Day: 11 September 2026

Dalam dunia Badan Usaha Milik Negara, perbedaan persero dan perum sering menjadi pertanyaan banyak orang, terutama mahasiswa hukum bisnis maupun pelaku usaha yang ingin memahami struktur BUMN secara menyeluruh. Meskipun sama-sama dimiliki negara, kedua bentuk usaha ini memiliki tujuan dan karakteristik yang cukup berbeda. Sebagai pakar hukum, saya sering menemukan kekeliruan di masyarakat yang menganggap seluruh BUMN otomatis berorientasi laba seperti perusahaan swasta. Padahal, perum justru dirancang khusus untuk kepentingan pelayanan umum, bukan semata mengejar keuntungan. Kesalahpahaman ini kerap muncul karena kedua bentuk usaha sama-sama menyandang label BUMN, sehingga publik cenderung menyamaratakan cara kerja keduanya. Pengertian Persero dan Perum Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan modal terbagi dalam saham, di mana negara memiliki minimal 51 persen kepemilikan, dan bertujuan utama mencari keuntungan. Sebaliknya, perusahaan umum atau perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara secara langsung dan tidak terbagi atas saham, dengan tujuan utama menyediakan barang atau jasa untuk kepentingan umum. Perbedaan mendasar ini menjadi fondasi bagi seluruh perbedaan lain di antara keduanya, mulai dari struktur kelembagaan hingga cara pengambilan keputusan bisnis sehari-hari. Dasar Hukum Persero dan Perum Kedua bentuk BUMN ini diatur dalam payung hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU BUMN. Selain itu, persero juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena bentuk dasarnya adalah PT. Perum sendiri diatur lebih spesifik melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian masing-masing perum secara individual, mengingat setiap perum memiliki karakteristik layanan publik yang berbeda satu sama lain, misalnya di bidang logistik pangan, transportasi, maupun percetakan uang. Perbedaan Persero dan Perum dari Berbagai Aspek Untuk memudahkan pemahaman, berikut perbandingan keduanya dari beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan secara mendalam. Tujuan Pendirian Persero didirikan untuk mengejar keuntungan sebagaimana perusahaan pada umumnya. Sementara itu, perum didirikan terutama untuk menyediakan pelayanan publik, meskipun tetap diperbolehkan memperoleh laba sebagai penunjang operasional agar keberlangsungan usahanya tetap terjaga. Struktur Kepemilikan Modal Modal persero terbagi dalam bentuk saham, sehingga memungkinkan kepemilikan bersama antara negara dan pihak lain, termasuk publik melalui bursa efek. Modal perum tidak terbagi atas saham dan sepenuhnya dimiliki negara secara utuh, tanpa ruang bagi investor luar untuk turut memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Bentuk Badan Hukum Persero berbentuk perseroan terbatas dan tunduk pada aturan PT secara umum, termasuk mekanisme rapat umum pemegang saham. Perum memiliki bentuk badan hukum tersendiri sebagai BUMN yang diatur khusus, tanpa mengikuti seluruh ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga struktur pengambilan keputusannya cenderung lebih sederhana. Kemungkinan Privatisasi Persero dapat melakukan privatisasi dengan melepas sebagian sahamnya ke publik dan berubah status menjadi perusahaan terbuka. Perum pada dasarnya tidak dirancang untuk privatisasi karena sifatnya yang melayani kepentingan umum secara langsung, sehingga perubahan statusnya jarang terjadi dan memerlukan pertimbangan kebijakan yang sangat matang. Orientasi Pengelolaan Sehari-hari Pengelolaan persero cenderung mengikuti prinsip efisiensi bisnis layaknya perusahaan swasta, termasuk target laba dan indikator kinerja keuangan. Sebaliknya, pengelolaan perum lebih menitikberatkan pada pemerataan akses layanan bagi masyarakat, meskipun tetap memperhatikan aspek efisiensi operasional. Contoh Persero dan Perum di Indonesia Beberapa contoh persero antara lain PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sementara itu, contoh perum yang masih beroperasi antara lain Perum Bulog, Perum Damri, dan Perum Peruri. Perum Bulog misalnya, berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok di seluruh Indonesia. Perum Peruri bertanggung jawab mencetak uang rupiah dan dokumen negara lainnya, sebuah tugas yang jelas tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar bebas semata. Tabel Ringkas Perbedaan Persero dan Perum FAQ Seputar Perbedaan Persero dan Perum Apakah perum bisa berubah menjadi persero? Secara teori memungkinkan melalui perubahan status dan restrukturisasi, namun proses ini jarang terjadi karena berkaitan erat dengan misi pelayanan publik yang diemban perum. Apakah perum boleh mencari keuntungan? Boleh, namun keuntungan tersebut bukan tujuan utama dan biasanya digunakan kembali untuk menunjang pelayanan publik