Work from home hukum ketenagakerjaan menjadi topik yang makin sering ditanyakan pekerja dan pengusaha. Sejak kerja jarak jauh jadi hal biasa, banyak pertanyaan hukum ikut muncul.
Sebagai praktisi hukum yang sering menangani perselisihan hubungan industrial, saya melihat satu kekosongan. Banyak perusahaan menerapkan kerja dari rumah, tetapi aturan mainnya tidak tertulis jelas.
Nah, di artikel ini kita bahas aturan dan hak pekerja secara runtut. Mulai dari dasar hukum, jam kerja, lembur, K3, sampai klausul yang sebaiknya masuk perjanjian.
Work from Home dalam Hukum Ketenagakerjaan: Dasar Hukumnya
Work from home adalah pola kerja ketika pekerja menjalankan tugasnya dari rumah atau tempat lain di luar kantor. Pekerja tetap terikat hubungan kerja dengan perusahaan.
Di Indonesia, belum ada undang-undang khusus yang mengatur work from home secara tersendiri. Karena itu, dasar hukumnya mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku umum.
Aturan Umum yang Menjadi Pegangan
Ketentuan utama bersumber dari Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta perubahannya lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan turunannya, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, mengatur waktu kerja, istirahat, lembur, dan pemutusan hubungan kerja.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan pernah menerbitkan surat edaran dan pedoman terkait pola kerja jarak jauh pada masa pandemi. Surat edaran bersifat imbauan, bukan norma yang sama kuatnya dengan undang-undang.
Menurut saya, kekosongan aturan khusus ini justru menuntut perusahaan lebih rapi menulis kebijakan. Tanpa itu, sengketa mudah muncul.
Hubungan Kerja Tetap Berlaku
Poin pertama yang perlu kamu pegang sangat sederhana. Hubungan kerja tidak berubah hanya karena tempat kerja berpindah.
Hak dan kewajiban kamu sebagai pekerja tetap berlaku. Perusahaan juga tetap wajib memenuhi hak upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja.
Karena itu, work from home bukan alasan memotong upah atau mengurangi hak tanpa kesepakatan. Perubahan syarat kerja butuh persetujuan kedua pihak.
Waktu Kerja dan Lembur saat Work from Home
Salah satu sumber sengketa terbesar adalah jam kerja. Batas antara waktu kerja dan waktu pribadi sering kabur ketika kantor ada di ruang tamu.
Ketentuan waktu kerja tetap berlaku di rumah. Pahami batasnya agar kamu tidak bekerja tanpa hitungan.
Batas Waktu Kerja
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, waktu kerja adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja. Untuk 5 hari kerja, waktu kerjanya 8 jam sehari dan 40 jam seminggu.
Ketentuan ini berlaku umum bagi pekerja, termasuk yang bekerja dari rumah. Perusahaan dapat mengatur jadwal fleksibel selama total jam kerja tidak melampaui batas.
Sebagai contoh, perusahaan boleh memberi jam masuk yang lebih longgar. Namun, total jam kerja tetap dihitung sesuai kesepakatan.
Lembur dan Cara Menghitungnya
Pekerjaan yang melebihi waktu kerja wajib dibayar sebagai upah lembur. Lembur harus ada perintah atau persetujuan tertulis dari pemberi kerja.
Jam lembur punya batas, yaitu paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Upah lembur untuk jam pertama dihitung 1,5 kali upah per jam, lalu 2 kali untuk jam berikutnya.
Upah per jam dihitung dari 1/173 upah sebulan. Misalkan upahmu Rp8.650.000, maka upah per jam Rp50.000, dan jam lembur pertama dibayar Rp75.000.
Perlu dicatat, ada pengecualian untuk jabatan tertentu yang tidak berhak lembur menurut ketentuan. Cek perjanjian kerjamu.
Hak Memutus Sambungan
Banyak pekerja merasa dihubungi kapan saja karena bekerja dari rumah. Kondisi ini rawan menimbulkan lembur tidak tercatat.
Hukum Indonesia belum mengatur hak memutus sambungan secara eksplisit. Meski begitu, kamu bisa menegosiasikan jam kontak yang jelas dalam perjanjian atau peraturan perusahaan.
