Perdagangan melalui sistem elektronik, atau PMSE, adalah kegiatan jual beli yang transaksinya berjalan lewat perangkat dan prosedur elektronik. Marketplace, toko online, dan media sosial yang dipakai berjualan termasuk di dalamnya.
Banyak penjual online merasa cukup dengan akun toko dan foto produk. Padahal, hukum mengatur izin usaha, kewajiban platform, hak konsumen, hingga sanksi administratif.
Singkatnya, setiap pelaku usaha yang berjualan lewat sistem elektronik wajib memiliki perizinan berusaha. Aturan terbaru, yaitu Permendag 19/2026, mempertegas kewajiban itu sejak 8 Juni 2026.
Sebagai praktisi hukum, saya menilai aturan baru ini langkah yang wajar untuk menata ekosistem digital. Menurut saya, penjual kecil sebaiknya melihat NIB sebagai tiket untuk bertahan di platform, bukan sebagai beban.
Pengertian PMSE dan Dasar Hukumnya
Pahami dulu istilah dan payung hukumnya. Dari situ, Anda bisa menilai posisi usaha Anda.
Pengertian PMSE
Pasal 1 angka 2 PP 80/2019 mendefinisikan PMSE sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pelaku usaha, konsumen, dan pihak lain bisa terlibat di dalamnya.
Pihak yang Terlibat
Tiga peran utama dalam PMSE:
- Pelaku usaha atau merchant: penjual yang berdagang lewat sistem elektronik.
- PPMSE: penyelenggara yang menyediakan sarana perdagangan, seperti marketplace.
- Konsumen: pembeli barang atau jasa.
Dasar Hukum yang Perlu Anda Ketahui
Beberapa regulasi berikut menjadi pegangan:
- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Permendag No. 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha PMSE, yang berlaku sejak 8 Juni 2026 dan mencabut Permendag 31/2023.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- PP No. 71 Tahun 2019 dan UU ITE tentang sistem dan transaksi elektronik.
Permendag 19/2026 berada di bawah PP 80/2019. Jika terjadi pertentangan, PP 80/2019 yang berlaku.

Kewajiban Pelaku Usaha dan Penjual Online
Penjual online memikul beberapa kewajiban. Pelajari daftarnya agar usaha Anda tetap aman.
Wajib Memiliki Perizinan Berusaha
Pasal 15 PP 80/2019 mewajibkan pelaku usaha memiliki izin usaha dalam kegiatan PMSE. Pengajuannya melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
Bagi penjual skala kecil, perizinan minimal berupa NIB. Pengurusan NIB di OSS tidak dipungut biaya dan dapat selesai secara daring.
Kewajiban Lain bagi Penjual
Selain NIB, perhatikan kewajiban berikut:
- Menyampaikan informasi yang benar dan jelas tentang barang atau jasa.
- Mencantumkan harga, kondisi, dan identitas penjual secara transparan.
- Menaati ketentuan periklanan, termasuk tidak menyesatkan konsumen.
- Melindungi data pribadi konsumen sesuai UU PDP.
- Menyediakan layanan pengaduan dan penanganan keluhan.
- Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kewajiban pajak bergantung pada omzet dan status usaha. Konsultasikan dengan kantor pajak atau konsultan jika Anda ragu.
Kewajiban Penyelenggara PMSE (Marketplace)
Platform juga tidak lepas dari kewajiban. Permendag 19/2026 menambahkan beberapa hal baru.
Menolak Seller Tanpa Perizinan
Pasal 4 ayat (4) Permendag 19/2026 mewajibkan PPMSE menolak pendaftaran pedagang baru yang belum memiliki perizinan berusaha. Untuk penjual lama yang belum berizin, pemberitaan menyebut platform boleh menyematkan status βDalam Proses Legalisasiβ. Penjual harus menyelesaikan NIB dalam enam bulan, atau platform wajib menghentikan transaksinya.
Periksa teks resmi peraturan untuk memastikan rincian pasal dan batas waktu ini.
Kewajiban Baru bagi Platform
Berdasarkan pemberitaan resmi, aturan baru memuat beberapa pembaruan:
- Transparansi komponen biaya dan kebijakan promosi kepada penjual.
- Prioritas tampil bagi produk usaha mikro dan kecil serta produk dalam negeri.
- Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses penjual.
- Pengaturan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kegiatan promosi.
- Masuknya model bisnis ride hailing dan online travel agent ke dalam cakupan PPMSE.
Kewajiban Pelaporan dan Sistem
PPMSE juga wajib memakai sistem elektronik yang andal dan terdaftar. PSE lingkup privat wajib mendaftar ke Komdigi. Selain itu, PPMSE menyampaikan data perdagangan kepada lembaga yang mengelola statistik sesuai ketentuan.
Perlindungan Konsumen dan Hak Pembeli
Hukum melindungi konsumen dalam transaksi online. Hak ini sama kuatnya dengan transaksi langsung.
Hak Konsumen
UU Perlindungan Konsumen menjamin beberapa hak, antara lain:
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- Hak atas keamanan dan kenyamanan dalam memakai barang atau jasa.
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.
