Makanan yang dijual kepada masyarakat perlu terjamin kebersihannya. Di Indonesia, bukti resmi bahwa sebuah dapur atau tempat usaha makanan sudah memenuhi standar kebersihan itu disebut SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).
Jika Anda mengelola restoran, kafe, katering, atau depot air minum, istilah ini akan muncul saat Anda mengurus perizinan usaha.
Aturan tentang SLHS ikut berubah seiring pembaruan sistem perizinan berusaha berbasis risiko.
Pada saat yang sama, kewajiban sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil mulai berlaku pada 18 Oktober 2026, sehingga banyak pemilik usaha bertanya apakah dua sertifikat ini sama atau saling menggantikan.
Artikel ini menjelaskan pengertian SLHS, usaha yang wajib memilikinya, syarat SLHS restoran dan SLHS katering, cara mengurus SLHS online, serta perbedaan SLHS dan sertifikat halal.
Seluruh informasi mengacu pada ketentuan yang berlaku per November 2026.
Apa Itu SLHS?
SLHS adalah sertifikat yang menyatakan bahwa tempat pengelolaan pangan beserta proses pengolahan makanannya sudah memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Higiene berkaitan dengan kebersihan orang yang menangani makanan, misalnya kebiasaan mencuci tangan.
Sanitasi berkaitan dengan kebersihan lingkungan, misalnya air, lantai, peralatan, dan pembuangan sampah.
Orang yang menangani makanan secara langsung, mulai dari menyiapkan sampai menyajikan, disebut penjamah pangan.
Standar teknis SLHS diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, yaitu aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
Aturan ini memuat enam prinsip higiene sanitasi pangan yang harus diterapkan pada makanan siap saji, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, sampai penyajian.
Aturan ini juga menetapkan parameter uji. Untuk jenis pangan yang berisiko, boraks, formalin, metanil yellow, dan rhodamin B harus menunjukkan hasil negatif pada setiap 25 gram sampel.
SLHS diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, yang dalam praktiknya dijalankan melalui dinas kesehatan dan puskesmas.
Untuk tempat pengelolaan pangan yang berada di wilayah bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara, kewenangan penerbitan berada di tingkat pusat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, SLHS berlaku selama lima tahun dan perlu diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
Sebagian informasi lama masih menyebut masa berlaku tiga tahun, jadi sebaiknya Anda memeriksa ketentuan terbaru di sistem perizinan.
Mengapa sertifikat ini diperlukan? Makanan dari jasa boga tercatat sebagai penyebab terbesar ketiga kasus keracunan pangan di Indonesia pada periode 2015 sampai 2017, setelah makanan dari rumah tangga dan pangan jajanan.
Sebagian besar kasus itu dipicu bakteri penyebab penyakit.
Sebuah penelitian di bidang teknologi pangan yang terbit pada 2020 memeriksa sepuluh usaha jasa boga di Kota Bogor yang sudah memegang SLHS, memakai daftar periksa berdasarkan aturan yang berlaku pada saat itu.
Hasilnya, tingkat penerapan prinsip higiene sanitasi berada pada kategori cukup, dengan nilai 60 persen untuk jasa boga golongan A2, 74 persen untuk golongan A3, dan 73 persen untuk golongan B.
Tahap pengolahan makanan mendapat nilai terendah, yaitu 43 sampai 59 persen.
Peneliti menemukan antara lain sayuran yang dicuci hanya dengan air kran tanpa disinfektan, suhu bagian dalam daging yang tidak diperiksa dengan termometer, dan penjamah pangan yang jarang mencuci tangan saat berganti kegiatan.
Temuan ini mengingatkan bahwa standar SLHS perlu dijalankan setiap hari di dapur, termasuk setelah pemeriksaan selesai.
Usaha yang Wajib SLHS
SLHS berlaku bagi usaha yang mengolah dan menyajikan pangan siap saji kepada konsumen.
Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, kewajiban ini termasuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) di sektor kesehatan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025.
Kewajiban ini mencakup usaha dengan kode KBLI berikut:
- Restoran dan rumah makan di bangunan tetap (56101) maupun tidak tetap (56102)
- Kafe (56303)
- Jasa boga atau katering (56290)
- Jasa boga untuk acara tertentu atau event catering (56210)
- Pengelolaan kawasan pariwisata (68121)
- Depot air minum isi ulang (11052)
Kewajiban itu dipenuhi dalam dua bentuk, sesuai skala dan tingkat risiko usaha. Usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi mengurus SLHS.
Usaha mikro dan kecil dengan risiko relatif rendah mengurus Label Higiene Sanitasi Pangan atau Label HSP, yang berlaku dua tahun.
Syarat Label HSP lebih ringkas: usaha terdaftar di dinas kesehatan atau puskesmas, tempat usaha memenuhi formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), dan pengelola serta penjamah pangan mengikuti penyuluhan keamanan pangan siap saji.
Untuk mengetahui kewajiban yang berlaku pada usaha Anda, buka menu PB-UMKU di sistem OSS, karena menu itu menampilkan kewajiban sesuai KBLI dan skala usaha yang Anda daftarkan.
Dapur penyedia makanan program Makan Bergizi Gratis juga termasuk dalam kewajiban SLHS.
Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 pada 6 Oktober 2025 yang menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki SLHS.
Dapur yang sudah beroperasi diberi waktu satu bulan untuk mengurusnya, sedangkan dapur yang ditetapkan setelah surat edaran berlaku harus memperolehnya paling lambat satu bulan sejak penetapan.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan saat itu, drg. Murti Utami, menyampaikan bahwa keamanan pangan memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan kandungan gizi.
Menurut beliau, sertifikasi dipandang sebagai jaminan mutu bagi penerima manfaat, dan percepatan proses penerbitan tetap disertai pemeriksaan yang sama, yaitu verifikasi dokumen dan inspeksi kesehatan lingkungan oleh dinas kesehatan bersama puskesmas.
Syarat SLHS untuk Restoran dan Katering
Persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk restoran dan katering pada dasarnya sama karena keduanya termasuk dalam kelompok tempat pengelolaan pangan.
Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, persyaratannya mencakup aspek administrasi dan teknis.
Dari sisi administrasi, pelaku usaha perlu memiliki perizinan berusaha sebagai jasa pangan, dokumen pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji berdasarkan penilaian mandiri menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), serta sertifikat kursus keamanan pangan siap saji bagi pengelola atau penanggung jawab.
Selain itu, penjamah pangan harus memiliki sertifikat kursus penjamah pangan sesuai jumlah yang ditetapkan atau sertifikat kompetensi dari lembaga berlisensi, serta surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan.
Sementara itu, persyaratan teknis meliputi tempat usaha yang memenuhi ketentuan dalam formulir IKL, hasil uji laboratorium sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk pangan olahan siap saji dari laboratorium terakreditasi atau yang ditunjuk pemerintah daerah, serta hasil uji laboratorium kandungan gula, garam, dan lemak total.
Khusus usaha katering, aspek pengangkutan makanan juga perlu diperhatikan karena makanan diproduksi di satu lokasi dan dikirim ke lokasi lain. Wadah pengangkutan harus tertutup dan bersih, kendaraan dalam kondisi higienis, serta suhu makanan tetap terjaga hingga disajikan.
Selain itu, dapur perlu memiliki pemisahan area pengolahan bahan mentah dan makanan matang untuk mencegah kontaminasi silang.
Di sejumlah daerah, jumlah penjamah pangan yang wajib memiliki sertifikat ditetapkan sekitar 50% dari total penjamah pangan.
Oleh karena itu, pelaku usaha restoran maupun katering perlu memastikan seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi sebelum mengajukan penerbitan SLHS.
