Pajak Donasi: PPh Penerima dan Pengurang Penghasilan

Pajak donasi sering membingungkan karena menyentuh dua sisi sekaligus, yaitu pihak yang memberi dan pihak yang menerima. Banyak orang mengira semua donasi otomatis mengurangi pajak, padahal aturannya jauh lebih sempit.

Sebagai praktisi hukum yang kerap mendampingi perusahaan dan yayasan, saya melihat dua kesalahan yang berulang. Perusahaan membebankan donasi sebagai biaya tanpa dasar, sementara lembaga penerima tidak tahu apakah donasi yang masuk dikenai pajak.

Singkatnya, donasi pada prinsipnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengecualiannya hanya untuk jenis sumbangan tertentu yang diatur undang-undang dan peraturan pemerintah.

Nah, di artikel ini kita bahas PPh bagi penerima donasi, jenis donasi yang boleh mengurangi penghasilan, batasnya, dan contoh hitungannya. Kamu juga akan tahu dokumen yang perlu disiapkan.

Pengertian Donasi dan Dasar Hukum Pajaknya

Donasi adalah pemberian uang atau barang secara sukarela tanpa imbalan. Dalam bahasa peraturan pajak, istilah yang dipakai adalah bantuan, sumbangan, atau hibah.

Dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 9 ayat (1) huruf g menegaskan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Alasannya sederhana. Pengeluaran yang tidak berkaitan dengan usaha untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan tidak dianggap biaya.

Meski begitu, Pasal 6 ayat (1) memberi pengecualian untuk lima jenis sumbangan tertentu. Pengaturan lebih rincinya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 dan peraturan menteri keuangan turunannya.

Di sisi penerima, Pasal 4 ayat (3) mengatur pengecualian dari objek pajak. Ketentuan ini membuat banyak lembaga sosial menerima donasi tanpa terkena PPh.

Menurut saya, pemahaman dua sisi ini penting sejak awal. Donatur perlu tahu apakah ia mendapat manfaat pajak, dan penerima perlu tahu apakah ia punya kewajiban.

PPh bagi Penerima Donasi

Perlakuan pajak bagi penerima bergantung pada siapa penerimanya dan apa hubungannya dengan pemberi. Berikut gambaran yang paling sering dijumpai.

Penerima Berupa Lembaga Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 mengecualikan harta hibah yang diterima keluarga sedarah satu derajat garis lurus, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, dan orang pribadi pengusaha mikro dan kecil yang ditetapkan Menteri Keuangan. Syaratnya, tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima.

Ketentuan itu berarti donasi yang masuk ke yayasan sosial umumnya bukan objek PPh. Lembaga tidak perlu menghitung pajak atas donasi yang memenuhi syarat.

Syarat tanpa hubungan usaha penting dicermati. Bila pemberi dan penerima punya hubungan kepemilikan atau kepentingan usaha, pengecualian ini bisa gugur.

Perlu dicatat, pengecualian berlaku untuk donasi, bukan untuk penghasilan usaha lembaga. Yayasan yang menjalankan kegiatan komersial tetap memiliki kewajiban pajak atas penghasilan usahanya.

Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 juga mengecualikan zakat yang diterima badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Pengecualian itu mencakup zakat yang diterima penerima yang berhak.

Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia juga termasuk. Syaratnya diterima lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

Penerima Perorangan dan Usaha

Donasi kepada orang pribadi di luar kategori pengecualian tidak otomatis bebas pajak. Perlakuannya bergantung pada hubungan dan sifat pemberian.

Karena detailnya rumit, konsultasikan dengan konsultan pajak bila nilainya besar. Simpan juga bukti bahwa pemberian bersifat sukarela dan tanpa kaitan usaha.

Sebagai contoh, pengusaha membantu biaya berobat tetangganya. Pemberian itu pada umumnya tidak berkaitan dengan usaha, tetapi nilai dan hubungannya tetap perlu dinilai.

Donasi yang Boleh Mengurangi Penghasilan Bruto

Lima jenis sumbangan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 merinci syarat dan batasnya.

