Usaha jasa pengamanan tidak bisa dijalankan hanya dengan mendirikan PT dan memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB.
Perusahaan yang ingin menyediakan Satpam, pelatihan keamanan, konsultasi keamanan, pengawalan uang atau barang berharga, pemasangan alat keamanan, maupun penyediaan satwa pengamanan juga harus memenuhi aturan khusus dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Legalitas utama dalam usaha ini dikenal sebagai Izin Usaha Jasa Pengamanan. Dalam layanan Polri, izin tersebut diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan atau SIO BUJP.
SIO BUJP menjadi bukti bahwa perusahaan sudah memenuhi syarat sebagai penyedia jasa pengamanan.
Persyaratan tersebut mencakup bentuk badan usaha, kemampuan pengurus, kesiapan sarana, kewajiban pajak, keanggotaan asosiasi, dan ketentuan khusus sesuai jenis jasa yang dijalankan.
Tanpa SIO yang sesuai, perusahaan belum boleh menjalankan kegiatan jasa pengamanan secara penuh.
Memiliki PT dan NIB saja belum cukup karena usaha pengamanan termasuk bidang yang diawasi secara khusus.
Artikel ini akan membahas pengertian Izin Usaha Jasa Pengamanan, dasar hukum, kode KBLI, jenis layanan BUJP, syarat dokumen, biaya resmi, proses pengurusan melalui OSS dan BOS Polri, serta kewajiban perusahaan setelah izin terbit.
Apa Itu Izin Usaha Jasa Pengamanan?
Izin Usaha Jasa Pengamanan adalah legalitas yang memberi hak kepada perusahaan untuk menjalankan jasa keamanan sesuai bidang dan wilayah yang telah disetujui.
Legalitas ini terdiri dari badan usaha berbentuk PT, NIB, izin melalui OSS, dan SIO BUJP yang diterbitkan setelah pemeriksaan dokumen serta audit dari Polri.
Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bergerak di bidang jasa keamanan.
Layanan yang dapat dijalankan oleh BUJP antara lain:
- menyediakan tenaga Satpam;
- membuka pelatihan keamanan;
- memberikan konsultasi keamanan;
- mengawal uang dan barang berharga;
- memasang atau menerapkan alat keamanan;
- menyediakan satwa untuk keperluan pengamanan.
SIO BUJP menunjukkan bahwa perusahaan diperbolehkan menjalankan kegiatan sesuai jenis izin yang diberikan.
Informasi yang biasanya tercantum dalam SIO BUJP meliputi:
- nama perusahaan;
- nomor izin;
- jenis jasa pengamanan;
- wilayah operasional;
- masa berlaku izin;
- kewajiban pelaporan;
- ketentuan pembekuan izin jika terjadi pelanggaran.
Jenis layanan yang tertulis dalam SIO harus diperhatikan dengan teliti. Perusahaan yang memiliki izin konsultasi keamanan belum tentu boleh menyediakan tenaga Satpam.
Setiap bidang jasa memiliki syarat dan izin masing-masing.
Apa Perbedaan NIB, Sertifikat Standar, dan SIO BUJP?
NIB adalah identitas dasar perusahaan, sedangkan SIO BUJP adalah izin khusus untuk menjalankan kegiatan jasa pengamanan.
Oleh karena itu, perusahaan belum bisa menganggap proses perizinan selesai hanya karena NIB sudah terbit.
Berikut perbedaannya:
| Dokumen | Fungsi | Instansi atau Sistem |
| Akta dan SK badan hukum | Mengesahkan pendirian PT | Notaris dan Kementerian Hukum |
| NIB | Menjadi identitas perusahaan | Sistem OSS |
| NPWP badan | Menjadi identitas pajak perusahaan | Direktorat Jenderal Pajak |
| Sertifikat Standar | Menunjukkan bahwa standar usaha sudah dipenuhi | OSS dan instansi terkait |
| SIO BUJP | Memberikan izin menjalankan jasa pengamanan | OSS dan Polri melalui BOS |
| KTA Satpam | Menunjukkan identitas dan kompetensi Satpam | Polri |
NIB adalah tahap awal dalam perizinan usaha.
NIB bukan izin akhir untuk menjalankan seluruh kegiatan jasa pengamanan.
Karena jasa pengamanan termasuk usaha yang memiliki risiko tinggi, perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan tambahan dan memperoleh SIO BUJP.
