Bisnis kue kering selalu ramai pembeli, terutama menjelang Lebaran, Natal, dan Imlek.
Namun, banyak pelaku usaha rumahan langsung berjualan tanpa izin edar.
Padahal, kue kering yang dijual ke publik wajib memenuhi aturan keamanan pangan.
Jawaban singkatnya, Anda perlu mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang memuat nomor PIRT.
Setelah itu, siapkan kemasan berlabel lengkap dan pasarkan produk secara jujur.
Sebagai penulis yang menekuni hukum, saya berpendapat bahwa izin PIRT adalah perisai pertama usaha Anda.
Izin ini melindungi Anda dari sengketa dengan konsumen sekaligus dari sanksi petugas pengawas.
Mengapa Bisnis Kue Kering Wajib Mengantongi Izin PIRT
Pemerintah mengatur keamanan pangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026.
Aturan tersebut mewajibkan setiap pangan olahan yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu.
Untuk skala rumahan, izin edarnya berupa SPP-IRT yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024.
Bupati atau wali kota menerbitkan sertifikat ini melalui dinas kesehatan setempat.
Sertifikat tersebut hanya berlaku bagi pangan olahan berisiko rendah yang dibuat dengan peralatan manual hingga semi otomatis.
Kue kering seperti nastar, kastengel, dan putri salju umumnya masuk kategori ini.
Namun, Anda tetap perlu mengecek daftar jenis pangan dalam lampiran peraturan tersebut.
Produk yang membutuhkan penanganan khusus biasanya memerlukan izin edar BPOM, bukan PIRT.
Karena itu, pastikan jenis kue Anda sesuai sebelum mendaftar.
Selain itu, izin PIRT memberi manfaat nyata bagi pemilik usaha.
Pertama, nomor PIRT membuktikan bahwa dapur Anda sudah melewati pemeriksaan sanitasi.
Kedua, pembeli lebih percaya pada produk yang mencantumkan izin resmi.
Ketiga, pemilik toko oleh-oleh dan pengelola hampers cenderung menolak pemasok tanpa legalitas.
Dengan demikian, izin ini membuka akses pasar yang lebih luas.
Baca Juga: Buruh Harian Lepas Adalah: Pengertian, Hak, dan Aturannya
Syarat dan Langkah Mengurus Izin PIRT Kue Kering
Proses pengurusan izin PIRT kini berjalan daring, dan Anda dapat menempuhnya dengan urutan berikut:
- Daftarkan usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.
- Ajukan permohonan SPP-IRT dengan melampirkan data produk dan sarana produksi.
- Ikuti Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan dinas kesehatan.
- Penuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) melalui pemeriksaan sarana.
- Penuhi komitmen yang Anda nyatakan dalam waktu tiga bulan setelah nomor PIRT terbit.
Oleh karena itu, siapkan ruang produksi yang bersih, peralatan terpisah, dan catatan bahan baku sejak awal.
Petugas akan memeriksa kebersihan, sanitasi, dan alur produksi Anda.
Setelah nomor PIRT terbit, Anda wajib mencantumkannya pada setiap kemasan.
Selanjutnya, petugas dinas kesehatan dapat memeriksa kembali sarana produksi Anda setelah beberapa bulan.
Pemeriksaan ini memastikan Anda menjalankan komitmen yang sudah dinyatakan.
Jika petugas menemukan ketidaksesuaian, Anda harus memperbaikinya.
Karena itu, simpan semua dokumen perizinan dalam satu map agar mudah diperlihatkan kapan saja.
Aturan Kemasan, Label, dan Sertifikat Halal Kue Kering
Kemasan kue kering harus aman, menarik, dan memuat label yang lengkap sesuai Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan.
Label pada kemasan wajib memuat informasi berikut:
- nama produk dan daftar bahan, termasuk bahan pemicu alergi seperti telur, susu, dan kacang;
- berat bersih isi kemasan;
- nama dan alamat produsen;
- tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa;
- nomor PIRT;
- logo halal bagi produk yang sudah bersertifikat.
Selanjutnya, pilih bahan kemasan food grade yang kedap udara agar kue tetap renyah.
Toples plastik dengan segel tutup lebih tahan terhadap kelembapan.
Di sisi lain, Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk makanan bersertifikat halal.
Menurut keterangan pemerintah pada Oktober 2026, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 memperpanjang masa penahapan bagi usaha mikro dan kecil sampai 17 Oktober 2028.
Meski demikian, saya menyarankan Anda mengurus sertifikat halal sekarang.
Jalur swadeklarasi untuk usaha mikro dan kecil tersedia, dan label halal terbukti menambah kepercayaan pembeli.
Terakhir, perhatikan juga desain kemasan Anda.
