Cuti Kematian Keluarga: Hak Pekerja dan Dasar Hukum

Kehilangan anggota keluarga tentu menjadi pengalaman yang berat bagi siapa pun.

Dalam kondisi seperti ini, pekerja biasanya membutuhkan waktu untuk mengurus pemakaman, menghadiri prosesi penghormatan terakhir, atau membantu keluarga yang ditinggalkan.

Lantas, bagaimana jika kabar duka datang ketika seseorang masih memiliki kewajiban bekerja?

Kabar baiknya, peraturan ketenagakerjaan Indonesia sudah mengatur hak pekerja dalam situasi tersebut.

Cuti kematian keluarga memungkinkan pekerja tidak masuk kerja selama jangka waktu tertentu dengan tetap menerima upah.

Menurut saya, perusahaan perlu memahami ketentuan ini dengan baik agar pekerja memperoleh haknya tanpa harus menghadapi persoalan administrasi ketika sedang berduka.

1. Dasar Hukum Cuti Kematian Keluarga

Ketentuan mengenai cuti kematian keluarga memiliki dasar dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia.

Salah satu aturan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 93.

Aturan tersebut telah mengalami perubahan melalui regulasi berikutnya. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

• UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama Pasal 93 beserta perubahan yang berlaku.
• PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 40 dan Pasal 41.

Melalui Pasal 93 ayat (2) huruf c, undang-undang memberikan pengecualian terhadap ketentuan tidak bekerja berarti tidak memperoleh upah.

Pekerja tetap berhak menerima penghasilan apabila tidak masuk kerja karena anggota keluarga tertentu meninggal dunia.

Selanjutnya, Pasal 93 ayat (4) menjelaskan durasi ketidakhadiran berdasarkan hubungan keluarga.

Ketentuan mengenai pembayaran upah juga terdapat dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan.

Artinya, pekerja mempunyai landasan hukum untuk mengajukan izin tidak masuk kerja ketika menghadapi peristiwa kematian dalam keluarga.

Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru

2. Berapa Jatah Cuti Kematian Keluarga?

Jumlah hari untuk cuti kematian bergantung pada hubungan pekerja dengan anggota keluarga yang meninggal.

Peraturan ketenagakerjaan membaginya menjadi beberapa kategori.

Berikut rinciannya:

• Suami atau istri meninggal dunia: pekerja memperoleh hak tidak masuk kerja selama 2 hari.
• Orang tua atau mertua meninggal dunia: pekerja memperoleh hak tidak masuk kerja selama 2 hari.
• Anak atau menantu meninggal dunia: pekerja memperoleh hak tidak masuk kerja selama 2 hari.
• Anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah meninggal dunia: pekerja memperoleh hak tidak masuk kerja selama 1 hari.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 93 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 41 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 2021.

Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Tidak semua anggota keluarga otomatis masuk dalam kategori tersebut.

Misalnya, apabila kakek, nenek, atau saudara kandung meninggal dunia, pekerja perlu memperhatikan ketentuan mengenai tempat tinggal bersama.

Jika hubungan keluarga atau kondisi tempat tinggal tidak memenuhi kategori dalam aturan, pekerja dapat memeriksa kebijakan tambahan perusahaan.

Beberapa perusahaan mungkin menyediakan jatah cuti khusus yang lebih luas.

3. Apakah Cuti Kematian Tetap Mendapat Upah?

Pertanyaan ini cukup sering muncul, terutama ketika pekerja khawatir perusahaan akan memotong gaji akibat ketidakhadiran.

Jawabannya, pekerja tetap berhak menerima upah selama menggunakan hak tidak masuk kerja karena kematian anggota keluarga yang memenuhi ketentuan.

Dasarnya terdapat dalam Pasal 93 UU Ketenagakerjaan.

Ketentuan tersebut menjelaskan beberapa alasan yang memungkinkan pekerja tidak bekerja tanpa kehilangan hak atas upah.

Dengan demikian, perusahaan tidak seharusnya mengurangi penghasilan pekerja hanya karena pekerja menggunakan hak tersebut.

Namun, pekerja tetap perlu memperhatikan prosedur administrasi.

Segera hubungi atasan atau bagian HR agar perusahaan mengetahui alasan ketidakhadiran. Langkah ini juga membantu menghindari kesalahan pencatatan absensi.

Apabila pekerja membutuhkan waktu tambahan setelah jatah tersebut berakhir, pembahasannya bisa berbeda.

Pekerja dapat mengajukan cuti tahunan atau meminta izin tambahan sesuai kebijakan perusahaan dan kesepakatan kerja.

4. Bagaimana Cara Mengajukan Cuti Kematian?

Ketika menerima kabar duka, pekerja mungkin belum sempat memikirkan urusan administrasi kantor.

Meski begitu, pemberitahuan kepada perusahaan tetap perlu dilakukan sesegera mungkin.

