Day: June 25, 2026

Usaha jasa pengamanan tidak bisa dijalankan hanya dengan mendirikan PT dan memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB.  Perusahaan yang ingin menyediakan Satpam, pelatihan keamanan, konsultasi keamanan, pengawalan uang atau barang berharga, pemasangan alat keamanan, maupun penyediaan satwa pengamanan juga harus memenuhi aturan khusus dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Legalitas utama dalam usaha ini dikenal sebagai Izin Usaha Jasa Pengamanan. Dalam layanan Polri, izin tersebut diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan atau SIO BUJP. SIO BUJP menjadi bukti bahwa perusahaan sudah memenuhi syarat sebagai penyedia jasa pengamanan.  Persyaratan tersebut mencakup bentuk badan usaha, kemampuan pengurus, kesiapan sarana, kewajiban pajak, keanggotaan asosiasi, dan ketentuan khusus sesuai jenis jasa yang dijalankan. Tanpa SIO yang sesuai, perusahaan belum boleh menjalankan kegiatan jasa pengamanan secara penuh.  Memiliki PT dan NIB saja belum cukup karena usaha pengamanan termasuk bidang yang diawasi secara khusus. Artikel ini akan membahas pengertian Izin Usaha Jasa Pengamanan, dasar hukum, kode KBLI, jenis layanan BUJP, syarat dokumen, biaya resmi, proses pengurusan melalui OSS dan BOS Polri, serta kewajiban perusahaan setelah izin terbit. Apa Itu Izin Usaha Jasa Pengamanan? Izin Usaha Jasa Pengamanan adalah legalitas yang memberi hak kepada perusahaan untuk menjalankan jasa keamanan sesuai bidang dan wilayah yang telah disetujui. Legalitas ini terdiri dari badan usaha berbentuk PT, NIB, izin melalui OSS, dan SIO BUJP yang diterbitkan setelah pemeriksaan dokumen serta audit dari Polri. Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bergerak di bidang jasa keamanan. Layanan yang dapat dijalankan oleh BUJP antara lain: SIO BUJP menunjukkan bahwa perusahaan diperbolehkan menjalankan kegiatan sesuai jenis izin yang diberikan. Informasi yang biasanya tercantum dalam SIO BUJP meliputi: Jenis layanan yang tertulis dalam SIO harus diperhatikan dengan teliti. Perusahaan yang memiliki izin konsultasi keamanan belum tentu boleh menyediakan tenaga Satpam. Setiap bidang jasa memiliki syarat dan izin masing-masing. Apa Perbedaan NIB, Sertifikat Standar, dan SIO BUJP? NIB adalah identitas dasar perusahaan, sedangkan SIO BUJP adalah izin khusus untuk menjalankan kegiatan jasa pengamanan.  Oleh karena itu, perusahaan belum bisa menganggap proses perizinan selesai hanya karena NIB sudah terbit. Berikut perbedaannya: Dokumen Fungsi Instansi atau Sistem Akta dan SK badan hukum Mengesahkan pendirian PT Notaris dan Kementerian Hukum NIB Menjadi identitas perusahaan Sistem OSS NPWP badan Menjadi identitas pajak perusahaan Direktorat Jenderal Pajak Sertifikat Standar Menunjukkan bahwa standar usaha sudah dipenuhi OSS dan instansi terkait SIO BUJP Memberikan izin menjalankan jasa pengamanan OSS dan Polri melalui BOS KTA Satpam Menunjukkan identitas dan kompetensi Satpam Polri NIB adalah tahap awal dalam perizinan usaha.  NIB bukan izin akhir untuk menjalankan seluruh kegiatan jasa pengamanan. Karena jasa pengamanan termasuk usaha yang memiliki risiko tinggi, perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan tambahan dan memperoleh SIO BUJP. Dasar Hukum Izin Usaha Jasa Pengamanan Pengurusan Izin Usaha Jasa Pengamanan mengikuti aturan perizinan berbasis risiko dan aturan khusus dari Polri.  