Tanah Adat Adalah: Pengertian dan Status Hukumnya Saat Ini

Tanah adat adalah istilah yang sering dipakai, tetapi maknanya kerap tercampur dengan tanah ulayat dan tanah girik. Pencampuran ini membuat banyak pemilik tanah salah langkah ketika mengurus sertifikat.

Sebagai praktisi hukum yang kerap menangani sengketa tanah warisan, saya melihat satu pola. Pemilik memegang surat lama selama puluhan tahun, lalu panik setelah mendengar kabar bahwa girik tidak berlaku lagi.

Kabar itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga sering disalahpahami. Statusnya perlu dibaca langsung dari aturan.

Nah, di artikel ini kita bahas ringkas. Mulai dari pengertian, jenis, status hukum setelah tenggat 2 Februari 2026, sampai cara mendaftarkannya menjadi sertifikat.

Tanah Adat Adalah Tanah yang Dikuasai Menurut Hukum Adat

Tanah adat adalah tanah yang penguasaannya tunduk pada hukum adat setempat. Cakupannya luas, mulai dari tanah milik bersama masyarakat adat hingga tanah milik perorangan yang berasal dari hukum adat.

Istilah ini bukan istilah baku dalam satu pasal undang-undang. Para ahli dan peraturan memakainya untuk menyebut tanah dengan akar hukum adat.

Karena maknanya luas, kamu perlu membedakan jenisnya. Perbedaan itu menentukan status dan cara mengurusnya.

Dasar Hukum Tanah Adat

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pengakuan itu bersyarat, yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.

Undang-Undang Pokok Agraria menjabarkannya. Pasal 5 menyatakan bahwa hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, UUPA memuat ketentuan konversi. Hak-hak lama menurut hukum adat diubah menjadi hak baru menurut UUPA, misalnya hak milik.

Perbedaan Tanah Adat dan Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah milik bersama satu masyarakat hukum adat. Pengelolaannya dilakukan oleh kepala adat atau lembaga adat.

Tanah adat perorangan adalah tanah yang dikuasai individu berdasarkan hukum adat. Contohnya tanah garapan turun-temurun yang bukti kepemilikannya berupa girik atau letter C.

Jadi, tanah ulayat termasuk bagian dari tanah adat, tetapi tidak semua tanah adat berstatus ulayat. Pembahasan lebih lengkap tentang ulayat ada pada artikel terpisah.

Mengapa Pemahaman Ini Penting

Status menentukan siapa yang berwenang dan dokumen apa yang berlaku. Tanah adat perorangan dapat didaftarkan menjadi hak milik, sedangkan tanah ulayat memiliki mekanisme pendaftaran khusus.

Menurut saya, salah klasifikasi adalah sumber sengketa utama. Orang menjual tanah yang sebenarnya milik bersama masyarakat adat.

Jenis dan Bukti Tanah Adat

Tanah adat tidak hanya satu bentuk. Beberapa bentuk berikut paling sering ditemui.

Tanah Ulayat Komunal

Tanah ini dikuasai bersama masyarakat adat. Anggota boleh memanfaatkannya sesuai aturan adat, tetapi tidak bisa menjualnya sebagai milik pribadi.

Contohnya hutan adat, padang penggembalaan, dan wilayah tangkapan air. Pengelolaannya diatur oleh lembaga adat.

Tanah Adat Perorangan

Tanah ini dikuasai individu atau keluarga turun-temurun. Hak yang melekat pada awalnya disebut hak milik adat.

Pemilik biasanya memegang surat lama sebagai bukti penguasaan. Namun, surat itu bukan sertifikat hak atas tanah.

Penguasaan fisik yang lama tetap menjadi dasar penting untuk mengajukan sertifikat. Syarat dan pembuktiannya kita bahas di bagian pendaftaran.

Girik, Letter C, dan Petok D

Girik, petok D, dan letter C adalah catatan administrasi pajak dan register desa. Dokumen ini lama dipakai sebagai bukti penguasaan tanah, tetapi sejatinya bukan bukti hak milik.

Letter C adalah buku register di kantor desa yang mencatat tanah dan pemegangnya. Petok D dan girik berasal dari pendataan pajak tanah.