Dasar Hukum Izin Usaha Jasa Pengamanan
Pengurusan Izin Usaha Jasa Pengamanan mengikuti aturan perizinan berbasis risiko dan aturan khusus dari Polri.
Kedua aturan tersebut harus dipahami secara bersamaan.
OSS digunakan untuk proses administrasi perizinan, sedangkan Polri bertugas memeriksa dokumen, melakukan audit, membina, dan mengawasi kegiatan BUJP.
Berikut beberapa peraturan penting yang menjadi dasar pengurusan izin.
1. PP Nomor 28 Tahun 2025
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur proses perizinan usaha berbasis risiko.
Peraturan ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan menjadi aturan terbaru untuk:
- persyaratan dasar usaha;
- perizinan melalui OSS;
- perizinan untuk menunjang kegiatan usaha;
- pengawasan;
- pemberian sanksi.
Bagi perusahaan BUJP, PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi dasar pengurusan izin melalui OSS. Namun, syarat teknis jasa pengamanan tetap mengikuti aturan dari Polri.
2. Perpol Nomor 6 Tahun 2021
Perpol Nomor 6 Tahun 2021 mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada bidang keamanan.
Peraturan ini menjelaskan:
- bentuk badan usaha BUJP;
- syarat umum;
- syarat khusus untuk setiap jenis usaha;
- standar operasional jasa pengamanan.
Aturan ini juga menegaskan bahwa BUJP harus berbentuk PT dengan NIB nonperorangan.
Artinya, PT Perorangan tidak dapat digunakan untuk menjalankan usaha BUJP.
3. Perpol Nomor 4 Tahun 2020 dan Perpol Nomor 1 Tahun 2023
Perpol Nomor 4 Tahun 2020 mengatur Pengamanan Swakarsa, termasuk Satpam, BUJP, pengguna jasa, pelatihan, dan pembinaan.
Beberapa ketentuan dalam aturan tersebut kemudian diperbarui melalui Perpol Nomor 1 Tahun 2023.
Aturan ini penting karena usaha jasa pengamanan bukan hanya soal legalitas perusahaan. BUJP juga harus memastikan bahwa Satpam memiliki:
- pelatihan yang sesuai;
- KTA Satpam;
- hubungan kerja yang jelas;
- seragam sesuai ketentuan;
- kompetensi berdasarkan jenjang pelatihan.
4. PP Nomor 76 Tahun 2020
PP Nomor 76 Tahun 2020 mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang berlaku di lingkungan Polri.
Salah satu biaya yang diatur adalah biaya penerbitan SIO BUJP.
Biaya PNBP ini berbeda dari biaya lain, seperti:
- pendirian PT;
- perubahan akta;
- penyediaan kantor;
- sertifikasi pengurus;
- keanggotaan asosiasi;
- pembelian sarana;
- penggunaan jasa pendampingan izin.
KBLI untuk Izin Usaha Jasa Pengamanan
Dalam KBLI 2025, kode yang digunakan untuk aktivitas investigasi dan keamanan swasta adalah 80110.
Namun, panduan BOS Polri yang diperbarui pada Juli 2025 masih menggunakan kode lama dalam KBLI 2020, yaitu 80100 Aktivitas Keamanan Swasta.
Karena itu, pelaku usaha harus memeriksa kode yang benar-benar tersedia dan aktif di OSS ketika mengurus izin.
KBLI digunakan untuk menunjukkan jenis kegiatan usaha perusahaan pada NIB.
Kesalahan memilih KBLI dapat membuat data dalam:
- akta;
- NIB;
- OSS;
- permohonan SIO;
menjadi tidak sesuai.
KBLI 80110 mencakup kegiatan investigasi dan keamanan swasta, seperti:
- penjagaan;
- patroli;
- pengawalan;
- pengamanan barang berharga;
- kegiatan keamanan lainnya sesuai aturan.
Sebelum mengajukan izin, calon BUJP sebaiknya melakukan tiga pemeriksaan:
- Memeriksa kode usaha dalam akta perusahaan.
- Memeriksa kode yang aktif di OSS.
- Memastikan kode tersebut sesuai dengan bidang SIO yang akan diajukan.
Jangan memilih KBLI hanya karena namanya terlihat mirip.
Dalam usaha jasa pengamanan, kegiatan yang benar-benar dijalankan harus sesuai dengan KBLI dan ruang lingkup izin.