Supaya prosesnya lebih mudah, ikuti beberapa langkah berikut:

1. Hubungi atasan atau HR. Sampaikan kabar kematian dan jelaskan hubungan keluarga dengan almarhum.
2. Periksa ketentuan perusahaan. Baca kembali perjanjian kerja atau peraturan perusahaan mengenai izin ketidakhadiran.
3. Siapkan dokumen pendukung. Jika perusahaan memerlukannya, lengkapi surat keterangan kematian atau dokumen lain yang relevan.
4. Pastikan pencatatan absensi. Tanyakan kepada HR apakah ketidakhadiran sudah dicatat sesuai hak pekerja.
5. Ajukan izin tambahan jika diperlukan. Apabila urusan keluarga belum selesai, diskusikan kemungkinan memperoleh waktu tambahan.

Tidak perlu menunggu seluruh dokumen terkumpul untuk memberikan kabar kepada atasan.

Sampaikan pemberitahuan awal terlebih dahulu. Setelah kondisi memungkinkan, barulah lengkapi persyaratan administrasi.

5. Bagaimana Jika Perusahaan Menolak Hak Cuti?

Penolakan pengajuan cuti kematian perlu mendapat perhatian.

Sebab, pekerja mempunyai hak yang sudah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.

Jika mengalami situasi tersebut, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan.

Periksa dahulu alasan penolakan dan kesesuaian hubungan keluarga dengan ketentuan hukum.

Pekerja dapat melakukan beberapa langkah berikut:

• Meminta penjelasan mengenai alasan penolakan kepada perusahaan.
• Menyimpan bukti percakapan dengan atasan atau HR.
• Memeriksa kembali perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.
• Mengajukan keberatan melalui mekanisme penyelesaian internal.
• Menghubungi Dinas Ketenagakerjaan apabila persoalan belum menemukan penyelesaian.

Apabila perusahaan tetap tidak memenuhi hak normatif pekerja, konsultasi dengan pendamping hukum juga dapat menjadi pilihan.

FAQ: Pertanyaan Seputar Cuti Kematian Keluarga

Apakah kematian kakek atau nenek mendapat cuti khusus?

Tidak otomatis. Hak satu hari berlaku bagi anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah dengan pekerja.

Periksa pula peraturan perusahaan untuk mengetahui kemungkinan tambahan hak cuti.

Apakah pekerja harus menggunakan cuti tahunan saat orang tua meninggal?

Tidak. Pekerja yang memenuhi ketentuan berhak tidak masuk kerja selama 2 hari dengan tetap menerima upah.

Hak tersebut berbeda dari cuti tahunan.

Apakah perusahaan boleh meminta surat kematian?

Boleh meminta dokumen pendukung sesuai prosedur administrasi yang berlaku.

Namun, pekerja sebaiknya tetap memberikan pemberitahuan awal tanpa menunggu seluruh dokumen tersedia.

Kesimpulan

Cuti kematian keluarga merupakan hak pekerja yang memiliki dasar hukum dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia.

Pekerja berhak tidak masuk kerja selama 2 hari ketika pasangan, orang tua, mertua, anak, atau menantu meninggal dunia.

Sementara itu, kematian anggota keluarga lain yang tinggal serumah memberikan hak tidak masuk kerja selama 1 hari. Selama memenuhi ketentuan, pekerja tetap memperoleh upah.

Menurut saya, pemahaman mengenai aturan ini perlu dimiliki pekerja maupun perusahaan.

Dengan begitu, urusan administrasi tidak menimbulkan masalah ketika seseorang sedang menghadapi kehilangan anggota keluarga.

Jika perusahaan menolak hak tersebut, pekerja dapat meminta penjelasan, mengumpulkan bukti, dan mencari bantuan melalui Disnaker.

Masih menghadapi persoalan mengenai hak cuti atau ketentuan ketenagakerjaan lainnya?

Silakan klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk memperoleh informasi dan arahan lebih lanjut.

Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman

Ringkasan

• Cuti kematian keluarga merupakan hak pekerja berdasarkan peraturan ketenagakerjaan.
• Pasal 93 UU Ketenagakerjaan menjadi dasar pengaturan hak tersebut.
• Kematian pasangan, orang tua, mertua, anak, atau menantu memberikan hak tidak masuk kerja selama 2 hari.
• Anggota keluarga lain yang tinggal serumah memberikan hak tidak masuk kerja selama 1 hari.
• Pekerja tetap memperoleh upah selama memenuhi ketentuan.
• Pekerja perlu memberitahukan ketidakhadiran kepada atasan atau HR.
• Perselisihan mengenai hak cuti dapat dikonsultasikan kepada Dinas Ketenagakerjaan.

Referensi

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 93 beserta perubahannya.
2. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 40 dan Pasal 41.
3. JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Portal Database Peraturan.
4. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Portal Resmi Kementerian Ketenagakerjaan.