Kontrak kerja konstruksi adalah dasar hukum setiap proyek pembangunan. Tanpa dokumen ini, pengguna jasa dan penyedia jasa gampang berselisih soal harga, jadwal, mutu, sampai siapa yang harus bertanggung jawab. Anehnya, banyak pelaku usaha masih menandatangani kontrak tanpa membaca klausulnya satu per satu.
Inti jawabannya begini. Kontrak harus tertulis dan mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Isinya memuat klausul minimal seperti para pihak, lingkup pekerjaan, pembayaran, cidera janji, keadaan memaksa, dan kegagalan bangunan.
Jenis kontrak yang kamu pilih juga ikut menentukan siapa yang menanggung risiko biaya.
Sebagai pakar hukum, saya melihat sengketa proyek jarang lahir dari niat buruk. Biasanya akar masalahnya ada pada klausul yang kabur dan disusun terburu-buru. Menurut saya, waktu yang dipakai untuk menyusun kontrak adalah investasi murah untuk menjaga proyek tetap tenang.
Mari kita bahas pelan-pelan.
Apa Itu Kontrak Kerja Konstruksi dan Dasar Hukumnya
Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Isinya mencakup surat perjanjian, syarat-syarat kontrak, gambar, sampai spesifikasi teknis. Para pihak harus memperlakukan semuanya sebagai satu kesatuan.
Pasal 46 ayat (1) UU Jasa Konstruksi menegaskan bahwa hubungan kerja kedua pihak harus dituangkan dalam kontrak. Jadi, janji lisan saja tidak cukup. Kalau sengketa muncul, kamu akan kesulitan membuktikan apa yang dulu disepakati.
Pasal 46 ayat (2) memberi ruang agar bentuk kontrak mengikuti kebutuhan proyek. Syaratnya satu, yaitu tetap sesuai peraturan perundang-undangan.
Beberapa aturan lain ikut berlaku bersamaan:
- KUH Perdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.
- KUH Perdata Pasal 1338 tentang kekuatan mengikat perjanjian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 beserta perubahannya dalam PP Nomor 14 Tahun 2021.
- Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khusus untuk proyek yang dibiayai negara.
Karena itu, cek dulu apakah kontrak kamu sudah tunduk pada semua lapisan aturan tersebut. Satu lapis yang terlewat bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.
Jenis Kontrak Kerja Konstruksi
Jenis kontrak kerja konstruksi bisa dibedakan dari tiga sudut pandang. Masing-masing memengaruhi pembagian risiko antara para pihak.
Berdasarkan Bentuk Imbalan
Mari mulai dari yang paling umum, yaitu kontrak lumpsum. Harga di sini tetap untuk seluruh pekerjaan. Penyedia jasa menanggung risiko perubahan volume, sedangkan pengguna jasa mendapat kepastian biaya.
Kontrak harga satuan punya cara hitung sendiri. Pembayaran dihitung dari volume pekerjaan yang benar-benar selesai dikali harga satuan. Jenis ini cocok untuk pekerjaan yang volumenya sulit dipastikan di awal.
Ada tiga bentuk lain. Kontrak biaya tambah imbalan jasa membayar seluruh biaya aktual ditambah imbalan yang disepakati. Kontrak gabungan memadukan beberapa bentuk imbalan, sementara kontrak aliansi melibatkan kerja sama erat dengan pembagian risiko dan keuntungan bersama.
Berdasarkan Jangka Waktu dan Cara Pembayaran
Dari sisi waktu, kontrak tahun tunggal selesai dalam satu tahun anggaran. Kontrak tahun jamak melintasi lebih dari satu tahun anggaran. Proyek besar seperti gedung dan infrastruktur pemerintah sering memakainya.
Soal pembayaran, ada tiga skema yang lazim. Pertama, pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan atau termin. Kedua, pembayaran berkala. Ketiga, pra-pendanaan penuh dari penyedia jasa.