Enam Jenis Izin Usaha Jasa Pengamanan
Izin Usaha Jasa Pengamanan dibagi menjadi enam jenis layanan utama.
Setiap jenis layanan memiliki syarat, fasilitas, tenaga ahli, dan SIO yang berbeda.
Berikut enam jenis kegiatan BUJP:
| Bidang BUJP | Kegiatan Utama |
| Jasa konsultasi keamanan | Memberikan analisis dan saran tentang sistem keamanan |
| Jasa penerapan peralatan keamanan | Memasang atau menggunakan alat keamanan |
| Jasa pelatihan keamanan | Memberikan pendidikan dan pelatihan Satpam |
| Jasa kawal angkut uang dan barang berharga | Mengawal uang atau barang bernilai tinggi |
| Jasa penyediaan tenaga pengamanan | Menyediakan tenaga Satpam kepada perusahaan lain |
| Jasa penyediaan satwa keamanan | Menyediakan satwa terlatih, seperti anjing K9 |
Satu PT boleh menjalankan lebih dari satu jenis jasa BUJP.
Namun, perusahaan harus mengajukan izin secara terpisah untuk setiap bidang.
Ketentuan umumnya adalah:
- satu pengajuan untuk satu bidang usaha;
- satu pengajuan untuk satu lokasi;
- satu SIO hanya berlaku untuk bidang yang tercantum;
- kantor cabang membutuhkan SIO perluasan;
- SIO kantor pusat harus masih aktif sebelum mengurus izin kantor cabang.
Sebagai contoh, perusahaan yang ingin menyediakan tenaga Satpam sekaligus membuka pelatihan harus memenuhi dua kelompok persyaratan yang berbeda.
Syarat Umum Izin Usaha Jasa Pengamanan
Syarat umum berlaku untuk seluruh jenis BUJP.
Dokumen yang disiapkan harus menunjukkan bahwa perusahaan, pengurus, tenaga ahli, kondisi pajak, dan kegiatan operasional telah memenuhi aturan.
Berikut persyaratan yang biasanya dibutuhkan.
1. Nomor Induk Berusaha
Perusahaan harus memiliki NIB yang diterbitkan melalui OSS.
NIB tersebut harus atas nama badan usaha non perorangan.
2. Badan Usaha Berbentuk PT
BUJP wajib menggunakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.
Akta perusahaan harus mencantumkan kegiatan jasa pengamanan dalam maksud dan tujuan perusahaan.
3. Struktur Organisasi Perusahaan
Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas.
Dokumen tersebut biasanya dilengkapi dengan:
- nama lengkap;
- jabatan;
- foto;
- tanda tangan pimpinan;
- stempel perusahaan.
4. Daftar Personel dan Riwayat Hidup
Perusahaan perlu menyiapkan daftar pengurus dan tenaga ahli.
Setiap orang juga harus memiliki daftar riwayat hidup atau CV yang sudah ditandatangani.
5. Surat Pernyataan tentang Tenaga Kerja Asing
Perusahaan harus membuat pernyataan bahwa tidak menggunakan tenaga kerja asing.
Jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing, izin dari instansi terkait harus dilampirkan.
6. Surat Pernyataan Penggunaan Seragam Satpam
BUJP perlu menyatakan bahwa seragam Satpam akan mengikuti ketentuan dari Polri.
7. Keanggotaan Asosiasi Pengamanan
Perusahaan harus menjadi anggota asosiasi usaha pengamanan yang terdaftar atau terhubung dengan Polri.
Bukti keanggotaan tersebut harus masih aktif.
8. Sertifikat Gada Utama
Direktur dan manajer operasional harus memiliki sertifikat atau ijazah Gada Utama.
Ketentuan ini berlaku untuk kantor pusat maupun kantor cabang.
9. Bukti Pembayaran PNBP
Bukti pembayaran PNBP dilampirkan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan perusahaan lolos audit.
10. Status Wajib Pajak
Status pajak perusahaan harus aktif dan valid melalui sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Selain itu, sistem BOS juga dapat meminta dokumen lain, seperti:
- surat permohonan;
- KTP pimpinan;
- NPWP badan;
- data alamat;
- data penanggung jawab.
Daftar dokumen bisa berubah mengikuti pembaruan sistem.
Karena itu, perusahaan perlu memakai panduan BOS terbaru saat mengajukan izin.
