Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat: Pengertian dan Bedanya

Kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat sering membingungkan. Padahal, ketiganya menentukan sah atau tidaknya keputusan seorang pejabat. Setiap pejabat pemerintahan harus bertindak dengan wewenang yang sah. Kalau dasar wewenangnya cacat, keputusan yang ia buat bisa dibatalkan dan perkaranya bisa berlanjut ke pengadilan.

Jawaban singkatnya begini. Atribusi adalah wewenang yang lahir langsung dari undang-undang. Delegasi berarti pelimpahan wewenang berikut tanggung jawabnya kepada pihak lain. Mandat berbeda lagi: seorang pejabat menugaskan orang lain bertindak atas namanya, sementara tanggung jawab tetap ada di pundaknya.

Sebagai penulis yang berlatar belakang hukum, saya sering melihat sengketa tata usaha negara bermula dari hal sepele. Pejabat menandatangani keputusan tanpa mengecek dari mana wewenangnya berasal. Pengecekan sederhana sebenarnya sering menyelamatkan sebuah keputusan dari pembatalan. Itu sebabnya saya menilai pemahaman soal atribusi, delegasi, dan mandat wajib dimiliki siapa pun yang bekerja di lingkungan pemerintahan.

Dasar Hukum Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Aturan utama ketiga konsep ini ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang biasa disingkat UU AP. Belakangan, UU Cipta Kerja ikut mengubah sebagian isinya. Definisi atribusi, delegasi, dan mandat tercantum di Pasal 1 angka 22 sampai 24. Syarat dan akibat hukum masing-masing diatur di Pasal 11 sampai 14.

Baca Juga: Gratifikasi Adalah: Pengertian, Jenis, dan Ancaman Hukumnya

Asas Legalitas sebagai Fondasi

Semuanya berpijak pada asas legalitas. Pejabat baru boleh bertindak setelah hukum memberinya wewenang. Pasal 8 UU AP menegaskan hal itu. Pejabat wajib mengikuti peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan aturan ini berlaku untuk semua tingkatan.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Mengapa Sumber Wewenang Penting

Sumber wewenang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas sebuah keputusan. Dari situ pula terlihat siapa yang bisa digugat. Pejabat yang bertindak tanpa wewenang sedang bertindak sewenang-wenang. Pejabat yang melampaui wewenangnya juga melanggar batas. Dua-duanya membawa konsekuensi hukum yang berat, dan kamu perlu paham alurnya sebelum masalah muncul.

Pengertian Atribusi

Pengertian atribusi cukup lugas. Atribusi adalah pemberian wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau undang-undang. Wewenang itu lahir langsung dari peraturan, bukan dari pejabat lain. Penerima atribusi menjadi pemilik asli wewenang tersebut. Karena itu, ia memikul tanggung jawab penuh atas pelaksanaannya.

Contoh paling gampang datang dari Presiden. Kewenangannya menetapkan peraturan pemerintah bersumber langsung dari UUD 1945. Contoh lain, bupati atau wali kota menerbitkan izin tertentu berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah.

Ciri-ciri atribusi menurut UU AP:

• Diatur dalam konstitusi atau undang-undang.
• Menciptakan wewenang baru atau wewenang yang sebelumnya belum ada.
• Menempatkan tanggung jawab pada penerima atribusi sendiri.
• Pada prinsipnya tidak dapat dipindahkan, kecuali undang-undang mengatur lain.

Pengertian Delegasi dan Mandat

Sekarang giliran dua konsep lainnya. Pengertian delegasi dan mandat sering tertukar karena keduanya melibatkan pihak lain. Akibat hukumnya ternyata jauh berbeda.

Pengertian Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Tanggung jawab dan tanggung gugat ikut berpindah bersama pelimpahan itu. Pemberi delegasi tidak bisa memakai lagi wewenang tersebut. Satu-satunya jalan adalah mencabut delegasinya terlebih dahulu.

Delegasi harus memenuhi beberapa syarat:

1. Dasarnya berupa peraturan, misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah.
2. Wewenang yang didelegasikan harus berasal dari urusan pemerintahan yang bersifat atributif.
3. Penerima delegasi bertanggung jawab atas keputusan yang ia buat.
4. Pemberi delegasi dapat mencabutnya apabila pelaksanaannya menyimpang.

Ambil contoh seorang gubernur yang melimpahkan penerbitan izin tertentu kepada kepala dinas lewat peraturan. Sejak itu, kepala dinas menandatangani izin atas namanya sendiri.

Pengertian Mandat

Mandat adalah penugasan dari atasan kepada bawahan untuk bertindak atas nama atasan. Tanggung jawab tetap melekat pada pemberi mandat. Penerima mandat hanya menjalankan tugas dan tidak memegang wewenang itu sebagai miliknya.

Karakter mandat meliputi:

• Penerima mandat bertindak atas nama pemberi mandat.
• Pemberi mandat tetap boleh memakai wewenang itu sendiri.
• Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak berpindah.
• Pemberi mandat dapat menarik mandat kapan saja.