Pilih skema yang cocok dengan arus kas proyek. Skema yang keliru bisa memicu pembayaran macet, bahkan mogok kerja di lapangan.
Baca Juga: Contoh Kontrak Bisnis sesuai Jenis-jenisnya
Isi Kontrak Kerja Konstruksi yang Wajib Ada
Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi mengatur bahwa isi kontrak kerja konstruksi paling sedikit mencakup sejumlah uraian. Supaya gampang kamu periksa, saya kelompokkan menjadi tiga bagian.
Klausul Pokok tentang Pekerjaan dan Pembayaran
Kelompok pertama mengatur inti hubungan dagang para pihak. Kamu wajib mencantumkan:
- Uraian para pihak, termasuk identitas lengkap dan kewenangan penandatangan.
- Rumusan pekerjaan, yang meliputi lingkup kerja, nilai kontrak, dan jangka waktu pelaksanaan.
- Masa pertanggungan dan/atau masa pemeliharaan setelah pekerjaan selesai.
- Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
- Hak dan kewajiban yang setara bagi kedua pihak.
- Tata cara pembayaran, mulai dari tahapan sampai syarat pencairan.
Poin keenam sering luput dari perhatian. Padahal, di sinilah banyak sengketa bermula.
Klausul Perlindungan dan Pengelolaan Risiko
Kelompok kedua menentukan siapa yang menanggung beban saat masalah muncul. Atur bagian ini dengan rinci:
- Cidera janji, yaitu sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban.
- Pemutusan kontrak kerja konstruksi beserta akibat hukumnya.
- Keadaan memaksa (force majeure), misalnya bencana alam.
- Kegagalan bangunan dan pihak yang bertanggung jawab.
- Perlindungan pekerja, termasuk keselamatan kerja dan jaminan sosial.
- Perlindungan terhadap pihak ketiga dan pihak lain di sekitar proyek.
- Aspek lingkungan.
- Jaminan atas risiko serta tanggung jawab hukum kepada pihak lain.
Klausul keadaan memaksa layak mendapat perhatian khusus. Rumusan yang longgar membuat siapa pun bisa berlindung di balik alasan ini.
Klausul Penyelesaian Sengketa
Terakhir, kontrak harus memuat tata cara penyelesaian perselisihan dan pilihan forum sengketa konstruksi. UU Jasa Konstruksi mengarahkan para pihak untuk memulai dengan musyawarah. Kalau gagal, mereka bisa memilih mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan.
Dengan urutan yang tertulis sejak awal, waktu dan biaya sengketa bisa ditekan.
Risiko Hukum jika Kontrak Kerja Konstruksi Tidak Lengkap
Sebuah penelitian hukum di Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa kontrak yang menyimpang dari Pasal 47 tetap bisa sah. Syaratnya, kontrak itu memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Peneliti juga menyebut Pasal 47 tidak disertai sanksi.
Meski begitu, jangan jadikan temuan ini alasan untuk menyepelekan klausul wajib. Di lapangan, kontrak yang minim klausul sering menyulitkan pemiliknya sendiri.
Berikut risiko yang paling sering muncul:
- Sengketa tanggung jawab. Kontrak yang diam soal kegagalan bangunan membuat para pihak saling menyalahkan.
- Pembayaran macet. Klausul pembayaran yang kabur memicu debat panjang soal progres dan denda.
- Pemutusan sepihak. Tanpa syarat pemutusan yang jelas, salah satu pihak bisa menghentikan proyek seenaknya.
- Beban pembuktian. Pihak yang dirugikan sulit membuktikan haknya di forum sengketa.
UU Jasa Konstruksi juga mengatur jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan, yaitu paling lama 10 tahun sejak penyerahan akhir. Karena itu, para pihak perlu membagi tanggung jawabnya sejak dini.
Tips Menyusun Kontrak Kerja Konstruksi yang Aman
Ada beberapa langkah praktis yang bisa kamu lakukan sebelum menandatangani kontrak.
- Periksa legalitas para pihak, termasuk izin usaha dan sertifikat badan usaha.
- Pastikan tenaga kerja konstruksi memegang sertifikat kompetensi kerja.
- Samakan seluruh dokumen kontrak, mulai dari surat perjanjian, syarat umum dan khusus, gambar, sampai spesifikasi teknis.
- Tentukan mekanisme perubahan pekerjaan (addendum) secara tertulis.
- Atur denda keterlambatan beserta batas maksimumnya secara wajar.
- Siapkan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan sesuai nilai kontrak.
- Libatkan ahli hukum sebelum tanda tangan.
Dengan langkah-langkah ini, kontrak kamu menjadi lengkap dan seimbang untuk kedua pihak.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apakah kontrak kerja konstruksi harus tertulis?
Ya. Pasal 46 ayat (1) UU Jasa Konstruksi mewajibkan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa dituangkan dalam kontrak. Bentuk tertulis juga memudahkan pembuktian kalau sengketa muncul.
Apa perbedaan kontrak lumpsum dan harga satuan?
Kontrak lumpsum menetapkan harga tetap untuk seluruh pekerjaan, sehingga penyedia jasa menanggung risiko volume. Kontrak harga satuan membayar sesuai volume pekerjaan yang terlaksana. Pilih lumpsum kalau lingkup pekerjaan sudah jelas, dan pilih harga satuan kalau volume masih bisa berubah.
Apa yang terjadi jika kontrak tidak memuat klausul Pasal 47?
Menurut penelitian hukum di UGM, kontrak tetap bisa sah selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, kontrak semacam itu rawan sengketa karena banyak hal tidak diatur. Lebih baik kamu melengkapinya sejak awal.
Kesimpulan
Kontrak kerja konstruksi mengatur hak, kewajiban, risiko, dan jalur sengketa selama proyek berjalan. Dokumen ini layak mendapat perhatian serius sejak draf pertama. Langkah yang saya sarankan: periksa legalitas para pihak, pilih jenis kontrak sesuai karakter proyek, lalu minta tinjauan hukum atas semua klausul.
Menurut saya, kontrak yang baik adalah kontrak yang jelas membagi risiko, berapa pun tebalnya. Dari pengalaman saya, pihak yang rajin mengatur klausul di awal jarang berakhir di meja arbitrase.
Kalau draf kontrak yang sedang kamu pegang masih bikin ragu, jangan menunggu masalah datang. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu menelaah kontrak kamu agar proyek berjalan tenang.
Baca Juga: Pentingnya Kontrak Kerja Karyawan untuk UMKM: Panduan Lengkap & Contoh Sederhananya
Ringkasan
- Kontrak kerja konstruksi wajib tertulis berdasarkan Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Menurut imbalan, kontrak terbagi menjadi lumpsum, harga satuan, biaya tambah imbalan jasa, gabungan, dan aliansi.
- Menurut jangka waktu, kontrak terbagi menjadi tahun tunggal dan tahun jamak.
- Pasal 47 ayat (1) mengatur klausul minimal, seperti para pihak, lingkup pekerjaan, pembayaran, cidera janji, dan keadaan memaksa.
- Klausul kegagalan bangunan, perlindungan pekerja, dan jaminan risiko perlu ditulis dengan jelas.
- Penyelesaian sengketa dimulai dari musyawarah, lalu mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan.
- Kontrak yang tidak memuat seluruh klausul Pasal 47 bisa tetap sah, namun rawan sengketa.
- Tinjauan hukum sebelum tanda tangan adalah langkah pencegahan yang efektif.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 14 Tahun 2021.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, beserta perubahannya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, Pasal 1338, dan ketentuan pemborongan pekerjaan.
- Basis data peraturan perundang-undangan BPK RI: peraturan.bpk.go.id.
- Kementerian Pekerjaan Umum: pu.go.id (modul Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi).
- Universitas Gadjah Mada, “Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi yang Tidak Sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi” (etd.repository.ugm.ac.id).
