Lex Posterior Derogat Legi Priori merupakan salah satu asas hukum yang digunakan ketika dua peraturan memiliki ketentuan berbeda.
Prinsip ini menyatakan bahwa aturan yang lebih baru dapat mengesampingkan aturan lama apabila keduanya sederajat dan mengatur persoalan yang sama.
Persoalan seperti ini cukup sering muncul dalam praktik hukum. Apalagi, pemerintah terus melakukan pembaruan terhadap berbagai regulasi untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
Akibatnya, terkadang muncul ketentuan baru yang tidak sejalan dengan aturan sebelumnya.
Lantas, aturan mana yang harus digunakan?
Secara sederhana, jawabannya adalah peraturan terbaru, sepanjang memenuhi syarat penerapan asas tersebut.
Menurut penulis, keberadaan prinsip ini sangat membantu menjaga kepastian hukum.
Namun, seseorang tetap perlu memeriksa kedudukan dan isi setiap peraturan sebelum menentukan aturan yang berlaku.
Pengertian dan Makna Asas Lex Posterior
Istilah Lex Posterior Derogat Legi Priori berasal dari bahasa Latin. Maknanya merujuk pada aturan hukum yang lebih baru dan mengesampingkan ketentuan terdahulu.
Untuk memahami istilah tersebut, ada tiga bagian yang perlu kamu ketahui:
- Lex Posterior: Mengacu pada aturan hukum yang terbit lebih belakangan.
- Derogat: Memiliki arti mengesampingkan atau meniadakan keberlakuan ketentuan tertentu.
- Legi Priori: Merujuk pada aturan hukum yang sudah ada sebelumnya.
Jika digabungkan, ketiganya menjelaskan prinsip penyelesaian pertentangan antara dua ketentuan hukum berdasarkan waktu pembentukannya.
Meski begitu, penerapannya memiliki batasan. Peraturan baru tidak serta-merta menghapus seluruh isi peraturan lama.
Pengesampingan hanya berlaku terhadap ketentuan yang benar-benar bertentangan dan memenuhi persyaratan penerapan asas ini.
Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru
Fungsi Asas Lex Posterior dalam Sistem Hukum Indonesia
Dalam sistem hukum Indonesia, asas lex posterior membantu memberikan arah ketika seseorang menemukan dua ketentuan yang saling bertentangan.
Keberadaannya memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:
- Menyelesaikan konflik norma. Asas ini membantu menentukan aturan yang perlu digunakan ketika dua peraturan sederajat memiliki ketentuan berbeda.
- Mendukung pembaruan hukum. Pemerintah dapat menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- Memberikan kepastian hukum. Masyarakat memiliki pedoman untuk mengetahui ketentuan yang seharusnya menjadi acuan.
- Membantu aparat hukum. Hakim dan pihak terkait dapat mempertimbangkan perubahan regulasi ketika menangani persoalan hukum.
Namun, penggunaan asas ini tetap membutuhkan ketelitian. Ada dua prinsip lain yang perlu diperhatikan, yaitu lex superior derogat legi inferiori dan lex specialis derogat legi generali.
Keduanya memiliki dasar pertimbangan berbeda dalam menyelesaikan konflik norma.
Syarat Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori
Tidak semua perbedaan antara aturan lama dan aturan baru dapat diselesaikan menggunakan asas lex posterior. Ada beberapa persyaratan yang perlu diperiksa terlebih dahulu.
1. Kedudukan Kedua Peraturan Harus Sederajat
Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua aturan harus memiliki kedudukan yang setara.
Ketentuan mengenai hierarki tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
Dengan demikian, aturan yang lebih rendah tidak bisa mengesampingkan aturan lebih tinggi hanya karena terbit belakangan.
2. Mengatur Persoalan yang Sama
Kedua peraturan harus membahas objek atau persoalan hukum yang sama. Jika materi pengaturannya berbeda, keberadaan aturan baru belum tentu memengaruhi ketentuan sebelumnya.
3. Terdapat Pertentangan Norma
Pertentangan harus benar-benar terjadi. Artinya, kedua ketentuan tidak dapat diterapkan secara bersamaan karena memiliki pengaturan yang saling bertolak belakang.
Perbedaan kalimat atau istilah saja belum cukup untuk menunjukkan adanya konflik norma.
4. Memperhatikan Ketentuan Pencabutan
Peraturan baru terkadang mencantumkan ketentuan pencabutan secara langsung. Ketentuan tersebut biasanya terdapat pada bagian penutup.
Namun, ketika pencabutan tidak disebutkan secara tegas, penafsir hukum tetap perlu memeriksa hubungan antara kedua aturan sebelum menentukan keberlakuannya.
Contoh Lex Posterior Derogat Legi Priori dalam Praktik
Agar lebih mudah dipahami, kamu bisa melihat penerapan asas ini melalui beberapa ilustrasi berikut.
1. Perubahan Peraturan Daerah
Misalnya, pemerintah daerah menerbitkan Perda A pada 2020. Aturan tersebut menetapkan tarif retribusi tertentu sebesar Rp10.000.
