Kredit karbon adalah sertifikat yang mewakili penurunan atau penyerapan emisi gas rumah kaca sebesar satu ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e).
Banyak pelaku usaha kini bertanya apakah mereka boleh menjual atau membeli sertifikat tersebut.
Pertanyaan itu wajar, sebab aturan mainnya baru berubah pada Oktober 2025.
Jawaban singkatnya, boleh. Indonesia mengizinkan perdagangan kredit karbon melalui mekanisme resmi yang diatur Perpres Nomor 110 Tahun 2025.
Sebagai praktisi hukum, saya menilai kredit karbon membuka peluang bisnis yang besar.
Namun, peluang itu hanya aman bagi pelaku usaha yang tertib administrasi.
Oleh karena itu, pahami dasar hukumnya sebelum Anda bertransaksi.
Pengertian Kredit Karbon dan Nilai Ekonomi Karbon
Kredit karbon adalah unit yang membuktikan bahwa suatu kegiatan berhasil menurunkan atau menyerap emisi sebesar satu ton CO2e. Dalam regulasi, istilah ini berkaitan erat dengan unit karbon.
Pelaku usaha dapat memperdagangkan unit tersebut kepada pihak yang perlu mengimbangi emisinya.
Selain itu, harga unit mengikuti permintaan dan kualitas proyeknya.
Sementara itu, nilai ekonomi karbon (NEK) menjadi payung besarnya.
Pasal 1 angka 3 Perpres 110/2025 mendefinisikan NEK sebagai nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
Dengan demikian, kredit karbon hanyalah salah satu bagian dari sistem NEK.
Perpres tersebut mengatur beberapa instrumen NEK, yaitu:
- perdagangan karbon;
- perdagangan emisi gas rumah kaca;
- offset emisi; dan
- pembayaran berbasis kinerja.
Jadi, negara tidak hanya mengatur jual beli sertifikat. Negara juga mengatur pengendalian emisi nasional secara lebih luas.
Perlu diingat, tidak semua kredit karbon bernilai sama. Kualitas proyek, metodologi, dan hasil verifikasi menentukan kredibilitas unit tersebut.
Oleh karena itu, pembeli yang cermat selalu memeriksa asal-usul unit sebelum membayar.
Baca Juga: Buruh Harian Lepas Adalah: Pengertian, Hak, dan Aturannya
Cara Kerja Kredit Karbon dalam Perdagangan Karbon
Cara kerja kredit karbon mengikuti dua tahap besar, yaitu penerbitan dan transaksi. Berikut penjelasannya.
Tahap Penerbitan Unit Karbon
Pengembang proyek melewati proses berikut:
- Pengembang menjalankan kegiatan penurunan emisi, misalnya energi terbarukan atau konservasi hutan.
- Pengembang menghitung penurunan emisi dengan metodologi yang diakui.
- Lembaga verifikasi independen memeriksa hasil perhitungan tersebut.
- Pihak berwenang menerbitkan unit karbon setelah verifikasi.
- Sistem registri mencatat unit karbon yang terbit.
Perlu dicatat, Perpres 110/2025 mengakui standar dan metodologi internasional.
Dampaknya, proses bisnis perdagangan karbon menjadi lebih sederhana.
Tahap Transaksi dan Pencatatan
Selanjutnya, pembeli umumnya memperoleh unit karbon melalui bursa karbon atau kesepakatan langsung dengan penjual.
Setelah itu, pembeli memakai unit tersebut untuk mengimbangi emisinya.
Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) mencatat seluruh perpindahan kepemilikan.
Kemudian, unit yang sudah terpakai harus dinonaktifkan agar tidak dihitung dua kali.
Praktik ini penting untuk menjaga integritas pasar karbon.
Aturan Kredit Karbon di Indonesia
Beberapa regulasi mengatur kredit karbon di Indonesia. Berikut dasar hukum yang perlu Anda ketahui:
- Perpres Nomor 110 Tahun 2025: Presiden menetapkannya pada 10 Oktober 2025 dan mencabut Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Peraturan pelaksananya harus terbit paling lambat satu tahun sejak diundangkan.
- UU Nomor 4 Tahun 2023 (P2SK) dan POJK Nomor 14 Tahun 2023: keduanya mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon.
- UU Nomor 7 Tahun 2021 (HPP): undang-undang ini memuat dasar pajak karbon.
Perubahan Penting dalam Perpres 110/2025
Pertama, pemerintah mengganti Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dengan SRUK.
Registri baru ini terdesentralisasi, dapat diakses seluruh kementerian, dan terintegrasi dengan registri lain.
Kedua, aturan baru memperjelas pembagian peran kementerian dan lembaga.
Ketiga, pemerintah mengaitkan kebijakan karbon dengan alokasi, kuota, dan cadangan karbon dalam pembangunan ekonomi nasional.
Masa transisi satu tahun ini sangat penting bagi pelaku usaha.
Selama periode tersebut, pemerintah menyusun peraturan teknis lintas kementerian.
Akibatnya, sebagian ketentuan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres baru.
Karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak menunggu sampai aturan teknis rampung.
Peran OJK dalam Bursa Karbon
Di sisi lain, OJK mengawasi perdagangan karbon di bursa.
