Kewajiban melaporkan Beneficial Owner (BO) atau Pemilik Manfaat tidak boleh diabaikan sama sekali.
Sejak Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 diterbitkan, pemerintah secara serius membangun sistem transparansi kepemilikan korporasi yang terintegrasi dengan standar internasional.
Data dari Ditjen AHU Kemenkumham mencatat bahwa hingga September 2025, tingkat kepatuhan pelaporan BO baru mencapai 51,17% dari seluruh korporasi yang terdaftar di sistem AHU Online (sumber: Kemenkumham Jawa Barat, September 2025).
Artinya hampir separuh badan usaha di Indonesia masih belum patuh.
Sementara itu, catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) per Agustus 2021 pernah menyebut.
Angka kepatuhan berada di titik yang lebih rendah lagi, yakni 22,36%.
Jadi, perjalanan menuju transparansi korporasi di negeri ini masih panjang.
Seringkali UMKM yang baru naik kelas menjadi PT, masih menganggap pelaporan BO sebagai formalitas yang bisa dikerjakan kapan saja.
Sejak terbitnya Permenkum 2/2025, konsekuensinya jauh lebih nyata.
Artikel ini hadir sebagai panduan praktis agar Anda memahami apa itu BO, siapa yang wajib melaporkan, bagaimana caranya, dan apa yang terjadi jika perusahaan Anda abai.
Apa Itu Beneficial Owner?
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perpres 13/2018, Beneficial Owner (BO) atau Pemilik Manfaat didefinisikan sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.
Sederhananya, BO adalah manusia di balik perusahaan.
Bukan nama yang tertulis di kertas.
Melainkan orang yang benar-benar memegang kendali dan menikmati hasilnya.
Konsep ini lahir dari desakan komunitas keuangan internasional.
Tujuannya untuk membongkar struktur kepemilikan berlapis yang sering dijadikan tameng dalam kasus pencucian uang, korupsi, dan pendanaan terorisme.
Mengapa Semua Badan Usaha Wajib Melaporkannya?
Konsep Pemilik Manfaat yang diatur dalam Perpres 13/2018 berangkat dari rekomendasi FATF.
Di mana BO merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate memiliki atau mengendalikan pihak lain, dan/atau orang yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain.
Termasuk orang yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan.
Kewajiban pelaporan ini komitmen Indonesia terhadap sistem keuangan yang bersih.
Terutama setelah resmi menjadi anggota penuh FATF.
Keanggotaan penuh di FATF memiliki arti penting.
Karena FATF adalah forum internasional yang menetapkan standar global rezim anti penipuan keuangan dan pendanaan terorisme.
Juga hal-hal lain yang mengancam integritas dan stabilitas sistem keuangan internasional.
Siapa yang Masuk Kriteria Beneficial Owner?
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018, seseorang ditetapkan sebagai Beneficial Owner pada PT apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
- Memiliki saham lebih dari 25% pada PT, baik langsung maupun melalui kepemilikan bertingkat
- Memiliki hak suara lebih dari 25% pada PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan PT per tahun
- Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris
- Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi
Jika tidak ada individu yang memenuhi kriteria di atas, maka direktur utama atau pimpinan tertinggi perusahaan secara otomatis ditetapkan sebagai Beneficial Owner.
Kewajiban ini berlaku untuk semua jenis korporasi.
Baik dalam bentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan bentuk lainnya.
Perubahan Besar Permenkum 2/2025: Dari Deklarasi Mandiri ke Verifikasi Wajib
Sebagaimana diamanatkan Perpres 13/2018, kewajiban pelaporan dilakukan secara mandiri (self-declaration) oleh masing-masing entitas.
Namun, mekanisme tersebut dinilai belum optimal.
Alasannya karena tidak didukung oleh sistem verifikasi yang memadai.
Alhasil keakuratan dan konsistensi data sering kali menjadi kendala.
Untuk memperbaiki hal ini, Kementerian Hukum menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (Permenkum 2/2025).
Permenkum 2/2025 berlaku sejak 4 Februari 2025.