Cara Mengurus SLHS Online Lewat OSS
Pengajuan SLHS dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada menu PB-UMKU.
Kementerian Kesehatan juga menyediakan buku saku pengajuan SLHS melalui OSS sebagai panduan bagi pelaku usaha. Alur umumnya adalah sebagai berikut.
- Pastikan NIB dan KBLI sudah sesuai. SLHS diajukan setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan atau Sertifikat Standar terbit. Kode KBLI yang Anda pilih menentukan kewajiban yang muncul di sistem.
- Cek kewajiban di menu PB-UMKU. Menu ini menunjukkan apakah usaha Anda perlu SLHS atau cukup Label HSP.
- Ikuti kursus dan lakukan pemeriksaan kesehatan. Pengelola mengikuti kursus keamanan pangan siap saji, penjamah pangan mengikuti kursus penjamah pangan, dan seluruh penjamah memeriksakan kesehatannya untuk memperoleh surat keterangan sehat.
- Benahi tempat usaha sesuai formulir IKL. Isi penilaian mandiri, lalu periksa air bersih, toilet, tempat cuci tangan, tempat sampah, ruang penyimpanan bahan, dan pemisahan bahan mentah dengan makanan matang.
- Lakukan uji laboratorium. Uji dilakukan pada air bersih, sampel makanan, serta alat makan dan alat masak, yang mencakup pemeriksaan fisik, kimia, dan mikrobiologi.
- Ajukan permohonan dan unggah dokumen di OSS. Dinas kesehatan dan atau puskesmas akan memverifikasi dokumen, kemudian datang ke lokasi untuk melakukan IKL.
- Tunggu penerbitan. Jangka waktu penerbitan dalam ketentuan adalah 30 hari. Sebagai pembanding, untuk dapur SPPG pemerintah meminta penerbitan paling lama 14 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap. Prosedur teknis di daerah dapat berbeda. Ada daerah yang menerbitkan sertifikat melalui dinas penanaman modal setelah dinas kesehatan memberikan rekomendasi hasil verifikasi.
SLHS sebagai PB-UMKU dapat dipenuhi setelah izin operasional terbit, sehingga usaha bisa berjalan sambil mengurusnya.
Meski demikian, persiapan seperti pelatihan, perbaikan dapur, dan uji laboratorium membutuhkan waktu, jadi sebaiknya Anda tidak menundanya.
Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif bertahap, dimulai dari peringatan tertulis hingga tiga kali, lalu penghentian sementara kegiatan usaha, dan pada tahap lanjut dapat berupa penutupan tempat usaha atau penutupan akses permohonan perizinan di OSS.
Setelah SLHS terbit, ada beberapa kewajiban yang perlu Anda jalankan. Logo SLHS dipasang di tempat yang mudah terlihat pengunjung, pada kemasan atau produk, dan pada media promosi.
Informasi kandungan gula, garam, dan lemak total dicantumkan dalam bentuk logo Nutri-Level pada bagian depan kemasan, menu, atau papan iklan.
Pelaku usaha juga menyampaikan laporan pengawasan internal IKL satu tahun sekali dan laporan pengujian sampel pangan dua tahun sekali.
Dengan menjalankan kewajiban ini, SLHS tetap mencerminkan kondisi dapur Anda yang sebenarnya, sesuai temuan penelitian di atas bahwa penerapan harian menentukan mutu higiene.
Perbedaan SLHS dan Sertifikat Halal
Banyak pemilik usaha menganggap SLHS dan sertifikat halal berfungsi sama karena keduanya terkait makanan.
Keduanya diurus oleh lembaga yang berbeda dan menilai hal yang berbeda. SLHS menilai kebersihan dan keamanan tempat serta proses pengolahan pangan.