Syarat Khusus Berdasarkan Jenis BUJP
Selain syarat umum, setiap bidang BUJP memiliki syarat khusus.
Perusahaan harus menentukan bidang usaha sejak awal agar dapat menyiapkan tenaga ahli, alat, dan fasilitas yang sesuai.
A) Jasa Konsultasi Keamanan
BUJP yang membuka jasa konsultasi harus memiliki paling sedikit satu tenaga ahli di bidang sistem manajemen keamanan.
Kemampuan tenaga ahli harus dibuktikan dengan sertifikat yang sesuai.
Pengalaman kerja saja belum tentu cukup.
Perusahaan juga harus menunjukkan:
- hubungan tenaga ahli dengan perusahaan;
- CV;
- sertifikat kompetensi;
- pengalaman yang relevan.
B) Jasa Penerapan Peralatan Keamanan
Perusahaan yang bergerak di bidang alat keamanan harus menyediakan produk yang sudah diuji.
Kelayakan produk dapat dibuktikan dengan:
- sertifikat SNI;
- laporan pengujian;
- spesifikasi produk;
- hasil uji dari produsen.
Peralatan yang digunakan dapat berupa:
- CCTV;
- alarm;
- kontrol akses;
- sensor;
- alat komunikasi;
- perangkat keamanan lainnya.
Produk yang dipasarkan harus sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam dokumen.
C) Jasa Pelatihan Keamanan
BUJP pelatihan wajib memiliki sarana, tenaga pengajar, kurikulum, dan fasilitas yang sesuai standar Polri.
Perusahaan tidak cukup hanya menyewa ruangan lalu menawarkan pelatihan Satpam.
Beberapa hal yang biasanya diperiksa adalah:
- ruang kelas;
- area praktik;
- perlengkapan pelatihan;
- instruktur;
- bahan ajar;
- silabus;
- data peserta;
- sistem penilaian.
D) Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga
BUJP bidang ini harus memiliki kendaraan khusus seperti armored car.
Perusahaan juga perlu memiliki ruang penyimpanan yang aman, seperti strong room atau vault.
Selain itu, perusahaan harus menyiapkan:
- personel pengawalan;
- alat komunikasi;
- prosedur darurat;
- sistem keamanan kendaraan;
- tata cara penyimpanan barang.
Bidang ini membutuhkan modal lebih besar dibandingkan jenis BUJP lainnya.
E) Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan
BUJP yang menyediakan tenaga Satpam wajib mendaftarkan pekerjanya dalam:
- BPJS Kesehatan;
- BPJS Ketenagakerjaan.
Satpam yang ditempatkan juga harus memiliki pelatihan paling rendah Gada Pratama.
Perusahaan perlu memastikan:
- hubungan kerja jelas;
- hak pekerja dipenuhi;
- upah dibayar sesuai ketentuan;
- KTA Satpam masih berlaku;
- data personel tercatat;
- tersedia supervisor;
- tersedia personel pengganti.
F) Jasa Penyediaan Satwa Keamanan
BUJP bidang satwa keamanan harus memiliki pawang yang terlatih.
Perusahaan juga harus mempunyai:
- kandang;
- tempat latihan;
- fasilitas kesehatan;
- sarana perawatan;
- prosedur penggunaan satwa.
Satwa yang digunakan harus sehat, terlatih, dan dirawat sesuai standar.
Cara Mengurus Izin Usaha Jasa Pengamanan melalui OSS dan BOS Polri
Proses pengurusan Izin Usaha Jasa Pengamanan dilakukan melalui OSS dan Binmas Online System atau BOS Polri.
Proses dimulai dari pengisian kegiatan usaha di OSS, lalu dilanjutkan dengan unggah dokumen dan pemeriksaan melalui BOS.
Setelah seluruh proses selesai, SIO diterbitkan melalui OSS.
1. Mendirikan PT dan Menyesuaikan Kegiatan Usaha
Langkah pertama adalah mendirikan PT dan perorangan.
Kegiatan jasa pengamanan harus dicantumkan dalam akta perusahaan.
Pastikan data berikut sudah benar:
- nama perusahaan;
- alamat;
- pengurus;
- modal;
- pemegang saham;
- bidang usaha.
Perubahan data saat proses izin sedang berjalan dapat membuat data antar sistem tidak sama.
2. Mengurus NIB melalui OSS
Perusahaan masuk ke sistem OSS lalu menambahkan bidang usaha yang sesuai.
