Lisensi Merek Adalah: Jenis dan Isi Perjanjiannya

Lisensi merek adalah cara resmi untuk memakai merek milik orang lain tanpa harus memilikinya. Banyak pelaku usaha memakai merek pihak lain hanya berbekal kesepakatan lisan, lalu menghadapi masalah di kemudian hari.

Jawaban singkatnya: lisensi merek adalah izin tertulis dari pemilik merek terdaftar kepada pihak lain. Perjanjian itu wajib memenuhi syarat tertentu dan harus dicatatkan di DJKI agar berlaku bagi pihak ketiga.

Sebagai pakar hukum, saya melihat banyak sengketa merek bermula dari perjanjian yang asal jadi. Klausul penting sering terlewat, bahkan pencatatannya tidak pernah diurus.

Oleh karena itu, mari kita bahas jenis dan isi perjanjian lisensi merek secara runtut. Dengan begitu, bisnis Anda berdiri di atas dasar hukum yang kuat.

Pengertian Lisensi Merek dan Dasar Hukumnya

Lisensi merek adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya. Izin ini harus berdasarkan perjanjian tertulis.

Definisi tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) menegaskan bahwa pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa.

Beberapa aturan lain melengkapi kerangka hukumnya:

• PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
• Permenkumham Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
• KUHPerdata, terutama Pasal 1320 dan Pasal 1338 tentang syarat sah dan kekuatan mengikat perjanjian.

Dengan demikian, perjanjian lisensi merek tunduk pada hukum perjanjian umum sekaligus aturan khusus kekayaan intelektual.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Apa Bedanya Lisensi dengan Pengalihan Hak?

Banyak orang mencampuradukkan lisensi dengan pengalihan hak atas merek. Padahal, keduanya sangat berbeda.

Pada lisensi, pemilik merek tetap menjadi pemilik. Penerima lisensi hanya memperoleh izin pakai dalam batas waktu dan wilayah tertentu.

Sebaliknya, pengalihan hak memindahkan kepemilikan merek kepada pihak lain. Pasal 41 UU MIG mengatur mekanisme ini secara terpisah.

Karena itu, pastikan tujuan Anda sejak awal. Jika Anda hanya ingin memakai merek, lisensi sudah cukup.

Jenis Lisensi Merek yang Perlu Anda Ketahui

Dalam praktik, perjanjian lisensi merek terbagi menjadi beberapa jenis. Pilihan jenis memengaruhi hak, kewajiban, dan nilai royalti.

Lisensi Eksklusif

Lisensi eksklusif memberi penerima lisensi hak tunggal untuk memakai merek di wilayah dan bidang tertentu. Pemilik tidak boleh memberikan lisensi serupa kepada pihak lain.

Pasal 43 UU MIG menyebut bahwa pemilik merek tetap boleh memakai sendiri mereknya atau memberi lisensi kepada pihak ketiga, kecuali para pihak memperjanjikan hal lain. Artinya, larangan tersebut harus tertulis tegas dalam perjanjian eksklusif.

Biasanya penerima lisensi eksklusif membayar royalti yang lebih tinggi. Sebagai gantinya, ia mendapat posisi pasar yang lebih aman.

Lisensi Non-Eksklusif

Pada lisensi non-eksklusif, pemilik merek bebas memberikan lisensi yang sama kepada banyak pihak. Pemilik juga tetap boleh menggunakan mereknya sendiri.

Jenis ini cocok untuk merek yang ingin menjangkau pasar luas dengan cepat. Namun, penerima lisensi harus siap menghadapi persaingan dengan sesama penerima lisensi.

Sublisensi

Sublisensi terjadi ketika penerima lisensi memberikan izin lanjutan kepada pihak lain. Praktik ini hanya sah bila pemberi lisensi menyetujuinya.

Oleh karena itu, perjanjian harus menyebut dengan jelas apakah sublisensi boleh atau tidak. Klausul yang kabur sering memicu sengketa.

Isi Perjanjian Lisensi Merek yang Wajib Ada

Perjanjian lisensi merek tidak boleh dibuat sembarangan. Pasal 7 ayat (2) PP 36/2018 menetapkan muatan minimal yang harus ada.

Berikut unsur penting yang perlu tercantum:

1. Tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan perjanjian.
2. Nama dan alamat pemberi lisensi serta penerima lisensi.
3. Objek perjanjian, yaitu merek yang dilisensikan.
4. Jangka waktu lisensi dan ketentuan perpanjangannya.
5. Jenis lisensi, apakah eksklusif atau non-eksklusif.
6. Jumlah royalti dan cara pembayarannya.
7. Boleh atau tidaknya sublisensi.
8. Wilayah berlakunya lisensi.

Selain itu, saya menyarankan Anda menambahkan klausul pengawasan mutu. Klausul ini menjaga kualitas produk agar reputasi merek tidak turun.

Larangan dalam Perjanjian Lisensi

Pasal 6 PP 36/2018 melarang perjanjian lisensi memuat ketentuan yang merugikan perekonomian dan kepentingan nasional Indonesia. Aturan ini juga melarang pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Di samping itu, Pasal 4 PP 36/2018 melarang pemberian lisensi atas merek yang masa perlindungannya sudah berakhir. Periksa dulu status merek sebelum menandatangani perjanjian.