Sertifikat halal menilai kehalalan bahan dan proses produksi suatu produk.
| Aspek | SLHS | Sertifikat halal |
| Yang dinilai | Kebersihan dan keamanan tempat serta proses pengolahan | Kehalalan bahan dan proses produksi |
| Dasar hukum utama | Permenkes 2/2023, PP 28/2025, Permenkes 11/2025 | UU 33/2014 dan PP 42/2024 |
| Penerbit | Pemerintah kabupaten atau kota melalui dinas kesehatan | BPJPH Kementerian Agama |
| Pengajuan | OSS, menu PB-UMKU | Sistem elektronik BPJPH |
| Cara pemeriksaan | Dokumen, IKL, dan uji laboratorium | Pemeriksaan bahan dan proses produk halal, atau pernyataan pelaku usaha dengan pendampingan untuk UMK tertentu |
Dari sisi waktu, kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman diberlakukan bertahap.
Berdasarkan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, tahap pertama untuk usaha menengah dan besar berakhir pada 17 Oktober 2024, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil berakhir pada 17 Oktober 2026.
Artinya, usaha mikro dan kecil wajib memiliki sertifikat halal untuk produk makanan dan minumannya mulai 18 Oktober 2026. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyatakan pada 10 Oktober 2026 bahwa tidak ada penundaan.
BPJPH juga menyebut sedang menyusun ketentuan khusus bagi usaha mikro dan kecil yang belum siap.
Sanksi administratif yang dapat dikenakan berupa peringatan tertulis, denda administratif, penarikan produk dari peredaran, dan pencabutan sertifikat halal.
Bagi usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah, tersedia jalur sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha.
Jalur ini didampingi oleh pendamping proses produk halal dan tersedia dalam program sertifikasi halal gratis yang dikelola BPJPH, sehingga penetapan kehalalannya tetap melalui proses pemeriksaan.
Syarat umum yang perlu Anda siapkan adalah NIB, daftar bahan, dan penjelasan proses produksi.
Kepala BPJPH menilai tertib halal sebagai bagian dari strategi bisnis.
Menurut beliau, sertifikasi halal membantu pelaku usaha mikro dan kecil memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat daya saing produk.
Beliau juga menjelaskan bahwa tertib produksi dalam konsep tertib halal mencakup penggunaan bahan baku halal yang terverifikasi serta penjagaan kebersihan dan higienitas selama proses produksi.
Penjelasan ini menunjukkan titik temu antara dua sertifikat tersebut.
Kebersihan dapur yang dinilai dalam SLHS mendukung proses produksi halal, sedangkan bahan dan proses yang halal tetap perlu dibuktikan melalui sertifikat halal.
Dengan demikian, restoran dan katering umumnya perlu mengurus keduanya. SLHS tidak menggantikan sertifikat halal, dan sertifikat halal tidak menggantikan SLHS.
Anda dapat menyiapkan dokumen secara paralel, misalnya menyusun daftar bahan dan alur produksi untuk sertifikasi halal sambil membenahi dapur dan menyiapkan sertifikat penjamah pangan untuk SLHS.
Penutup
SLHS adalah bukti bahwa dapur dan proses pengolahan makanan Anda sudah memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Pengajuannya dilakukan online lewat OSS pada menu PB-UMKU, dengan pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, dan uji laboratorium.
Setelah terbit, sertifikat berlaku lima tahun dan disertai kewajiban pelaporan serta pemasangan logo.
Sertifikat halal mengatur hal lain, yaitu kehalalan produk, dan untuk usaha mikro dan kecil kewajibannya sudah berlaku sejak 18 Oktober 2026.
Karena aturan perizinan dapat berubah dan prosedur teknis di tiap daerah dapat berbeda, periksa selalu informasi terbaru di sistem OSS dan konsultasikan dengan dinas kesehatan setempat sebelum mengajukan permohonan.