Data yang perlu diisi biasanya meliputi:
- kegiatan utama;
- lokasi usaha;
- data proyek;
- jenis kegiatan;
- risiko usaha.
Gunakan kode KBLI yang benar-benar tersedia di OSS saat pengajuan.
3. Memilih Jenis SIO
Perusahaan memilih satu dari enam bidang BUJP.
Satu permohonan hanya berlaku untuk satu bidang dan satu lokasi.
Perusahaan sebaiknya tidak langsung memilih semua bidang jika fasilitas dan tenaga ahli belum siap.
Lebih baik mengajukan bidang yang paling siap terlebih dahulu.
4. Melanjutkan Proses ke BOS Polri
Setelah data di OSS selesai, perusahaan masuk ke tahap pemenuhan persyaratan teknis.
Permohonan kemudian diteruskan ke BOS Polri.
Data dasar perusahaan akan ditarik dari OSS secara otomatis.
5. Mengunggah Dokumen
Perusahaan mengunggah semua dokumen umum dan khusus melalui BOS.
Dokumen harus:
- jelas;
- lengkap;
- bisa dibaca;
- sudah ditandatangani;
- sesuai data perusahaan.
Pastikan nama, alamat, jabatan, dan ruang lingkup usaha sama di semua dokumen.
6. Pemeriksaan Dokumen oleh Polda
Operator Polda akan memeriksa dokumen yang diajukan.
Jika ada dokumen yang salah atau kurang, perusahaan akan menerima catatan perbaikan.
Dokumen tersebut dapat diperbaiki lalu diunggah kembali.
7. Audit Lapangan
Setelah dokumen lolos, Polda akan menjadwalkan audit ke lokasi perusahaan.
Dalam audit ini, petugas akan melihat langsung:
- kantor;
- struktur organisasi;
- tenaga ahli;
- fasilitas;
- perlengkapan;
- dokumen fisik.
Perusahaan harus memastikan bahwa kondisi di lapangan sesuai dengan dokumen yang diajukan.
8. Pemeriksaan oleh Mabes Polri
Permohonan yang lolos dari Polda akan diteruskan ke Mabes Polri.
Mabes Polri akan melakukan pemeriksaan lanjutan sebelum izin disetujui.
Perusahaan perlu memantau status permohonan dan segera memperbaiki jika ada catatan.
9. Membayar PNBP
PNBP dibayar setelah dokumen dan hasil audit dinyatakan valid.
Perusahaan akan memperoleh kode pembayaran melalui mekanisme resmi.
Pembayaran harus dilakukan melalui saluran resmi, bukan rekening pribadi.
Setelah membayar, perusahaan akan mendapatkan bukti pembayaran negara.
10. Mencetak SIO melalui OSS
Setelah izin disetujui, SIO dapat dicetak melalui OSS.
Periksa kembali informasi berikut:
- nama perusahaan;
- jenis usaha;
- wilayah operasional;
- nomor izin;
- tanggal terbit;
- masa berlaku.
Berapa Biaya Izin Usaha Jasa Pengamanan?
Biaya PNBP untuk penerbitan satu SIO BUJP adalah Rp3.770.000.
Biaya tersebut merupakan biaya resmi negara.
Namun, biaya ini belum mencakup seluruh kebutuhan pendirian BUJP.
Biaya tambahan dapat meliputi:
- pendirian PT;
- perubahan akta;
- penyesuaian KBLI;
- sewa kantor;
- Sertifikat Gada Utama;
- keanggotaan asosiasi;
- sertifikasi tenaga ahli;
- pembelian alat;
- pendaftaran BPJS;
- kendaraan khusus;
- fasilitas pelatihan;
- kandang dan satwa;
- jasa pendampingan.
Jika perusahaan mengajukan lebih dari satu jenis BUJP, biaya PNBP dihitung untuk setiap SIO.
Besarnya modal yang dibutuhkan berbeda-beda.
Jasa konsultasi keamanan tentu membutuhkan biaya yang lebih kecil dibandingkan usaha pengawalan uang yang harus memiliki kendaraan khusus.
Berapa Lama Proses Pengurusan SIO BUJP?
Waktu pengurusan SIO BUJP tidak selalu sama.
Lama proses bergantung pada:
- kelengkapan dokumen;
- kesiapan fasilitas;
- jadwal audit;
- proses pembayaran;
- antrean pemeriksaan;
- hasil pemeriksaan Polda;
- hasil pemeriksaan Mabes Polri.