Aturan ini mewajibkan korporasi meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pemilik manfaat demi transparansi bisnis yang lebih baik.
Berikut perubahan signifikan yang perlu dipahami setiap pelaku usaha:
- Verifikasi Aktif Wajib: Salah satu perubahan utama adalah penerapan verifikasi aktif, di mana perusahaan wajib memeriksa dan memastikan keakuratan informasi BO yang dilaporkan dengan dokumen pendukung. Selain itu, Kemenkum juga melakukan uji kebenaran secara aktif melalui sistem elektronik.
- Pengkinian Data Tahunan yang Tegas: Menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkum 2/2025, setiap korporasi wajib mengungkapkan pemilik manfaatnya dengan menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat, dan pengkinian informasi ini wajib dilakukan setiap satu tahun sekali.
- Kuesioner Elektronik Tambahan: Permenkum 2/2025 memperkenalkan kuesioner elektronik sebagai alat kontrol tambahan. Kuesioner ini membantu pemerintah mendeteksi adanya pihak lain yang mungkin mengendalikan atau menerima manfaat dari perusahaan tetapi belum dilaporkan secara formal.
- Integrasi Lintas Lembaga: Pemerintah membangun Beneficial Ownership Gateway, yaitu sistem pertukaran data antar instansi yang menghubungkan Ditjen AHU dengan Ditjen Pajak, PPATK, dan lembaga pemerintah lainnya, sehingga pemerintah dapat menelusuri struktur pengendalian hingga individu yang sebenarnya menguasai entitas bisnis.
- Perluasan Cakupan Entitas: Salah satu perubahan penting adalah perluasan definisi perseroan terbatas yang kini mencakup perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan, serta persekutuan perdata yang kini juga masuk dalam kategori entitas yang wajib melaporkan pemilik manfaat.
- Sanksi Lebih Tegas dan Bertahap: Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Permenkum 2/2025, jika korporasi tidak memenuhi kewajiban pelaporan, Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran yang diberikan dalam bentuk notifikasi melalui AHU Online atau email, pencantuman dalam daftar hitam yang diumumkan melalui situs resmi Ditjen AHU, dan pemblokiran akses ke sistem AHU Online yang membatasi korporasi dalam melakukan aktivitas administrasi hukum secara daring.
Cara Lapor dan Update Data Pemilik Manfaat Lewat AHU Online Setiap Tahun
Pelaporan Beneficial Owner dilakukan melalui portal resmi AHU Online milik Kementerian Hukum.
Aksesnya ada di alamat ahu.go.id.
Proses pelaporan dapat diselesaikan secara mandiri.
Bisa langsung oleh pengurus perusahaan tanpa harus datang ke kantor Kemenkum.
Berikut langkah-langkah lengkapnya:
1. Akses Portal AHU Online
- Buka ahu.go.id melalui browser
- Pilih menu “Pemilik Manfaat” pada halaman utama
- Klik “Login” jika sudah memiliki akun, atau “Daftar” untuk membuat akun baru
2. Login dengan Akun Korporasi
- Masukkan nomor identitas perusahaan yang terdaftar di sistem AHU
- Masukkan kata sandi akun yang terdaftar
- Jika lupa kata sandi, gunakan fitur “Lupa Password” dengan verifikasi email terdaftar
3. Pilih Menu Pelaporan Pemilik Manfaat
- Setelah masuk, pilih “Pelaporan Pemilik Manfaat”
- Sistem akan menampilkan status pelaporan terakhir perusahaan Anda
- Klik “Tambah Laporan” untuk pelaporan baru, atau “Perbarui Data” untuk pembaruan tahunan
4. Isi Data Beneficial Owner
- Masukkan data lengkap BO yang meliputi:
- Nama lengkap sesuai KTP atau paspor
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor
- Tempat dan tanggal lahir
- Alamat domisili terkini
- Kewarganegaraan
- Persentase kepemilikan atau bentuk kendali
- Dasar penetapan sebagai BO (kepemilikan saham, hak suara, kendali langsung, dan lain-lain)
5. Isi Kuesioner Pemilik Manfaat
- Sebelum data disimpan, perusahaan wajib mengisi kuesioner terkait pemilik manfaat. Pengisian kuesioner dilakukan agar pemerintah bisa mendeteksi pihak yang menerima manfaat perusahaan.