yang menjadi misi utamanya. Mana yang lebih besar jumlahnya di Indonesia, persero atau perum? Saat ini jumlah persero jauh lebih banyak dibandingkan perum, karena orientasi bisnis dianggap lebih relevan dengan kebutuhan pengelolaan BUMN modern di berbagai sektor. Kesimpulan Perbedaan persero dan perum terletak pada tujuan pendirian, struktur modal, bentuk badan hukum, hingga peluang privatisasi. Persero lebih berorientasi bisnis dan fleksibel dalam struktur kepemilikan, sedangkan perum tetap fokus pada pelayanan publik dengan modal yang sepenuhnya dikuasai negara. Menurut saya, pemahaman atas perbedaan ini penting agar masyarakat tidak menyamaratakan seluruh BUMN sebagai entitas yang hanya berorientasi laba, sekaligus memahami bahwa keduanya sama-sama memiliki peran strategis meski dengan pendekatan yang berbeda. Apabila Anda membutuhkan penjelasan lebih mendalam mengenai status hukum BUMN atau permasalahan korporasi lainnya, jangan ragu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Klik tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini untuk mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ringkasan Referensi

Ketika membahas Badan Usaha Milik Negara, istilah persero adalah salah satu bentuk yang paling sering muncul di berita maupun dunia usaha. Namun, tidak sedikit orang yang masih keliru menyamakan persero dengan bentuk badan usaha milik negara lainnya, terutama dengan perusahaan umum atau perum. Secara sederhana, persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dan didirikan dengan tujuan utama mencari keuntungan, sama seperti perusahaan swasta pada umumnya. Menurut saya, karakteristik ini justru menjadi kekuatan tersendiri, karena persero dituntut mengelola bisnis secara profesional sambil tetap membawa misi kepentingan negara. Pemahaman yang keliru soal persero seringkali membuat masyarakat awam menganggap seluruh keuntungan BUMN otomatis masuk kas negara tanpa proses bisnis yang wajar, padahal kenyataannya tidak demikian. Pengertian Persero Menurut Peraturan Perundang-undangan Persero didefinisikan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas, dengan modal terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan sebagaimana layaknya perusahaan pada umumnya, namun tetap tunduk pada prinsip perseroan terbatas dan peraturan BUMN. Definisi ini penting dipahami secara utuh karena menjadi pembeda mendasar dengan bentuk BUMN lainnya. Selanjutnya, status persero sebagai badan hukum tersendiri juga berarti perusahaan ini memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari negara sebagai pemegang saham, sehingga tanggung jawab hukum dan keuangan diatur secara jelas melalui mekanisme korporasi standar. Ciri-Ciri Utama Persero Untuk membedakan persero dari bentuk badan usaha lainnya, berikut beberapa ciri khasnya yang perlu dipahami secara menyeluruh. Dengan ciri-ciri tersebut, persero pada dasarnya berada pada posisi unik. Di satu sisi menjalankan bisnis layaknya perusahaan swasta, namun di sisi lain tetap membawa kepentingan strategis negara dalam sektor-sektor tertentu seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi. Dasar Hukum Persero di Indonesia Ketentuan mengenai persero diatur dalam beberapa regulasi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, memahami dasar hukumnya penting sebelum menilai status suatu perusahaan sebagai persero. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi payung hukum utama yang mengatur persero, mulai dari pendirian, pengelolaan, hingga pembubarannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga berlaku karena persero pada dasarnya adalah bentuk PT, sehingga mekanisme rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris mengikuti aturan PT secara umum. Sebagai tambahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU BUMN turut menyesuaikan pengelolaan aset dan tata kelola persero melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap cara negara mengelola portofolio BUMN, termasuk persero, agar lebih efisien dan berorientasi hasil. Perbedaan Persero dengan BUMN Non-Persero Secara umum, BUMN terbagi menjadi persero dan perusahaan umum atau perum. Perbedaan mendasarnya terletak pada tujuan pendirian. Persero berorientasi mencari laba dengan struktur perseroan terbatas, sedangkan perum lebih menekankan pelayanan publik meski tetap boleh memperoleh keuntungan sebagai penunjang. Selain perbedaan tujuan, struktur modal keduanya juga berbeda. Modal persero terbagi dalam bentuk saham sehingga memungkinkan kepemilikan bersama dengan pihak lain, sementara modal perum sepenuhnya dimiliki negara tanpa terbagi atas saham. Perbedaan ini berdampak langsung pada fleksibilitas pengembangan bisnis maupun kemungkinan privatisasi di masa mendatang. Contoh Persero di Indonesia