Proses biasanya menjadi lebih lama jika:
- data OSS dan BOS berbeda;
- sertifikat Gada Utama belum ada;
- keanggotaan asosiasi tidak aktif;
- fasilitas belum siap;
- alamat kantor tidak jelas;
- status pajak bermasalah;
- dokumen BPJS kurang;
- dokumen harus diperbaiki berkali-kali.
Cara terbaik untuk mempercepat proses adalah menyiapkan semua persyaratan sejak awal.
Kecepatan izin sangat bergantung pada kesiapan perusahaan.
Masa Berlaku dan Kewajiban Setelah SIO Terbit
SIO BUJP berlaku selama satu tahun.
Setelah izin terbit, perusahaan tetap memiliki kewajiban yang harus dijalankan.
Kewajiban tersebut meliputi:
- Menjalankan usaha sesuai jenis SIO.
- Beroperasi di wilayah yang diizinkan.
- Menyampaikan laporan setiap enam bulan.
- Memperbarui data personel.
- Memastikan KTA dan sertifikat Satpam masih berlaku.
- Membayar dan mengurus BPJS pekerja.
- Memperpanjang SIO sebelum habis.
- Melaporkan perubahan data perusahaan.
- Menjaga fasilitas sesuai standar.
- Mengikuti pembinaan dan pengawasan Polri.
Sistem BOS dapat memberikan pengingat sekitar 30 hari sebelum izin habis.
Namun, perusahaan sebaiknya mulai mempersiapkan perpanjangan lebih awal, misalnya 90 hari sebelumnya.
Jika terlambat, perusahaan bisa mengalami masalah dalam:
- kontrak klien;
- tender;
- penempatan Satpam;
- kegiatan operasional.
Kesalahan yang Sering Menghambat Pengurusan Izin
Hambatan pengurusan SIO sering terjadi karena banyak kesalahan kecil.
Beberapa kesalahan yang paling umum adalah:
- memakai PT Perorangan;
- akta tidak mencantumkan jasa pengamanan;
- memilih KBLI yang salah;
- menganggap NIB sudah cukup;
- mengajukan bidang yang belum siap;
- direktur belum memiliki Gada Utama;
- asosiasi sudah tidak aktif;
- alamat dokumen berbeda;
- struktur organisasi belum ditandatangani;
- CV tenaga ahli tidak sesuai;
- sertifikat alat tidak lengkap;
- pekerja belum terdaftar BPJS;
- membayar PNBP melalui cara yang tidak resmi;
- tidak membuat laporan setiap enam bulan;
- terlambat memperpanjang SIO.
Sebelum mengajukan izin, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan internal.
Pemeriksaan dapat dibagi menjadi empat bagian:
| Bagian | Hal yang Diperiksa |
| Legalitas | PT, akta, SK, NIB, NPWP, KBLI |
| Manajemen | Struktur, CV, sertifikat, asosiasi |
| Operasional | Kantor, alat, kendaraan, fasilitas, SOP |
| Kepatuhan | Pajak, BPJS, laporan, masa berlaku izin |
Checklist Kesiapan Mengurus SIO BUJP
Perusahaan dianggap siap mengurus izin jika semua aspek legalitas, tenaga kerja, fasilitas, pajak, dan jenis usaha sudah sesuai.
Gunakan checklist berikut:
- Perusahaan berbentuk PT dan perorangan.
- Akta mencantumkan jasa pengamanan.
- KBLI sudah sesuai.
- NIB dan NPWP sudah terbit.
- Status pajak aktif.
- Jenis BUJP sudah dipilih.
- Alamat sama di semua dokumen.
- Struktur organisasi sudah dibuat.
- Direktur memiliki Gada Utama.
- Manajer operasional memiliki Gada Utama.
- Tenaga ahli tersedia.
- Keanggotaan asosiasi masih aktif.
- Fasilitas sudah siap.
- Dokumen BPJS tersedia.
- Surat pernyataan sudah ditandatangani.
- Dokumen siap diperiksa saat audit.
- Dana PNBP sudah disiapkan.
- Penanggung jawab OSS dan BOS sudah ditentukan.
- Sistem laporan semester sudah disiapkan.
Pertanyaan Umum tentang Izin Usaha Jasa Pengamanan
Apakah BUJP Harus Berbentuk PT?
Ya. BUJP harus berbentuk Perseroan Terbatas dengan NIB nonperorangan.
