Bona fide adalah istilah hukum berbahasa Latin yang artinya itikad baik. Kamu akan sering menemukannya dalam perjanjian, jual beli tanah, sampai perkara kepailitan. Banyak orang masih bingung memaknainya.
Sebabnya sederhana. Siapa pun bisa mengaku “saya beritikad baik”, tetapi hukum baru mengakuinya kalau fakta di lapangan mendukung klaim itu. Akibatnya, sengketa yang sebenarnya bisa dicegah terus berulang.
Singkatnya, bona fide berarti bersikap jujur dan patut dalam perbuatan hukum tanpa niat merugikan pihak lain. Hukum Indonesia melindungi pihak yang bertindak seperti itu, terutama dalam perjanjian dan jual beli.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, prinsip bona fide adalah pengaman terakhir dalam hukum kontrak. Pasal-pasal tertulis tidak selalu sanggup menebak kecurangan yang dirancang dengan cerdik. Hakim membutuhkan ukuran moral yang objektif, dan itikad baik memenuhi kebutuhan itu.
Artikel ini mengupas arti, dasar hukum, penerapan, dan cara membuktikan bona fide. Simak sampai akhir.
Baca Juga: Recidive Adalah Pengulangan Pidana: Syarat dan Pemberatannya
Apa Itu Bona Fide dalam Hukum?
Kata bona fide berasal dari bahasa Latin. Bona berarti baik, sedangkan fides berarti kepercayaan atau kejujuran. Jadi, secara harfiah artinya “dengan kepercayaan yang baik”.
Dalam bahasa hukum Indonesia, padanannya adalah itikad baik. Prinsip ini meminta setiap pihak bersikap jujur dan terbuka soal fakta penting. Pihak tersebut juga wajib menghormati hak lawan transaksinya.
Jadi, bona fide mencakup niat di dalam hati sekaligus perilaku yang terlihat dari luar. Dua-duanya dinilai.
Dua Makna Itikad Baik
Para ahli hukum membagi itikad baik menjadi dua makna. Pembagian ini penting karena memengaruhi cara hakim menimbang sebuah perkara.
- Itikad baik subjektif: keadaan batin seseorang yang tidak tahu bahwa haknya cacat. Contohnya pembeli yang tidak menyadari penjualnya bukan pemilik sah.
- Itikad baik objektif: kepatutan dan kewajaran saat menjalankan perjanjian. Tolok ukurnya adalah perilaku yang dianggap pantas oleh masyarakat.
Karena itu, hakim tidak berhenti pada pengakuan para pihak. Ia memeriksa fakta dan perilaku mereka selama transaksi berlangsung.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Dasar Hukum Bona Fide di Indonesia
Indonesia tidak punya satu undang-undang khusus tentang bona fide. Prinsipnya tersebar di banyak aturan. Berikut yang paling sering dirujuk.
- Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata: perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal inilah landasan utama prinsip bona fide dalam hukum kontrak.
- Pasal 530 KUHPerdata: membedakan pemegang kedudukan berkuasa (bezit) yang beritikad baik dan yang beritikad buruk.
- Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata: orang yang menguasai benda bergerak tertentu dianggap sebagai pemilik sempurna. Aturan ini melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.
- Pasal 1963 KUHPerdata: pemilik benda tak bergerak yang beritikad baik dan punya alas hak sah dapat memperoleh hak lewat daluwarsa.
- Pasal 7 huruf a UU Perlindungan Konsumen: pelaku usaha wajib beritikad baik dalam kegiatan usahanya.
- Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas: direksi harus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Mahkamah Agung ikut memperkuat perlindungan bagi pembeli beritikad baik. Lewat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, lembaga ini merumuskan syarat yang harus dipenuhi pembeli supaya mendapat perlindungan hukum.
Perbedaan Bona Fide dan Mala Fide
Pasangan istilah ini sering muncul bersamaan. Mala fide berarti itikad buruk. Pelakunya sadar perbuatannya merugikan orang lain, dan ia tetap melanjutkannya demi keuntungan pribadi.
Perbedaan bona fide dan mala fide terlihat jelas pada beberapa aspek berikut.
- Niat: pihak bona fide bersikap jujur dan terbuka. Pihak mala fide menyimpan maksud tersembunyi.
- Pengetahuan: pihak bona fide tidak tahu ada cacat hukum. Pihak mala fide mengetahuinya sejak awal.
- Perlindungan hukum: pihak bona fide dilindungi. Pihak mala fide bisa digugat, bahkan dipidana.
- Akibat: perbuatan mala fide dapat berujung pada pembatalan perjanjian dan kewajiban membayar ganti rugi.
Perlu dicatat, hukum tidak menyamakan semua kesalahan dengan itikad buruk. Orang yang lalai belum tentu berniat jahat. Meski begitu, kelalaian berat, misalnya mengabaikan fakta yang jelas di depan mata, bisa dinilai mendekati itikad buruk.
Penerapan Prinsip Bona Fide dalam Praktik
Prinsip ini hidup di banyak bidang hukum. Ada tiga penerapan yang paling sering sampai ke pengadilan.
Bona Fide dalam Pelaksanaan Perjanjian
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mewajibkan para pihak menjalankan perjanjian secara patut. Mereka tidak boleh memakai celah kalimat kontrak untuk menjebak lawannya. Misalnya, pemasok sengaja menunda pengiriman supaya harga naik, padahal kontrak tidak menyebut batas waktu secara tegas.