Beberapa contoh persero yang beroperasi di Indonesia antara lain PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan-perusahaan ini menjalankan bisnis secara komersial namun tetap berada di bawah kendali mayoritas saham negara. Menariknya, beberapa persero di atas telah berstatus perusahaan terbuka dengan kode “Tbk” di belakang namanya. Hal ini menunjukkan bahwa persero tidak selalu tertutup dari partisipasi investor publik, selama negara tetap mempertahankan kepemilikan saham mayoritas sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat Persero bagi Perekonomian Negara Keberadaan persero memberikan beberapa manfaat strategis bagi perekonomian Indonesia. Pertama, persero menjadi sumber penerimaan negara melalui dividen yang disetorkan setiap tahun. Kedua, persero berperan menjaga stabilitas sektor-sektor vital seperti energi dan pangan agar tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas. Ketiga, persero turut membuka lapangan kerja dalam skala besar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, persero juga kerap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur nasional, sehingga keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari agenda pembangunan jangka panjang negara. FAQ Seputar Persero Apakah persero bisa menjadi perusahaan terbuka? Bisa. Persero dapat berubah status menjadi perusahaan terbuka apabila melepas sebagian sahamnya ke publik melalui bursa efek, seperti yang terjadi pada beberapa BUMN besar di Indonesia. Apakah semua saham persero harus dimiliki negara? Tidak selalu. Negara wajib memiliki minimal 51 persen saham, sedangkan sisanya dapat dimiliki pihak lain, termasuk publik melalui pasar modal maupun investor strategis lainnya. Apa perbedaan utama persero dengan perusahaan swasta biasa? Perbedaan utamanya terletak pada kepemilikan saham mayoritas oleh negara, meskipun cara pengelolaan bisnisnya relatif sama dengan perusahaan swasta pada umumnya. Kesimpulan Persero adalah bentuk BUMN yang menggabungkan struktur perseroan terbatas dengan tujuan mencari keuntungan, tanpa meninggalkan posisi negara sebagai pemegang saham dominan. Pemahaman mengenai ciri, dasar hukum, dan manfaatnya penting, terutama bagi pelaku usaha maupun investor yang ingin memahami tata kelola BUMN di Indonesia secara lebih menyeluruh. Menurut saya, keberadaan persero menunjukkan bahwa negara dapat berperan sebagai pelaku bisnis profesional tanpa kehilangan fungsi strategisnya bagi perekonomian nasional, sekaligus membuktikan bahwa pengelolaan BUMN modern bisa berjalan selaras antara kepentingan komersial dan kepentingan publik. Jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai status hukum suatu badan usaha atau permasalahan korporasi lainnya, jangan ragu untuk berkonsultasi. Klik tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini untuk mendapatkan pendampingan yang sesuai kebutuhan Anda. Ringkasan Referensi

Bagi wajib pajak yang penghasilannya dipotong pajak oleh pihak lain, istilah bupot pasti sudah tidak asing lagi. Dokumen ini menjadi bukti sah bahwa kewajiban pemotongan pajak telah dilaksanakan sesuai aturan. Secara sederhana, bupot adalah singkatan dari bukti pemotongan, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pemotong pajak sebagai tanda bahwa pajak penghasilan pihak lain telah dipotong dan disetorkan ke kas negara. Dokumen ini menjadi salah satu bukti penting dalam pelaporan pajak tahunan. Menurut pandangan saya sebagai praktisi hukum yang sering menangani urusan perpajakan klien, banyak wajib pajak yang masih bingung membedakan bupot dengan bukti setor pajak biasa. Padahal, kedua dokumen ini memiliki fungsi hukum yang berbeda dalam sistem administrasi perpajakan. Pengertian Bupot Secara Hukum Bupot atau bukti potong adalah dokumen yang diterbitkan pemotong pajak sebagai bukti telah dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima wajib pajak. Ketentuan mengenai bukti potong diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pihak yang wajib menerbitkan bupot adalah pemberi kerja, badan usaha, atau pihak lain yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak dan diwajibkan memotong pajak sesuai ketentuan. Misalnya, perusahaan yang membayar gaji karyawan wajib menerbitkan bupot PPh Pasal 21 setiap bulan maupun tahunan. Sejak implementasi sistem Coretax secara penuh, penerbitan bupot kini dilakukan secara elektronik melalui portal resmi DJP. Hal ini membuat proses pembuatan dan pelaporan bupot menjadi lebih terintegrasi dibanding sistem sebelumnya. Fungsi Bupot bagi Wajib Pajak Bupot memiliki sejumlah fungsi penting, baik bagi pihak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima dokumen tersebut. Berikut fungsi utama bupot: Bagi karyawan atau penerima penghasilan, bupot menjadi dokumen