Day: September 16, 2026

Dummy adalah istilah yang cukup akrab di dunia bisnis dan investasi Indonesia, terutama saat membahas kepemilikan saham atau tanah. Sayangnya, banyak pelaku usaha melangkah tanpa benar-benar paham konsekuensi hukumnya. Gampangnya begini, dummy merujuk pada seseorang yang meminjamkan nama untuk kepentingan pihak lain dalam suatu perbuatan hukum. Di dunia hukum perusahaan dan pertanahan, praktik ini lebih sering disebut nominee. Selama menekuni regulasi penanaman modal, saya menemukan banyak orang menganggap dummy sebagai solusi praktis. Padahal risikonya besar, dan kebanyakan baru menyadarinya setelah sengketa kepemilikan benar-benar terjadi. Pengertian Dummy dalam Dunia Bisnis dan Hukum Dummy adalah pihak yang namanya tercatat resmi sebagai pemilik suatu aset, entah saham atau tanah, padahal pemilik sebenarnya orang lain. Pengaturan seperti ini biasanya lahir dari perjanjian pinjam nama, baik tertulis maupun sekadar disepakati lisan. Dalam praktiknya, dummy kerap dipakai supaya pihak asing bisa masuk ke sektor usaha yang sebenarnya dibatasi, bahkan tertutup bagi investor asing. Skema serupa juga muncul pada kepemilikan tanah yang seharusnya tidak boleh dipegang langsung oleh warga negara asing. Dummy dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dari sudut hukum perjanjian, kesepakatan dummy tetap harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu syaratnya, harus ada kausa yang halal, alias tidak melanggar undang-undang. Masalahnya, kebanyakan perjanjian dummy justru dirancang untuk mengelabui aturan yang berlaku. Akibatnya, unsur kausa halal itu jadi tidak terpenuhi, dan perjanjian pun berisiko batal demi hukum. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Fungsi dan Alasan Penggunaan Dummy dalam Praktik Bisnis Ada beberapa alasan praktis di balik penggunaan dummy dalam bisnis, meski semuanya tetap berisiko secara hukum. Berikut fungsi yang paling sering ditemukan: Meski kelihatannya memudahkan, semua alasan di atas tidak menghapus risiko hukum yang mengintai. Karena itu, memahami konsekuensinya jadi hal wajib sebelum memutuskan memakai skema ini. Contoh Praktik Dummy yang Sering Ditemukan Praktik dummy muncul dalam berbagai bentuk transaksi, baik di sektor perusahaan maupun pertanahan. Berikut beberapa contoh yang paling sering muncul di lapangan. Dummy pada Kepemilikan Saham Perusahaan Dalam kasus ini, nama seseorang dicatat sebagai pemegang saham di akta pendirian atau perubahan perseroan. Namun, kendali penuh dan keuntungan usahanya justru dinikmati pihak lain yang namanya sama sekali tidak muncul di dokumen resmi. Dummy pada Kepemilikan Tanah dan Bangunan Contoh lain terjadi saat warga negara asing ingin memiliki tanah berstatus hak milik di Indonesia. Karena hukum melarangnya secara langsung, mereka meminjam nama warga negara Indonesia sebagai pemilik formal di sertifikat tanah. Dummy sebagai Direktur atau Pengurus Perusahaan Selain saham dan tanah, dummy juga muncul dalam jabatan direktur perusahaan. Orang yang tercatat sebagai direktur di dokumen resmi sebenarnya cuma menjalankan instruksi dari pihak lain yang jadi pengendali sesungguhnya di balik layar. Risiko Hukum Penggunaan Dummy di Indonesia Praktik dummy membawa risiko hukum yang serius, baik bagi pemilik aset sebenarnya maupun orang yang meminjamkan namanya. Berikut beberapa risiko utamanya. Risiko pada Kepemilikan Saham Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas melarang perjanjian kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain. Lalu, Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa perjanjian semacam ini batal demi hukum begitu dibuat. Sebagai tambahan, Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mewajibkan saham dikeluarkan atas nama pemiliknya yang sebenarnya. Jadi jelas, skema dummy pada kepemilikan saham berhadapan langsung dengan dua undang-undang ini. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Risiko pada Kepemilikan Tanah Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melarang warga negara asing memiliki tanah berstatus hak milik. Kalau dummy dipakai untuk mengakalinya, perjanjian itu berisiko batal demi hukum, dan tanahnya bisa saja jatuh ke negara. Selain risiko keperdataan, praktik dummy yang disertai penyembunyian aset juga bisa menyeret pelakunya ke ranah tindak pidana pencucian uang. Makanya, konsultasi hukum sejak awal sangat disarankan sebelum menyusun struktur kepemilikan semacam ini. FAQ Seputar Dummy Berikut beberapa pertanyaan yang paling sering muncul soal praktik dummy dalam bisnis. Apakah dummy sama dengan nominee? Ya, keduanya pada dasarnya mengacu pada konsep yang sama, yaitu pihak yang meminjamkan nama untuk kepentingan orang lain. Istilah dummy dan nominee sering dipakai bergantian dalam praktik bisnis dan hukum. Apakah perjanjian dummy sah secara hukum di Indonesia? Pada umumnya tidak, terutama kalau dipakai untuk mengakali ketentuan kepemilikan saham atau tanah. Undang-undang secara tegas menyatakan perjanjian semacam ini batal demi hukum. Apa risiko terbesar bagi orang yang menjadi dummy? Orang yang jadi dummy bisa kehilangan status hukumnya atas aset itu kapan saja, karena namanya cuma tercatat secara formal. Belum lagi risiko ikut terseret masalah hukum kalau aset tersebut ternyata terkait pelanggaran lain. Kesimpulan Dummy adalah praktik pinjam nama yang kerap dipakai untuk mengakali pembatasan kepemilikan saham maupun tanah di Indonesia. Meski kelihatannya memudahkan, praktik ini menyimpan risiko hukum yang serius bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai langkah yang disarankan, hindari skema dummy dan pilih struktur kepemilikan yang sesuai regulasi yang berlaku. Konsultasi dengan notaris atau ahli hukum sejak awal akan membantu menemukan solusi yang lebih aman. Menurut saya, godaan memakai dummy biasanya muncul karena ingin jalan pintas, padahal risikonya jauh lebih besar daripada manfaat sesaatnya. Karena itu, memilih jalur hukum yang benar dari awal jauh lebih bijak untuk melindungi aset dalam jangka panjang. Kalau kamu sedang mempertimbangkan struktur kepemilikan usaha, atau menghadapi masalah terkait perjanjian nominee, jangan ragu mencari pendampingan yang tepat. Klik poster yang tersedia, atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, untuk berdiskusi lebih lanjut dengan tim kami. Ringkasan Referensi

Stuck artinya apa? Pertanyaan ini sering muncul begitu orang menemukannya di tengah percakapan atau tontonan berbahasa Inggris. Singkatnya, stuck berarti terjebak, tersangkut, atau tidak bisa bergerak dari suatu keadaan. Sebagai penulis yang juga menekuni dunia penerjemahan, saya sering melihat kata ini diterjemahkan terlalu kaku, padahal maknanya sangat kontekstual. Kesalahan menerjemahkan kata sederhana seperti ini justru bikin komunikasi lintas bahasa jadi kurang tepat sasaran. Padahal, kesalahan kecil semacam ini bisa berdampak besar pada makna keseluruhan kalimat. Makanya, memahami konteks kalimat jauh lebih penting daripada menghafal satu arti baku. Dengan begitu, kamu akan lebih percaya diri saat membaca atau berbicara bahasa Inggris sehari-hari. Apa Arti Stuck dalam Bahasa Indonesia? Secara harfiah, stuck adalah kata sifat yang berasal dari bentuk lampau kata kerja stick. Kata ini menggambarkan kondisi seseorang atau sesuatu yang tidak bisa bergerak, berpindah, atau berkembang dari posisinya. Dalam bahasa Indonesia, stuck paling sering diterjemahkan menjadi “terjebak”, “tersangkut”, atau “macet”. Tapi terjemahan yang tepat sebenarnya tergantung pada konteks kalimatnya secara utuh. Misalnya, stuck bisa merujuk pada kondisi fisik, seperti benda yang tersangkut di suatu tempat. Bisa juga dipakai untuk menggambarkan kondisi emosional, atau situasi yang terasa mandek. Jadi, makna stuck jauh lebih luas daripada sekadar satu terjemahan tunggal. Asal Kata dan Bentuk Tata Bahasanya Stuck merupakan bentuk past participle dari kata kerja stick, yang berarti menempel atau melekat. Dalam tata bahasa Inggris, kata ini dipakai sebagai kata sifat maupun bagian dari kata kerja pasif. Contohnya, “the door is stuck” menggunakan stuck sebagai kata sifat yang menjelaskan kondisi pintu. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Jenis-Jenis Penggunaan Kata Stuck Ternyata, kata stuck punya beberapa jenis penggunaan yang berbeda dalam kalimat sehari-hari. Dengan memahami jenis-jenis ini, kamu jadi lebih mudah menerjemahkan stuck sesuai konteksnya. Penggunaan yang tepat pun akan membuat komunikasi bahasa Inggrismu terdengar lebih natural. Contoh Kalimat Menggunakan Stuck Biar lebih paham, coba perhatikan beberapa contoh kalimat berikut ini. Perhatikan, terjemahan stuck selalu menyesuaikan objek atau situasi yang sedang dibahas. Jadi, jangan hanya menghafal satu arti. Pahami juga konteks kalimat secara keseluruhan. Sinonim dan Ungkapan Serupa dengan Stuck Selain stuck, bahasa Inggris punya beberapa kata dengan makna yang mirip, meski tidak selalu identik. Meski terlihat serupa, tiap kata punya nuansa makna yang sedikit berbeda. Karena itu, pemilihan kata yang tepat akan membuat kalimat bahasa Inggrismu terdengar lebih akurat. Perbedaan Stuck dengan Kata Sejenis Banyak pembelajar bahasa Inggris kesulitan membedakan stuck dengan kata-kata sejenis seperti trapped dan jammed. Sebenarnya, perbedaan utamanya ada pada jenis situasi yang digambarkan setiap kata tersebut. Stuck bersifat umum, bisa dipakai untuk berbagai situasi, baik fisik maupun emosional. Sementara jammed lebih spesifik untuk benda mekanis yang tersangkut akibat gangguan teknis. Kalau trapped, biasanya menggambarkan situasi yang lebih serius, seperti terjebak dalam bahaya atau ruangan tertutup. Dengan memahami perbedaan ini, kamu bisa memilih kata yang paling tepat sesuai konteks kalimat. Pemilihan kata yang tepat juga akan membuat tulisan atau ucapanmu terdengar lebih meyakinkan di telinga penutur asli. Arti Stuck in Traffic dan Ungkapan Idiomatis Lainnya Salah satu frasa yang paling sering dicari adalah “stuck in traffic”, yang berarti terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Frasa ini sangat umum dipakai dalam percakapan sehari-hari, baik lisan maupun tulisan informal seperti pesan singkat. Selain “stuck in traffic”, ada beberapa frasa idiomatis lain yang juga sering digunakan bersama kata stuck. Menariknya, tiap frasa ini punya makna yang cukup berbeda, meski sama-sama memakai kata stuck. Karena itu, penting mempelajari frasa secara utuh, bukan hanya kata per kata. Menghafal frasa lengkap akan jauh lebih efektif daripada menerjemahkan tiap kata secara terpisah. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Tips Menerjemahkan Kata Stuck dengan Tepat Menerjemahkan kata stuck memerlukan kepekaan terhadap konteks kalimat secara menyeluruh. Berikut beberapa tips yang bisa membantu proses penerjemahan jadi lebih akurat. Dengan menerapkan tips ini, hasil terjemahan akan terasa lebih natural dan sesuai konteks aslinya. Kemampuan ini juga sangat berguna buat kamu yang sering berkomunikasi dalam lingkungan kerja internasional. FAQ Seputar Stuck Artinya Apa arti stuck dalam bahasa gaul? Dalam percakapan sehari-hari, stuck sering dipakai untuk menggambarkan perasaan “mandek” atau “bingung tidak tahu harus bagaimana”. Anak muda juga sering memakainya untuk menggambarkan kondisi kerja atau hubungan yang terasa jalan di tempat. Apakah stuck sama dengan stucked? Tidak. Stuck adalah bentuk past participle yang benar, sedangkan stucked bukan bentuk yang diakui dalam tata bahasa Inggris standar. Kesalahan ini cukup umum terjadi pada pembelajar bahasa Inggris tingkat awal. Bagaimana cara mengucapkan stuck dengan benar? Kata stuck diucapkan seperti “stak”, dengan bunyi vokal pendek dan penekanan pada huruf konsonan di akhir kata. Pengucapan yang tepat akan membantu lawan bicara memahami maksud kamu dengan lebih jelas. Kesimpulan Jadi, stuck artinya terjebak, tersangkut, atau mandek, tergantung pada konteks kalimat yang digunakan. Kata ini