Komdigi adalah singkatan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, kementerian yang mengurus bidang komunikasi dan informasi di Indonesia. Kamu mungkin masih lebih akrab dengan nama lamanya, Kominfo.
Wajar kalau masih bingung. Sejak nama itu berganti, banyak orang tidak yakin siapa mengurus apa, terutama ketika harus mendaftarkan platform digital atau melaporkan konten bermasalah.
Jawaban singkatnya begini. Komdigi menyusun kebijakan, membangun infrastruktur digital, mengawasi ruang digital, dan mengelola komunikasi publik.
Landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 174 Tahun 2024. Presiden menetapkan dan mengundangkan aturan itu pada 5 November 2024, dan sekaligus mencabut Perpres Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sebagai pakar hukum, saya melihat pergantian nama ini membawa arah kerja yang baru. Fokus negara bergeser ke tata kelola ekosistem digital secara menyeluruh.
Hasilnya baru akan terasa kalau pengawasan berjalan seiring dengan perlindungan hak warga. Karena itu, pelaku usaha dan masyarakat perlu memahami kewenangan Komdigi sejak sekarang.
Baca juga: Pencarian Merek DJKI: Cara Cek Ketersediaan Nama Merek
Apa Itu Komdigi dan Apa Dasar Hukumnya?
Komdigi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Seorang menteri memimpinnya.
Perpres 174/2024 menjadi dasar hukum Komdigi, dan di dalamnya kamu akan menemukan aturan tentang kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, sampai tata kerja kementerian ini.
Beberapa regulasi lain ikut menopang pembentukannya:
- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024.
- Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
Pasal 47 Perpres 174/2024 mengatur penataan organisasi kementerian. Untuk jabatan setingkat eselon I, penataan ditetapkan dengan Perpres.
Untuk eselon II ke bawah, penataannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri PANRB.
Dari ketentuan itulah lahir Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.
Ada pula ketentuan peralihan di Pasal 49. Selama jabatan baru belum terbentuk dan pejabat baru belum diangkat, pejabat lama terus menjalankan tugas dan fungsinya. Aturan ini menjaga layanan publik tetap jalan di masa transisi.
Tugas Komdigi dalam Pemerintahan
Tugas Komdigi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden. Cakupannya luas.
Mulai dari pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, hingga pengelolaan komunikasi publik.
Kalau diterjemahkan ke pekerjaan sehari-hari, tugas itu kira-kira meliputi:
- Merumuskan arah kebijakan komunikasi dan digital nasional.
- Menyiapkan infrastruktur yang menopang layanan digital.
- Mengatur dan mengawasi penyelenggara sistem elektronik.
- Mengelola informasi dan komunikasi pemerintah kepada publik.
- Mengembangkan sumber daya manusia di bidang digital.
Komdigi tidak bekerja sendirian. Kementerian ini berbagi urusan dengan kementerian dan lembaga lain, misalnya otoritas keuangan dan aparat penegak hukum. Itulah alasan pelaku usaha sering harus berurusan dengan beberapa instansi dalam satu waktu.
Fungsi Komdigi Menurut Perpres 174/2024
Fungsi Komdigi tercantum rinci dalam Pasal 6 Perpres 174/2024. Garis besarnya, kementerian ini merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, pelindungan data pribadi, serta komunikasi publik dan media. Setelah itu, Komdigi mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.
Fungsi Kebijakan dan Pengawasan
Mari mulai dari kebijakan. Komdigi menyusun aturan yang menjadi pegangan bagi pelaku industri dan masyarakat. Berikutnya datang pengawasan, yang mencakup pemantauan konten ilegal dan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik.
Dalam praktiknya, pengawasan itu bersinggungan dengan beberapa undang-undang. Salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diubah untuk kedua kalinya lewat UU Nomor 1 Tahun 2024.
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pidana dalam UU ITE juga disesuaikan lewat UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku bersamaan dengan KUHP Nasional.
Pelindungan data pribadi juga masuk ke dalam fungsi Komdigi. Perpres 174/2024 menempatkannya di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Dasar materilnya adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan aturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 33 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 16 Juli 2026 dan berlaku mulai 16 Januari 2027. Perlu dicatat, UU PDP mengamanatkan lembaga pengawas tersendiri.
Selama lembaga itu belum terbentuk, Komdigi yang menjalankan fungsi pengawasannya. Rancangan Perpres pembentukan lembaga tersebut dilaporkan sudah diajukan kepada Presiden per awal November 2026, dan lembaganya diproyeksikan bekerja independen.
Fungsi Pelayanan dan Dukungan Administrasi
Di sisi lain, Komdigi punya fungsi dukungan internal. Isinya antara lain pengelolaan barang milik negara, pengawasan intern, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital.
Presiden juga dapat memberikan fungsi lain kepada kementerian ini. Jadi, Komdigi mengatur sekaligus melayani. Kementerian ini membina dan mendukung ekosistem digital supaya tumbuh dengan sehat.
Struktur Organisasi dan Peran Komdigi di Ruang Digital
Peran Komdigi paling mudah terbaca dari struktur organisasinya. Perpres 174/2024 menetapkan lima direktorat jenderal di bawah kementerian ini: Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, serta Komunikasi Publik dan Media.