Kelima jenis itu adalah:

• Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan pemerintah.
• Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
• Biaya pembangunan infrastruktur sosial.
• Sumbangan fasilitas pendidikan.
• Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Sumbangan bencana nasional hanya berlaku untuk bencana yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional. Besarnya tidak dibatasi persentase, tetapi harus disalurkan melalui lembaga yang ditentukan.

Untuk empat jenis lainnya, total pengurangan dibatasi paling banyak 5 persen dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Batas ini menjaga agar manfaat pajak tidak berlebihan.

Infrastruktur sosial mencakup fasilitas untuk kepentingan umum yang bersifat nirlaba. Contohnya rumah ibadah, panti, dan fasilitas sosial lain sesuai definisi peraturan.

Sumbangan fasilitas pendidikan berupa pembangunan atau penyediaan fasilitas bagi lembaga pendidikan. Sumbangan olahraga berupa pembinaan di bidang olahraga sesuai ketentuan.

Contoh Hitungan Batas 5 Persen

Misalnya, PT Maju memiliki penghasilan neto fiskal tahun lalu sebesar Rp2.000.000.000. Batas pengurangan tahun ini adalah 5 persen dari angka itu, yaitu Rp100.000.000.

Tahun ini PT Maju menyumbang Rp60.000.000 untuk fasilitas pendidikan dan Rp70.000.000 untuk pembinaan olahraga. Total sumbangan Rp130.000.000 melebihi batas Rp100.000.000.

Maka hanya Rp100.000.000 yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kelebihan Rp30.000.000 tidak dapat dibiayakan dan tidak dapat dibawa ke tahun berikutnya menurut ketentuan umum.

Angka ini fiktif dan hanya ilustrasi. Cek peraturan terbaru sebelum menghitung karena ketentuan teknis dapat berubah.

Syarat dan Dokumen agar Donasi Diakui Pajak

Donasi yang boleh dikurangkan tetap harus memenuhi syarat. Tanpa syarat itu, pemeriksa pajak dapat mengoreksi.

Beberapa syarat umum yang perlu kamu perhatikan:

• Wajib pajak memiliki penghasilan neto fiskal positif pada tahun pajak sebelumnya.
• Sumbangan diberikan kepada penerima yang diizinkan peraturan.
• Sumbangan dilaporkan dalam SPT Tahunan pada tahun pajak diberikan.
• Wajib pajak memiliki bukti penerimaan sumbangan dari penerima.
• Sumbangan tidak berkaitan dengan hubungan istimewa yang menyimpang.

Bukti penerimaan biasanya memuat identitas pemberi, jumlah, tanggal, dan jenis sumbangan. Penerima menerbitkannya dan menandatanganinya.

Simpan juga bukti transfer, perjanjian, dan dokumen yang menunjukkan tujuan sumbangan. Dokumen ini berguna saat pemeriksaan.

Untuk sumbangan penelitian dan pengembangan, ada syarat tambahan. Kegiatan penelitian harus dilakukan di Indonesia dan memenuhi ketentuan peraturan.

Menurut pengalaman saya, banyak perusahaan lupa menyimpan bukti penerimaan dari lembaga penerima. Padahal, tanpa bukti itu, pengurangan sulit dipertahankan.

Donasi yang Tidak Boleh Dikurangkan

Banyak donasi tidak masuk lima kategori di atas. Donasi seperti itu tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Contohnya sumbangan untuk acara keagamaan di luar ketentuan, bantuan kepada kerabat, atau donasi umum kepada komunitas. Donasi tersebut tetap sah, tetapi tidak memberi manfaat pajak.

Perusahaan sering mencampur donasi dengan sponsor. Keduanya berbeda secara pajak.

Sponsor yang berkaitan langsung dengan usaha, misalnya pemasangan logo di acara, dapat diperlakukan sebagai biaya promosi. Syaratnya, biaya itu terkait kegiatan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, serta didukung bukti.

Donasi murni tanpa imbal balik komersial tidak dapat diperlakukan sebagai sponsor. Pemeriksa biasanya menilai kenyataan hubungannya, bukan namanya.

Berikut hal lain yang perlu diwaspadai:

• Donasi yang dikemas sebagai biaya jasa tanpa jasa nyata.
• Donasi kepada lembaga yang tidak jelas legalitasnya.
• Donasi dalam bentuk barang tanpa dokumen nilai wajar.
• Pemberian kepada pihak terafiliasi dengan alasan sosial.