bisa menggambarkan kondisi fisik, emosional, maupun situasional dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, memahami konteks jauh lebih penting daripada menghafal satu terjemahan kata secara kaku. Kemampuan ini akan sangat membantu, terutama saat kamu berkomunikasi dengan rekan kerja, klien, atau teman dari luar negeri. Sering menemukan istilah bahasa Inggris yang membingungkan seperti ini? Jangan ragu mencari bantuan penerjemah profesional. Klik poster di bawah ini, atau tekan tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website, untuk mendapatkan bantuan penerjemahan yang akurat dan sesuai konteks. Ringkasan Referensi

ETA adalah istilah yang hampir setiap hari muncul di aplikasi pengiriman barang. Sayangnya, tidak semua orang memahami cara perhitungannya secara tepat. Banyak konsumen kebingungan saat estimasi waktu pengiriman meleset dari perkiraan awal. Sederhananya, ETA adalah singkatan dari Estimated Time of Arrival, yaitu perkiraan waktu kedatangan suatu barang, kendaraan, kapal, atau pesawat di lokasi tujuan. Sebagai orang yang menekuni regulasi pelayaran dan kepabeanan, saya melihat ETA adalah informasi krusial. Angka ini bukan cuma perkiraan biasa, melainkan data yang punya fungsi hukum dalam proses kedatangan sarana pengangkut di Indonesia. Karena itu, memahami dasar hukum dan cara menghitungnya penting, baik bagi pelaku usaha logistik maupun masyarakat umum. Nah, artikel ini akan membahas pengertian ETA, dasar hukum pemberitahuan kedatangan, fungsi ETA dalam berbagai sektor, sampai cara menghitungnya secara praktis. Dengan begitu, kamu bisa memahami istilah ini secara lebih menyeluruh. Pengertian ETA Secara Umum Pengertian ETA merujuk pada perkiraan waktu suatu objek, baik berupa barang kiriman, kendaraan, kapal, maupun pesawat, diperkirakan tiba di titik tujuan. Perhitungan ini didasarkan pada jarak tempuh, kecepatan rata-rata, serta berbagai faktor eksternal yang bisa memengaruhi perjalanan. Selanjutnya, penting dipahami bahwa ETA berbeda dari ETD atau Estimated Time of Departure, yang merujuk pada perkiraan waktu keberangkatan. Kedua istilah ini saling melengkapi dalam sistem pelacakan logistik modern. Perlu dicatat, ETA juga dipakai secara luas dalam dunia penerbangan, pelayaran, transportasi darat, sampai layanan darurat seperti ambulans. Jadi, cakupan penggunaannya sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ETA dan ETD Supaya lebih jelas, berikut perbedaan mendasar antara ETA dan ETD yang sering tertukar oleh masyarakat awam. Dasar Hukum Pemberitahuan Kedatangan di Indonesia Dasar hukum pemberitahuan kedatangan di Indonesia, khususnya terkait ETA dalam konteks pelayaran dan kepabeanan, diatur dalam beberapa regulasi yang saling melengkapi. Regulasi ini jadi acuan bagi operator sarana pengangkut dalam menjalankan kewajiban administratifnya. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap agen pelayaran wajib menyampaikan data ETA kapal kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun otoritas pelabuhan sebelum kapal tiba. Karena itulah, keterlambatan atau kesalahan pelaporan ETA bisa berdampak pada proses bongkar muat maupun pemeriksaan kepabeanan. Menurut saya pribadi, ketepatan pelaporan ETA jadi indikator penting kepatuhan pelaku usaha logistik terhadap regulasi kepabeanan. Selanjutnya, data ETA yang akurat juga membantu otoritas pelabuhan merencanakan alokasi dermaga secara lebih efisien. Sanksi atas Kelalaian Pelaporan ETA Sebagai tambahan, keterlambatan penyampaian data kedatangan sarana pengangkut, termasuk informasi ETA, bisa dikenai sanksi administratif oleh otoritas kepabeanan sesuai ketentuan dalam UU Kepabeanan. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Fungsi ETA dalam Berbagai Sektor Fungsi ETA dalam berbagai sektor sangat beragam, mulai dari logistik, transportasi, sampai layanan darurat. Setiap sektor memanfaatkan data ETA untuk tujuan operasional yang berbeda-beda. Menurut saya pribadi, fungsi ETA pada sektor kepabeanan jadi aspek yang paling berdampak langsung terhadap efisiensi arus barang di pelabuhan. Sebab, keterlambatan sistem pelaporan ETA bisa memicu antrean panjang dan biaya tambahan bagi pelaku usaha. Cara Menghitung ETA Secara Praktis Cara menghitung ETA secara praktis sebenarnya cukup sederhana kalau mengetahui rumus dasarnya. Perhitungan ini penting dipahami, baik oleh pelaku usaha logistik maupun konsumen yang ingin memperkirakan waktu tiba barangnya sendiri. Rumus dasar penghitungan ETA adalah waktu keberangkatan ditambah hasil pembagian jarak tempuh oleh kecepatan rata-rata perjalanan. Sebagai contoh, kalau sebuah kapal berangkat pukul 08.00 dengan jarak tempuh 300 kilometer dan kecepatan rata-rata 20 kilometer per jam, maka waktu tempuhnya adalah 15 jam. Jadi, ETA diperkirakan pukul 23.00 pada hari yang sama. Selanjutnya, berikut beberapa faktor yang memengaruhi akurasi perhitungan ETA di lapangan. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! FAQ Seputar ETA Apa perbedaan ETA dan waktu pengiriman sebenarnya? ETA adalah perkiraan berdasarkan perhitungan awal, sedangkan waktu pengiriman sebenarnya dapat berubah akibat kondisi cuaca, lalu lintas, atau proses pemeriksaan di lapangan. Apakah ETA kapal wajib dilaporkan kepada otoritas pelabuhan? Ya, agen pelayaran wajib melaporkan ETA kapal melalui Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai ketentuan UU Kepabeanan dan UU Pelayaran. Mengapa ETA pengiriman online sering meleset dari jadwal? ETA bersifat estimasi, sehingga faktor eksternal seperti cuaca, kepadatan lalu lintas, dan kendala operasional dapat menyebabkan perbedaan dengan waktu kedatangan sebenarnya. Kesimpulan Jadi, ETA adalah perkiraan waktu kedatangan yang punya peran penting dalam sektor logistik, pelayaran, penerbangan, sampai kepabeanan. Dasar hukumnya bersumber dari UU Pelayaran dan UU Kepabeanan yang mewajibkan pelaporan estimasi kedatangan sarana pengangkut kepada otoritas berwenang. Sebagai penulis, saya berpandangan bahwa akurasi pelaporan ETA sangat menentukan efisiensi rantai pasok nasional. Karena itu, pelaku usaha logistik perlu terus meningkatkan sistem pelacakan yang digunakan. Langkah yang disarankan bagi pelaku usaha adalah memanfaatkan teknologi pelacakan real-time agar data ETA yang dilaporkan semakin akurat. Kalau kamu membutuhkan pendampingan hukum terkait regulasi kepabeanan, pelaporan kedatangan sarana pengangkut, atau sengketa logistik lainnya, jangan ragu klik poster di bawah ini. Atau, klik saja tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan langsung dari tim kami. Ringkasan Referensi

BUMD adalah istilah yang kerap terdengar dalam pemberitaan daerah. Sayangnya, tidak semua orang memahami peran dan kedudukan hukumnya secara tepat. Banyak masyarakat menyamakan BUMD dengan BUMN, padahal keduanya punya dasar hukum dan kepemilikan yang berbeda. Sederhananya, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah lewat penyertaan modal langsung. Sebagai orang yang menekuni regulasi pemerintahan daerah, saya melihat BUMD adalah instrumen penting yang seharusnya mendorong pendapatan asli daerah. Bukan malah jadi beban anggaran akibat pengelolaan yang kurang profesional. Karena itu, memahami dasar hukum dan tata kelolanya penting bagi masyarakat maupun calon investor daerah. Nah, artikel ini akan membahas pengertian BUMD, dasar hukumnya, ciri-ciri utama, jenis-jenis BUMD, sampai contohnya di Indonesia. Dengan begitu, kamu bisa memahami topik ini secara lebih menyeluruh. Pengertian BUMD Secara Umum Pengertian BUMD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merujuk pada badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh daerah. Kepemilikan ini diperoleh lewat penyertaan modal daerah secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, penting dipahami bahwa BUMD berbeda dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMD dimiliki dan dikelola pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Sementara BUMN dimiliki pemerintah pusat lewat Kementerian BUMN. Perlu dicatat, pendirian BUMD ditetapkan lewat Peraturan Daerah (Perda) yang disusun sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi masing-masing wilayah. Karena itu, jenis usaha BUMD antardaerah bisa sangat bervariasi. Perbedaan BUMD dan BUMN Supaya lebih jelas, berikut perbedaan mendasar antara BUMD dan BUMN yang sering tertukar oleh masyarakat. Dasar Hukum BUMD di Indonesia Dasar hukum BUMD di Indonesia bersumber dari dua regulasi utama yang saling melengkapi. Regulasi ini jadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mendirikan dan mengelola badan usahanya. Berdasarkan Pasal 331 ayat (6) UU Pemerintahan Daerah, PP Nomor 54 Tahun 2017 diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum sejak dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Karena itulah, seluruh BUMD yang berdiri sebelum aturan baru ini wajib menyesuaikan bentuk hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut saya pribadi, kewajiban penyesuaian bentuk hukum ini jadi langkah penting untuk mendorong profesionalisme tata kelola BUMD di seluruh Indonesia. Selanjutnya, PP BUMD juga mengatur mekanisme pengawasan yang lebih ketat dibandingkan aturan sebelumnya. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Kewenangan Kepala Daerah terhadap BUMD Sebagai tambahan, PP Nomor 54 Tahun 2017 turut mengatur kewenangan kepala daerah dalam pembinaan BUMD, termasuk pengangkatan direksi, dewan pengawas, sampai evaluasi kinerja tahunan perusahaan daerah. Ciri-Ciri dan Jenis BUMD Ciri-ciri dan jenis BUMD perlu dipahami supaya masyarakat bisa membedakannya dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik utama BUMD. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017, BUMD terbagi menjadi dua jenis utama berikut ini. Fungsi BUMD bagi Pembangunan Daerah Menurut saya pribadi, keberadaan BUMD idealnya jadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal. Terutama dalam menyediakan layanan dasar seperti air bersih, transportasi, dan energi bagi masyarakat setempat. Contoh BUMD di Indonesia Contoh BUMD di Indonesia bisa ditemukan di hampir setiap provinsi maupun kabupaten/kota, dengan bidang usaha yang beragam sesuai potensi daerah masing-masing. Berikut beberapa ilustrasi BUMD yang dikenal luas oleh masyarakat. Lewat contoh-contoh tersebut, terlihat jelas bahwa BUMD punya peran strategis dalam menopang layanan publik sekaligus pendapatan asli daerah. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! FAQ Seputar BUMD Apa perbedaan utama BUMD dan BUMN? BUMD dimiliki dan dikelola pemerintah daerah melalui Perda, sedangkan BUMN dimiliki pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN. Siapa yang berwenang mengawasi kinerja BUMD? Pengawasan BUMD dilakukan oleh kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota, sesuai ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017. Apakah BUMD boleh memiliki anak perusahaan? Boleh, BUMD dapat memiliki anak perusahaan melalui penyertaan modal minimal 70 persen sesuai ketentuan dalam PP BUMD. Kesimpulan Jadi, BUMD adalah badan usaha milik pemerintah daerah yang didirikan lewat Perda dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 54 Tahun 2017. BUMD punya ciri khas berupa kepemilikan modal daerah, pengawasan kepala daerah, serta fungsi ganda sebagai penyedia layanan publik dan sumber pendapatan asli daerah. Sebagai penulis, saya berpandangan bahwa keberhasilan BUMD sangat bergantung pada profesionalisme tata kelola dan independensi dari kepentingan politik jangka pendek. Langkah yang disarankan bagi pemerintah daerah adalah memastikan direksi dan pengawas BUMD dipilih berdasarkan kompetensi, bukan semata pertimbangan politis. Kalau kamu membutuhkan pendampingan hukum terkait pendirian BUMD, perubahan bentuk badan hukum, atau tata kelola perusahaan daerah lainnya, jangan ragu klik poster di bawah ini. Atau, klik saja tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan langsung dari tim kami. Ringkasan Referensi