- Jawab setiap pertanyaan dengan jujur dan akurat sesuai kondisi perusahaan yang sebenarnya
6. Unggah Dokumen Pendukung
- Upload dokumen berikut dalam format PDF atau JPG:
- Scan KTP atau paspor BO
- Akta pendirian dan/atau akta perubahan terakhir
- Struktur kepemilikan perusahaan jika kepemilikan bertingkat
- Dokumen perjanjian kendali jika relevan
7. Verifikasi dan Kirim Laporan
- Periksa kembali seluruh data yang telah diinput
- Centang pernyataan kebenaran data
- Klik “Kirim Laporan”
- Sistem akan mengirimkan bukti pelaporan berupa PDF ke email terdaftar
8. Simpan Bukti Pelaporan
- Unduh dan simpan Tanda Terima Pelaporan BO yang diterbitkan sistem
- Dokumen ini penting sebagai bukti kepatuhan dan bisa diminta dalam proses perizinan atau audit
Sanksi Blacklist dan Blokir AHU Online Jika Korporasi Tidak Patuh Lapor BO
Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Permenkum 2/2025, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif.
Sanksinya berjenjang berupa teguran.
Mulai dalam bentuk notifikasi melalui AHU Online, pencantuman dalam daftar hitam melalui pengumuman elektronik pada laman resmi Ditjen AHU, hingga pemblokiran akses ke seluruh layanan AHU.
Termasuk perubahan data dan integrasi data dengan OSS-RBA.
Pada sistem Online Single Submission (OSS) juga akan muncul pemberitahuan.
Kalau korporasi sedang diblokir.
Karena SABH dan OSS sudah terintegrasi sehingga dapat menjadi penghambat operasional perusahaan.
Pemblokiran akses AHU ini berdampak besar pada proses pembaruan.
Maupun juga perubahan data terkait anggaran dasar korporasi.
Karena perubahan pada anggaran dasar perusahaan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum.
Dalam praktik bisnis sehari-hari, dampak blacklist ini sangat merugikan.
Bank dan lembaga pembiayaan semakin menggunakan rekam jejak kepatuhan korporasi sebagai bahan pertimbangan sebelum membuka rekening atau menyetujui fasilitas kredit.
Oleh sebab itu, pengusaha perlu memenuhi kewajiban pelaporan BO setiap tahun.
Supaya perusahaan dapat berdiri di atas fondasi yang bersih, transparan, dan siap bersaing secara serius.
Referensi
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia – Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang transparansi pemilik manfaat (beneficial owner) untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
- BP Lawyers – Kewajiban pelaporan beneficial owner bagi korporasi di Indonesia (2022)
- DDTC News – Pembahasan beneficial owner dalam konteks Perpres 13/2018 dan perpajakan
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum – Informasi resmi terkait pemilik manfaat (beneficial ownership)
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kajian beneficial owner sebagai potensi penanggung utang
- Financial Action Task Force – Update global & profil Indonesia terkait transparansi keuangan (2023)
- Indonesia Corruption Watch – Kritik terhadap transparansi beneficial ownership di Indonesia
- Kanwil Kemenkum Jabar – Sosialisasi aturan baru verifikasi pemilik manfaat (2025)
- Legalitas.org – Informasi pembukaan blokir data pemilik manfaat (2025)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan – Implementasi Perpres BO & peran FATF (2019–2023)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia – Indonesia resmi menjadi anggota penuh FATF (2023)
- Prolegal Indonesia – Definisi, kewajiban, dan update regulasi beneficial owner (2025–2026)
- SmartLegal.id – Kewajiban pelaporan BO dan potensi sanksi bagi perusahaan (2026)
- SW Indonesia – Permenkumham 2/2025 terkait kewajiban pelaporan pemilik manfaat