Referensi
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lampiran II (PB-UMKU Subsektor Kesehatan: SLHS dan Label HSP). Salinan lampiran: https://dpb.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/J1.-LAMP.-II-PP-NO-28-THN-2025-PBUMKU-SEKTOR-KESEHATAN.pdf. Peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/335213/permenkes-no-11-tahun-2025
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (dirujuk dalam Surat Edaran Kemenkes HK.02.02/C.I/4202/2025). https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/176000411868e78816a77bb1.69846334.pdf
- Kementerian Kesehatan RI. (6 Oktober 2025). Kemenkes Terbitkan Surat Edaran Percepatan Penerbitan SLHS (pernyataan drg. Murti Utami, Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit). https://kemkes.go.id/id/kemenkes-terbitkan-surat-edaran-percepatan-penerbitan-slhs
- Purnawita, W., Rahayu, W. P., & Nurjanah, S. (2020). Praktik Higiene Sanitasi dalam Pengelolaan Pangan di Sepuluh Industri Jasa Boga di Kota Bogor. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), 25(3), 424-431. https://doi.org/10.18343/jipi.25.3.424 (unduh: https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/download/28136/20200)
- BPJPH. (6 Oktober 2025). Sambut Wajib Halal Oktober 2026, Kepala BPJPH Serukan Tertib Halal sebagai Strategi Penguatan Bisnis (pernyataan Ahmad Haikal Hasan; UU 33/2014 dan PP 42/2024). https://bpjph.halal.go.id/read/sambut-wajib-halal-oktober-2026-kepala-bpjph-serukan-tertib-halal-sebagai-strategi-penguatan-bisnis
- BPJPH. (29 Oktober 2024). Kepala BPJPH: Kewajiban Sertifikasi Halal untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha (Pasal 160 PP 42/2024). https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kewajiban-sertifikasi-halal-untuk-perlindungan-konsumen-dan-kemudahan-pelaku-usaha
- Republika. (10 Oktober 2026). BPJPH Tegaskan Tidak Ada Penundaan Implementasi Wajib Halal. https://halalhub.republika.co.id/berita/tmow3c502/bpjph-tegaskan-tidak-ada-penundaan-implementasi-wajib-halal
- JawaPos. (Oktober 2026). BPJPH Siapkan Aturan Khusus bagi UMK yang Belum Siap Menerapkan Wajib Halal. https://www.jawapos.com/ekonomi-syariah/2610090496/bpjph-siapkan-aturan-khusus-bagi-umk-yang-belum-siap-menerapkan-wajib-halal
- Hukumonline. Produk High Risk, UMKM Tak Bisa Gunakan Self Declare Sertifikasi Halal. https://www.hukumonline.com/berita/a/produk-high-risk–umkm-tak-bisa-gunakan-self-declare-sertifikasi-halal-lt65ea00d6e5710
- Hukumonline. Begini Aturan Sertifikasi Halal Produk Makanan (sanksi administratif PP 42/2024). https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-aturan-sertifikasi-halal-produk-makanan-cl3808
- SIP Law Firm. (12 Agustus 2026). SLHS dan Label HSP: Standar Kelayakan Operasi Usaha FnB (kode KBLI, skala usaha, dokumen pengajuan, sanksi bertahap). https://siplawfirm.id/resources/slhs-label-hsp-standar-kelayakan-operasi-usaha-fnb
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). Buku Saku Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS): Pengajuan SLHS melalui Sistem OSS. https://repository.kemkes.go.id/book/1347
- ANTARA. Dinkes: Ada 89 SPPG di Tangerang belum miliki SLHS (praktik syarat 50 persen penjamah bersertifikat). https://www.antaranews.com/berita/5682965/dinkes-ada-89-sppg-di-tangerang-belum-miliki-slhs
- Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. SOP Penerbitan SLHS (contoh alur penerbitan daerah). https://dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/uploads/pengumuman/2_SOP_SLHS_Kesling_.pdf
- Poltekkes Malang. (karya tulis ilmiah, Bab II, mengutip parameter Permenkes 2/2023). https://perpus-utama.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/P17110223041/15.BAB_II.pdf