Pencatatan Lisensi Merek di DJKI

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan. Pasal 42 ayat (3) UU MIG dan Pasal 7 ayat (1) PP 36/2018 mewajibkan permohonan pencatatan kepada Menteri.

Akibat hukumnya sangat penting. Menurut Pasal 42 ayat (5) UU MIG, perjanjian yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga.

Langkah Pencatatan Lisensi Merek

Prosesnya dapat Anda tempuh secara elektronik melalui laman resmi DJKI. Pasal 10 PP 36/2018 mengatur tata caranya.

Siapkan dokumen berikut:

• Bukti perjanjian lisensi.
• Identitas pemohon dan penerima lisensi.
• Salinan akta pendirian badan hukum, bila berbentuk perusahaan.
• Sertifikat merek yang dilisensikan.

Setelah menerima permohonan, DJKI memeriksa kelengkapan berkas. Bila memenuhi syarat, DJKI mencatat perjanjian tersebut dan mengumumkannya.

Perubahan nama pihak atau objek perjanjian juga perlu dicatatkan, sesuai Pasal 18 PP 36/2018. Di sisi lain, Pasal 19 mengatur kondisi yang membuat pencatatan dapat dicabut.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Risiko dan Tips Menyusun Perjanjian Lisensi Merek

Perjanjian lisensi yang lemah mengundang berbagai masalah. Beberapa risiko yang sering muncul antara lain:

• Penerima lisensi memakai merek di luar wilayah atau bidang yang disepakati.
• Royalti tidak dibayar tepat waktu.
• Kualitas produk turun dan merusak citra merek.
• Pemilik merek memberi lisensi ganda padahal sudah menjanjikan eksklusivitas.

Untuk menghindarinya, terapkan tips berikut:

1. Periksa status dan kepemilikan merek di pangkalan data DJKI.
2. Tulis ruang lingkup lisensi sedetail mungkin.
3. Tentukan mekanisme laporan penjualan dan audit royalti.
4. Atur sanksi, pemutusan, dan penyelesaian sengketa dengan jelas.
5. Catatkan perjanjian segera setelah ditandatangani.

Menurut pendapat saya, pencatatan sering dianggap formalitas. Padahal, tanpa pencatatan, posisi hukum Anda terhadap pihak ketiga menjadi lemah.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apakah perjanjian lisensi merek wajib tertulis?

Ya. Pasal 1 angka 18 UU MIG dan Pasal 5 ayat (1) PP 36/2018 mensyaratkan perjanjian tertulis. Kesepakatan lisan tidak memenuhi ketentuan tersebut.

2. Apakah pemilik merek masih boleh memakai mereknya setelah memberi lisensi?

Boleh. Pasal 43 UU MIG memungkinkan pemilik tetap memakai sendiri mereknya, kecuali para pihak menyepakati lain dalam perjanjian.

3. Apa akibatnya jika lisensi merek tidak dicatatkan?

Perjanjian tetap mengikat para pihak, tetapi tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga. Karena itu, pencatatan sangat penting untuk melindungi posisi Anda.

Kesimpulan

Lisensi merek adalah izin tertulis yang memungkinkan pihak lain memakai merek terdaftar tanpa mengambil alih kepemilikannya. Jenisnya meliputi lisensi eksklusif, non-eksklusif, dan sublisensi.

Langkah yang saya sarankan: pastikan status merek, susun perjanjian sesuai muatan minimal PP 36/2018, lalu catatkan di DJKI tanpa menunda.

Menurut pendapat pribadi saya, perjanjian lisensi yang rapi adalah investasi, bukan beban. Perjanjian itu melindungi pemilik merek sekaligus memberi kepastian bagi penerima lisensi.

Jika Anda sedang menyusun perjanjian lisensi atau ragu dengan kontrak yang sudah ada, jangan biarkan celahnya membesar. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu Anda meninjau perjanjian dan mengurus pencatatannya dengan tepat.

Ringkasan

• Lisensi merek adalah izin tertulis dari pemilik merek terdaftar kepada pihak lain untuk memakai mereknya.
• Dasar hukumnya meliputi UU 20/2016, PP 36/2018, dan Permenkumham 8/2016.
• Lisensi tidak memindahkan kepemilikan, sedangkan pengalihan hak memindahkan kepemilikan merek.
• Jenis utamanya adalah lisensi eksklusif, non-eksklusif, dan sublisensi.
• Pasal 7 ayat (2) PP 36/2018 menetapkan muatan minimal perjanjian, termasuk jangka waktu, royalti, dan wilayah.
• Perjanjian dilarang memuat ketentuan yang merugikan perekonomian dan kepentingan nasional Indonesia.
• Perjanjian wajib dicatatkan di DJKI, dan tanpa pencatatan perjanjian tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga.
• Cek status merek, atur klausul pengawasan mutu, dan catatkan perjanjian sejak awal untuk menekan risiko sengketa.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 1 angka 18, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, peraturan.go.id.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338.
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dgip.go.id.