Dari pengalaman saya, perusahaan yang menulis jam kontak resmi jauh lebih jarang berselisih. Aturan tertulis melindungi kedua pihak.
Hak Pekerja Work from Home menurut Hukum Ketenagakerjaan
Pekerja yang bekerja dari rumah tetap memegang hak yang sama dengan pekerja di kantor. Tidak ada kelas kedua dalam hukum ketenagakerjaan.
Berikut hak-hak pokok yang perlu kamu ketahui.
Hak Dasar yang Tidak Berubah
- Upah sesuai perjanjian dan tidak di bawah upah minimum.
- Tunjangan tetap yang sudah disepakati.
- Cuti tahunan dan hak istirahat.
- Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan.
- Kepesertaan jaminan sosial di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang.
Hak-hak ini tidak gugur karena kamu bekerja dari rumah. Jika perusahaan mengubahnya, minta penjelasan tertulis.
Fasilitas dan Biaya Kerja
Soal fasilitas, aturannya belum seragam. Listrik, internet, dan perangkat kerja adalah area yang paling sering diperdebatkan.
Tidak ada ketentuan umum yang mewajibkan perusahaan menanggung semua biaya itu. Karena itu, hal ini sebaiknya diatur dalam perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan.
Sebagai contoh, perusahaan bisa memberi tunjangan internet bulanan atau meminjamkan laptop. Tulis dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja saat Bekerja dari Rumah
Banyak orang mengira urusan K3 hanya berlaku di kantor atau pabrik. Padahal, kewajiban keselamatan tetap relevan saat bekerja dari rumah.
Rumah bukan tempat yang otomatis aman bagi aktivitas kerja jangka panjang.
Kewajiban Perusahaan
Perusahaan tetap bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Dalam praktik, kewajiban ini bisa diwujudkan lewat panduan ergonomi, batas jam kerja, dan dukungan peralatan.
Perusahaan juga perlu memastikan pekerja terdaftar dalam program jaminan sosial. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tetap dilindungi selama memenuhi kriteria.
Menurut saya, panduan ergonomi sederhana sudah sangat membantu. Biayanya kecil, manfaatnya terasa pada produktivitas.
Kecelakaan Saat Bekerja dari Rumah
Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah kecelakaan di rumah dihitung kecelakaan kerja. Jawabannya bergantung pada kaitan peristiwa dengan pekerjaan.
Jika kejadian terjadi saat menjalankan tugas dan berkaitan dengan hubungan kerja, peluang dilindungi program jaminan kecelakaan kerja cukup besar. Namun, pembuktiannya lebih sulit dibanding di kantor.
Karena itu, catat jam kerja dan aktivitas dengan baik. Laporkan kejadian ke perusahaan secepat mungkin.
Pengawasan, Data Pribadi, dan Batas Privasi
Work from home membuat perusahaan mencari cara mengawasi kinerja. Beberapa memakai aplikasi pelacak, tangkapan layar berkala, atau kamera.
Cara ini bisa melanggar privasi bila tidak diatur dengan benar.
Aturan Pelindungan Data Pribadi
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur pemrosesan data pribadi, termasuk data pekerja. Perusahaan perlu dasar yang sah, tujuan yang jelas, dan transparansi dalam memantau.
Pemantauan yang berlebihan, misalnya mengawasi kamera di ruang pribadi tanpa persetujuan, berisiko melanggar hukum. Perusahaan sebaiknya memberi tahu apa yang dipantau dan untuk apa.
Selain itu, data hasil pemantauan harus diamankan. Kebocoran data pekerja bisa berujung tanggung jawab hukum.
Menyeimbangkan Pengawasan dan Kepercayaan
Perusahaan berhak menilai kinerja. Namun, ukuran terbaik tetap hasil kerja, bukan sekadar jam layar menyala.
Dari pengalaman saya, perusahaan yang menilai berdasarkan target jelas lebih sedikit menghadapi keluhan. Karyawan juga merasa dihargai.
