Pajak crowdfunding sering bikin orang bingung. Dana yang masuk terlihat seperti sumbangan biasa, padahal perlakuan PPh-nya bisa berbeda-beda.
Jawaban singkatnya begini: donasi murni umumnya bukan objek PPh bagi penerima, asal memenuhi syarat di PMK 114 Tahun 2025. Kalau dananya datang dari hubungan usaha atau ada imbalannya, pajak bisa ikut berlaku.
Menurut saya sebagai pakar hukum, banyak penggalang dana pribadi belum menyadari celah ini. Mencatat dana dengan rapi sejak awal jauh lebih murah daripada menjelaskannya ke fiskus belakangan.
Pajak Crowdfunding dan Dasar Hukumnya
Crowdfunding berarti mengumpulkan dana dari banyak orang lewat platform digital. Bentuknya ternyata beragam.
Ada tiga jenis yang paling sering kamu temui:
- Donation-based: dana diberikan tanpa imbalan untuk tujuan sosial.
- Reward-based: pendukung mendapat barang, jasa, atau akses tertentu.
- Investment-based: pendukung memperoleh saham atau efek, dan skema ini berada di bawah pengawasan OJK.
Karena skemanya berlainan, pajaknya pun berlainan. Menyamaratakan semuanya adalah kesalahan awal yang sering terjadi.
Dasar hukumnya ada di Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Pasal ini menyebut penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak.
Definisi seluas itu membuat dana yang masuk ke rekening penggalang pada dasarnya bisa dipandang sebagai penghasilan. Lalu hadirlah Pasal 4 ayat (3) huruf a, yang mengecualikan bantuan atau sumbangan tertentu.
Aturan teknisnya kini tertuang dalam PMK 114 Tahun 2025. Berlaku sejak 31 Desember 2025, peraturan ini mencabut PMK 90/PMK.03/2020.
Aturan PPh Penggalang Dana
Soal PPh penggalang dana, ada dua penentunya. Hubungan antara penggalang dan donatur, serta jenis penerima dana itu sendiri.
Donasi yang Bukan Objek PPh
Bantuan atau sumbangan dikecualikan dari objek PPh bagi penerimanya. Syaratnya jelas: tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima.
Untuk harta hibahan, pengecualian berlaku bagi penerima berikut:
- keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
- badan keagamaan;
- badan pendidikan;
- badan sosial, termasuk yayasan;
- koperasi;
- orang pribadi pengusaha usaha mikro dan kecil.
Jadi, penggalangan dana lewat yayasan sosial untuk korban bencana umumnya aman dari PPh. Yayasan tetap wajib mencatat dan melaporkan penerimaannya.
Dana yang Berpotensi Menjadi Objek PPh
Situasinya bisa berubah. Dana crowdfunding kadang berubah menjadi penghasilan kena pajak.
Beberapa contohnya:
- kreator yang menerima dukungan rutin sebagai imbalan konten;
- penggalang yang memakai dana untuk kepentingan pribadi, di luar tujuan yang diumumkan;
- donatur yang punya hubungan usaha dengan penggalang;
- pelanggan usaha yang membayar dengan label donasi.
Situs resmi DJP pernah mengulas kasus charity streaming oleh kreator. Ulasan itu menunjukkan bahwa donasi yang terkumpul tetap dapat dipandang sebagai objek PPh kalau syarat pengecualian tidak terpenuhi.
Makanya, tujuan dan penggunaan dana perlu jelas sejak awal. Umumkan juga penyalurannya secara terbuka.
PPh Donatur dan Sumbangan yang Bisa Dikurangkan
Sekarang kita lihat sisi donatur. Bisakah sumbangan mengurangi pajak?
Bisa, dengan syarat tertentu. PMK 114 Tahun 2025 mengatur sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi, antara lain biaya pembangunan infrastruktur sosial dan sumbangan di bidang olahraga.
Lembaga penerimanya umumnya harus memiliki NPWP. Lembaga yang memang bukan subjek pajak menurut UU PPh mendapat pengecualian.
Ada satu lagi ketentuan. Sumbangan yang menyebabkan rugi fiskal dibatasi nilainya, sehingga perusahaan donatur perlu menghitung dampaknya sebelum menyalurkan dana besar.
Donatur orang pribadi yang memberi donasi kecil ke penggalangan individu biasanya tidak mendapat pengurang pajak. Syarat jenis sumbangan dan penerimanya sering kali tidak terpenuhi.
Donatur yang menyumbang barang juga perlu berhati-hati. Pasal 14 ayat (1) PMK 114 Tahun 2025 menyebut keuntungan dari pengalihan harta berupa sumbangan sebagai objek PPh bagi pemberi, kecuali memenuhi syarat pengecualian.