Gunakan warna dan huruf yang mudah dibaca, lalu letakkan label di sisi yang terlihat jelas.
Pembeli sering membandingkan beberapa toples sekaligus.
Oleh karena itu, kemasan yang rapi, informatif, dan konsisten dengan identitas merek membantu produk Anda menonjol di rak maupun di layar ponsel.
Strategi Pemasaran Bisnis Kue Kering yang Aman Secara Hukum
Pemasaran yang efektif tetap harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Berikut strategi yang bisa Anda terapkan:
- Tampilkan nomor PIRT dan informasi produk pada foto, katalog, dan deskripsi toko daring.
- Jangan mengklaim “tanpa pengawet” atau “sehat” jika Anda tidak bisa membuktikannya.
- Luncurkan paket hampers musiman untuk hari raya agar penjualan naik.
- Manfaatkan media sosial dengan foto produk yang jernih dan video proses produksi yang higienis.
- Cantumkan harga, berat, dan masa simpan secara transparan.
Sebagai tambahan, Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha menjual barang tanpa label yang memuat keterangan penting.
Oleh karena itu, setiap promosi harus sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya.
Dengan cara ini, reputasi toko Anda tumbuh dan risiko komplain berkurang.
Selain itu, catat setiap keluhan pelanggan dan tanggapi dengan cepat. Layanan yang responsif sering mengubah pembeli pertama menjadi pelanggan tetap.
Terakhir, hitung biaya produksi dengan cermat supaya harga jual tetap bersaing tanpa mengorbankan mutu bahan.
FAQ: Pertanyaan Seputar Izin Bisnis Kue Kering
Apakah jual kue kering lewat WhatsApp dan marketplace tetap butuh PIRT?
Ya. Selama Anda mengemas dan mengedarkan kue kering ke publik, produk tersebut membutuhkan izin edar.
Platform daring juga sering meminta nomor PIRT dari penjual.
Di sisi lain, pembeli kini semakin kritis dan kerap menanyakan izin sebelum memesan dalam jumlah besar.
Bolehkah menjual kue kering tanpa label di kemasan?
Tidak boleh. Label memberi konsumen informasi bahan, alergen, dan masa kedaluwarsa.
Karena itu, kemasan tanpa label berisiko melanggar aturan.
Petugas pengawas dapat menegur pelaku usaha yang lalai, dan konsumen berhak menuntut informasi yang benar.
Apakah nomor PIRT cukup untuk mengekspor kue kering?
Belum tentu. Negara tujuan memiliki aturan impor sendiri, dan dokumen legalitas biasanya perlu diterjemahkan secara resmi.
Cek persyaratan negara tujuan sebelum mengirim produk.
Selain itu, siapkan sertifikat halal karena banyak pasar luar negeri memintanya.
Dengan persiapan yang matang, pengiriman pertama Anda berjalan lebih lancar dan terhindar dari penahanan di pelabuhan.
Kesimpulan
Bisnis kue kering menjanjikan, tetapi legalitas menentukan seberapa jauh usaha Anda bisa tumbuh.
Mulailah dengan NIB, lalu urus SPP-IRT, rapikan kemasan dan label, dan pasarkan produk dengan jujur.
Menurut saya, pelaku usaha yang tertib izin sejak awal akan lebih mudah masuk marketplace, ritel, dan pasar ekspor.
Mereka juga tidur lebih nyenyak karena terlindung dari risiko hukum.
Langkah yang saya sarankan sederhana.
Cek kategori produk Anda, siapkan dapur yang higienis, lalu daftarkan SPP-IRT secepatnya.
Setelah itu, rancang kemasan dengan label lengkap sebelum musim ramai tiba.
Jika Anda berencana memasarkan kue kering ke luar negeri, dokumen PIRT dan sertifikat halal perlu diterjemahkan dan dilegalisasi dengan benar.
Tim Kami siap membantu Anda. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website untuk berdiskusi dengan tim kami.
Baca Juga: Preferential Trade Agreement Adalah: Pengertian dan Manfaatnya
Ringkasan
- Kue kering berisiko rendah umumnya dapat memakai izin SPP-IRT dengan nomor PIRT.
- Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 mengatur penerbitan SPP-IRT.
- Pengurusan dimulai dari NIB, penyuluhan, pemeriksaan sarana CPPB-IRT, dan pemenuhan komitmen.
- Label kemasan wajib memuat bahan, berat bersih, produsen, kedaluwarsa, dan nomor PIRT.
- Masa penahapan halal usaha mikro dan kecil diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.
- Promosi harus jujur dan sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta tidak menyesatkan para pembeli.
Referensi
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2021). Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Informasi wajib halal Oktober 2026. Kementerian Agama Republik Indonesia.