Donasi barang juga dapat menimbulkan konsekuensi PPN bagi pengusaha kena pajak. Konsultasikan ke konsultan pajak bila nilainya signifikan.

Tips Mengelola Donasi agar Tertib Pajak

Beberapa langkah berikut membantu perusahaan dan lembaga menjaga kepatuhan.

1. Petakan jenis donasi dan cocokkan dengan lima kategori yang boleh dikurangkan.
2. Hitung batas 5 persen sebelum menetapkan anggaran sumbangan.
3. Pastikan penerima memenuhi syarat dan memiliki legalitas jelas.
4. Minta bukti penerimaan resmi dan simpan bersama bukti transfer.
5. Laporkan sumbangan yang dikurangkan dalam SPT Tahunan.
6. Pisahkan pencatatan donasi, sponsor, dan CSR umum.
7. Tinjau kebijakan donasi setiap tahun bersama konsultan pajak.

Bagi lembaga penerima, tertib administrasi sama pentingnya. Catat setiap donasi, terbitkan bukti penerimaan, dan simpan laporan penggunaan dana.

Sebagai contoh, yayasan pendidikan menerima donasi pembangunan perpustakaan dari perusahaan. Bukti penerimaan yang rinci membantu perusahaan mengklaim pengurangan dan membantu yayasan membuktikan bahwa dana dipakai sesuai tujuan.

Menurut saya, kejelasan peruntukan juga melindungi reputasi lembaga. Donatur lebih percaya pada lembaga yang transparan.

FAQ Seputar Pajak Donasi

Apakah donasi bisa mengurangi pajak?
Pada prinsipnya tidak. Hanya lima jenis sumbangan tertentu, seperti bencana nasional, penelitian, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga, yang boleh dikurangkan.

Apakah yayasan wajib membayar PPh atas donasi yang diterima?
Umumnya tidak, bila memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) UU PPh dan tidak ada hubungan usaha dengan pemberi. Penghasilan dari kegiatan usaha yayasan tetap dikenai pajak.

Berapa batas pengurangan sumbangan?
Untuk sumbangan penelitian, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan olahraga, batasnya 5 persen dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Sumbangan bencana nasional tidak memakai batas persentase tersebut.

Kesimpulan

Pajak donasi mengatur bahwa donasi pada dasarnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan, kecuali lima jenis sumbangan tertentu dengan batas 5 persen untuk sebagian di antaranya. Di sisi penerima, lembaga keagamaan, pendidikan, dan sosial umumnya mendapat pengecualian dari objek PPh selama syaratnya terpenuhi.

Dari pengalaman saya, bukti penerimaan dan pencatatan yang rapi menentukan diterima atau tidaknya pengurangan. Rencanakan anggaran donasi bersama konsultan pajak agar manfaatnya optimal.

Kalau kamu ingin menyusun kebijakan donasi perusahaan atau memastikan status pajak yayasan, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu menelaah ketentuan dan menyusun dokumen pendukungnya.

Ringkasan

• Donasi pada prinsipnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh.
• Lima jenis sumbangan tertentu boleh dikurangkan menurut Pasal 6 ayat (1) dan PP Nomor 93 Tahun 2010.
• Kelimanya adalah bencana nasional, penelitian dan pengembangan, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga.
• Pengurangan untuk empat jenis selain bencana dibatasi paling banyak 5 persen dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya.
• Donasi kepada badan keagamaan, pendidikan, dan sosial umumnya dikecualikan dari objek PPh penerima bila tidak ada hubungan usaha.
• Wajib pajak harus memiliki bukti penerimaan dan melaporkan sumbangan dalam SPT Tahunan.
• Sponsor yang berkaitan dengan usaha berbeda dari donasi dan dapat diperlakukan sebagai biaya promosi.
• Donasi barang dapat menimbulkan konsekuensi PPN bagi pengusaha kena pajak.

Referensi

1. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial.
3. Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pengurangan sumbangan dari penghasilan bruto.
4. Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai beserta perubahannya.
5. Direktorat Jenderal Pajak, pajak.go.id.