Day: April 10, 2026

Kewajiban melaporkan Beneficial Owner (BO) atau Pemilik Manfaat tidak boleh diabaikan sama sekali. Sejak Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 diterbitkan, pemerintah secara serius membangun sistem transparansi kepemilikan korporasi yang terintegrasi dengan standar internasional. Data dari Ditjen AHU Kemenkumham mencatat bahwa hingga September 2025, tingkat kepatuhan pelaporan BO baru mencapai 51,17% dari seluruh korporasi yang terdaftar di sistem AHU Online (sumber: Kemenkumham Jawa Barat, September 2025). Artinya hampir separuh badan usaha di Indonesia masih belum patuh. Sementara itu, catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) per Agustus 2021 pernah menyebut. Angka kepatuhan berada di titik yang lebih rendah lagi, yakni 22,36%. Jadi, perjalanan menuju transparansi korporasi di negeri ini masih panjang. Seringkali UMKM yang baru naik kelas menjadi PT, masih menganggap pelaporan BO sebagai formalitas yang bisa dikerjakan kapan saja. Sejak terbitnya Permenkum 2/2025, konsekuensinya jauh lebih nyata. Artikel ini hadir sebagai panduan praktis agar Anda memahami apa itu BO, siapa yang wajib melaporkan, bagaimana caranya, dan apa yang terjadi jika perusahaan Anda abai. Apa Itu Beneficial Owner? Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perpres 13/2018,  Beneficial Owner (BO) atau Pemilik Manfaat didefinisikan sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Sederhananya, BO adalah manusia di balik perusahaan. Bukan nama yang tertulis di kertas. Melainkan orang yang benar-benar memegang kendali dan menikmati hasilnya. Konsep ini lahir dari desakan komunitas keuangan internasional. Tujuannya untuk membongkar struktur kepemilikan berlapis yang sering dijadikan tameng dalam kasus pencucian uang, korupsi, dan pendanaan terorisme. Mengapa Semua Badan Usaha Wajib Melaporkannya? Konsep Pemilik Manfaat yang diatur dalam Perpres 13/2018 berangkat dari rekomendasi FATF. Di mana BO merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate memiliki atau mengendalikan pihak lain, dan/atau orang yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Termasuk orang yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan. Kewajiban pelaporan ini komitmen Indonesia terhadap sistem keuangan yang bersih. Terutama setelah resmi menjadi anggota penuh FATF.  Keanggotaan penuh di FATF memiliki arti penting. Karena FATF adalah forum internasional yang menetapkan standar global rezim anti penipuan keuangan dan pendanaan terorisme. Juga hal-hal lain yang mengancam integritas dan stabilitas sistem keuangan internasional. Siapa yang Masuk Kriteria Beneficial Owner? Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018, seseorang ditetapkan sebagai Beneficial Owner pada PT apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut: Jika tidak ada individu yang memenuhi kriteria di atas, maka direktur utama atau pimpinan tertinggi perusahaan secara otomatis ditetapkan sebagai Beneficial Owner. Kewajiban ini berlaku untuk semua jenis korporasi. Baik dalam bentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan bentuk lainnya. Perubahan Besar Permenkum 2/2025: Dari Deklarasi Mandiri ke Verifikasi Wajib Sebagaimana diamanatkan Perpres 13/2018, kewajiban pelaporan dilakukan secara mandiri (self-declaration) oleh masing-masing entitas. Namun, mekanisme tersebut dinilai belum optimal. Alasannya karena tidak didukung oleh sistem verifikasi yang memadai. Alhasil keakuratan dan konsistensi data sering kali menjadi kendala.  Untuk memperbaiki hal ini, Kementerian Hukum menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (Permenkum 2/2025). Permenkum 2/2025 berlaku sejak 4 Februari 2025. Aturan ini mewajibkan korporasi meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pemilik manfaat demi transparansi bisnis yang lebih baik. Berikut perubahan signifikan yang perlu dipahami setiap pelaku usaha: Cara Lapor dan Update Data Pemilik Manfaat Lewat AHU Online Setiap Tahun Pelaporan Beneficial Owner dilakukan melalui portal resmi AHU Online milik Kementerian Hukum. Aksesnya ada di alamat ahu.go.id. Proses pelaporan dapat diselesaikan secara mandiri. Bisa langsung oleh pengurus perusahaan tanpa harus datang ke kantor Kemenkum. Berikut langkah-langkah lengkapnya: 1. Akses Portal AHU Online 2. Login dengan Akun Korporasi 3. Pilih Menu Pelaporan Pemilik Manfaat 4. Isi Data Beneficial Owner 5. Isi Kuesioner Pemilik Manfaat 6. Unggah Dokumen Pendukung 7. Verifikasi dan Kirim Laporan 8. Simpan Bukti Pelaporan Sanksi Blacklist dan Blokir AHU Online Jika Korporasi Tidak Patuh Lapor BO Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Permenkum 2/2025, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif. Sanksinya berjenjang berupa teguran. Mulai dalam bentuk notifikasi melalui AHU Online, pencantuman dalam daftar hitam melalui pengumuman elektronik pada laman resmi Ditjen AHU, hingga pemblokiran akses ke seluruh layanan AHU. Termasuk perubahan data dan integrasi data dengan OSS-RBA. Pada sistem Online Single Submission (OSS) juga akan muncul pemberitahuan. Kalau korporasi sedang diblokir. Karena SABH dan OSS sudah terintegrasi sehingga dapat menjadi penghambat operasional perusahaan. Pemblokiran akses AHU ini berdampak besar pada proses pembaruan. Maupun juga perubahan data terkait anggaran dasar korporasi. Karena perubahan pada anggaran dasar perusahaan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum. Dalam praktik bisnis sehari-hari, dampak blacklist ini sangat merugikan. Bank dan lembaga pembiayaan semakin menggunakan rekam jejak kepatuhan korporasi sebagai bahan pertimbangan sebelum membuka rekening atau menyetujui fasilitas kredit. Oleh sebab itu, pengusaha perlu memenuhi kewajiban pelaporan BO setiap tahun. Supaya perusahaan dapat berdiri di atas fondasi yang bersih, transparan, dan siap bersaing secara serius. Referensi