Pajak atas Biaya Platform dan Reward-Based Crowdfunding
Dana donasi dan biaya platform adalah dua hal yang terpisah. Komisi yang diambil platform menjadi penghasilan platform dan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
Donatur orang pribadi biasa tidak otomatis wajib memotong PPh Pasal 23 atas biaya itu. Penggalang berbentuk badan, di sisi lain, perlu mengecek kewajiban pemotongan atas fee platform.
Skema reward-based punya karakter sendiri. Kalau pendukung menerima produk, pembayarannya lebih tepat disebut penjualan.
Dana itu lalu masuk sebagai omzet usaha. Wajib pajak yang memenuhi syarat dapat memakai PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omzet, sedangkan pengusaha kena pajak juga harus menghitung PPN.
Skema investasi punya aturan sendiri untuk imbal hasil atau dividen. Sebelum meluncurkan penawaran, mintalah pendapat konsultan.
Cara Melaporkan Dana Crowdfunding dalam SPT
Dana yang dikecualikan dari objek PPh tetap harus dilaporkan. Untuk wajib pajak badan, hibah yang dikecualikan diisi pada lampiran penghasilan yang bukan objek pajak.
Berikut langkah praktis yang bisa kamu terapkan:
- Catat setiap dana masuk beserta sumber dan tanggalnya.
- Simpan bukti penggunaan dana, seperti kuitansi dan laporan penyaluran.
- Pisahkan rekening penggalangan dari rekening pribadi.
- Klasifikasikan dana sebagai donasi murni, imbalan, atau investasi.
- Laporkan dalam SPT Tahunan sesuai klasifikasi tersebut.
Dokumen yang tertib memberimu pegangan kuat. Kalau DJP mengajukan pertanyaan, kamu bisa menjawabnya dengan tenang.
FAQ
Apakah donasi crowdfunding kena pajak?
Donasi murni umumnya bukan objek PPh bagi penerima selama tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Dana berupa imbalan atau yang dipakai untuk kepentingan pribadi bisa dikenai PPh.
Apakah donatur bisa mengurangi pajak dari donasi di platform crowdfunding?
Bisa, asalkan sumbangan memenuhi jenis dan syarat dalam PMK 114 Tahun 2025, misalnya penerima memiliki NPWP. Donasi kecil ke individu biasanya belum memenuhi syarat itu.
Apakah dana crowdfunding wajib dilaporkan dalam SPT?
Ya, penerimaan perlu dilaporkan sesuai klasifikasinya. Dana yang dikecualikan pun dicantumkan pada bagian penghasilan yang bukan objek pajak.
Kesimpulan
Pajak crowdfunding bergantung pada tiga hal: jenis skema, hubungan para pihak, dan penggunaan dana. Penggalang sebaiknya mencatat dan memisahkan dana, sedangkan donatur perlu memeriksa syarat pengurang pajak.
Menurut saya, PMK 114 Tahun 2025 sudah memberi kepastian yang lebih baik. Penerapannya tetap menuntut kehati-hatian dan dokumentasi yang disiplin.
Kalau kamu masih ragu soal status pajak dana yang terkumpul, jangan tunggu sampai ada surat dari kantor pajak. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantumu.
Ringkasan
- Pajak crowdfunding berbeda untuk skema donasi, reward, dan investasi.
- Donasi murni umumnya bukan objek PPh bagi penerima jika tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.
- PMK 114 Tahun 2025 berlaku sejak 31 Desember 2025 dan mencabut PMK 90/PMK.03/2020.
- Dana imbalan atau dana yang dipakai untuk kepentingan pribadi berpotensi menjadi objek PPh.
- Donatur dapat mengurangkan sumbangan tertentu bila penerimanya memenuhi syarat, termasuk memiliki NPWP.
- Komisi platform adalah penghasilan platform dan punya ketentuan pajak sendiri.
- Penerimaan dana tetap harus dicatat dan dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) huruf a.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 tentang Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan. JDIH Kemenkeu: jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-114-tahun-2025
- Direktorat Jenderal Pajak. “Penggalangan Dana Kena Pajak.” pajak.go.id/id/artikel/penggalangan-dana-kena-pajak
- Direktorat Jenderal Pajak. “Charity Streaming Windah Basudara Kena Pajak?” pajak.go.id/id/artikel/charity-streaming-windah-basudara-kena-pajak
- Badan Pemeriksa Keuangan. Database Peraturan, PMK Nomor 114 Tahun 2025. peraturan.bpk.go.id/Details/342503/pmk-no-114-tahun-2025