Sebagai pekerja, kamu berhak bertanya soal kebijakan pemantauan. Minta aturannya secara tertulis.
Klausul yang Sebaiknya Masuk Perjanjian Work from Home
Karena aturan khususnya belum ada, perjanjian menjadi kunci. Dokumen tertulis menutup banyak celah sengketa.
Perusahaan dan pekerja sebaiknya membahas hal-hal berikut sebelum pola kerja jarak jauh dimulai.
Daftar Klausul Penting
- Jadwal kerja dan jam kontak yang jelas.
- Mekanisme persetujuan dan pencatatan lembur.
- Pembagian biaya internet, listrik, dan perangkat kerja.
- Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan dokumen.
- Kebijakan pemantauan kinerja dan perlindungan data pribadi.
- Prosedur pelaporan kecelakaan atau gangguan kerja.
- Kondisi saat pekerja diminta kembali bekerja di kantor.
Tuangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pastikan kedua pihak menandatanganinya.
Perubahan Pola Kerja dan Persetujuan Pekerja
Perusahaan tidak boleh mengubah pola kerja secara sepihak jika perubahan itu merugikan pekerja. Contohnya, memindahkan ke work from home sambil memotong tunjangan.
Sebaliknya, memanggil pekerja kembali ke kantor biasanya masuk kewenangan manajemen. Meski begitu, pengumuman yang layak dan masa transisi tetap dianjurkan.
Menurut saya, komunikasi terbuka mencegah sebagian besar sengketa. Kebijakan yang ditulis jelas dan disosialisasikan lebih dulu hampir selalu lebih aman.
FAQ Seputar Work from Home Hukum Ketenagakerjaan
Apakah ada undang-undang khusus yang mengatur work from home?
Belum ada undang-undang khusus. Pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Cipta Kerja, dan peraturan turunannya, serta perjanjian kerja.
Apakah pekerja work from home berhak atas upah lembur?
Berhak, selama ada perintah atau persetujuan lembur dan jabatannya tidak dikecualikan. Upah lembur dihitung sesuai ketentuan jam dan tarif yang berlaku.
Apakah perusahaan wajib menanggung biaya internet dan listrik pekerja?
Tidak ada kewajiban umum yang tegas. Karena itu, hal ini perlu diatur dalam perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan.
Kesimpulan
Work from home hukum ketenagakerjaan di Indonesia belum punya aturan khusus, tetapi hak dasar pekerja tetap berlaku penuh. Upah, jam kerja, lembur, jaminan sosial, dan keselamatan kerja tidak berubah karena tempat kerja pindah.
Langkah yang saya sarankan jelas. Tuangkan kebijakan work from home dalam perjanjian tertulis, atur lembur dan biaya kerja, lalu pastikan pemantauan kinerja menghormati data pribadi.
Dari pengalaman saya, perusahaan yang menulis aturan sejak awal jauh lebih tenang saat ada perselisihan. Pekerja yang memahami haknya pun lebih percaya diri bernegosiasi.
Kalau kamu masih ragu soal work from home, penyusunan kebijakannya, atau hakmu sebagai pekerja, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu dengan penjelasan yang mudah dipahami.
Ringkasan
- Belum ada undang-undang khusus work from home, jadi aturan umum ketenagakerjaan menjadi pegangan.
- Hubungan kerja dan hak dasar pekerja tetap berlaku saat bekerja dari rumah.
- Waktu kerja tetap 40 jam seminggu, dengan lembur dibayar sesuai ketentuan.
- Lembur membutuhkan perintah atau persetujuan tertulis dari pemberi kerja.
- Biaya internet, listrik, dan perangkat sebaiknya diatur dalam perjanjian kerja.
- Perusahaan tetap bertanggung jawab atas K3 dan jaminan sosial pekerja.
- Pemantauan kinerja harus menghormati ketentuan pelindungan data pribadi.
- Perjanjian tertulis menjadi kunci mencegah sengketa work from home.
Referensi
- Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya.
- Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan penetapannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kemnaker.go.id.
- BPJS Ketenagakerjaan, informasi jaminan kecelakaan kerja, bpjsketenagakerjaan.go.id.