Beberapa tahun kemudian, muncul Perda B pada 2025. Peraturan terbaru itu menetapkan tarif untuk objek retribusi yang sama sebesar Rp15.000.
Jika kedua perda memiliki kedudukan sederajat dan ketentuannya saling bertentangan, aturan terbaru dapat menjadi acuan.
Meski demikian, penerapannya tetap perlu memperhatikan ruang lingkup pengaturan serta ketentuan pencabutan.
2. Perubahan Ketentuan dalam Undang-Undang
Bayangkan sebuah undang-undang lama menetapkan batas waktu pengajuan permohonan selama 30 hari.
Kemudian, undang-undang baru yang sederajat mengatur batas waktu 45 hari untuk persoalan serupa.
Apabila kedua ketentuan tersebut bertentangan, aturan terbaru dapat diutamakan.
Dengan begitu, penggunaan ketentuan lama perlu disesuaikan dengan perubahan regulasi yang berlaku.
3. Perubahan Kebijakan Administrasi
Contoh lainnya bisa ditemukan dalam pengaturan persyaratan administrasi.
Misalnya, sebuah peraturan menteri menetapkan lima dokumen sebagai persyaratan layanan tertentu. Selanjutnya, muncul peraturan menteri baru yang sederajat dan menetapkan tiga dokumen untuk layanan yang sama.
Jika aturan baru menggantikan ketentuan sebelumnya, instansi terkait perlu mengikuti persyaratan terbaru.
Perlu dipahami bahwa ketiga contoh tersebut merupakan ilustrasi untuk menjelaskan asas hukum. Contoh tersebut bukan gambaran perkara atau perubahan regulasi tertentu.
Perbedaan Lex Posterior, Lex Specialis, dan Lex Superior
Dalam mempelajari asas hukum, ketiga istilah Latin ini sering muncul bersamaan.
Ketiganya memang berkaitan dengan penyelesaian konflik norma, tetapi memiliki dasar pertimbangan berbeda.
Berikut perbedaannya:
| Asas hukum | Prinsip utama |
|---|---|
| Lex Posterior | Mengutamakan aturan yang lebih baru. |
| Lex Specialis | Mengutamakan aturan yang lebih khusus. |
| Lex Superior | Mengutamakan aturan dengan kedudukan lebih tinggi. |
Karena itu, menentukan aturan yang berlaku membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Tanggal penerbitan saja belum cukup. Hierarki dan kekhususan materi juga perlu diperhitungkan.
FAQ Seputar Lex Posterior Derogat Legi Priori
Apakah Lex Posterior Derogat Legi Priori berlaku di Indonesia?
Ya. Asas ini dikenal dalam penalaran hukum Indonesia, terutama ketika menghadapi pertentangan norma. Penerapannya tetap harus memperhatikan hierarki dan kesamaan materi pengaturan.
Apakah peraturan baru otomatis membatalkan peraturan lama?
Tidak. Peraturan baru tidak otomatis menghapus seluruh ketentuan sebelumnya. Pengesampingan bergantung pada pertentangan norma, ruang lingkup pengaturan, serta ketentuan pencabutan yang berlaku.
Apa contoh sederhana asas Lex Posterior?
Contohnya, dua peraturan sederajat mengatur tarif yang sama dengan nominal berbeda. Jika keduanya saling bertentangan, ketentuan terbaru dapat diutamakan sepanjang memenuhi persyaratan penerapannya.
Kesimpulan
Lex Posterior Derogat Legi Priori merupakan asas hukum yang mengutamakan ketentuan terbaru ketika terjadi pertentangan antara dua peraturan sederajat.
Untuk menerapkannya, kamu perlu memeriksa hierarki, materi pengaturan, serta keberlakuan masing-masing peraturan.
Selain itu, pemahaman mengenai lex superior dan lex specialis juga membantu proses analisis konflik norma.
Menurut penulis, memahami asas ini merupakan langkah penting agar masyarakat tidak keliru ketika menentukan dasar hukum.
Sebelum mengambil keputusan, periksa terlebih dahulu apakah regulasi yang digunakan masih berlaku dan sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi.
Jika kamu sedang menghadapi persoalan hukum akibat pertentangan peraturan, berkonsultasi dengan tenaga profesional bisa menjadi langkah yang tepat.
Silakan klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk memperoleh informasi dan pendampingan hukum lebih lanjut.
Ringkasan
- Lex Posterior Derogat Legi Priori berarti aturan terbaru dapat mengesampingkan aturan terdahulu.
- Asas ini membantu menyelesaikan pertentangan norma hukum.
- Kedua peraturan harus memiliki kedudukan yang sederajat.
- Materi yang diatur harus berkaitan atau membahas persoalan yang sama.
- Pertentangan norma menjadi salah satu syarat penting penerapannya.
- Lex Posterior berbeda dari lex superior dan lex specialis.
- Peraturan baru tidak otomatis menghapus seluruh ketentuan dalam peraturan lama.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Jurnal Legislasi Indonesia, publikasi ilmiah mengenai asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior dalam penyelesaian konflik norma.