- Hak atas ganti rugi bila barang tidak sesuai perjanjian.
Jika Terjadi Sengketa
Konsumen bisa menempuh langkah berikut:
- Hubungi penjual dan platform lewat layanan pengaduan.
- Simpan bukti transaksi, tangkapan layar, dan riwayat percakapan.
- Ajukan keluhan ke platform sesuai mekanisme yang tersedia.
- Laporkan ke lembaga perlindungan konsumen atau Kementerian Perdagangan bila perlu.
Bagi penjual, penanganan keluhan yang cepat menjaga reputasi dan mengurangi risiko sengketa.
Sanksi bagi Pelanggar Aturan PMSE
Pemerintah mengawasi kepatuhan PMSE secara aktif. Sanksi berjenjang menanti pelanggar.
Sanksi Administratif
Pasal 80 PP 80/2019 mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak berizin, antara lain:
- Peringatan tertulis.
- Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan.
- Dimasukkan dalam daftar hitam.
- Pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi terkait.
- Pencabutan izin usaha.
Permendag 19/2026 memperkuat penegakan melalui kewajiban platform menolak atau menghentikan transaksi seller tanpa perizinan.
Penegakan di Lapangan
Pemerintah menyatakan telah melakukan pengawasan daring terhadap ratusan pelaku usaha PMSE. Pengawasan itu mencakup peringatan tertulis, permintaan penurunan iklan yang melanggar, dan penurunan akun pedagang yang berulang kali melanggar. Angka dan perincian bisa berubah, jadi pantau pengumuman resmi Kementerian Perdagangan.

Langkah Pencegahan
Hindari sanksi dengan langkah sederhana:
- Urus NIB di OSS sebelum berjualan.
- Patuhi aturan iklan dan informasi produk.
- Pantau pemberitahuan platform dan perubahan regulasi.
- Simpan dokumen legalitas dan bukti transaksi.
- Perbarui data usaha bila ada perubahan.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah penjual online kecil wajib memiliki NIB?
Ya. Aturan mewajibkan pelaku usaha PMSE memiliki perizinan berusaha, dan untuk skala kecil minimal berupa NIB. Permendag 19/2026 mewajibkan marketplace menolak seller baru tanpa perizinan tersebut.
Apa bedanya PSE dan PMSE?
PSE adalah penyelenggara sistem elektronik yang mengelola sistem, sedangkan PMSE adalah kegiatan perdagangan yang berlangsung lewat sistem elektronik. PPMSE adalah penyelenggara yang menyediakan sarana perdagangan, dan ia juga termasuk PSE.
Apa sanksi jika berjualan online tanpa izin?
Sanksinya bertahap, mulai dari peringatan tertulis hingga pemblokiran dan pencabutan izin usaha menurut Pasal 80 PP 80/2019. Platform juga dapat menghentikan transaksi akun yang tidak berizin.
Kesimpulan
Perdagangan melalui sistem elektronik wajib berizin dan taat aturan. PP 80/2019 menjadi landasan utama, sedangkan Permendag 19/2026 mempertegas kewajiban NIB bagi seller serta tanggung jawab platform. Sanksi administratif menanti pelanggar.
Langkah yang saya sarankan jelas. Urus NIB, patuhi aturan iklan dan perlindungan konsumen, simpan dokumen, dan pantau perubahan regulasi.
Menurut pendapat saya, penjual yang tertib legalitas akan lebih dipercaya konsumen dan lebih aman dari penurunan akun. Aturan yang jelas pada akhirnya menciptakan persaingan yang lebih sehat.
Jika Anda bingung mengurus NIB, menghadapi peringatan dari platform, atau terlibat sengketa dengan konsumen, jangan menunggu masalah membesar. Klik poster yang tersedia di halaman ini, atau tekan tombol βKONSULTASI GRATISβ di pojok kanan website. Kami siap membantu Anda dengan ramah dan jelas.
Ringkasan
- PMSE adalah perdagangan yang transaksinya berjalan melalui perangkat dan prosedur elektronik.
- Dasar hukum utamanya UU 7/2014, PP 80/2019, dan Permendag 19/2026 yang berlaku sejak 8 Juni 2026.
- Pasal 15 PP 80/2019 mewajibkan pelaku usaha PMSE memiliki izin usaha, minimal berupa NIB bagi skala kecil.
- Marketplace wajib menolak seller baru tanpa perizinan dan membatasi transaksi seller lama yang tidak melegalisasi usahanya.
- Platform wajib transparan soal biaya, menyediakan pengaduan, dan memberi prioritas produk lokal UMK.
- Konsumen berhak atas informasi yang benar dan ganti rugi sesuai UU Perlindungan Konsumen.
- Pasal 80 PP 80/2019 mengatur sanksi bertahap dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.
- Urus NIB, patuhi aturan iklan, dan pantau regulasi untuk menghindari penurunan akun.
Referensi
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya Pasal 1, Pasal 15, dan Pasal 80.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Kementerian Perdagangan RI, JDIH dan informasi PMSE (jdih.kemendag.go.id, kemendag.go.id), serta sistem OSS (oss.go.id).