Contohnya, seorang menteri menugaskan sekretaris jenderal menandatangani surat rutin. Keputusan itu tetap tercatat sebagai keputusan menteri. Kalau ada gugatan, menterilah yang duduk sebagai tergugat.

Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Perbedaan atribusi delegasi dan mandat paling jelas terlihat dari empat sisi. Pahami semuanya supaya kamu tidak keliru menunjuk siapa yang harus bertanggung jawab.

Perbedaan dari Sumber Wewenang

Atribusi bersumber dari konstitusi atau undang-undang. Delegasi berasal dari pelimpahan oleh pejabat yang memegang wewenang atributif. Mandat muncul dari penugasan atasan kepada bawahan dalam hubungan hierarki.

Perbedaan dari Tanggung Jawab

Pada atribusi, penerima wewenang menanggung semuanya. Pada delegasi, tanggung jawab berpindah ke penerima delegasi. Mandat berjalan lain: tanggung jawab tetap di tangan pemberi mandat.

Perbedaan dari Sifat Peralihan

Atribusi melahirkan wewenang baru. Delegasi memindahkan wewenang yang sudah ada. Adapun mandat hanya memberi kuasa bertindak, tanpa memindahkan wewenang sama sekali.

Tabel Ringkas Perbandingan

Akibat Hukum Jika Salah Menerapkan Kewenangan

Salah menerapkan wewenang membawa risiko serius. Pertama, keputusannya bisa dinyatakan tidak sah. Pasal 17 dan 18 UU AP melarang penyalahgunaan wewenang, yaitu melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 19 menambahkan bahwa keputusan yang lahir tanpa wewenang atau melampaui wewenang dapat dinyatakan tidak sah. Dalam kondisi tertentu, keputusan itu bahkan batal demi hukum.

Pejabatnya sendiri juga bisa kena sanksi administratif, mulai dari teguran sampai pemberhentian. Kalau penyalahgunaan wewenang itu merugikan keuangan negara, perkaranya bisa masuk ranah pidana korupsi. Karena itu, pejabat sebaiknya mendokumentasikan dasar wewenang setiap keputusan.

Masyarakat dan pelaku usaha pun punya kepentingan di sini. Kamu bisa memeriksa apakah pejabat yang menerbitkan izin atau keputusan benar-benar berwenang.

Jika ternyata tidak, kamu punya dasar kuat untuk mengajukan keberatan, banding administratif, atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apa perbedaan utama delegasi dan mandat?

Kuncinya ada di tanggung jawab. Dalam delegasi, tanggung jawab berpindah ke penerima delegasi. Dalam mandat, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

Apakah kewenangan atribusi boleh didelegasikan?

Pada prinsipnya tidak boleh. Undang-undang bisa saja memberi pengecualian. Meski begitu, pejabat tetap harus memastikan ada dasar hukum yang jelas sebelum melimpahkan wewenang atributif.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Siapa yang digugat jika keputusan hasil mandat bermasalah?

Pemberi mandat. Keputusan itu dibuat atas namanya, sedangkan penerima mandat hanya menjalankan penugasan.

Baca Juga: PPAT Adalah: Pengertian, Tugas, Wewenang, dan Cara Menjadi PPAT

Kesimpulan

Atribusi, delegasi, dan mandat adalah tiga jalur sah untuk memperoleh dan menjalankan wewenang pemerintahan. Atribusi lahir dari undang-undang.

Delegasi memindahkan wewenang berikut tanggung jawabnya. Mandat hanya memberi kuasa bertindak. Langkah yang saya sarankan sederhana: periksa dasar wewenang sebelum menandatangani atau menerima sebuah keputusan, lalu catat bentuk pelimpahannya secara tertulis.

Menurut saya, pejabat yang tertib mengurus administrasi wewenang jauh lebih aman secara hukum. Kelalaian kecil pada surat pelimpahan sering berubah menjadi sengketa besar.

Saya juga berpendapat bahwa setiap instansi perlu rutin mengevaluasi peraturan pelimpahan wewenangnya.

Sedang menghadapi keputusan pejabat yang wewenangnya kamu ragukan? Atau butuh bantuan menyusun dasar pelimpahan wewenang? Jangan tunggu sampai masalahnya membesar.

Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami posisi hukummu dengan tenang dan jelas.

Ringkasan

• Atribusi adalah wewenang yang lahir langsung dari UUD 1945 atau undang-undang.
• Delegasi adalah pelimpahan wewenang beserta tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima delegasi.
• Mandat adalah penugasan atasan kepada bawahan, sementara tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.
• Dasar hukum utamanya adalah UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 1 angka 22 sampai 24 dan Pasal 11 sampai 14.
• Delegasi memerlukan dasar peraturan, sedangkan mandat cukup dengan penugasan dalam hubungan hierarki.
• Keputusan yang dibuat tanpa wewenang atau melampaui wewenang dapat dinyatakan tidak sah.
• Penyalahgunaan wewenang dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana.
• Pejabat sebaiknya mendokumentasikan dasar wewenang setiap keputusan secara tertulis.

Referensi

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
3. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id).
4. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri RI.
5. Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
6. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers.