Dummy adalah istilah yang cukup akrab di dunia bisnis dan investasi Indonesia, terutama saat membahas kepemilikan saham atau tanah.
Sayangnya, banyak pelaku usaha melangkah tanpa benar-benar paham konsekuensi hukumnya.
Gampangnya begini, dummy merujuk pada seseorang yang meminjamkan nama untuk kepentingan pihak lain dalam suatu perbuatan hukum. Di dunia hukum perusahaan dan pertanahan, praktik ini lebih sering disebut nominee.
Selama menekuni regulasi penanaman modal, saya menemukan banyak orang menganggap dummy sebagai solusi praktis.
Padahal risikonya besar, dan kebanyakan baru menyadarinya setelah sengketa kepemilikan benar-benar terjadi.
Pengertian Dummy dalam Dunia Bisnis dan Hukum
Dummy adalah pihak yang namanya tercatat resmi sebagai pemilik suatu aset, entah saham atau tanah, padahal pemilik sebenarnya orang lain. Pengaturan seperti ini biasanya lahir dari perjanjian pinjam nama, baik tertulis maupun sekadar disepakati lisan.
Dalam praktiknya, dummy kerap dipakai supaya pihak asing bisa masuk ke sektor usaha yang sebenarnya dibatasi, bahkan tertutup bagi investor asing.
Skema serupa juga muncul pada kepemilikan tanah yang seharusnya tidak boleh dipegang langsung oleh warga negara asing.
Dummy dalam Perspektif Hukum Perjanjian
Dari sudut hukum perjanjian, kesepakatan dummy tetap harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Salah satu syaratnya, harus ada kausa yang halal, alias tidak melanggar undang-undang.
Masalahnya, kebanyakan perjanjian dummy justru dirancang untuk mengelabui aturan yang berlaku. Akibatnya, unsur kausa halal itu jadi tidak terpenuhi, dan perjanjian pun berisiko batal demi hukum.
Fungsi dan Alasan Penggunaan Dummy dalam Praktik Bisnis
Ada beberapa alasan praktis di balik penggunaan dummy dalam bisnis, meski semuanya tetap berisiko secara hukum. Berikut fungsi yang paling sering ditemukan:
- Mengakali pembatasan kepemilikan asing: pihak asing memanfaatkan dummy untuk masuk ke sektor usaha yang sebenarnya dibatasi bagi penanam modal asing.
- Menghindari pembatasan kepemilikan tanah: warga negara asing memakai dummy agar bisa “menguasai” tanah berstatus hak milik, padahal hukum pertanahan Indonesia melarangnya.
- Menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya: dummy dipasang agar nama pemilik aset yang sesungguhnya tidak muncul ke publik.
- Kemudahan administrasi sementara: sebagian pihak memakai dummy sebagai jalan pintas sebelum struktur kepemilikan resmi selesai diurus.
Meski kelihatannya memudahkan, semua alasan di atas tidak menghapus risiko hukum yang mengintai. Karena itu, memahami konsekuensinya jadi hal wajib sebelum memutuskan memakai skema ini.
Contoh Praktik Dummy yang Sering Ditemukan
Praktik dummy muncul dalam berbagai bentuk transaksi, baik di sektor perusahaan maupun pertanahan. Berikut beberapa contoh yang paling sering muncul di lapangan.
Dummy pada Kepemilikan Saham Perusahaan
Dalam kasus ini, nama seseorang dicatat sebagai pemegang saham di akta pendirian atau perubahan perseroan.
Namun, kendali penuh dan keuntungan usahanya justru dinikmati pihak lain yang namanya sama sekali tidak muncul di dokumen resmi.
Dummy pada Kepemilikan Tanah dan Bangunan
Contoh lain terjadi saat warga negara asing ingin memiliki tanah berstatus hak milik di Indonesia. Karena hukum melarangnya secara langsung, mereka meminjam nama warga negara Indonesia sebagai pemilik formal di sertifikat tanah.
Dummy sebagai Direktur atau Pengurus Perusahaan
Selain saham dan tanah, dummy juga muncul dalam jabatan direktur perusahaan. Orang yang tercatat sebagai direktur di dokumen resmi sebenarnya cuma menjalankan instruksi dari pihak lain yang jadi pengendali sesungguhnya di balik layar.
Risiko Hukum Penggunaan Dummy di Indonesia
Praktik dummy membawa risiko hukum yang serius, baik bagi pemilik aset sebenarnya maupun orang yang meminjamkan namanya. Berikut beberapa risiko utamanya.
Risiko pada Kepemilikan Saham
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas melarang perjanjian kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain.
Lalu, Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa perjanjian semacam ini batal demi hukum begitu dibuat.
Sebagai tambahan, Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mewajibkan saham dikeluarkan atas nama pemiliknya yang sebenarnya.
Jadi jelas, skema dummy pada kepemilikan saham berhadapan langsung dengan dua undang-undang ini.
Risiko pada Kepemilikan Tanah
Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melarang warga negara asing memiliki tanah berstatus hak milik.
Kalau dummy dipakai untuk mengakalinya, perjanjian itu berisiko batal demi hukum, dan tanahnya bisa saja jatuh ke negara.
Selain risiko keperdataan, praktik dummy yang disertai penyembunyian aset juga bisa menyeret pelakunya ke ranah tindak pidana pencucian uang.
Makanya, konsultasi hukum sejak awal sangat disarankan sebelum menyusun struktur kepemilikan semacam ini.
FAQ Seputar Dummy
Berikut beberapa pertanyaan yang paling sering muncul soal praktik dummy dalam bisnis.
Apakah dummy sama dengan nominee? Ya, keduanya pada dasarnya mengacu pada konsep yang sama, yaitu pihak yang meminjamkan nama untuk kepentingan orang lain. Istilah dummy dan nominee sering dipakai bergantian dalam praktik bisnis dan hukum.
Apakah perjanjian dummy sah secara hukum di Indonesia? Pada umumnya tidak, terutama kalau dipakai untuk mengakali ketentuan kepemilikan saham atau tanah. Undang-undang secara tegas menyatakan perjanjian semacam ini batal demi hukum.
Apa risiko terbesar bagi orang yang menjadi dummy? Orang yang jadi dummy bisa kehilangan status hukumnya atas aset itu kapan saja, karena namanya cuma tercatat secara formal. Belum lagi risiko ikut terseret masalah hukum kalau aset tersebut ternyata terkait pelanggaran lain.
Kesimpulan
Dummy adalah praktik pinjam nama yang kerap dipakai untuk mengakali pembatasan kepemilikan saham maupun tanah di Indonesia.
Meski kelihatannya memudahkan, praktik ini menyimpan risiko hukum yang serius bagi semua pihak yang terlibat.
Sebagai langkah yang disarankan, hindari skema dummy dan pilih struktur kepemilikan yang sesuai regulasi yang berlaku. Konsultasi dengan notaris atau ahli hukum sejak awal akan membantu menemukan solusi yang lebih aman.
Menurut saya, godaan memakai dummy biasanya muncul karena ingin jalan pintas, padahal risikonya jauh lebih besar daripada manfaat sesaatnya.
Karena itu, memilih jalur hukum yang benar dari awal jauh lebih bijak untuk melindungi aset dalam jangka panjang.
Kalau kamu sedang mempertimbangkan struktur kepemilikan usaha, atau menghadapi masalah terkait perjanjian nominee, jangan ragu mencari pendampingan yang tepat.
Klik poster yang tersedia, atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, untuk berdiskusi lebih lanjut dengan tim kami.
Ringkasan
- Dummy adalah pihak yang meminjamkan nama untuk kepentingan pemilik aset sebenarnya, baik dalam kepemilikan saham maupun tanah.
- Istilah dummy sering disamakan dengan nominee dalam praktik hukum bisnis di Indonesia.
- Fungsi utama dummy biasanya untuk mengakali pembatasan kepemilikan asing atau menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya.
- Contoh praktik dummy meliputi kepemilikan saham perusahaan, kepemilikan tanah, dan jabatan direktur perusahaan.
- Pasal 33 UU Penanaman Modal secara tegas melarang perjanjian kepemilikan saham atas nama orang lain.
- UU Perseroan Terbatas turut mewajibkan saham dikeluarkan atas nama pemilik yang sebenarnya.
- UU Pokok Agraria melarang warga negara asing memiliki tanah berstatus hak milik, termasuk lewat skema dummy.
- Praktik dummy berisiko batal demi hukum dan bisa menyeret pelakunya ke persoalan hukum yang lebih luas.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 33.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 48.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 21 dan Pasal 26.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 tentang Syarat Sahnya Perjanjian.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.
- Hukumonline, kajian hukum mengenai keabsahan perjanjian nominee dalam kepemilikan saham perusahaan.