PT Perorangan tidak dapat digunakan untuk mengurus SIO BUJP.
Apakah NIB Sudah Cukup untuk Menjalankan Perusahaan Security?
Belum.
NIB hanya menjadi identitas perusahaan.
Perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan dan memiliki SIO BUJP.
Apakah Satu SIO Berlaku untuk Semua Jenis Jasa?
Tidak.
Satu SIO hanya berlaku untuk jenis jasa dan lokasi yang tercantum dalam izin.
Jika ingin menambah bidang, perusahaan harus mengajukan izin baru.
Apakah Kantor Cabang Membutuhkan SIO?
Ya.
Kantor cabang harus memiliki SIO perluasan sesuai wilayahnya.
SIO kantor pusat juga harus masih aktif.
Berapa Biaya Resmi SIO BUJP?
Biaya PNBP penerbitan satu SIO adalah Rp3.770.000.
Biaya tersebut belum termasuk biaya pendirian perusahaan, sertifikasi, fasilitas, dan kebutuhan lainnya.
Berapa Lama Masa Berlaku SIO?
SIO BUJP berlaku selama satu tahun.
Perusahaan harus memperpanjang izin sebelum masa berlakunya habis.
Apakah BUJP Wajib Membuat Laporan?
Ya.
BUJP wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap enam bulan melalui BOS Polri.
Apakah SIO Bisa Dibekukan?
Bisa.
SIO dapat dibekukan jika perusahaan melanggar aturan, menjalankan kegiatan di luar izin, atau tidak menjalankan kewajiban.
Kesimpulan
Izin Usaha Jasa Pengamanan tidak selesai hanya dengan mendirikan PT dan mendapatkan NIB.
Perusahaan juga harus:
- memilih bidang BUJP;
- melengkapi syarat umum;
- memenuhi syarat khusus;
- mengunggah dokumen;
- menjalani audit;
- membayar PNBP;
- memperoleh SIO.
Hal terpenting dalam pengurusan izin adalah kesesuaian data.
Akta, KBLI, alamat, struktur perusahaan, tenaga ahli, dan fasilitas harus menunjukkan kegiatan usaha yang sama.
Calon BUJP sebaiknya tidak langsung mengajukan semua bidang sekaligus.
Lebih baik memulai dari bidang yang paling siap dan paling sesuai dengan target pasar.
Cara ini dapat mengurangi biaya, mempermudah pemenuhan syarat, dan membuat proses izin lebih terarah.
SIO bukan hanya dokumen administratif.
SIO menunjukkan bahwa perusahaan siap bertanggung jawab dalam menjaga manusia, aset, dan kegiatan operasional klien.
Ringkasan Izin Usaha Jasa Pengamanan
- Izin Usaha Jasa Pengamanan terdiri dari PT, NIB, dan SIO BUJP.
- BUJP harus berbentuk PT dan perorangan.
- Kode KBLI 2025 yang berkaitan adalah 80110.
- Kode di OSS tetap perlu diperiksa saat pengajuan.
- Terdapat enam jenis usaha BUJP.
- Setiap jenis memiliki syarat khusus.
- Satu SIO berlaku untuk satu bidang dan satu lokasi.
- Pengurusan dimulai dari OSS dan dilanjutkan ke BOS Polri.
- Dokumen diperiksa oleh Polda.
- Perusahaan akan menjalani audit lapangan.
- Permohonan diteruskan ke Mabes Polri.
- Biaya PNBP satu SIO adalah Rp3.770.000.
- Masa berlaku SIO adalah satu tahun.
- BUJP wajib membuat laporan setiap enam bulan.
- Kantor cabang membutuhkan SIO perluasan.
- Perpanjangan sebaiknya disiapkan sebelum izin habis.
Referensi
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.” JDIH BPK RI, 2025.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan.” JDIH BPK RI, 2021.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.” JDIH BPK RI, 2020.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.” JDIH BPK RI, 2023.
- Korbinmas Baharkam Polri. “Panduan Penggunaan BOS untuk BUJP dalam Pengurusan SIO Secara Online.” Binmas Online System, pembaruan 11 Juli 2025.
- Badan Pusat Statistik. “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.” BPS RI, 2025.
- Badan Pusat Statistik. “Tabel Konversi KBLI 2020–KBLI 2025.” BPS RI, 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” JDIH BPK RI, 2020.
