Terbaru

Legalitas

Rekam Medis Adalah: Isi, Kerahasiaan, dan Hak Pasien

Ditulis oleh Destiana

Daftar Isi

Rekam medis adalah dokumen yang hampir pasti dimiliki setiap orang yang pernah berobat, namun hak atasnya sering tidak dipahami. Banyak pasien bertanya apakah mereka boleh meminta berkas itu, dan siapa saja yang boleh membacanya. Secara sederhana, rekam medis adalah dokumen yang memuat identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lain yang diberikan kepadanya.

Sebagai penulis yang menekuni hukum kesehatan, saya menilai rekam medis adalah dokumen yang menyatukan dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan klinis dan kepentingan hukum. Alasannya jelas, karena dokumen ini menjadi bukti pelayanan sekaligus berisi data paling pribadi. Oleh karena itu, pasien dan fasilitas kesehatan perlu memahami batas hak dan kewajibannya.

Artikel ini akan membahas pengertian, dasar hukum, isi, kerahasiaan, hingga hak pasien atas rekam medis. Dengan begitu, Anda dapat memahami posisi hukum Anda saat berobat.

Pengertian Rekam Medis

Pengertian rekam medis menurut peraturan kesehatan adalah dokumen yang berisi data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan. Dokumen ini dibuat oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melayani pasien.

Selanjutnya, penyelenggaraan rekam medis merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 296 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebut tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib membuat rekam medis, menyimpannya, dan menjaga kerahasiaannya.

Sebagai tambahan, rekam medis kini diselenggarakan secara elektronik. Aturan menyebut bentuk ini sebagai rekam medis elektronik atau RME.

Rekam Medis Elektronik

Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan sistem elektronik untuk penyelenggaraan rekam medis. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mewajibkan fasilitas kesehatan beralih ke RME. Sementara itu, PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur bahwa rekam medis nonelektronik masih boleh dipakai selama ada hambatan teknis, sampai hambatan itu selesai.

rekam medis adalah

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Dasar Hukum Rekam Medis

Dasar hukum rekam medis tersebar dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Ketiganya perlu dibaca bersamaan karena saling melengkapi.

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 296 sampai Pasal 299 tentang rekam medis dan Pasal 276 tentang hak pasien.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 17/2023, yang memuat ketentuan rekam medis pada Pasal 777 sampai Pasal 792.
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang mengatur penyelenggaraan, keamanan, dan penyimpanan rekam medis elektronik.
  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang melindungi data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik.
Baca juga  Apakah NPWP Wajib? Ini Aturan dan Kriteria Wajib Pajaknya

Perlu dicatat, UU 17/2023 menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan berlaku sebagian isi Permenkes 24/2022. Karena itu, fasilitas kesehatan perlu memeriksa penyesuaian aturan teknis terbaru.

Menurut pandangan saya, pengaturan berlapis ini wajar karena rekam medis menyentuh banyak aspek. Namun, pasien dan fasilitas sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu peraturan saja.

Isi Rekam Medis dan Kepemilikannya

Isi rekam medis mencakup seluruh catatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pasien. PP Nomor 28 Tahun 2024 menegaskan bahwa isinya termasuk persetujuan tindakan pelayanan kesehatan.

Berikut isi rekam medis yang umumnya dicatat.

  1. Identitas pasien dan data kunjungan.
  2. Hasil anamnesis, yaitu keluhan dan riwayat penyakit.
  3. Hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.
  4. Diagnosis dan rencana penatalaksanaan.
  5. Tindakan atau pengobatan yang diberikan.
  6. Persetujuan tindakan pelayanan kesehatan.
  7. Ringkasan atau catatan pelayanan lain yang relevan.

Selanjutnya, Pasal 297 UU 17/2023 menegaskan bahwa dokumen rekam medis merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, pasien tetap memiliki hak untuk mengakses informasi yang termuat di dalamnya.

Siapa Pemilik Rekam Medis

Agar lebih jelas, berikut pembedaan sederhana yang sering membingungkan.

  • Dokumen rekam medis menjadi milik fasilitas pelayanan kesehatan.
  • Informasi dalam rekam medis adalah hak pasien untuk mengetahuinya.

Kerahasiaan Rekam Medis

Kerahasiaan rekam medis merupakan kewajiban yang mengikat fasilitas kesehatan dan seluruh pihak yang menanganinya. Pasal 297 UU 17/2023 mewajibkan fasilitas menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam dokumen rekam medis.

Berikut prinsip kerahasiaan yang perlu diperhatikan.

  • Pembukaan isi rekam medis pada dasarnya memerlukan persetujuan pasien.
  • Kewajiban merahasiakan berlaku bagi semua pihak, termasuk tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan.
  • Pembukaan isi untuk jaminan pembiayaan dilakukan atas persetujuan pasien yang diberikan saat registrasi.
  • Pasien dianggap melepaskan haknya atas kerahasiaan bila pasien atau keluarganya menyampaikan isi rekam medis kepada publik melalui media massa.
Baca juga  Beda PIRT dan Izin Edar BPOM dalam Usaha Pangan Olahan

Sebagai tambahan, pembukaan isi tanpa persetujuan pasien hanya dimungkinkan pada kondisi tertentu yang diatur peraturan, misalnya permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum.