Cerai saat Hamil: Bisa atau Tidak? Ini Hak Istri dan Anak menurut Hukum

Cerai saat hamil tidak dilarang oleh hukum Indonesia. Banyak pasangan tetap bertanya-tanya soal ini, dan wajar.

Istri cemas soal nafkah, sementara calon anak butuh kejelasan status sejak sebelum lahir. Jawaban singkatnya begini: pengadilan tetap bisa memproses perceraian walau istri sedang mengandung, dan hak nafkah istri maupun anak tetap berjalan.

Sebagai praktisi hukum, saya berpendapat perceraian di masa kehamilan sebaiknya jadi jalan terakhir. Kondisi fisik dan mental istri sedang rapuh.

Karena itu, kedua pihak perlu menaruh keselamatan ibu dan calon bayi di urutan paling atas, jauh sebelum urusan harga diri. Di bawah ini, kamu akan menemukan penjelasan tentang dasar hukum, prosedur, serta hak istri dan anak, dengan urutan yang mudah diikuti.

Baca juga: Surat Edaran: Pengertian, Kekuatan Hukum, dan Bedanya dengan Peraturan

Apakah Cerai saat Hamil Boleh Menurut Hukum Indonesia?

Boleh. Perceraian tetap sah walau istri sedang hamil, karena UU Perkawinan tidak memuat larangan apa pun untuk itu.

Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur satu hal: perceraian harus berlangsung di depan sidang pengadilan.

Sebelum perkara berjalan jauh, hakim wajib mencoba mendamaikan kedua pihak. Penggugat juga perlu menyampaikan alasan yang cukup, misalnya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

Daftar alasan itu ada di Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan, untuk pasangan Muslim, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jadi, hamil atau tidaknya istri tidak menghentikan hakim memeriksa perkara. Kehamilan baru terasa pengaruhnya pada akibat hukum setelah putusan, terutama soal masa iddah dan nafkah.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Prosedur Gugatan Cerai Istri Hamil

Tahapan perceraian untuk istri hamil sama dengan perceraian pada umumnya. Jalurnya saja yang berbeda, tergantung agama pasangan.

Cerai Talak dan Cerai Gugat

Pasangan Muslim membawa perkara ke Pengadilan Agama. Ada dua pintu yang bisa dipilih:

• Cerai talak: suami mengajukan permohonan, lalu mengucapkan ikrar talak di depan sidang.
• Cerai gugat: istri mengajukan gugatan terhadap suami.

Pasangan non-Muslim menempuh jalur lain, yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Tahapan Persidangan

Setelah memilih jalur, pihak yang berperkara akan melewati urutan berikut:

1. Mendaftarkan perkara dan membayar biaya perkara.
2. Mengikuti mediasi wajib sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
3. Menyampaikan jawaban, bukti, dan saksi di persidangan.
4. Mendengarkan putusan hakim.
5. Mengambil akta cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Ada satu hal yang sering luput. Selama sidang berjalan, istri bisa meminta nafkah sementara. Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 memberi hakim wewenang menentukan nafkah yang harus suami tanggung, termasuk jaminan pemeliharaan anak selama perkara belum selesai. Proses perceraian tidak menggugurkan kewajiban suami menafkahi istri.

Hak Istri Hamil saat Bercerai

Hak istri hamil berbeda sedikit tergantung agama pasangan. Aturan KHI hanya berlaku untuk pasangan Muslim, sedangkan pasangan non-Muslim berpegang pada UU Perkawinan.

Hak Istri Muslim menurut KHI

• Nafkah iddah, maskan, dan kiswah. Pasal 149 huruf b KHI mewajibkan bekas suami memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah. Istri yang dijatuhi talak ba’in atau terbukti nusyuz memang bisa kehilangan hak ini, tetapi pengecualian itu hanya berlaku kalau ia tidak sedang hamil. Artinya, nafkah istri hamil tetap menjadi kewajiban suami.
• Masa iddah sampai melahirkan. Menurut Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI, masa iddah istri hamil yang bercerai berlangsung sampai ia melahirkan.
• Mut’ah. Dalam cerai talak, bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak sesuai Pasal 149 huruf a KHI.
• Nafkah madhiyah. Kalau suami melalaikan nafkah selama pernikahan, istri bisa menuntut nafkah lampau itu. Dalam cerai talak, istri biasanya mengajukannya lewat gugatan rekonvensi.
• Harta bersama. Pasal 97 KHI memberi janda atau duda cerai hidup hak atas seperdua harta bersama, selama perjanjian perkawinan tidak menentukan lain.

Bagaimana dengan istri yang menggugat? Mahkamah Agung sudah membuka ruangnya. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian dilengkapi SEMA Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah selama tidak terbukti nusyuz.

Pemberiannya tidak otomatis. Hakim menilainya berdasarkan pembuktian di persidangan, jadi kamu perlu mencantumkan tuntutan itu dengan jelas dalam gugatan.

Hak Istri Non-Muslim

Untuk pasangan non-Muslim, Pasal 41 huruf c UU Perkawinan memberi pengadilan wewenang mewajibkan mantan suami membayar biaya penghidupan bagi mantan istri. Pasal 24 PP Nomor 9 Tahun 1975 tetap berlaku untuk nafkah selama sidang berjalan.

Hak Anak dalam Perceraian Orang Tua

Perceraian memutus hubungan suami dan istri. Hubungan orang tua dengan anak tetap utuh.

Status dan Biaya Anak

Anak yang dikandung selama perkawinan yang sah tetap berstatus anak sah, walau ia lahir setelah perceraian. Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 KHI menjadi pegangannya.

Soal biaya, Pasal 41 huruf b UU Perkawinan membebankan pemeliharaan dan pendidikan anak kepada ayah. Kalau ayah ternyata tidak mampu, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya itu.

Pasal 156 huruf d dan Pasal 98 ayat (1) KHI menambahkan batas waktunya: sampai anak dewasa atau mandiri, yaitu usia 21 tahun, selama anak tidak cacat fisik atau mental dan belum menikah.

Satu catatan soal cara menuntut. Di Pengadilan Agama, nafkah anak dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai.

Di Pengadilan Negeri, yurisprudensi Mahkamah Agung mengarahkan tuntutan nafkah anak untuk diajukan tersendiri. Karena itu, tanyakan prosedur ini sejak awal kepada pendamping hukummu.

Hak Asuh Anak

Pengadilan menetapkan hak asuh untuk anak yang sudah lahir, jadi dalam praktik pembahasan hak asuh biasanya menunggu kelahiran.

Untuk anak yang belum berusia 12 tahun, Pasal 105 huruf a KHI menyerahkan pemeliharaannya kepada ibu. Hak ini tidak berlaku mutlak.

Hakim tetap menimbang kepentingan terbaik anak, dan bila ibu terbukti tidak mampu menjamin keselamatan anak, hakim dapat mengalihkan hak asuh.

Suami yang menelantarkan istri dan anak juga menghadapi risiko pidana. Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT melarang penelantaran dalam rumah tangga. UU Perlindungan Anak pun mewajibkan orang tua mengasuh dan memelihara anaknya.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apakah suami boleh menceraikan istri yang sedang hamil? Boleh, suami bisa mengajukan cerai talak. Syaratnya, talak diucapkan di depan sidang pengadilan. Setelah itu, suami wajib menafkahi istri sampai ia melahirkan.
2. Siapa yang mendapat hak asuh jika bercerai saat hamil? Pengadilan menetapkan hak asuh untuk anak yang sudah lahir. Anak di bawah 12 tahun umumnya diasuh ibu. Hakim tetap menimbang kepentingan terbaik anak sebelum memutus.
3. Apakah istri bisa meminta nafkah selama proses sidang? Bisa. Istri dapat memohon putusan sela agar hakim menetapkan nafkah selama perkara berjalan. Dasarnya Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Kesimpulan

Cerai saat hamil sah secara hukum, dan akibatnya tidak ringan. Istri Muslim berhak atas nafkah iddah sampai melahirkan, sedangkan istri non-Muslim dapat menuntut biaya penghidupan berdasarkan UU Perkawinan.

Anak berhak atas status sah dan biaya dari ayahnya. Langkah yang saya sarankan: kumpulkan bukti pernikahan dan penghasilan suami, pastikan tuntutan nafkah tercantum jelas dalam perkara, lalu jalani mediasi dengan kepala dingin.

Menurut saya, istri yang sedang hamil sebaiknya tidak menghadapi proses ini sendirian. Pendampingan hukum membantu kamu menjaga hak diri sendiri dan anak yang sedang dikandung.

Kalau kamu masih bimbang, jangan menunggu sampai keadaan memburuk. Klik poster yang tersedia di halaman ini atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Ceritakan situasimu dengan tenang, lalu kami bantu mencari langkah yang paling aman.

Baca juga: Hak Waris Anak Angkat: Aturan Hukum dan Pembagiannya

Ringkasan

• Cerai saat hamil boleh secara hukum, asal melalui sidang pengadilan.
• Pasangan Muslim mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan non-Muslim ke Pengadilan Negeri.
• Istri Muslim yang hamil berhak atas nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah (Pasal 149 huruf b KHI).
• Masa iddah istri hamil berlangsung sampai ia melahirkan (Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI).
• Dalam cerai gugat, istri dapat diberi mut’ah dan nafkah iddah selama tidak terbukti nusyuz (SEMA 3/2018 dan SEMA 2/2019).
• Anak yang dikandung selama perkawinan tetap berstatus anak sah, dan ayah wajib membiayainya sampai usia 21 tahun.
• Hak asuh anak di bawah 12 tahun umumnya jatuh ke ibu, dengan tetap menimbang kepentingan anak.
• Istri dapat memohon nafkah sementara selama sidang berlangsung (Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975).

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 39, 41, dan 42), dalam JDIH BPK: peraturan.bpk.go.id
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (Pasal 19 dan 24), dalam JDIH BPK: peraturan.bpk.go.id
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 97, 98, 99, 105, 116, 149, 153, dan 156)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya (UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pasal 9)
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
9. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Mahkamah Agung RI: mahkamahagung.go.id
10. Marinews Mahkamah Agung, “Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat”: marinews.mahkamahagung.go.id