Pagu anggaran adalah batas alokasi dana yang tersedia untuk suatu kegiatan atau paket pekerjaan dalam dokumen anggaran pemerintah. Dalam pengadaan barang dan jasa, istilah ini sering tertukar dengan HPS.
Banyak penyedia dan bahkan pelaksana anggaran masih bingung membedakan keduanya. Kekeliruan kecil di tahap ini bisa memicu tender gagal, sanggahan, bahkan masalah hukum.
Singkatnya, pagu anggaran adalah batas tertinggi dana yang tersedia. HPS adalah perkiraan harga yang PPK hitung secara profesional, dan nilainya tidak boleh melebihi pagu.
Sebagai praktisi hukum, saya menilai pemahaman dua istilah ini sebagai fondasi kepatuhan dalam pengadaan. Menurut saya, banyak sengketa bermula dari HPS yang disusun tanpa data yang bisa dipertanggungjawabkan.
Pengertian Pagu Anggaran
Pagu anggaran menjadi titik awal sebelum proses pengadaan berjalan. Pahami maknanya agar Anda tidak keliru membaca dokumen tender.
Apa Itu Pagu Anggaran
Pagu anggaran adalah alokasi dana maksimal untuk suatu kegiatan atau paket pekerjaan. Alokasi ini tercantum dalam dokumen anggaran, seperti DIPA untuk pemerintah pusat atau DPA untuk pemerintah daerah.
Pagu bersifat sebagai batas atas. Pelaksana anggaran tidak boleh membelanjakan lebih dari angka tersebut tanpa perubahan anggaran yang sah.
Fungsi Pagu Anggaran
Pagu anggaran punya beberapa fungsi penting:
- Menjadi batas tertinggi dana untuk suatu paket pengadaan.
- Menjadi dasar penentuan metode pemilihan penyedia pada batas nilai tertentu.
- Menjadi pedoman bagi PPK saat menyusun HPS.
- Mengikat pelaksana anggaran agar belanja tetap sesuai perencanaan.
Pagu Anggaran dalam Pengadaan
Beberapa ketentuan pengadaan memakai pagu sebagai acuan. Pasal 38 Perpres 46/2025, misalnya, mengatur batas pagu anggaran untuk pengadaan langsung. Pemberitaan menyebut batas untuk pekerjaan konstruksi naik menjadi Rp400 juta, dan untuk barang atau jasa lainnya menjadi Rp200 juta.
Periksa angka dan kategori terbaru langsung dalam teks peraturan, karena rinciannya bergantung pada jenis pengadaan.
Pengertian HPS dan Dasar Hukumnya
HPS adalah singkatan Harga Perkiraan Sendiri. Istilah ini sering Anda temui pada dokumen tender.
Pengertian HPS
Perpres 46/2025 mendefinisikan HPS sebagai perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan PPK. Perhitungannya sudah memuat biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN.
Jadi, HPS adalah angka kerja PPK. Pelaksana pengadaan memakainya sebagai pegangan untuk menilai penawaran.
Dasar Hukum yang Perlu Anda Ketahui
Beberapa regulasi berikut menjadi pegangan:
- Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres No. 12 Tahun 2021, perubahan pertama.
- Perpres No. 46 Tahun 2025, perubahan kedua yang berlaku sejak 30 April 2025.
- Peraturan LKPP sebagai aturan turunan.
Ketentuan Pokok HPS
Pasal 26 Perpres 16/2018 sebagaimana diubah memuat ketentuan inti HPS:
- HPS dihitung secara keahlian dan memakai data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- Rincian HPS bersifat rahasia.
- Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan dengan pagu paling banyak Rp10 juta, e-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100 juta, dan tender pekerjaan terintegrasi.
HPS juga menjadi alat menilai kewajaran penawaran dan dasar menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah. Cek rincian fungsinya dalam teks Pasal 26.

Perbedaan Pagu Anggaran dan HPS
Dua istilah ini sering dianggap sama. Padahal, keduanya punya sifat dan fungsi berbeda. Berikut perbedaan utamanya:
- Pengertian: pagu anggaran adalah alokasi dana dalam dokumen anggaran, sedangkan HPS adalah perkiraan harga hasil perhitungan PPK.
- Penetap: dokumen anggaran menetapkan pagu, sedangkan PPK menetapkan HPS.
- Dasar penetapan: pagu bersumber dari proses perencanaan dan penganggaran, sedangkan HPS bersumber dari survei harga dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Fungsi: pagu menjadi batas atas dana, sedangkan HPS menjadi alat menilai kewajaran harga penawaran.
- Hubungan: HPS tidak boleh melebihi pagu anggaran.
- Sifat nilai: nilai HPS tidak rahasia, tetapi rincian HPS rahasia.
Jadi, pagu menjawab pertanyaan βberapa dana yang tersediaβ, sementara HPS menjawab pertanyaan βberapa harga wajarnyaβ.
Hubungan Pagu Anggaran, HPS, dan Nilai Kontrak
Pagu, HPS, dan nilai kontrak membentuk satu alur. Memahami urutannya membantu Anda membaca dokumen pengadaan dengan lebih tepat.
Alur Pagu, HPS, dan Kontrak
Alur umumnya seperti ini:
- Perencanaan menetapkan pagu anggaran untuk paket pekerjaan.
- PPK menyusun dan menetapkan HPS dari data harga yang valid.
- Penyedia menyampaikan penawaran dalam proses pemilihan.
- Pokja atau pejabat pengadaan menilai kewajaran penawaran dengan acuan HPS.
- PPK dan penyedia menandatangani kontrak dengan nilai hasil pemilihan.
Pada umumnya, urutan nilainya adalah nilai kontrak sama dengan atau lebih rendah dari HPS, dan HPS sama dengan atau lebih rendah dari pagu.
Penawaran di Atas HPS
Penawaran yang melampaui HPS pada umumnya tidak dapat diterima, kecuali aturan tertentu mengizinkannya. Karena itu, penyedia perlu membaca dokumen pemilihan dengan teliti dan menghitung harga penawaran dengan cermat.
PPN dan HPS
Perpres 46/2025 bergulir bersamaan dengan penyesuaian tarif PPN pada 2025. PPK perlu menghitung PPN dengan benar saat menyusun HPS agar tidak terjadi salah tafsir harga antara pemerintah dan penyedia.
Larangan Memecah Paket
Sebagian pelaksana memecah paket agar nilainya jatuh di bawah batas pagu tertentu, misalnya untuk memakai pengadaan langsung. Praktik ini dikenal sebagai pemecahan paket dan termasuk modus penyimpangan. Hindari praktik tersebut karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Risiko Hukum Kesalahan Penyusunan HPS
HPS bukan angka sembarangan. Kesalahan penyusunannya bisa berujung pada sengketa dan masalah pidana.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Beberapa kesalahan yang sering muncul:
- Menyusun HPS tanpa survei harga atau data pembanding.
- Menaikkan HPS tanpa dasar agar mendekati pagu.
- Menyalin harga dari satu penyedia tertentu.
- Melupakan komponen PPN atau biaya tidak langsung.
- Membuka rincian HPS kepada pihak tertentu.

Konsekuensi Hukum
HPS yang tidak wajar dapat merugikan keuangan negara. Dalam kasus tertentu, aparat dapat menelusuri unsur tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor. Pembocoran rincian HPS juga melanggar ketentuan kerahasiaan.
Di sisi lain, penyedia berhak mengajukan sanggahan atau pengaduan bila menemukan dugaan penyimpangan. Perpres juga mengatur mekanisme pengaduan, meski sejumlah kalangan menilai pengawasannya masih perlu diperkuat.
Tips Menyusun HPS yang Aman
Terapkan langkah berikut:
- Kumpulkan data harga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Gunakan survei pasar, katalog, atau referensi resmi.
- Dokumentasikan metode dan sumber perhitungan.
- Perhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN.
- Pastikan total HPS tidak melebihi pagu anggaran.
- Jaga kerahasiaan rincian HPS.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apa perbedaan pagu anggaran dan HPS?
Pagu anggaran adalah alokasi dana maksimal untuk suatu paket pekerjaan. HPS adalah perkiraan harga yang PPK hitung berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS tidak boleh melebihi pagu.
Apakah nilai HPS bersifat rahasia?
Nilai total HPS bersifat tidak rahasia, tetapi rincian HPS bersifat rahasia. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 26 Perpres 16/2018 sebagaimana diubah.
Siapa yang menetapkan HPS?
PPK, yaitu pejabat pembuat komitmen, menetapkan HPS. Penyusunannya harus memakai keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kesimpulan
Pagu anggaran adalah batas atas dana yang tersedia dalam dokumen anggaran. HPS adalah perkiraan harga yang PPK susun, dan nilainya tidak boleh melebihi pagu. Perpres 46/2025 yang berlaku sejak 30 April 2025 menjadi rujukan terbaru.
Langkah yang saya sarankan jelas. Pahami batas pagu, susun HPS dengan data yang valid, dokumentasikan metodenya, dan jaga kerahasiaan rinciannya.
Menurut pendapat saya, HPS yang disusun dengan data kuat melindungi pelaksana sekaligus menciptakan persaingan yang sehat bagi penyedia. Sebaliknya, HPS yang asal-asalan membuka pintu sengketa dan risiko hukum.
Jika Anda menghadapi sengketa tender, mempertanyakan kewajaran HPS, atau butuh pendampingan menyusun dokumen pengadaan, jangan menunda. Klik poster yang tersedia di halaman ini, atau tekan tombol βKONSULTASI GRATISβ di pojok kanan website. Kami siap membantu Anda dengan ramah dan jelas.
Ringkasan
- Pagu anggaran adalah alokasi dana maksimal untuk suatu kegiatan atau paket pekerjaan dalam dokumen anggaran.
- HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan PPK, dengan biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN.
- HPS tidak boleh melebihi pagu anggaran.
- Pasal 26 Perpres 16/2018 mengatur HPS: dihitung secara keahlian, nilai tidak rahasia, dan rincian rahasia.
- Penyusunan HPS dikecualikan untuk pagu paling banyak Rp10 juta dan e-purchasing sampai Rp100 juta.
- Perpres 46/2025 berlaku sejak 30 April 2025 sebagai perubahan kedua Perpres 16/2018.
- Memecah paket untuk menghindari batas pagu termasuk modus penyimpangan.
- HPS yang tidak wajar dapat menimbulkan sengketa tender dan risiko hukum.
Referensi
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 26.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, khususnya Pasal 1, Pasal 26, dan Pasal 38.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), peraturan dan pedoman pengadaan (lkpp.go.id).
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, artikel tentang Perpres 46/2025 (djpb.kemenkeu.go.id).





