DPO adalah pejabat atau petugas yang memastikan perusahaan patuh pada aturan pelindungan data pribadi. Dalam UU PDP, posisi ini bernama Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi.
Banyak perusahaan baru sadar pentingnya peran ini setelah data pelanggannya bocor. Padahal kewajibannya sudah ada sejak UU Nomor 27 Tahun 2022 diundangkan.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, DPO layak dianggap investasi. Satu insiden kebocoran data bisa menguras dana jauh lebih besar daripada biaya menggaji seorang DPO selama setahun.
Apa Itu DPO dan Apa Dasar Hukumnya?
DPO singkatan dari Data Protection Officer. Di Indonesia, UU PDP menyebutnya Pejabat Pelindungan Data Pribadi atau disingkat PPDP.
Dasar hukum utamanya ada pada Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 27 Tahun 2022. Pasal 53 mengatur kapan penunjukan wajib dilakukan, sedangkan Pasal 54 mengatur kualifikasi dan tugasnya.
Aturan teknisnya kini lebih lengkap. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 33 Tahun 2026 pada 16 Juli 2026, dan Pasal 142 sampai 147 di dalamnya membahas penunjukan DPO.
Perlu dicatat, PP tersebut berlaku enam bulan sejak diundangkan, yaitu mulai 16 Januari 2027. Namun kewajiban dalam UU PDP sudah berjalan, sehingga perusahaan tidak punya alasan menunggu.
Selain itu, DPO bukan konsultan eksternal yang datang sesekali. Ia bertindak sebagai penjaga internal yang memahami alur data perusahaan setiap hari.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Tugas DPO dalam Perusahaan
Tugas DPO cukup luas. Pasal 54 UU PDP merangkumnya menjadi beberapa fungsi pokok berikut.
- Memberi informasi dan saran kepada pengendali atau prosesor data agar patuh pada UU PDP.
- Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap UU PDP serta kebijakan internal perusahaan.
- Memberi saran penilaian dampak pelindungan data pribadi dan memantau kinerja pengendali.
- Berkoordinasi dan menjadi narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.
Dalam praktik, keempat fungsi itu menjelma jadi pekerjaan konkret. DPO menyusun kebijakan privasi, melatih karyawan, dan memeriksa kontrak dengan vendor yang menyimpan data.
Peran DPO saat Terjadi Kebocoran Data
Ketika insiden terjadi, DPO menjadi orang pertama yang bergerak. Ia menilai skala kebocoran, menyiapkan pemberitahuan kepada subjek data, dan mengoordinasikan pelaporan kepada lembaga pengawas.
PP Nomor 33 Tahun 2026 memuat kewajiban teknis penanganan kebocoran data. Tanpa DPO, perusahaan sering kebingungan menentukan siapa yang harus bertindak dan kapan.
Peran DPO dalam Penilaian Dampak
Setiap pemrosesan data berisiko tinggi memerlukan penilaian dampak. DPO memberi masukan agar penilaian itu tidak asal jadi.
Hasilnya membantu manajemen mengambil keputusan. Misalnya, apakah sebuah fitur aplikasi baru aman diluncurkan atau perlu diperbaiki dulu.
Perusahaan yang Wajib Menunjuk DPO
Tidak semua perusahaan harus menunjuk DPO. Pasal 53 ayat (1) UU PDP menetapkan tiga kondisi yang memicu kewajiban tersebut.
- Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik.
- Kegiatan inti pengendali data memerlukan pemantauan teratur dan sistematis terhadap data pribadi dalam skala besar.
- Kegiatan inti pengendali data berupa pemrosesan data pribadi spesifik dalam skala besar, dan/atau data terkait tindak pidana.
Contoh nyatanya mudah ditemukan. Bank, perusahaan asuransi, rumah sakit, platform e-commerce, dan penyedia aplikasi pinjaman daring masuk radar kewajiban ini.
Data pribadi spesifik mencakup data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Perusahaan yang mengolahnya dalam jumlah besar sebaiknya langsung menyiapkan DPO.
Ada satu hal yang sering memicu perdebatan. Kata penghubung dalam Pasal 53 ayat (1) pernah memunculkan tafsir bahwa semua kriteria harus terpenuhi sekaligus, dan PP 33/2026 hadir untuk memperjelas penerapannya. Karena itu, periksa teks resmi PP tersebut atau tanyakan kepada konsultan hukum sebelum mengambil kesimpulan.
Bagaimana dengan perusahaan kecil? Meski belum wajib, menunjuk petugas internal tetap langkah cerdas. Risikonya kecil, manfaatnya besar.
Kualifikasi dan Posisi DPO di Perusahaan
Siapa yang pantas jadi DPO? Pasal 54 UU PDP menyebut penunjukan didasarkan pada profesionalitas, pengetahuan hukum, praktik pelindungan data pribadi, dan kemampuan menjalankan tugas.
