Sebelum menggunakan nama atau logo untuk bisnis, ada satu hal yang perlu diperiksa, yaitu kelayakan merek untuk didaftarkan.
Sebab, merek yang Tidak Boleh Didaftarkan bisa membuat permohonan perlindungan hukum ditolak oleh pemerintah.
Kondisi ini tentu dapat merugikan pelaku usaha, terutama jika mereka sudah mengeluarkan biaya untuk membangun identitas bisnis.
Di Indonesia, ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Secara khusus, Pasal 20 mengatur merek yang tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, Pasal 21 menjelaskan berbagai alasan yang dapat membuat permohonan merek ditolak.
Menurut saya, pemeriksaan merek sebaiknya dilakukan sejak awal merintis usaha.
Dengan begitu, pelaku bisnis bisa mengurangi risiko penolakan dan menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
1. Apa Saja Merek yang Tidak Boleh Didaftarkan?
Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2016 memuat enam kategori merek yang tidak dapat didaftarkan.
Ketentuan ini perlu diperhatikan sebelum menentukan nama maupun membuat logo bisnis.
Berikut penjelasannya.
a. Bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat
Merek tidak boleh memuat unsur yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum.
Misalnya, seseorang menggunakan nama atau logo yang menghina agama tertentu. Unsur seperti ini berpotensi membuat permohonan mereknya ditolak.
Aturan tersebut bertujuan menjaga penggunaan merek agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku.
b. Hanya menyebut nama barang atau jasa
Nama yang sekadar menjelaskan jenis produk umumnya tidak mempunyai daya pembeda yang cukup.
Contohnya, pelaku usaha ingin mendaftarkan kata “Kopi” untuk produk kopi. Kata tersebut langsung menyebut barang yang dijual sehingga tidak memberikan identitas khusus.
Karena itu, pemilik bisnis perlu memilih nama yang lebih khas.
c. Memberikan informasi yang menyesatkan
Merek juga tidak boleh memberikan keterangan keliru mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, atau tujuan penggunaan barang maupun jasa.
Sebagai contoh, sebuah produk menggunakan nama daerah tertentu untuk memberikan kesan bahwa barang tersebut berasal dari sana.
Padahal, proses produksinya berlangsung di wilayah lain dan tidak memiliki hubungan dengan daerah tersebut.
Selain itu, ketentuan ini mencakup penggunaan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa sejenis.
d. Tidak sesuai dengan kualitas atau manfaat produk
Penggunaan merek yang memberikan keterangan keliru mengenai kualitas, manfaat, atau khasiat produk juga dilarang.
Misalnya, produsen mencantumkan nama yang memberikan kesan bahwa produknya mempunyai khasiat tertentu.
Padahal, klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Informasi pada merek harus menggambarkan produk secara benar.
e. Tidak memiliki daya pembeda
Daya pembeda membantu konsumen mengenali produk dari suatu bisnis. Oleh sebab itu, merek perlu mempunyai karakter yang membuatnya berbeda dari produk lain.
Nama yang terlalu umum atau hanya menggambarkan karakteristik barang berisiko tidak memenuhi ketentuan ini.
f. Menggunakan nama umum atau lambang milik umum
Kategori terakhir mencakup penggunaan nama umum dan lambang milik umum.
Contohnya, penggunaan simbol yang lazim dikenal masyarakat tanpa tambahan unsur khusus yang memberikan identitas pembeda.
Kondisi tersebut dapat menjadi alasan penolakan permohonan.
Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru
2. Alasan Penolakan Pendaftaran Merek Menurut Pasal 21
Selain ketentuan Pasal 20, pelaku usaha perlu memahami Pasal 21 UU Merek. Pasal ini mengatur sejumlah kondisi yang menyebabkan permohonan pendaftaran ditolak.
Beberapa di antaranya sebagai berikut.
a. Memiliki persamaan dengan merek lain
Permohonan dapat ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- Merek pihak lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis.
- Merek yang lebih dahulu dimohonkan untuk barang atau jasa sejenis.
- Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.
- Merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis sesuai persyaratan hukum.
- Indikasi geografis yang sudah terdaftar.
Perlu dipahami, mengganti beberapa huruf atau warna logo belum tentu membuat suatu merek berbeda secara hukum.
b. Menggunakan identitas milik pihak lain
Nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum milik pihak lain juga dapat menjadi alasan penolakan.
Namun, pemohon dapat menggunakan unsur tersebut apabila memperoleh persetujuan tertulis dari pihak yang berhak.
c. Menyerupai simbol negara atau lembaga
Penggunaan tiruan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem negara maupun lembaga nasional dan internasional juga memiliki batasan.
Tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang, permohonan berpotensi ditolak.
d. Meniru tanda resmi pemerintah
Merek yang menyerupai tanda atau cap resmi negara maupun lembaga pemerintah tidak dapat didaftarkan tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.
e. Mengajukan permohonan dengan iktikad tidak baik
Pasal 21 ayat (3) juga mengatur penolakan terhadap pemohon yang memiliki iktikad tidak baik.
Contohnya, seseorang sengaja mendaftarkan nama merek milik bisnis lain yang sudah dikenal masyarakat.
Tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari reputasi pemilik sebelumnya.
3. Bagaimana Memastikan Merek Bisa Didaftarkan?
Sebelum mengirim permohonan, ada beberapa pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan pelaku usaha.
- Periksa database merek DJKI. Cari nama atau logo yang mempunyai kemiripan dengan merek lain.
- Pilih nama yang khas. Hindari nama yang terlalu umum atau sekadar menjelaskan produk.
- Perhatikan makna merek. Pastikan nama dan simbol tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
- Periksa informasi produk. Hindari klaim kualitas atau manfaat yang tidak sesuai kenyataan.
- Tentukan kelas merek. Sesuaikan kelas barang atau jasa dengan kegiatan bisnis.
Untuk melakukan penelusuran awal, kamu bisa mengunjungi situs Pangkalan Data Kekayaan Intelektual melalui https://pdki-indonesia.dgip.go.id/.
Meski begitu, hasil pencarian database tidak menjamin permohonan pasti diterima.
Pemeriksa tetap akan menilai merek berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Apa yang Harus Dilakukan Jika Pendaftaran Merek Ditolak?
Mendapatkan penolakan tentu mengecewakan. Apalagi jika pemilik bisnis sudah menggunakan nama tersebut untuk kegiatan usahanya.
Namun, masih ada langkah yang dapat ditempuh.
Pasal 24 UU Merek mengatur kesempatan bagi pemohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis terhadap pemberitahuan penolakan.
Pemohon memiliki waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pengiriman pemberitahuan untuk mengajukan tanggapan.
Sebelum mengirimkannya, perhatikan beberapa hal berikut:
- Pelajari alasan penolakan dari pemeriksa.
- Periksa dasar hukum yang digunakan.
- Siapkan bukti dan argumentasi yang mendukung.
- Sampaikan tanggapan sesuai batas waktu.
Jika tanggapan tidak diterima, Menteri dapat menolak permohonan tersebut.
Oleh karena itu, pemohon perlu memahami alasan penolakan dan pilihan upaya hukum yang tersedia.
5. FAQ Seputar Merek yang Tidak Boleh Didaftarkan
Apakah nama merek yang sudah digunakan pasti bisa didaftarkan?
Tidak. Penggunaan nama dalam kegiatan bisnis tidak otomatis membuat permohonan diterima. Merek tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek.
Apakah merek yang mirip dengan merek lain pasti ditolak?
Belum tentu. Pemeriksa akan melihat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, hubungan barang atau jasa, serta ketentuan hukum lainnya.
Apakah merek yang ditolak bisa diajukan kembali?
Pemohon dapat mempertimbangkan permohonan baru setelah memperbaiki unsur yang bermasalah. Namun, merek tersebut tetap harus memenuhi persyaratan pendaftaran.
6. Kesimpulan
Merek yang tidak dapat didaftarkan mencakup nama atau simbol yang bertentangan dengan hukum, menyesatkan, tidak memiliki daya pembeda, maupun menggunakan nama umum.
Selain itu, Pasal 21 mengatur alasan penolakan akibat persamaan dengan merek lain, penggunaan identitas pihak lain, peniruan simbol resmi, dan iktikad tidak baik.
Menurut saya, pemeriksaan merek sejak awal merupakan langkah yang layak diprioritaskan setiap pelaku usaha.
Dengan demikian, risiko penolakan bisa dikurangi sebelum pemilik bisnis mengeluarkan biaya lebih besar untuk membangun mereknya.
Jika kamu masih ragu mengenai kelayakan nama atau logo bisnis, sebaiknya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk memperoleh bantuan terkait pendaftaran dan perlindungan merek.
Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman
7. Ringkasan
- Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur enam kategori merek yang tidak dapat didaftarkan.
- Merek tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, moralitas, dan ketertiban umum.
- Nama yang hanya menyebut barang atau jasa berpotensi ditolak.
- Merek harus memiliki daya pembeda dan tidak memberikan informasi menyesatkan.
- Pasal 21 mengatur penolakan akibat persamaan dengan merek lain.
- Penggunaan identitas pihak lain dan simbol resmi memerlukan persetujuan tertulis sesuai ketentuan.
- Pemeriksaan database DJKI dapat membantu mengurangi risiko penolakan permohonan.
8. Referensi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pengenalan Merek.
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Database Merek.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications.
