Cara Urus Perizinan Tambang Pasir Lengkap dari Syarat hingga Dokumennya
Industri tambang pasir punya peran vital untuk menopang sektor konstruksi dan infrastruktur di Indonesia. Bahan pasir, merupakan material utama untuk membangun sebuah bangunan. Selain itu, juga dipakai untuk pembuatan beton, pengurukan tanah, sampai proyek skala besar. Makanya industri tambang pasir akan selalu dibutuhkan. Apalagi infrastruktur nasional sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Mulai satu per satu tumbuhlah berbagai perusahaan tambang pasir untuk ikut andil mengambil peluang bisnis ini. Hanya saja kendala untuk membangunnya juga banyak. Calon pelaku usaha tambang pasir wajib memenuhi berbagai persyaratan perizinan yang diatur ketat oleh pemerintah melalui Undang-Undang Minerba dan peraturan turunannya. Aturan ini dibuat supaya perusahaan tambang pasir tetap bisa menjamin legalitas operasionalnya serta juga memerhatikan aspek lingkungan di sekitarnya. Nah, sebelum memulai operasional, ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan: memahami alur izin usaha pertambangan secara menyeluruh. Izin usaha pertambangan (IUP) adalah pintu masuk resmi agar kegiatan tambang pasir kamu bisa berjalan legal dan terlindungi hukum. Syarat Perizinan Tambang Pasir yang Dilengkapi Dulu Sebelum memulai operasionalnya secara resmi, perusahaan tambang pasir wajib melengkapi beberapa dokumen dasar lebih dulu. Berbagai dokumen ini dipakai sebagai administrasi utama untuk mengajukan izin tambang dan izin-izin lanjutan berikutnya. Apa saja dokumen dasarnya? 1. Akta Pendirian PT Umum Badan usaha berbentuk PT Umum (Perseroan Terbatas) merupakan pilihan legalitas usaha paling tepat untuk menjalankan bisnis pertambangan pasir. Apalagi kalau kita bandingkan dengan badan usaha lain seperti CV, PT Perorangan, atau Perseroan Perorangan. Legalitas PT Umum tetap yang paling direkomendasikan. Ada beberapa alasan mengapa PT Umum lebih cocok. Pertama, PT Umum memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat melalui prinsip pemisahan aset. Aset pribadi para pemegang saham terpisah dari aset perusahaan, sehingga tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada modal yang disetor. Mengingat usaha pertambangan itu punya risiko tinggi—baik dari segi operasional, lingkungan, maupun finansial—struktur PT Umum bisa memberikan perlindungan hukum optimal bagi para pendirinya. Kedua, dari aspek regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mensyaratkan bahwa pelaku usaha pertambangan berbentuk badan usaha yang jelas secara struktur pemerintahan. Untuk mendirikan PT Umum, kamu butuh minimal 2 pemegang saham dan struktur organisasi yang lengkap (Direksi dan Komisaris) sehingga bisa memenuhi kriteria tersebut. Ketiga, PT Umum memiliki kredibilitas lebih tinggi di mata perbankan, investor, dan mitra bisnis. Kamu juga lebih mudah mengakses pembiayaan modal kerja dan investasi. Terlebih lagi, bisnis tambang pasir butuh modal yang sangat besar untuk pengadaan alat berat, operasional, dan pemenuhan kewajiban reklamasi. Dokumen PT Umum wajib dipegang perusahaan tambang pasir yaitu Akta Pendirian yang telah dibuat oleh Notaris danSurat Keputusan (SK) Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kedua dokumen ini menjadi bukti dasar legalitas badan usaha kamu dan akan diminta dalam setiap pengajuan izin usaha pertambangan. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Kini, NIB juga berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan sekaligus sebagai identitas untuk mengurus izin tambang dan perizinan berusaha lainnyaa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Cara membuat NIB juga lebih mudah. Bisa dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS. NIB akan terbit dalam hitungan hari setelah seluruh data dan dokumen persyaratan dilengkapi dengan benar. 3. KBLI Usaha Tambang Pasir KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sistem pengkodean yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi di Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik. Kode KBLI ini nantinya akan dicantumkan dalam dokumen NIB dan menjadi dasar untuk penentuan jenis izin usaha pertambangan yang harus diurus perusahaan. Untuk usaha tambang pasir dan batuan sejenisnya, berikut adalah kode KBLI yang bisa kamu pilih: KBLI 08104 – Penggalian Pasir Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah), pasir laut dan lainnya. Kode ini menjadi KBLI utama bagi perusahaan yang fokus pada kegiatan ekstraksi pasir. KBLI 08103 – Penggalian Kerikil/Sirtu Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil. Jika operasi tambang Anda juga menghasilkan kerikil atau sirtu sebagai produk sampingan, kode ini perlu ditambahkan. KBLI 08109 – Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak terklasifikasikan di kelompok 08101 – 08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini seperti penggalian diorit, basalt, breksi, dan lainnya. Termasuk di sini kegiatan pemecahan, penghancuran, pemisahan, penyaringan, dan penghalusannya. KBLI 46638 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan Kalau kamu melakukan penjualan besar-besaran (distribusi) pasir kepada pihak ketiga seperti kontraktor, developer, atau perusahaan konstruksi, maka kode KBLI ini wajib ditambahkan. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain. 4. IUP (Izin Usaha Pertambangan) Batuan IUP atau Izin Usaha Pertambangan Batuan merupakan izin inti untuk kegiatan penambangan pasir yang termasuk dalam golongan mineral bukan logam atau batuan (dulu dikenal sebagai galian golongan C). Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri ESDM atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). IUP Batuan mencakup beberapa tahapan kegiatan: Setelah memiliki NIB melalui sistem OSS, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Batuan secara elektronik. Permohonan ini akan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), laporan studi kelayakan, dan dokumen lingkungan. 5. Izin Lingkungan UKL/UPL Setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk tambang pasir dengan skala kecil hingga menengah, biasanya cukup menyusun dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Dokumen ini memuat rencana pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan, seperti pengelolaan debu, kebisingan, pengendalian erosi, reklamasi lahan, dan pengelolaan air tambang. UKL/UPL disusun oleh konsultan lingkungan atau tim internal perusahaan yang kompeten, kemudian diajukan melalui sistem