs resmi, sebagian lain masih mengandalkan loket. Ikuti langkah berikut:
- Siapkan seluruh dokumen. Periksa kelengkapan dan kecocokan data pada KK, KTP, dan buku nikah. Selisih ejaan nama sering jadi biang kerok.
- Isi formulir dan SPTJM. Formulir tersedia di loket Disdukcapil, kantor kelurahan, atau portal layanan daring. Bentuk SPTJM mengacu pada Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
- Ajukan permohonan. Serahkan berkas ke Disdukcapil atau kirim lewat kanal daring. Petugas lalu memverifikasi datamu.
- Tunggu persetujuan. Kepala Dinas atau pejabat berwenang menyetujui pencatatan kelahiran yang terlambat.
- Terima akta kelahiran. Setelah disetujui, petugas menerbitkan kutipan akta. Beberapa daerah juga mengirimkannya dalam bentuk digital.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Beberapa hal kerap menghambat proses:
- Nama anak berbeda antara KK, surat lahir, dan formulir.
- Tanggal lahir tidak konsisten di berbagai dokumen.
- SPTJM diisi tanpa memahami konsekuensi hukumnya.
- Pemohon memakai jasa calo dan membayar biaya yang tidak perlu.
Soal SPTJM, jangan main-main. Orang tua menandatanganinya dengan tanggung jawab mutlak. Bila datanya ternyata palsu, pemohon bisa menghadapi sanksi hukum, jadi isi dengan jujur dan teliti.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apakah akta kelahiran terlambat bisa diurus orang dewasa?
Bisa. Orang dewasa yang belum punya akta tetap dapat mengajukannya ke Disdukcapil. Dokumen pendukungnya biasanya lebih banyak, misalnya ijazah, KK lama, dan keterangan saksi.
Petugas akan memverifikasi data dengan lebih ketat. Prosesnya tetap berlangsung di Disdukcapil, bukan di pengadilan.
Apakah akta kelahiran lebih dari 1 tahun harus ke pengadilan?
Tidak. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, pengadilan tidak lagi berwenang menerbitkan penetapan untuk pencatatan kelahiran. Kamu cukup mengurusnya langsung ke Disdukcapil.
Pengadilan negeri baru terlibat bila kamu ingin mengubah nama atau membatalkan akta.
Berapa lama proses akta kelahiran terlambat?
Waktunya bervariasi. Banyak daerah menetapkan standar pelayanan dalam hitungan hari kerja, asalkan berkas lengkap. Kasus dengan data bermasalah bisa memakan waktu lebih lama.
Untuk kepastian, tanyakan standar pelayanan di Disdukcapil setempat.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Akta kelahiran terlambat tetap bisa diurus, dan prosesnya jauh lebih ringan dibanding dulu. Siapkan KK, KTP-el orang tua, surat keterangan lahir, buku nikah, dan SPTJM. Setelah itu, ajukan langsung ke Disdukcapil.
Pengadilan negeri baru masuk ke cerita kalau kamu ingin mengubah nama atau membatalkan akta. Langkah yang saya sarankan, cek dulu konsistensi data keluarga di semua dokumen. Baru kemudian datangi Disdukcapil.
Menurut saya, keterlambatan ini jarang muncul karena orang tua abai. Penyebab utamanya adalah minimnya informasi dan rasa takut menghadapi urusan hukum. Edukasi yang jelas jadi kunci.
Anak punya hak atas identitas sejak lahir. Orang tua memegang peran paling besar untuk memenuhinya.
Masih ragu soal dokumen yang kurang, perubahan nama, atau status perkawinan orang tua? Tenang, kamu tidak perlu memikirkannya sendirian. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu menemukan langkah yang pas untuk keluargamu.
Baca Juga: Waris Orang Tua: Bagian Ayah dan Ibu dalam Warisan Anak
Ringkasan
- Akta kelahiran terlambat adalah akta yang dicatat setelah lewat 60 hari sejak kelahiran.
- Pencatatan kelahiran yang terlambat, termasuk akta kelahiran lebih dari 1 tahun, diproses langsung oleh Disdukcapil.
- Putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013 menghapus kewenangan pengadilan untuk penetapan akta kelahiran biasa.
- Dokumen utamanya meliputi KK, KTP-el orang tua, surat keterangan lahir, buku nikah, dan SPTJM.
- Penetapan pengadilan negeri masih diperlukan untuk perubahan nama atau pembatalan akta.
- Pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga tidak ada denda resmi.
- Data yang konsisten di semua dokumen mempercepat penerbitan akta.
- SPTJM wajib diisi dengan jujur karena menyangkut tanggung jawab hukum.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri: dukcapil.kemendagri.go.id.