Hakim bisa memakai prinsip ini untuk meluruskan isi perjanjian yang tidak adil. Dengan begitu, itikad baik menyeimbangkan asas kebebasan berkontrak.
Pembeli Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah
Sengketa tanah adalah tempat prinsip ini paling sering diuji. Pembeli beritikad baik tetap dilindungi, walaupun belakangan terbukti penjualnya tidak berhak. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan beberapa syarat perlindungan.
- Pembeli melakukan jual beli sesuai prosedur dengan dokumen yang sah.
- Pembeli memeriksa kebenaran status tanah, termasuk riwayat sertifikatnya.
- Pembeli mengecek kondisi fisik tanah di lapangan.
- Pembeli tidak tahu ada sengketa atas tanah tersebut.
Ada pula Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Aturan ini memberi batas waktu lima tahun untuk menggugat sertifikat yang terbit dengan itikad baik. Lewat dari lima tahun, pihak lain tidak bisa lagi menggugat penerbitannya.
Bona Fide dalam Kepailitan dan Pembatalan Perbuatan Debitur
Pasal 1341 KUHPerdata dan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU mengatur actio pauliana. Lewat mekanisme ini, kreditur dapat membatalkan perbuatan debitur yang merugikan kreditur. Hak pihak ketiga yang beritikad baik tetap harus dihormati.
Jadi, pembeli aset yang tidak tahu apa-apa soal utang debitur umumnya tetap terlindungi.
Cara Membuktikan Itikad Baik di Pengadilan
Itikad baik sering dianggap niat batin yang sulit dibuktikan. Padahal, hakim menilainya dari fakta yang bisa dilihat. Siapkan bukti berikut sebelum kamu bertransaksi.
- Dokumen kepemilikan asli yang sudah diverifikasi.
- Bukti pengecekan ke instansi resmi, misalnya Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Akta otentik yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT.
- Bukti pembayaran yang wajar dan transparan.
- Bukti komunikasi yang menunjukkan keterbukaan informasi.
Satu hal lagi: periksa kewajaran harga. Harga yang jauh di bawah pasar mudah memunculkan dugaan bahwa pembeli sebenarnya tahu ada masalah. Karena itu, bertanyalah dulu sebelum membayar.
FAQ: Pertanyaan Seputar Bona Fide
Apa arti bona fide dalam bahasa sehari-hari?
Bona fide berarti itikad baik atau niat tulus tanpa maksud menipu. Dalam dunia bisnis, istilah ini juga dipakai untuk menyebut sesuatu yang asli dan sah, seperti “pembeli bona fide” atau “penawaran bona fide”.
Apakah pembeli beritikad baik selalu dilindungi hukum?
Tidak selalu. Pembeli harus membuktikan bahwa ia sudah bertindak cermat dan jujur. Kalau ia lalai memeriksa status objek atau sebenarnya tahu ada sengketa, hakim bisa menolak perlindungan itu.
Apa bedanya bona fide dengan mala fide?
Bona fide berarti itikad baik, dan pihaknya mendapat perlindungan hukum. Mala fide berarti itikad buruk. Pihak yang bertindak demikian bisa dikenai pembatalan perjanjian, ganti rugi, bahkan sanksi pidana.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Bona fide menjaga kepercayaan dalam setiap transaksi, baik secara moral maupun hukum. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dan sejumlah undang-undang sektoral menegaskannya. Perlindungan hukum hanya berpihak pada orang yang benar-benar jujur dan cermat.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Verifikasi sebelum bertransaksi, catat setiap tahapnya, dan gunakan akta otentik. Dari pengalaman saya, kebanyakan sengketa lahir dari pihak yang terlalu percaya dan malas memeriksa, bukan dari niat jahat. Itikad baik tanpa kehati-hatian belum cukup melindungimu.
Sedang menghadapi transaksi atau sengketa yang menyangkut itikad baik? Jangan tunggu masalahnya membesar. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantumu memahami posisi hukummu dengan tenang.
Baca Juga: Daluwarsa Pidana: Batas Waktu Penuntutan dan Hapusnya Hukuman
Ringkasan
- Bona fide adalah istilah Latin yang berarti itikad baik, yaitu sikap jujur dan patut dalam perbuatan hukum.
- Itikad baik punya dua makna: subjektif (keadaan batin) dan objektif (kepatutan dalam pelaksanaan).
- Dasar hukum utamanya Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, ditambah UU Perlindungan Konsumen dan UU Perseroan Terbatas.
- Lawan bona fide adalah mala fide, yaitu itikad buruk yang tidak mendapat perlindungan hukum.
- SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan syarat perlindungan pembeli beritikad baik, terutama dalam jual beli tanah.
- Prinsip ini berlaku juga dalam kontrak, kepailitan (actio pauliana), dan tanggung jawab direksi.
- Pembuktian itikad baik membutuhkan dokumen, akta otentik, pengecekan resmi, dan harga yang wajar.
- Verifikasi sejak awal adalah cara paling efektif untuk menjaga status sebagai pihak beritikad baik.
Referensi
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 530, 1338, 1341, 1963, dan 1977.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf a.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 41.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2).
- Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH): jdihn.go.id.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.