Pada Mei 2026, OJK menyampaikan bahwa Perpres 110/2025 menjadi acuan untuk menyesuaikan POJK 14/2023.
Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memantau pembaruan aturan secara berkala.
Manfaat Kredit Karbon bagi Bisnis dan Lingkungan
Kredit karbon memberi manfaat nyata bagi dunia usaha. Berikut manfaat utamanya:
- Sumber pendapatan baru bagi pengembang proyek hijau.
- Cara fleksibel bagi perusahaan untuk mengimbangi emisi yang sulit dikurangi.
- Akses pembiayaan iklim yang lebih luas.
- Dukungan terhadap target NDC dan Net Zero Emission 2060.
- Citra perusahaan yang lebih kuat di mata investor dan konsumen.
Namun, kredit karbon bukan pengganti pengurangan emisi. Perusahaan tetap perlu menekan emisi dari operasinya sendiri.
Oleh karena itu, saya menyarankan pelaku usaha memakai kredit karbon sebagai pelengkap, bukan jalan pintas.
Risiko Hukum dan Langkah Aman bagi Pelaku Usaha
Meski peluangnya besar, transaksi karbon menyimpan risiko. Berikut langkah yang saya sarankan:
- Pastikan unit karbon tercatat di registri resmi.
- Periksa metodologi dan hasil verifikasi proyek.
- Hindari penghitungan ganda atas satu unit karbon.
- Susun kontrak jual beli yang jelas soal harga, volume, dan pengalihan hak.
- Waspadai klaim lingkungan berlebihan (greenwashing) dalam promosi.
Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan membeli unit karbon tanpa memeriksa registri.
Ternyata, penjual sudah menjual unit yang sama kepada pihak lain.
Akhirnya, perusahaan tersebut menanggung kerugian dan sengketa.
Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pengawasan agar perdagangan karbon tetap berintegritas.
Sebab, kecurangan akan menjatuhkan nilai karbon itu sendiri. Dengan demikian, kepatuhan hukum justru melindungi nilai bisnis Anda.
FAQ Seputar Kredit Karbon
Apakah kredit karbon legal diperdagangkan di Indonesia?
Ya, legal. Perpres 110/2025 menempatkan perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen NEK.
Namun, pelaku usaha harus mengikuti ketentuan registri, verifikasi, dan pengawasan yang berlaku.
Selain itu, pelaku usaha sebaiknya menyimpan dokumen bukti kepemilikan unit karbon untuk keperluan audit dan pembuktian jika terjadi sengketa.
Apa bedanya kredit karbon dengan pajak karbon?
Kredit karbon adalah unit yang diperdagangkan di pasar.
Sementara itu, pajak karbon adalah pungutan negara atas emisi. Dasar hukum pajak karbon berada di UU HPP.
Siapa yang mengawasi bursa karbon?
OJK mengawasi perdagangan karbon di bursa berdasarkan UU P2SK dan POJK 14/2023.
Sementara itu, kementerian dan lembaga terkait mengelola sisi teknis, seperti registri dan metodologi.
Kesimpulan
Kredit karbon adalah instrumen penting untuk menekan emisi sekaligus menciptakan nilai ekonomi.
Perpres 110/2025 kini menjadi landasan utama, dengan registri baru dan pembagian peran yang lebih jelas.
Di sisi lain, OJK tetap mengawasi perdagangan di bursa karbon.
Langkah yang saya sarankan sederhana.
Pelajari aturan terbaru, verifikasi legalitas unit karbon, lalu susun kontrak yang jelas.
Sebagai tambahan, libatkan penasihat hukum sejak awal agar struktur transaksi Anda sesuai aturan dan terhindar dari sengketa di kemudian hari.
Selain itu, pantau peraturan pelaksana yang terbit selama masa transisi.
Menurut pendapat saya, Indonesia memiliki potensi karbon yang besar.
Namun, pasar ini baru bernilai jika semua pihak menjaga integritasnya. Kepatuhan hukum bukan beban, melainkan investasi jangka panjang.
Masih ragu soal legalitas proyek atau transaksi karbon Anda? Tim kami siap membantu Anda menemukan langkah yang tepat.
Silakan klik poster yang tersedia atau klik tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.
Baca Juga: Preferential Trade Agreement Adalah: Pengertian dan Manfaatnya
Ringkasan
- Kredit karbon adalah sertifikat penurunan atau penyerapan emisi sebesar satu ton CO2e.
- Perpres 110/2025 menjadi dasar hukum utama dan mencabut Perpres 98/2021.
- Instrumen NEK mencakup perdagangan karbon, perdagangan emisi, offset emisi, dan pembayaran berbasis kinerja.
- SRUK menggantikan SRN PPI sebagai sistem registri unit karbon.
- OJK mengawasi perdagangan karbon di bursa berdasarkan UU P2SK dan POJK 14/2023.
- Pelaku usaha wajib memastikan legalitas unit, menghindari penghitungan ganda, dan menyusun kontrak yang jelas.
Referensi
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. peraturan.go.id.
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (dicabut). peraturan.bpk.go.id.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. ojk.go.id.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