DPO boleh berasal dari dalam perusahaan, boleh juga dari luar. Banyak perusahaan menengah memilih jasa DPO eksternal agar lebih hemat.
Kualifikasi idealnya mencakup beberapa hal berikut.
- Paham UU PDP, PP 33/2026, dan aturan sektoral seperti perbankan atau kesehatan.
- Mengerti dasar keamanan informasi dan alur data di sistem perusahaan.
- Mampu berkomunikasi dengan manajemen, tim teknis, dan regulator.
Satu hal lagi menyangkut independensi. DPO sebaiknya melapor langsung ke direksi dan tidak berada di bawah tim yang justru menjadi sumber risiko data.
Hindari merangkap jabatan yang bentrok. Kepala divisi TI atau pemasaran yang sekaligus menjadi DPO akan menilai pekerjaannya sendiri, dan itu rawan konflik kepentingan.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Menunjuk DPO
Mengabaikan kewajiban ini punya harga. Pelanggaran Pasal 53 ayat (1) termasuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif menurut Pasal 57 UU PDP.
Bentuk sanksinya bertahap.
- Peringatan tertulis.
- Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi.
- Penghapusan atau pemusnahan data pribadi.
- Denda administratif.
Besaran dendanya patut diwaspadai. Pasal 185 PP Nomor 33 Tahun 2026 menyebut denda administratif hingga 2 persen dari pendapatan tahunan.
Lembaga pengawas data pribadi memang masih dalam proses pembentukan. Meski begitu, menunda persiapan sama saja menumpuk risiko, sebab kewajiban dalam UU PDP tetap berlaku.
FAQ
Apakah DPO harus karyawan tetap perusahaan?
Tidak harus. UU PDP membolehkan DPO berasal dari dalam maupun luar perusahaan, selama ia memenuhi kualifikasi profesional dan menguasai hukum pelindungan data pribadi.
Apakah satu orang boleh menjabat DPO untuk beberapa perusahaan?
Secara praktik, hal itu banyak dilakukan pada grup usaha atau lewat penyedia jasa DPO. Pastikan waktu dan kompetensinya cukup, serta tidak ada benturan kepentingan antarperusahaan.
Apa bedanya DPO dengan petugas keamanan siber?
Petugas keamanan siber menjaga sistem dari serangan teknis. Sementara itu, DPO mengawasi kepatuhan hukum atas pemrosesan data pribadi, mulai dari dasar pemrosesan sampai hak subjek data.
Kesimpulan
Setelah membahas semuanya, jelas bahwa DPO adalah garda kepatuhan data di dalam perusahaan. Ia memberi saran, memantau, dan menjadi narahubung ketika persoalan data muncul.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Petakan data yang kamu olah, cek apakah usahamu masuk kriteria Pasal 53 UU PDP, lalu tunjuk DPO sebelum PP 33/2026 berlaku pada 16 Januari 2027.
Pendapat saya, perusahaan yang bergerak lebih awal akan lebih tenang saat pengawasan mulai ketat. Kepercayaan pelanggan juga jauh lebih mudah dijaga daripada dipulihkan.
Masih ragu apakah bisnismu wajib menunjuk DPO? Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu kamu menyusun langkah yang tepat.
Ringkasan
- DPO adalah pejabat atau petugas yang memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan pelindungan data pribadi.
- Dasar hukumnya ada di Pasal 53 dan 54 UU Nomor 27 Tahun 2022, dengan rincian teknis dalam PP Nomor 33 Tahun 2026.
- Tugas DPO meliputi memberi saran, memantau kepatuhan, membantu penilaian dampak, dan menjadi narahubung.
- Penunjukan wajib bagi pelayanan publik, pemantauan data skala besar, dan pemrosesan data spesifik skala besar.
- DPO boleh berasal dari internal atau eksternal perusahaan, dengan kualifikasi hukum dan teknis yang memadai.
- DPO sebaiknya independen dan tidak merangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan.
- Perusahaan yang lalai dapat dikenai sanksi administratif, termasuk denda hingga 2 persen dari pendapatan tahunan.
- PP 33/2026 berlaku mulai 16 Januari 2027, sehingga persiapan sebaiknya dimulai sekarang.
Referensi
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 53, 54, dan 57.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 142 sampai 147, Pasal 185, dan Pasal 225.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Informasi Resmi Pelindungan Data Pribadi. komdigi.go.id.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Database Peraturan Perundang-undangan. peraturan.go.id.
- Jurnal JURRISH. (2026). Kebuntuan Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan Implikasinya terhadap Efektivitas UU PDP di Indonesia. prin.or.id.