Kedua aturan tersebut harus dipahami secara bersamaan. OSS digunakan untuk proses administrasi perizinan, sedangkan Polri bertugas memeriksa dokumen, melakukan audit, membina, dan mengawasi kegiatan BUJP. Berikut beberapa peraturan penting yang menjadi dasar pengurusan izin. 1. PP Nomor 28 Tahun 2025 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur proses perizinan usaha berbasis risiko. Peraturan ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan menjadi aturan terbaru untuk: Bagi perusahaan BUJP, PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi dasar pengurusan izin melalui OSS. Namun, syarat teknis jasa pengamanan tetap mengikuti aturan dari Polri. 2. Perpol Nomor 6 Tahun 2021 Perpol Nomor 6 Tahun 2021 mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada bidang keamanan. Peraturan ini menjelaskan: Aturan ini juga menegaskan bahwa BUJP harus berbentuk PT dengan NIB nonperorangan. Artinya, PT Perorangan tidak dapat digunakan untuk menjalankan usaha BUJP. 3. Perpol Nomor 4 Tahun 2020 dan Perpol Nomor 1 Tahun 2023 Perpol Nomor 4 Tahun 2020 mengatur Pengamanan Swakarsa, termasuk Satpam, BUJP, pengguna jasa, pelatihan, dan pembinaan. Beberapa ketentuan dalam aturan tersebut kemudian diperbarui melalui Perpol Nomor 1 Tahun 2023. Aturan ini penting karena usaha jasa pengamanan bukan hanya soal legalitas perusahaan. BUJP juga harus memastikan bahwa Satpam memiliki: 4. PP Nomor 76 Tahun 2020 PP Nomor 76 Tahun 2020 mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang berlaku di lingkungan Polri. Salah satu biaya yang diatur adalah biaya penerbitan SIO BUJP. Biaya PNBP ini berbeda dari biaya lain, seperti: KBLI untuk Izin Usaha Jasa Pengamanan Dalam KBLI 2025, kode yang digunakan untuk aktivitas investigasi dan keamanan swasta adalah 80110. Namun, panduan BOS Polri yang diperbarui pada Juli 2025 masih menggunakan kode lama dalam KBLI 2020, yaitu 80100 Aktivitas Keamanan Swasta. Karena itu, pelaku usaha harus memeriksa kode yang benar-benar tersedia dan aktif di OSS ketika mengurus izin. KBLI digunakan untuk menunjukkan jenis kegiatan usaha perusahaan pada NIB. Kesalahan memilih KBLI dapat membuat data dalam: menjadi tidak sesuai. KBLI 80110 mencakup kegiatan investigasi dan keamanan swasta, seperti: Sebelum mengajukan izin, calon BUJP sebaiknya melakukan tiga pemeriksaan: Jangan memilih KBLI hanya karena namanya terlihat mirip. Dalam usaha jasa pengamanan, kegiatan yang benar-benar dijalankan harus sesuai dengan KBLI dan ruang lingkup izin. Enam Jenis Izin Usaha Jasa Pengamanan Izin Usaha Jasa Pengamanan dibagi menjadi enam jenis layanan utama. Setiap jenis layanan memiliki syarat, fasilitas, tenaga ahli, dan SIO yang berbeda. Berikut enam jenis kegiatan BUJP: Bidang BUJP Kegiatan Utama Jasa konsultasi keamanan Memberikan analisis dan saran tentang sistem keamanan Jasa penerapan peralatan keamanan Memasang atau menggunakan alat keamanan Jasa pelatihan keamanan Memberikan pendidikan dan pelatihan Satpam Jasa kawal angkut uang dan barang berharga Mengawal uang atau barang bernilai tinggi Jasa penyediaan tenaga pengamanan Menyediakan tenaga Satpam kepada perusahaan lain Jasa penyediaan satwa keamanan Menyediakan satwa terlatih, seperti anjing K9 Satu PT boleh menjalankan lebih dari satu jenis jasa BUJP. Namun, perusahaan harus mengajukan izin secara terpisah untuk setiap bidang. Ketentuan umumnya adalah: Sebagai contoh, perusahaan yang ingin menyediakan tenaga Satpam sekaligus membuka pelatihan harus memenuhi dua kelompok persyaratan yang berbeda. Syarat Umum Izin Usaha Jasa Pengamanan Syarat umum berlaku untuk seluruh jenis BUJP. Dokumen yang disiapkan harus menunjukkan bahwa perusahaan, pengurus, tenaga ahli, kondisi pajak, dan kegiatan operasional telah memenuhi aturan. Berikut persyaratan yang biasanya dibutuhkan. 1. Nomor