Selain itu ada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, serta staf ahli.
Dari struktur tersebut, setidaknya ada tiga peran utama Komdigi:
- Regulator: menetapkan aturan main di sektor digital.
- Fasilitator: mendorong pemerataan infrastruktur dan literasi digital.
- Pengawas: menindak pelanggaran di ruang digital sesuai ketentuan hukum.
Komdigi juga dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk tugas teknis operasional dan penunjang. Dengan begitu, layanan dan pengawasan bisa menjangkau wilayah di luar Jakarta.
Dampak bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat
Bagi pelaku usaha, dampaknya terasa langsung. Penyelenggara sistem elektronik, misalnya, harus memenuhi kewajiban pendaftaran dan kepatuhan sesuai regulasi yang berlaku.
Perusahaan yang menyimpan data pelanggan juga wajib mengikuti UU PDP dan bersiap menghadapi PP 33/2026 yang mulai berlaku pada 16 Januari 2027.
Masyarakat pun merasakannya. Kamu bisa melaporkan konten negatif, menanyakan kebijakan, dan mencari informasi resmi pemerintah lewat kanal Komdigi. Meski begitu, ada baiknya kamu memahami hak dan batas kewenangan kementerian ini supaya laporanmu tepat sasaran.
Perbedaan Kominfo dan Komdigi
Pertanyaan ini paling sering muncul. Apa bedanya Kominfo dengan Komdigi? Secara hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika dulu diatur dalam Perpres 22/2023. Perpres 174/2024 lalu mencabut aturan itu dan membentuk Kementerian Komunikasi dan Digital.
Ada tiga perbedaan yang paling kentara:
- Nama kementerian: kata “Informatika” berganti menjadi “Digital”.
- Struktur organisasi: nama dan fokus direktorat jenderal ikut berubah.
- Penekanan kerja: pengawasan ruang digital dan teknologi pemerintah digital mendapat porsi yang lebih jelas.
Pasal 50 Perpres 174/2024 menyatakan peraturan pelaksana dari Perpres 22/2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres yang baru.
Sebelum mengambil keputusan hukum, cek dulu status setiap aturan yang kamu pakai. Cara termudah adalah membukanya lewat JDIH Komdigi.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
- Komdigi adalah singkatan dari apa? Komdigi adalah singkatan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Presiden membentuknya lewat Perpres 174/2024.
- Apa tugas utama Komdigi? Tugas Komdigi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Cakupannya meliputi kebijakan, infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, dan komunikasi publik.
- Apakah Komdigi sama dengan Kominfo? Tidak persis sama. Komdigi menggantikan Kominfo setelah Perpres 174/2024 berlaku. Struktur organisasi dan penekanan kerjanya berubah, sementara sebagian tugasnya melanjutkan Kominfo.
Kesimpulan
Komdigi adalah kementerian yang memegang kendali utama atas komunikasi dan transformasi digital di Indonesia.
Dasar kerjanya adalah Perpres 174/2024, UU Kementerian Negara, dan berbagai undang-undang sektoral. Tugas, fungsi, dan perannya mencakup regulasi, fasilitasi, serta pengawasan.
Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Mulailah dengan memeriksa regulasi resmi di JDIH Komdigi sebelum menjalankan layanan digital.
Lalu penuhi kewajiban pendaftaran dan pelindungan data pribadi, termasuk persiapan menuju PP 33/2026. Terakhir, simpan dokumen kepatuhanmu dengan rapi.
Menurut saya, mengurus kepatuhan sejak awal jauh lebih murah daripada menghadapi sanksi administratif belakangan.
Pengawasan ruang digital kemungkinan akan makin ketat, jadi pemahaman hukum sudah menjadi kebutuhan nyata bagi siapa pun yang berbisnis secara digital.
Kalau kamu masih ragu soal kewajiban hukum usaha digitalmu, jangan tunggu masalah datang. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantumu memahami langkah yang paling tepat.
Baca juga: SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi): Cara Mengurus Online
Ringkasan
- Komdigi adalah Kementerian Komunikasi dan Digital yang dibentuk lewat Perpres 174/2024 pada 5 November 2024.
- Perpres 174/2024 mencabut Perpres 22/2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Tugas Komdigi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- Fungsi Komdigi meliputi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan dukungan administrasi.
- Kementerian ini memiliki lima direktorat jenderal, termasuk yang menangani infrastruktur digital dan pengawasan ruang digital.
- Peran Komdigi mencakup regulator, fasilitator, dan pengawas ruang digital.
- Pelaku usaha wajib mematuhi regulasi seperti UU ITE, UU PDP, dan PP 33/2026 (berlaku 16 Januari 2027).
- Komdigi menjalankan fungsi pengawasan PDP sementara sampai lembaga pengawas PDP terbentuk.
- Pantau perubahan aturan lewat kanal resmi pemerintah.
Referensi
- Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Database Peraturan BPK (peraturan.bpk.go.id) dan JDIH Setkab (jdih.setkab.go.id).
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (dicabut dengan Perpres 174/2024). Database Peraturan BPK.
- Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Database Peraturan BPK.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (BN 2025 Nomor 17). JDIH Komdigi: jdih.komdigi.go.id.
- Situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital: komdigi.go.id.