Karena sifatnya administratif, dokumen ini mudah menimbulkan tumpang tindih. Satu bidang tanah bisa tercatat atas nama berbeda.

Status Hukum Tanah Adat Setelah PP 18/2021 dan Tenggat 2026

Inilah topik yang paling banyak ditanyakan. Banyak pemilik tanah khawatir ketika mendengar bahwa girik tidak berlaku lagi mulai Februari 2026.

Ketentuan Pasal 96 PP 18/2021

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur kewajiban pendaftaran bekas hak adat. Pasal 96 menyebut alat bukti tertulis tanah bekas milik adat milik perseorangan wajib didaftarkan untuk memperoleh sertifikat.

Pendaftaran itu ditargetkan paling lama lima tahun sejak peraturan berlaku pada 2 Februari 2021. Artinya, tenggatnya jatuh pada 2 Februari 2026.

Setelah tenggat itu, dokumen seperti girik, letter C, dan petok D tidak lagi berlaku sebagai bukti hak. Dokumen tersebut hanya menjadi petunjuk dalam proses pendaftaran tanah.

Apakah Tanah Menjadi Milik Negara

Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menegaskan bahwa tanah masyarakat tidak otomatis diambil negara hanya karena masih memakai dokumen lama. Tenggat itu bukan batas penyitaan.

Penguasaan fisik dan dokumen lama masih bisa dipakai sebagai petunjuk ketika kamu mendaftarkan tanah. Namun, kepastian hukum baru ada setelah sertifikat terbit.

Perlu dibedakan dengan bukti hak Barat. Pasal 95 mengatur bahwa bukti hak Barat seperti verponding dapat berakibat tanah dikuasai negara jika tidak didaftarkan.

Konsekuensi Praktis bagi Pemilik

Tanpa sertifikat, kamu menghadapi beberapa risiko. Tanah sulit dijaminkan, rawan diklaim pihak lain, dan transaksi jual belinya kurang aman.

Pihak lain juga bisa mendaftarkan tanahmu jika kamu tidak mengurusnya. Karena itu, mendaftarkan tanah lebih cepat lebih baik.

Menurut saya, kabar tenggat ini seharusnya menjadi pengingat, bukan kepanikan. Urus sertifikatmu secara bertahap dan teliti.

Cara Mendaftarkan Tanah Adat Menjadi Sertifikat

Mendaftarkan tanah adat perorangan ke kantor pertanahan memerlukan persiapan yang cermat. Berikut langkah yang bisa kamu ikuti.

Dokumen yang Disiapkan

Siapkan dokumen berikut:

• KTP dan Kartu Keluarga pemilik.
• Surat tanah lama, seperti girik, petok D, atau letter C.
• Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
• Surat keterangan riwayat tanah dari desa atau kelurahan.
• Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan terakhir.
• Saksi yang mengetahui riwayat penguasaan tanah.

Jika tanah berasal dari warisan, lampirkan bukti pewarisan. Surat keterangan ahli waris atau penetapan pengadilan membantu menunjukkan alur peralihan.

Pembuktian Penguasaan Fisik

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberi jalan bagi tanah yang tidak memiliki bukti tertulis lengkap. Pasal 24 menyebut penguasaan fisik selama dua puluh tahun atau lebih secara berturut-turut dengan itikad baik dapat menjadi dasar pendaftaran.

Penguasaan itu harus diperkuat keterangan saksi dan tidak dipermasalahkan pihak lain. Kantor pertanahan juga mengumumkan data fisik dan data yuridis agar pihak yang keberatan bisa menyampaikannya.

Karena itu, jaga bukti penguasaan, misalnya pembayaran pajak dan foto penggunaan tanah.

Langkah Pendaftaran

Berikut urutan umumnya:

1. Datangi kantor pertanahan atau ikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap di desamu.
2. Ajukan permohonan beserta dokumen.
3. Petugas mengukur bidang tanah dan memeriksa batas bersama pemilik tanah yang berbatasan.
4. Panitia memeriksa data fisik dan data yuridis, lalu mengumumkannya.
5. Jika tidak ada keberatan, kantor pertanahan menetapkan hak.
6. Kamu membayar kewajiban pajak dan biaya yang berlaku.
7. Kantor pertanahan menerbitkan sertifikat.

Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pajak lain mengikuti ketentuan yang berlaku. Tanyakan rinciannya kepada petugas agar tidak ada kejutan.

Risiko Sengketa dan Tips Mengamankan Tanah Adat

Tanah adat paling rawan sengketa karena bukti lama sering tumpang tindih. Beberapa langkah berikut membantu kamu menjaga haknya.

Sengketa yang Sering Muncul

Sengketa umum meliputi dua klaim atas satu bidang, batas tanah yang bergeser, dan perselisihan antar ahli waris. Tanah yang dijual tanpa persetujuan seluruh ahli waris juga sering digugat.

Ada juga tumpang tindih antara tanah perorangan dan tanah ulayat. Karena itu, periksa dulu apakah tanah berada dalam wilayah adat.

Sebagai praktisi, saya sering menemukan sengketa yang berakar pada surat tanah yang tidak pernah diperbarui. Satu sertifikat sering menyelesaikan puluhan tahun perdebatan.

Tips Mengamankan Tanah

Beberapa tips berikut layak kamu terapkan:

1. Daftarkan tanah menjadi sertifikat hak milik sesegera mungkin.
2. Simpan salinan surat tanah, bukti pajak, dan riwayat penguasaan.
3. Pasang tanda batas yang jelas dan sepakati bersama tetangga.
4. Selesaikan pembagian warisan secara tertulis sebelum menjual tanah.
5. Periksa status tanah di kantor pertanahan sebelum bertransaksi.

Hindari membeli tanah hanya berbekal girik. Minta pemilik mendaftarkan tanah lebih dulu agar transaksi aman.

FAQ Seputar Tanah Adat

Apakah tanah adat sama dengan tanah ulayat?
Tidak sama. Tanah ulayat adalah tanah milik bersama masyarakat hukum adat, sedangkan tanah adat mencakup juga tanah perorangan yang berakar pada hukum adat.

Apakah girik masih berlaku sebagai bukti kepemilikan?
Menurut PP Nomor 18 Tahun 2021, girik dan dokumen sejenis tidak lagi berlaku sebagai bukti hak setelah tenggat 2 Februari 2026. Dokumen itu masih bisa menjadi petunjuk dalam pendaftaran tanah.

Apakah tanah tanpa sertifikat otomatis menjadi milik negara?
Tidak otomatis. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menegaskan bahwa tanah masyarakat tidak diambil negara, tetapi pemilik tetap perlu mendaftarkannya untuk memperoleh kepastian hukum.

Kesimpulan

Tanah adat adalah tanah yang dikuasai menurut hukum adat, baik berupa tanah ulayat milik bersama maupun tanah perorangan. Setelah tenggat 2 Februari 2026, dokumen seperti girik dan letter C hanya menjadi petunjuk, sehingga sertifikat menjadi bukti hak yang paling kuat.

Dari pengalaman saya, pemilik yang segera mendaftarkan tanahnya hampir selalu terhindar dari sengketa panjang. Kumpulkan bukti penguasaan, bereskan urusan warisan, dan ajukan pendaftaran ke kantor pertanahan.

Jika kamu masih memegang girik atau ingin memastikan status tanah adatmu, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu menyiapkan dokumen dan mengurus sertifikat dengan tenang.

Ringkasan

• Tanah adat adalah tanah yang dikuasai menurut hukum adat, baik komunal maupun perorangan.
• Dasar pengakuannya adalah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 serta Pasal 5 UUPA.
• Tanah ulayat adalah bagian dari tanah adat yang dimiliki bersama masyarakat hukum adat.
• Girik, petok D, dan letter C adalah catatan administrasi, bukan bukti hak milik.
• PP 18/2021 mewajibkan pendaftaran bekas hak adat perorangan dengan tenggat 2 Februari 2026.
• Setelah tenggat, dokumen lama hanya menjadi petunjuk dalam pendaftaran tanah.
• Tanah tidak otomatis menjadi milik negara, tetapi sertifikat tetap penting untuk kepastian hukum.
• Penguasaan fisik dua puluh tahun dengan itikad baik dapat menjadi dasar pendaftaran.

Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, panduan pendaftaran tanah.