penting yang harus disimpan dan digunakan saat melaporkan SPT Tahunan. Tanpa bupot yang valid, klaim kredit pajak dalam SPT berpotensi ditolak sistem DJP. Jenis-Jenis Bupot dalam Sistem Perpajakan Terdapat beberapa jenis bupot yang diterbitkan sesuai dengan jenis pajak penghasilan yang dipotong. Berikut jenis bupot yang umum ditemui: Setiap jenis bupot memiliki format dan kode yang berbeda dalam sistem Coretax. Oleh karena itu, penting bagi pemotong pajak untuk memilih jenis bupot yang sesuai dengan transaksi yang sedang dilaporkan. Cara Membuat Bupot Melalui Coretax Proses pembuatan bupot kini sepenuhnya dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax DJP. Berikut langkah-langkah umum membuat bupot melalui sistem tersebut: Setelah bupot diterbitkan, data tersebut akan otomatis terekam dalam sistem DJP dan dapat digunakan penerima penghasilan sebagai kredit pajak saat pelaporan SPT Tahunan. Proses yang terintegrasi ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan input data dibanding sistem manual sebelumnya. Konsekuensi Jika Tidak Menerbitkan Bupot Pemotong pajak yang tidak menerbitkan bupot sesuai kewajibannya bisa dikenai sanksi administratif. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sanksi yang dikenakan bisa berupa denda administratif hingga potensi pemeriksaan pajak oleh DJP. Selain itu, ketiadaan bupot juga merugikan pihak penerima penghasilan, karena mereka tidak bisa mengklaim kredit pajak yang seharusnya menjadi haknya. Menurut saya, kepatuhan dalam menerbitkan bupot bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap hak pihak lain yang penghasilannya telah dipotong. Kelalaian dalam hal ini bisa menimbulkan kerugian ganda, baik bagi pemotong maupun penerima penghasilan. Perbedaan Bupot Unifikasi dan Bupot Sebelumnya Sejak beberapa tahun terakhir, DJP memperkenalkan konsep bupot unifikasi yang menggabungkan beberapa jenis bukti potong dalam satu format pelaporan. Perubahan ini bertujuan menyederhanakan proses administrasi bagi pemotong pajak. Sebelumnya, setiap jenis PPh memiliki format bupot dan aplikasi pelaporan yang terpisah, sehingga pemotong pajak harus mengelola banyak dokumen sekaligus. Dengan bupot unifikasi, pemotong cukup menggunakan satu sistem pelaporan yang mencakup berbagai jenis PPh sekaligus, termasuk PPh Pasal 23, 26, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Setelah Coretax diberlakukan penuh, konsep unifikasi ini semakin diperkuat karena seluruh jenis bupot kini terintegrasi dalam satu portal yang sama. Menurut saya, perubahan ini cukup membantu pelaku usaha, khususnya yang memiliki banyak transaksi dengan jenis pajak berbeda dalam satu periode pelaporan. Tips Mengelola Bupot agar Tidak Bermasalah Agar proses pelaporan pajak berjalan lancar, ada beberapa tips yang bisa diterapkan pemotong maupun penerima bupot. Pengelolaan yang rapi akan sangat membantu saat pelaporan SPT Tahunan tiba. Berikut beberapa tips mengelola bupot dengan baik: Dengan pengelolaan yang tertib, wajib pajak bisa menghindari kesalahan input data saat melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, kelengkapan bupot juga akan mempermudah proses pemeriksaan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh otoritas pajak. FAQ Seputar Bupot Apa perbedaan bupot dengan bukti setor pajak? Bupot adalah bukti bahwa pajak telah dipotong oleh pihak lain dari penghasilan wajib pajak, sedangkan bukti setor adalah bukti bahwa pajak yang dipotong tersebut telah disetorkan ke kas negara. Apakah bupot wajib disimpan oleh penerima penghasilan? Ya, bupot wajib disimpan karena menjadi dasar pengajuan kredit pajak saat pelaporan SPT Tahunan, sehingga kehilangan dokumen ini bisa menyulitkan proses pelaporan pajak. Bagaimana jika pemotong pajak tidak menerbitkan bupot? Pemotong pajak yang tidak menerbitkan bupot bisa dikenai sanksi administratif sesuai UU KUP, sementara penerima penghasilan berhak meminta penerbitan bupot kepada pihak pemotong. Kesimpulan Bupot adalah dokumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang menjadi bukti sah pemotongan pajak penghasilan. Dengan sistem Coretax yang kini terintegrasi penuh, proses penerbitan dan pelaporan bupot menjadi lebih mudah dipantau baik oleh pemotong maupun penerima penghasilan. Menurut saya, pemahaman yang baik mengenai bupot akan membantu wajib pajak menghindari kesalahan pelaporan SPT Tahunan, terutama terkait klaim kredit pajak. Jangan sampai dokumen sepenting ini justru diabaikan hanya karena dianggap sekadar formalitas administratif. Jika kamu membutuhkan pendampingan dalam urusan pelaporan pajak atau penerbitan bupot, jangan ragu untuk berkonsultasi. Klik tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini untuk mendapatkan bantuan dari ahlinya. Ringkasan Referensi